<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/2_yang-1137009847.jpg" alt="SEKARANG REKAN KERJA: Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (kiri) bersalaman dengan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelum sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta." width="100%">
<figcaption>SEKARANG REKAN KERJA: Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (kiri) bersalaman dengan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelum sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.</figcaption>
</figure> <p>Moeldoko menjamin rekam jejak perseteruannya dengan AHY dulu tak akan mengganggu hubungan kerja mereka. &rsquo;&rsquo;Kalau ada rapat di KSP, pasti kami undang,&rdquo; katanya.</p> <p><strong>FERLYNDA PUTRI</strong>, <em>Jakarta</em></p> <p>---</p> <p><strong>POLITIK</strong> memisahkan, tapi politik pula yang menyatukan. Contoh terbaiknya, barangkali, bisa dilihat dari suasana internal kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma&rsquo;ruf Amin.</p> <p>Sekian bulan silam, siapa mengira Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bakal &rsquo;&rsquo;satu tim&rdquo; dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).</p> <p>Mengingat betapa sengitnya keduanya berseteru terkait kepemimpinan Partai Demokrat.</p> <p>Namun, kemarin (26/2), dengan senyum merekah, keduanya bersalaman sebelum mengikuti rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Seusai rapat, Moeldoko terlihat keluar dari Istana Negara lebih dulu.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Namanya juga satu rekan kabinet. Ini biasa,&rdquo; kata Moeldoko tentang momen salamannya dengan AHY.</p> <p>Hal senada disampaikan AHY. Dia menyebut pertemuan itu hanya salaman. Tidak ada obrolan. &rsquo;&rsquo;Yang penting salaman saja. Menyambung silaturahmi,&rdquo; ucap putra Presiden Ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.</p> <p>Moeldoko berkonflik dengan Partai Demokrat setelah dia memenangkan posisi ketua umum pada kongres luar biasa (KLB) di Sumatera Utara pada 2021. Sebelumnya, AHY lebih dulu terpilih sebagai ketua umum Demokrat secara aklamasi pada kongres V di Jakarta pada Maret 2020.</p> <p>Para elite Demokrat pun terbelah. Kubu AHY juga sempat meminta ke Jokowi agar Moeldoko didepak dari jabatannya.</p> <p>Setelah berbagai gejolak, pihak Moeldoko kalah saat bertarung di Mahkamah Agung. Pada Agustus tahun lalu, hakim MA memutuskan menolak peninjauan kembali yang diajukan mantan panglima TNI itu.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014375325/waketum-partai-demokrat-tegaskan-salaman-moeldoko-ahy-tak-menandakan-perdamian">Waketum Partai Demokrat Tegaskan Salaman Moeldoko-AHY Tak Menandakan Perdamian</a></strong></p> <p>Ketegangan mereka juga tergambar saat pelantikan AHY sebagai menteri agraria dan tata ruang (ATR)/kepala BPN pada Rabu (21/2) menggantikan Hadi Tjahjanto yang didapuk sebagai Menko Polhukam. Pada kesempatan itu, Moeldoko tidak terlihat menghadiri pelantikan.</p> <p>Namun, akhirnya melalui akun Instagram-nya, Moeldoko mengumumkan ketidakdatangannya karena menjadi pembicara pada Konferensi FAO Asia-Pasifik. Pada unggahan yang sama, dia juga mengucapkan selamat kepada menteri yang dilantik.</p> <p>Sampai kemudian saat menteri-menteri berkumpul sebelum sidang paripurna di Istana Negara kemarin, keduanya bertemu. AHY datang lebih dulu, lalu berbincang dengan Hadi Tjahjanto.</p> <p>Moeldoko yang mengenakan batik cokelat langsung menyalami Prabowo yang sedang berbincang dengan Wiranto. AHY terlihat tidak mengetahui kedatangan mantan KSAD itu karena dia memunggungi pria kelahiran Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tersebut. Moeldoko semakin mendekati posisi AHY berdiri, tapi dia hanya menyalami Menpora Dito Ariotedjo dan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang berdiri di belakang suami Annisa Pohan tersebut.</p> <p>Setelah sedikit berbincang, Moeldoko baru menyalami AHY. Wartawan pun langsung meminta keduanya menghadap kamera. Hadi yang semula berbincang dengan AHY sontak bertepuk tangan. Menteri lain yang sibuk berbincang juga langsung menoleh ke dua orang tersebut.</p> <p>Moeldoko menampik bahwa sengketa Partai Demokrat dulu akan mengganggu hubungan kerjanya dengan AHY. &rsquo;&rsquo;Kalau ada rapat di KSP, kita undang. Tidak ada masalah,&rdquo; bebernya.</p> <p>Yang juga banyak menarik perhatian dalam sidang kabinet kemarin adalah kehadiran Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kader PDI Perjuangan (PDIP) itu tidak tampak dalam rapat-rapat terkait bantuan sosial yang digelontorkan Jokowi yang seharusnya menjadi tanggung jawab kementerian yang dia pimpin.</p> <p>Sumber di istana menyebut Risma memang tidak diajak. Kuat dugaan, itu disebabkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam pemilihan presiden. Sedangkan Jokowi, meski tak pernah eksplisit menyampaikan, diketahui mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>Tapi, Risma tak banyak bicara kemarin. Saat ditanya, dengan tersenyum, mantan wali kota itu buru-buru menuju mobilnya tanpa menghiraukan pertanyaan wartawan yang memburunya. <strong>(*/c7/ttg)</strong></p>

