<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/1000809496-3676022326.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan memimpin rapat pimpinan Kementerian ATR dan menginstruksikan pengecekan daerah aliran sungai (DAS). (Kementerian ATR)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan memimpin rapat pimpinan Kementerian ATR dan menginstruksikan pengecekan daerah aliran sungai (DAS). (Kementerian ATR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terus berupaya membantu mengatasi banjir. Mantan Ketua Umum GP Ansor itu menginstruksikan satuan kerja (Satker) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota meninjau kawasan yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS). Hal itu sebagai upaya mencari solusi untuk mengatasi masalah bencana banjir yang masih sering terjadi. Nusron menuturkan, direktur jenderal (Dirjen) mulai dari Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) agar membuat rapat dengan semua Kantah dan Kanwil. "Khususnya Kantah dan Kanwilnya melintasi sungai yang menjadi sumber bencana banjir di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan daerah lainnya,&rdquo; imbau Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3). Peninjauan terhadap kawasan yang berada di sempadan sungai ini, dinilai penting sebagai dasar perencanaan penanganan masalah tersebut. &ldquo;Peninjauan kawasan sempadan sungai ini, agar diteliti. Bagi bidang yang sudah kadung (telanjur) ada alas hak, apabila memungkinkan ditinjau ulang agar dibatalkan. Intinya harus segera dilakukan normalisasi terhadap sempadan sungai,&rdquo; ujarnya. Kepada Plt. Dirjen Tata Ruang dan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Menteri Nusron juga mengarahkan untuk melakukan pengkajian terhadap sejumlah kawasan. Di antaranya seperti, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur); serta Kawasan Semarang-Demak. &ldquo;Perlu adanya kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), ada campur tangan kementerian pada saat Persetujuan Substansi (Persub),&rdquo; tuturnya. Adapun pada Rapim kali ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan. Rapim ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Nusron Wahid terus berupaya membantu mengatasi banjir. menginstruksikan Kanwil BPN Provinsi dan kantah meninjau kawasan.