Moeldoko menjamin rekam jejak perseteruannya dengan AHY dulu tak akan mengganggu hubungan kerja mereka.

"Rekonsiliasi” AHY-Moeldoko di Sela Sidang Kabinet: Yang Penting Salaman Saja, Menyambung Silaturahmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/WhatsApp-Image-2022-12-13-at-112009-2958842723.jpeg" alt="Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan menegaskan dirinya dan tenaga ahli lain tidak pernah mengajukan pengunduran diri, baik secara lisan maupun tertulis." width="100%">
<figcaption>Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan menegaskan dirinya dan tenaga ahli lain tidak pernah mengajukan pengunduran diri, baik secara lisan maupun tertulis.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) mengambil cuti dari jabatannya, karena maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024.</p> <p>"Iya cuti sesuai arahannya Presiden Jokowi," kata Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan dalam pesan singkat di Jakarta, Kamis (25/1).</p> <p>Hal itu disampaikan Ade merespons pemberitaan sejumlah media yang mengutip sebuah informasi yang menyebutkan delapan tenaga ahli KSP mengundurkan diri karena maju sebagai caleg.</p> <p>Ade menyampaikan secara lisan dan secara tertulis dirinya dan tenaga ahli lain tidak pernah mengajukan pengunduran diri, baik secara lisan maupun tertulis.</p> <p>Dia mengatakan dirinya sudah berkoordinasi kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan meminta arahan kepada Presiden Jokowi tentang langkah maju sebagai caleg. Menurut Ade dirinya berpegang pada arahan Presiden bahwa para tenaga ahli KSP yang maju caleg hanya perlu cuti.</p>

"Iya cuti sesuai arahannya Presiden Jokowi," kata Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan dalam pesan singkat.

Sejumlah Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Dikabarkan Mengundurkan Diri, Ade Irfan Tegaskan Cuti karena Maju jadi Caleg 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/Eks-Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Di-Periksa-Dewas-KPK-Dery-Ridwansah-6JPG-418378018.jpg" alt="Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Koordinator Staf Khusus Presiden (KSP) Ari Dwipayana membenarkan bahwa Firli Bahuri menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengunduran diri itu diterima Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tertanggal 18 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat tertanggal 18 Desember 2023 dari bapak Firli Bahuri kepada Presiden yang menyampaikan pengunduran diri beliau dari Jabatan Ketua dan Pimpinan KPK," kata Ari Dwipayana dikonfirmasi, Kamis (21/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari menjelaskan, pengunduran diri Firli Bahuri itu tengah dalam proses. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengunduran diri Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, surat pengunduran diri tersebut tengah diproses untuk dapat segera ditetapkan dengan Keputusan Presiden," tegas Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu diketahui, Presiden baru sore tadi tiba di Jakarta dari kunjungan kerja ke IKN," imbuhnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri sebelumnya memenuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sebab, Firli seharusnya menjalani persidangan pelanggaran kode etik, terkait dugaan pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli, yang juga berstatus tersangka di Polda Metro Jaya itu mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Setelahnya, ia mengaku menyempatkan diri hadir memenuhi panggilan Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya hari ini agenda menyampaikan terkait dengan pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden RI, melalui Menteri Sekretaris Negara, pernyataan tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019- 2023, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan Desember 2023, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai ketua KPK dan saya menyatakan berhenti," tegas Firli di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski berstatus sebagai Komisioner KPK nonakti, kata Firli, dirinya memilih untuk tidak melanjutkan masa jabatannya di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pak presiden, bapak Jokowi, wakil presiden bapak Ma'aruf Amin, dan segenap anak bangsa dimanapun berada," ucap Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tidak bisa menyelesaikan masa tugasnya di KPK. Sebab, dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, karena saya tidak mampu menyelesaikan dan tidak juga tidak bisa menyelesaikan untuk perpanjangan," pungkas Firli.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Istana membenarkan bahwa Firli Bahuri menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Istana Proses Pengunduran Diri Firli Bahuri dari Jabatan Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/3EB0FF20-8E56-495D-B1A6-B3893EDF5CB1-219188515.jpeg" alt="Rangkaian Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11)." width="100%">
<figcaption>Rangkaian Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).</figcaption>
</figure> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan penambahan stasiun untuk Kereta Api Cepat Whoosh relasi Jakarta Bandung di daerah Kopo, Bandung, Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Moeldoko menyampaikan pembahasan ini muncul dalam diskusi bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), PT Kereta Api Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Perhubungan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pilihan ini silakan ditangkap, tentunya wewenang ini ada di KCIC. Karena ini kereta cepat Jakarta-Bandung ya harusnya berhenti benar-benar di Bandung,&rdquo; ujar Moeldoko dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013303446/cara-mudah-pesan-tiket-kereta-cepat-whoosh-khusus-rombongan-cuma-lewat-whatsapp">Cara Mudah Pesan Tiket Kereta Cepat Whoosh Khusus Rombongan Cuma Lewat WhatsApp</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, mengenai konektivitas upaya peningkatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan yang akan didapat oleh penumpang Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Salah satunya soal ketersediaan kursi di kereta feeder saat sudah sampai di Padalarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pentingkan untuk kenyamanan penumpang, agar tidak berhenti hanya di stasiun Padalarang serta Tegalluar,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013300927/catat-ini-jadwal-dan-harga-tiket-damri-rute-stasiun-kereta-cepat-halim-ke-bandara-soetta">Catat, Ini Jadwal dan Harga Tiket Damri Rute Stasiun Kereta Cepat Halim ke Bandara Soetta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Moeldoko menambahkan bahwa KSP akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengkaji kemungkinan penambahan stasiun kereta api cepat. Jika pembangunan tersebut akan dilakukan tentu harus memperhatikan dampak yang positif terhadap masyarakat. &ldquo;Silahkan dipersiapkan kajiannya,&rdquo; pungkas Moeldoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi menerangkan bahwa usulan pengembangan stasiun kereta api cepat di daerah Kopo, sudah menjadi pertimbangan. Namun belum dapat dilaksanakan terkait dengan keterbatasan pendanaan serta izin penggunaan lahan di daerah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terdapat lahan sekitar 30 hektar di Kopo dan itu memungkinkan (dibangun stasiun), tetapi KCIC belum ada dana untuk itu,&rdquo; ujar Dwi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada dengan hal tersebut, Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi, Rifky Setiawan, menyebutkan perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pembangunan stasiun di Kopo. Adapun saat ini, fokus pendanaan dilakukan terhadap 4 stasiun yang sudah beroperasi yaitu Halim, Karawang, Padalarang dan Tegalluar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau nanti dibutuhkan 1 stasiun lagi, kami (Kemenkomirnves) akan menyoroti dari sisi pendanaan,&rdquo; ungkap Rifky Setiawan.</div> <p>&nbsp;</p>

Moeldoko menambahkan bahwa KSP akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengkaji kemungkinan itu.