Menteri Nusron Instruksikan Kantor Tanah Tinjau Kawasan Sungai Tangani Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/oke_nenek-ditipu-UP-4245444336.jpg" alt="TERLALU PERCAYA: Dino Wijaya menunjukkan laporan ke polisi terkait kasus yang menimpa kliennya, Maria Lucia Setyowati. Dia kehilangan tiga rumah karena diperdaya penyewa kos." width="100%">
<figcaption>TERLALU PERCAYA: Dino Wijaya menunjukkan laporan ke polisi terkait kasus yang menimpa kliennya, Maria Lucia Setyowati. Dia kehilangan tiga rumah karena diperdaya penyewa kos.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pasutri Aluisius Abdul Muin dan Maria Lucia Setyowati kehilangan empat rumah setelah diperdaya Tri Ratna Dewi, penyewa kos di rumah mereka. Dia menjanjikan akan mengurus IMB dan pemecahan sertifikat aset mereka. Namun, yang terjadi adalah pengalihan kepemilikan. Maria mengadukan tiga orang ke Polrestabes Surabaya terkait kasus itu. Selain Tri, dua nama lain adalah Rooswahyono selaku PPAT dan Permadi Wahyu Dwi Mariyono yang disebut ikut berperan atas peralihan tanah. Nenek 72 tahun itu menjelaskan, pada 2017 lalu, Tri menyewa kos di rumahnya di Tenggilis Permai. Suatu saat, Maria ditawari mengurus IMB rumah tersebut. Dalihnya, rumah itu berdekatan dengan apartemen. Jadi, kalau sewaktu-waktu apartemen mau meluaskan area, Maria bisa dapat harga lebih tinggi karena punya IMB. &rsquo;&rsquo;Katanya punya banyak kenalan,&rsquo;&rsquo; ujarnya kemarin (9/6). &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014704669/berhasil-berantas-mafia-tanah-menteri-atrbpn-ahy-serahkan-sertifikat-tanah-keluarga-nirina-zubir">Berhasil Berantas Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN AHY Serahkan Sertifikat Tanah Keluarga Nirina Zubir</a> KTP, KK, SHM Dipinjam Lantaran tertarik, dia setuju dengan tawaran itu. Tri, kata Maria, kemudian meminjam KTP, KK, bukti pembayaran PBB, sampai SHM. Tidak lama setelahnya, Tri membujuknya agar rumahnya juga diubah menjadi ruko. &rsquo;&rsquo;Kami juga diberi tahu kalau sertifikat sebaiknya juga dipecah menjadi tiga. Kalau sedang butuh bisa dijual,&rsquo;&rsquo; paparnya. Maria yang sudah percaya akhirnya setuju. Tidak lama berselang, pegawai PPAT kenalan Tri datang meminta sertifikat. Pria yang diketahui bernama Permadi itu juga minta tanda tangan pada sejumlah dokumen. &rsquo;&rsquo;Tahunya ya dokumen pemecahan sertifikat,&rsquo;&rsquo; ungkap Maria. Pada 2019 Tri tiba-tiba menghilang. &rsquo;&rsquo;Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi,&rsquo;&rsquo; terangnya. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014513538/berantas-sindikat-mafia-tanah-pkb-serahkan-proses-hukum-abdullah-aminudin-ke-polisi">Berantas Sindikat Mafia Tanah, PKB Serahkan Proses Hukum Abdullah Aminudin ke Polisi</a> Dua Ruko Tiba-Tiba Beralih Nama Dua tahun berselang, Permadi datang dan menyebut pemecahan sertifikat sudah selesai. Semua rumah yang telah berubah jadi ruko beralih menjadi milik Tri. Permadi juga membeli dua dari tiga ruko itu. Di tahun yang sama, petugas bank datang untuk melelang ruko satunya lagi. Utang yang pakai jaminan ruko, angsurannya macet. Maria menegaskan, dia tidak pernah mengalihkan ke pihak lain. Tapi tiba-tiba muncul keterangan dua dari tiga ruko dijual. Satu ruko dan satu rumah lagi disebut dihibahkan ke Tri. Pengacara Maria, Dino Wijaya, menyatakan, pihaknya sudah kehilangan jejak Tri. Bahkan, suaminya yang mengurus perceraian juga tidak bisa menemukan keberadaannya. &rsquo;&rsquo;Kami fokus ke pihak lain yang membantu dulu karena juga ada indikasi pidana,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Datang ke PPAT Ngaku Keponakan Pelapor &nbsp;Permadi memiliki versi berbeda. Menurut dia, Maria adalah korban penipuan Tri. &rsquo;&rsquo;Kalau saya yang dituntut tidak tepat,&rsquo;&rsquo; katanya. Tri, kata dia, datang kepadanya seperti klien. Dia mengaku sebagai keponakan Maria. Tri mengaku butuh jasa PPAT untuk mengalihkan kepemilikan tanah Maria. Tapi, PPAT diminta ke rumah karena usia budenya sudah tua. &rsquo;&rsquo;Memang tidak wajib di kantor PPAT,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Dia bersama Rooswahyono mendatangi rumah Maria dan menjelaskan peralihan tersebut. &rsquo;&rsquo;Sebelum tanda tangan, Bu Maria juga dibacakan isi dokumen tersebut,&rsquo;&rsquo; paparnya. Dia menyebut proses akad berjalan sesuai prosedur. Bahkan, Maria disebut tidak banyak bertanya karena merasa sudah percaya dengan Tri. Permadi mengaku turut prihatin dengan masalah Maria. Tetapi, dia juga sudah membayar dua ruko ke Tri. Harga setiap unitnya Rp 550 juta. &rsquo;&rsquo;Yang harus dikejar seharusnya Tri. Tetapi memang orangnya sudah menghilang saat ini,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, Rooswahyono belum memberikan tanggapan terkait masalah itu. Dia tidak menjawab saat dihubungi. Hingga berita ini ditulis, pesan permintaan konfirmasi juga tidak dibalas.&nbsp;(edi/c17/eko)

Maria Lucia Setyowati diduga menjadi korban mafia tanah. Dia kehilangan empat rumah setelah mengurus pemecahan SHM.