Pemerintah Kaji Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari&nbsp;Pramodhawardani&nbsp;berharap DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.</p> <p>"RUU Perampasan Aset adalah regulasi yang didesain untuk melengkapi perangkat regulasi yang ada saat ini, khususnya untuk memberi efek jera kejahatan luar biasa, seperti tindak pidana korupsi," kata Jaleswari dalam diskusi yang digelar Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) di Jakarta, Rabu, (15/11).</p> <p>RUU Perampasan Aset telah diajukan Pemerintah melalui surat perintah presiden (surpres) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan dikirim ke DPR RI pada tanggal 4 Mei 2023.</p> <p>Namun demikian,&nbsp;Jaleswari&nbsp;mengatakan hingga Senin (13/11) belum ada arahan dari pimpinan DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset dengan Pemerintah.</p> <p>Padahal, menurut Jaleswari, RUU itu strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.</p> <p>Selain itu, Jaleswari&nbsp;mengatakan RUU tersebut dapat menjadi katalis untuk mempercepat reformasi hukum. KSP pun memandang perlu ada penyempurnaan substansi dalam pembahasan RUU tersebut.</p> <p>Jaleswari menyebut ada beberapa poin penting yang perlu disempurnakan dalam RUU Perampasan Aset.</p> <p>Pertama ialah penyederhanaan proses bisnis atau tata cara perampasan aset tindak pidana yang mencakup pemblokiran, penyitaan, perampasan, serta pengelolaan aset tindak pidana.</p> <p>Kedua, penguatan kapasitas serta pengawasan integritas aparat penegak hukum, khususnya yang berperan sebagai pengelola aset.</p> <p>Jaleswari&nbsp;mengatakan hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang disita dikelola secara transparan dan akuntabel, serta tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.</p> <p class="class-paragraph">Ketiga, Pemerintah juga mendorong penguatan mekanisme kerja sama internasional untuk merampas aset tindak pidana yang disembunyikan di luar negeri, mengingat banyak pelaku korupsi yang menyembunyikan aset mereka di luar negeri.</p> <p>"Pemerintah akan bekerja sama dengan DPR untuk mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset," ujar Jaleswari.</p> <p>Pemerintah juga memperkuat dukungan publik terhadap pengesahan RUU tersebut melalui kolaborasi dengan mitra pembangunan dan masyarakat sipil. Pemerintah juga membangun narasi publik terkait RUU Perampasan Aset melalui media massa.</p>

RUU Perampasan Aset adalah regulasi yang didesain untuk melengkapi perangkat regulasi yang ada saat ini, khususnya untuk memberi efek jera.

Istana Desak DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/IMG_20230824_105916-2354649488.jpg" alt="Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani (kanan) di Jakarta (24/8)." width="100%">
<figcaption>Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani (kanan) di Jakarta (24/8).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kantor Staf Presiden (KSP) ikut menyoroti penyelenggaraan Pemilu 2024 yang semakin dekat. Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani berharap pemilu kali ini bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Isu-isu seperti politik identitas diharapkan tidak terjadi.</p> <p>Pendapat itu disampaikan Jaleswari saat mengikuti paparan media persiapan kegiatan Jakarta Plurilateral Dialogue di Jakarta kemarin (24/8). Acara dialog perdamaian itu diselenggarakan oleh Kementerian Agama, KSP, dan Kementerian Luar Negeri.</p> <p>"Pemilu sekarang (2024) jadi momen saling belajar bagi bangsa Indonesia. Untuk melakukan pemilu sebaik-baiknya," kata Jaleswari.</p> <p>Dia mengatakan Indonesia bakal menjadi contoh negara-negara lainnya, jika Pemilu 2024 terselenggara dengan sukses. Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi yang sangat besar dan tetap bisa menjaga perdamaian.</p> <p>Paparan itu juga dihadiri Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin. Dia mengatakan masyarakat Indonesia bisa menyampaikan pesan penting ke dunia luas. "Yaitu ada tantangan besar dalam menyambut tahun politik, tetapi stabilitas terjaga," katanya.</p> <p>Kamaruddin berharap tokoh politik untuk mematuhi soal larangan kampanye di rumah ibadah. Seperti di masjid, musala, gereja, wihara, pure, dan sejenisnya. Kemenag sudah memiliki aturan untuk membentengi rumah ibadah dari aktivitas kampanye maupun kegiatan politik praktis lainnya.</p> <p>Dia berharap aturan tersebut dijalankan sebaik-baiknya. Sehingga masjid, musala, dan rumah ibadah berfungsi sebagai mestinya. Yaitu sebagai tempat peribadatan. Tidak jadi tempat kampanye.</p>

KSP ikut menyoroti penyelenggaraan Pemilu 2024 yang semakin dekat. Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani berharap pemilu berjalan lancar.