Nenek di Surabaya Kehilangan Empat Rumah Setelah Dibantu Penyewa Kos Memecah SHM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/05/WhatsApp-Image-2024-06-05-at-130758-1894249303.jpg" alt="Kanwil BPN Provinsi Jatim dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tanam pohon di bantaran Telaga Utama Road, Citraland, Surabaya, Rabu (5/6)." width="100%">
<figcaption>Kanwil BPN Provinsi Jatim dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tanam pohon di bantaran Telaga Utama Road, Citraland, Surabaya, Rabu (5/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 menunjukkan komitmen mewujudkan Indonesia yang hijau dan berkelanjutan. Mereka menggelar penanaman pohon di bantaran Telaga Utama Road, Citraland, Surabaya, Rabu (5/6). Plt Kakanwil BPN Provinsi Jatim Dr. (Cand) Ir. H Jonahar M.Ec Dev. mengatakan, Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni menjadi momen penting merefleksikan hubungan manusia dengan alam. Perlu bersatu untuk menjaga bumi dan mengantarkan masa depan yang lebih hijau dan lestari. &rdquo;Seperti arahan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, bahwa dalam memperingati hari lingkungan hidup, penanaman pohon serentak diikuti 33 Kanwil dan Kantor BPN di Indonesia, termasuk kita Kanwil BPN Jatim dan Kantah juga turut serta melakukan penanaman pohon,&rdquo; ujar Jonahar. Ada beberapa jenis pohon yang ditanam seperti pohon Matoa, Alpukat, dan Beringin. Jonahar menegaskan, pentingnya menanam pohon bukan hanya untuk manfaat saat ini, tetapi juga untuk warisan anak cucu di masa depan. &rdquo;Dengan menanam pohon, kita turut menjaga kelestarian alam dan memastikan ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi generasi penerus,&rdquo; kata Jonahar. &rdquo;Sesuai dengan arahan beliau (Agus Harimurti Yudhoyono), yang kita tanam ini, manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita kelak. Dengan begitu menanam pohon adalah salah satu tindakan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi penerus,&rdquo; papar Jonahar. Menurut dia, kegiatan itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang pembangunan kota-kota hijau di seluruh Indonesia. Pihaknya berharap penanaman pohon tersebut juga untuk memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. &rdquo;Harapannya penanaman dapat mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam pelestarian lingkungan. Karena pohon memiliki banyak manfaat, seperti menyerap air dalam jumlah besar sehingga membantu mengurangi risiko banjir, mengurangi polisi udara, dan membuat semakin hijau lingkungan kita, serta banyak manfaat yang dapat kita rasakan,&rdquo; terang Jonahar. Sebelum penanaman pohon, dilakukan zoom dari Kabupaten Bekasi, dilaksanakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Kegiatan penanaman serentak 100.000 pohon se-Indonesia dalam rangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu juga diikuti secara virtual oleh seluruh 33 kanwil dan kantor BPN di Indonesia. &rdquo;Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu elemen penting dari pemerintah turut menghadirkan solusi dalam semangat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami lakukan secara serentak penanaman 100 ribu pohon di seluruh Indonesia, dan ini mudah-mudahan bisa berkontribusi pada lingkungan hidup kita,&rdquo; ucap AHY.

Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 menggelar penanaman pohon di bantaran Telaga Utama Road, Citraland