Pemilu 2024 Jadi Momen Saling Belajar bagi Bangsa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/WhatsApp-Image-2023-07-28-at-214052-432424364.jpg" alt="Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) berkunjung ke Pasar Nawacita di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (28/7)." width="100%">
<figcaption>Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) berkunjung ke Pasar Nawacita di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (28/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Koperasi Jasa Pasar Nawacita Jonpiter Silaen berterima kasih kepada perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) yang telah berkunjung ke Pasar Nawacita di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (28/7).</p> <p>Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya dilayangkan Koperasi Jasa Pasar Nawacita. Hadir dalam kesempatan itu, Deputi 2 KSP Abetnego Tarigan dan jajarannya.</p> <p>&rdquo;Semoga pembangunan segera terealisasi secepatnya dan izin-izinnya kami dapatkan dengan secepatnya agar ribuan pedagang bisa segera berjualan di Pasar Nawacita,&rdquo; kata Jonpiter Silaen dalam keterangan tertulisnya.</p> <p>Hingga kini, status lahan pasar Nawacita di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang belum jelas. Karena itu, kehadiran negara sangat diperlukan agar Pasar Nawacita tersebut bisa segera terealisasi.</p> <p>Menurut Jonpiter, ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Pertama, pihak KSP akan membuat pertemuan dengan PTPN guna mencari solusi atas persoalan yang terjadi.</p> <p>Selain itu, lanjut Jonpiter, KSP juga akan melayangkan surat kepada Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang pada 2016 lalu ikut menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Pasar Nawacita.</p> <p>&rdquo;Kalau bukan Bang Mustar Bonaventura (Ketum Pospera) yang memberi tahu, pihak KSP tak mendapatkan informasi soal Pasar Nawacita. Dari pihak KSP juga bertanya luas tanah yang dibutuhkan untuk Pasar Nawacita minimal berapa? Kita meminta minimal 4 hektare. Untuk status tanahnya akan disamakan dengan HGU. Pada umumnya yang bisa di perpanjang,&rdquo; ungkap Jonpiter Silaen.</p> <p>Jonpiter berharap dengan adanya pertemuan tersebut, sejumlah persoalan yang selama ini dialami untuk membangun Pasar Nawacita bisa segera menemukan titik terang dan terselesaikan.</p> <p>&rdquo;Harapan kami negara harus hadir di sini untuk menyejahterakan pedagang kecil. Kepada Bapak Presiden mengingatkan kembali segera merealisasikan Pasar Nawacita ini yang sudah diresmikan kepala kantor staf kepresidenan pada 2016,&rdquo; ucap Jonpiter Silaen.</p> <p>Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara kala itu, Tengku Erry Nuradi, Teten Masduki, bersama Dirut PTPN II Teten Djaka Triana, dan Bupati Deli Serdang Azhari Tambunan meletakkan batu pertama pembangunan pasar tradisional Nawacita di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.</p>

Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) kunjungi Pasar Nawacita di Kabupaten Deli Serdang, untuk selesaikan permasalahan di pasar tersebut

Dikunjungi Deputi KSP, Ini Harapan Ketua Koperasi Pasar Nawacita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ketua-Bawaslu-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pernyataan mengejutkan disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja. Saat tahapan pemilu telah berjalan, dia menggulirkan usulan penundaan pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Rabu (12/7) lalu. Pernyataan tersebut lantas dirilis dalam keterangan tertulisnya kemarin (13/7).</p> <p>Jika merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan kesepakatan bersama, pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar pada 27 November. Atau sekitar sebulan setelah pelantikan presiden hasil Pemilu 2024.</p> <p>Bagja mengatakan, pelaksanaan pilkada yang beririsan dengan Pemilu 2024 memunculkan banyak kerawanan. Sebab, tahapan pilkada berbarengan dengan tahapan pemilu. Bahkan, pemungutan suara hanya sebulan pasca pelantikan presiden.</p> <p>"Pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ujarnya.</p> <p>Dari aspek keamanan, rentetan waktu tersebut sangat rawan. "Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada)," imbuhnya.</p> <p>Di sisi lain, pilkada serentak juga punya tantangan keamanan. Sebelumnya, lanjut Bagja, pengamanan pilkada dilakukan secara kolektif. Dia mencontohkan, saat ada gangguan keamanan di pilkada Makassar, ada pengerahan dari aparat di daerah sekitarnya. "Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," ungkap sarjana hukum dari Universitas Indonesia itu.</p> <p>Pengamat politik Yusfitriadi menilai, usulan ketua Bawaslu itu sangat aneh. Sebab, rencana tersebut sudah diketahui sejak lama. "Kenapa baru ngomong hari ini? Jadi, semua beririsan sudah diketahui dari awal," ujarnya dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta.</p> <p>Bagi dia, alasan yang disampaikan cukup aneh. Sebab, semua kemungkinan sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari. Lagi pula, jika ada yang keberatan, semestinya KPU yang memegang aspek teknis.</p> <p>Yus justru khawatir jika usulan tersebut berasal dari kelompok tertentu. Dari perspektif politik, terlalu dekatnya pilkada dengan pelantikan tidak menguntungkan bagi presiden terpilih karena berjarak satu bulan. "Presiden belum bisa mengondisikan pilkada," tuturnya.</p> <p>Koordinator Komite Pemilih (TePi) Jeirry Sumampow menambahkan, persoalan tersebut tidak sederhana. Sebab, bulan pelaksanaan Pilkada 2024 diatur dalam UU Pilkada. Imbasnya, perubahan harus dilakukan melalui revisi UU Pilkada. &rsquo;&rsquo;Atau harus lewat perppu,&rsquo;&rsquo; terangnya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memberikan komentar soal wacana tersebut. <strong>(far/c17/oni)</strong></p>

Pernyataan mengejutkan disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Saat tahapan pemilu telah berjalan, dia mengusulkan penundaan Pilkada 2024.

Mengejutkan! Ketua Bawaslu Mendadak Usul Penundaan Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/LIMBAH-B3-1.jpg" alt="Eco-landfill yang dikelola oleh PPLI dari limbah industri." width="100%">
<figcaption>Eco-landfill yang dikelola oleh PPLI dari limbah industri.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kantor Staf Presiden (KSP) melalukan kunjungan kerja ke perusahaan pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yaitu PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI). Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong kinerja industri pengolahan limbah di Tanah Air.<br /> <br /> Kunjungan kerja ini juga salah satu tugas pokok dan fungsi KSP dalam memberikan dukungan kepada kepala negara di bidang pengendalian program prioritas nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 serta terkait dengan pengelolaan isu strategis di bidang lingkungan hidup.<br /> <br /> "Kami mengapresiasi keberadaan PPLI sebagai badan usaha yang melayani pengolahan limbah B3 secara profesional dan terintegrasi," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden RI Trijoko M Solehoedin dalam keterangannya, Jumat (20/5).<br /> <br /> Ia pun mengapresiasi perusahaan tersebut, sebab sejauh ini PPLI memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 yang lengkap, termasuk untuk fasilitas pelayanan kesehatan. "Di sini juga menjadi tempat penimbunan akhir residu yang dihasilkan insinerator pengolah limbah medis dari berbagai rumah sakit," terangnya.<br /> <br /> Ia berharap PPLI dapat terus berperan serta dalam pengembangan sistem pengelolaan limbah medis nasional. "Bentuknya bisa berupa pembangunan fasilitas di tempat-tempat lain atau pemberian bantuan teknis kepada daerah-daerah yang sedang membangun fasilitas pengolah limbah medis," imbuh anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.<br /> <br /> Selain itu, ia juga menjanjikan pemerintah akan terus memberikan dukungan bagi terciptanya ekosistem pengelolaan limbah medis yang baik dan berkelanjutan melalui perbaikan regulasi, kelembagaan, serta pembinaan.<br /> <br /> Adapun, Advisor PPLI Syarif Hidayat pun berterima kasih atas kunjungan kerja tersebut dan menyampaikan komitmen perusahaan untuk dapat berkontribusi pada penciptaan lingkungan hijau.<br /> <br /> "Kami sejak 28 tahun silam tetap konsisten mendukung upaya pemerintah dalam penanganan limbah B3. Kami dengan senang hati dan tetap komitmen mengikuti regulasi pemerintah dalam penanganan dan pengolahan limbah industri," tandasnya.

Anak Buah Jokowi Sebut Pemerintah Komitmen Dukung Pengolahan Limbah B3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-06-at-9.10.45-AM.jpg" alt="Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong. KSP/Antara" width="100%">
<figcaption>Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong. KSP/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menyatakan, pemerintah sedang melakukan percepatan proses operasional Otorita Ibu Kota Nusantara (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ikn/">IKN</a>).<br /> <br /> ”Memang amanat UU <a href="https://www.jawapos.com/tag/ibu-kota-negara/">Ibu Kota Negara</a> menyebutkan Otorita IKN beroperasi paling lambat pada 2022. Namun tidak berarti bahwa proses operasionalnya baru akan terjadi pada akhir tahun,” kata Wandy seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Pada 15 Februari, Undang-undang (UU) No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah resmi diundangkan. Dalam pasal 9 UU tersebut diatur Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin kepala otorita dibantu seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.<br /> <br /> ”Presiden Jokowi belum menunjuk Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/otorita-ikn/">Otorita IKN</a>. Intinya Otorita IKN akan dibantu kementerian dan lembaga dalam melakukan persiapan dan pembangunan IKN sampai 2023, hingga akhirnya bisa lebih penuh pengendaliannya. Itu diatur di pasal 36 ayat 2–4,” terang Wandy.<br /> <br /> Wandy mengungkapkan, proses pendirian lembaga baru terutama yang setingkat kementerian memerlukan tahap-tahap dan biasanya butuh waktu. Mulai dari penetapan struktur dan kewenangan lembaga melalui perpres, pengangkatan pimpinan atau kepala yang diatur dalam kepres, hingga pengisian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dan pemenuhan anggarannya.<br /> <br /> ”Contohnya pembentukan Kantor Staf Presiden, butuh waktu 3–4 bulan untuk bisa <em>fully operated</em>,” ungkap Wandy.<br /> <br /> Wandy menyebut, pemerintah sudah berpengalaman dalam pembentukan lembaga setingkat kementerian. Jadi untuk pendirian dan operasional Otorita IKN akan mengacu pada pengalaman yang sudah ada.<br /> <br /> ”Pemerintah juga sudah merancang berbagai mekanisme percepatan,” tambah Wandy.<br /> <br /> Wandy juga memastikan, Kantor Staf Presiden bersama Bappenas akan terus mengawal berbagai pembahasan dan penyelesaian draf aturan turunan UU IKN. Yakni <a href="https://www.jawapos.com/tag/peraturan-presiden/">Peraturan Presiden</a> (Perpres) tentang Otorita IKN, Perpres tentang Rencana Induk IKN, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendanaan dan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengalihan Fungsi DKI Jakarta ke Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.<br /> <br /> ”Kita akan bekerja sebaik mungkin untuk menyukseskan pemindahan IKN sebab momentumnya adalah sekarang ini. Yakni ketika pemerintah dan DPR bisa menghasilkan kesepakatan yang penting, supaya ketimpangan Jawa dan luar Jawa bisa segera diatasi, belum tentu momentum seperti ini akan datang lagi pasca 2024,” papar Wandy.<br /> <br /> Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap. Yakni tahap I pada 2022–2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN. Tahap II pada 2024-2029 dengan target asilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai.<br /> <br /> Tahap III yaitu pada 2030–2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum masal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota <em>spons</em>, pengolahan sampah, penambahan <em>amenitas digital</em> dan perkotaan. Tahap IV pada 2035–2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna.<br /> <br /> Tahap 5 pada 2040–2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil. Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp 466 triliun yang akan dipenuhi melalui APBN Rp 89,4 triliun, Rp 253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta Rp 123,2 triliun dari swasta.

KSP Sebut Pemerintah Percepat Aktivasi Otorita Ibu Kota Nusantara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kantor staf presiden

Berita Terkini