Kanwil BPN Jatim dan Kantah Surabaya 1 Gelar Penanaman 100 Pohon di Hari Lingkungan Hidup Sedunia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/WhatsApp-Image-2023-05-05-at-183542-2931139142.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Kakanwil BPN Jonahar dan Kakantah Sidoarjo Muh Rizal bersama Bupati Muhdlor usai penyerahan sertifikat di pendopo." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Kakanwil BPN Jonahar dan Kakantah Sidoarjo Muh Rizal bersama Bupati Muhdlor usai penyerahan sertifikat di pendopo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komitmen Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto untuk segera menuntaskan percepatan sertifikat tanah terdampak lumpur Sidoarjo, segera ditindaklanjuti Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Kami siap menindaklanjuti arahan Pak Menteri untuk segera merealisasikan&nbsp; sesuai target waktu yang ditetapkan,&rdquo; ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo M. Rizal, Jumat (5/5). Menurut dia, percepatan sertifikat bidang tanah tersebut sudah menjadi komitmen BPN. Namun, sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk menyukseskan melalui program yang sudah ada, yakni PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). &rdquo;Seperti yang disampaikan Pak Menteri, kalau program penyertifikatan harus ada kerja sama yang baik. Artinya, masyarakat bisa membantu dengan menunjukkan data tempat lokasi kepada petugas dari ATR/BPN yang kemudian dikomunikasikan dengan petugas desa. Kalau itu lancar, semua program berjalan lancar karena didukung data, saya yakin semuanya berjalan lancar,&rdquo; papar M. Rizal. Rizal menilai, dengan kunjungan Menteri Hadi memberikan semangat kepada seluruh jajaran Kantah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja dalam penyelesaian kegiatan baik rutin maupun proyek. &rdquo;Alhamdulillah dengan kunjungan Bapak Menteri di Kabupaten Sidoarjo memberi semangat buat kami. Sehingga pelayanan Kantor Pertanahan Sidoarjo ini semakin baik di mata masyarakat Sidoarjo,&rdquo; ujar M. Rizal, pria kelahiran Mandar, Kalimantan Selatan, itu. Saat ini, pihaknya fokus dalam percepatan penyelesaian PTSL, sertifikasi tanah milik masyarakat dampak lumpur Lapindo, sertifikasi dan inventarisasi baik secara fisik maupun yuridis rumah ibadah, pesantren, dan panti sosial keagamaan lainnya. &rdquo;Hasilnya adalah dapat diketahui jumlah tanah ibadah, sekolah keagamaan dan panti sosial lainnya yang sudah sertifikat, yang belum sertifikat, yang terpetakan dan yang belum terpetakan. Nantinya, semua data tanah akan terintegrasi dalam bentuk digital,&rdquo; ucap M. Rizal. Kantor Pertanahan Sidoarjo dalam kunjungan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan 299 sertifikat tanah di Sidoarjo. Sertifikat itu diserahkan menteri kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Pendopo Delta Nugraha. Sertifikat juga diserahkan kepada perwakilan, BMN, PT PLN, serta perwakilan tempat ibadah. &nbsp;

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo segera ditindaklanjuti permintaan Menteri ATR/BPN tuntaskan percepatan sertifikat tanah lumpur Lapindo

Kepala Kantor Sidoarjo Diminta Percepat Sertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/WhatsApp-Image-2023-05-05-at-183542-2931139142.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Kakanwil BPN Jonahar dan Kakantah Sidoarjo Muh Rizal bersama Bupati Muhdlor usai penyerahan sertifikat di pendopo." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Kakanwil BPN Jonahar dan Kakantah Sidoarjo Muh Rizal bersama Bupati Muhdlor usai penyerahan sertifikat di pendopo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hingga kini, persoalan tanah di lokasi lumpur Lapindo di Sidoarjo masih menjadi tanggungan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto meminta kepada Kantor Pertanahan Sidoarjo melakukan percepatan. &rdquo;Kami harapkan masyarakat mendukung program PTSL dengan menunjukkan data tempat lokasi kepada petugas ATR/BPN yang kemudian dikomunikasikan dengan petugas desa. Kalau itu lancar, semua program berjalan lancar karena didukung data,&rdquo; ujar Menteri Hadi di sela-sela penyerahan sertifikat di pendopo Pemkab Sidoarjo, Jumat (5/5). Hadi meminta masalah Lapindo diselesaikan dengan cepat agar tidak membuat masyarakat resah. Dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), permasalahan sertifikat bidang milik masyarakat di lahan lumpur Lapindo bisa selesai. &rdquo;Kami sampaikan, karena ini tugas berat kantor pertanahan dengan membuat peta, mendata lagi ke daerah dan memasukkan kembali di Pusdatin di Jakarta,&rdquo; sambung Hadi yang didampingi Bupati Muhdlor, Kakanwil Jonahar, dan Kakantah Muh Rizal. Tak hanya itu, Hadi juga meminta percepatan tanah-tanah wakaf bisa diselesaikan tahun ini. Jika diperlukan tambahan kuota, pihaknya akan mempriotitaskannya. &rdquo;Jika memang diperlukan tambahan kuota, kalau nanti dibuka, pasti saya tambah. Saya meminta Kakanwil Jawa Timur untuk mengingatkan saya,&rdquo; ungkap Hadi, mantan Panglima TNI itu. Sementara itu, Kakanwil BPN Jatim Jonahar berharap kepada kepala kantor agar pada awal hingga akhir bulan sudah ada data yang bisa disampaikan terkait PTSL, wakaf, maupun masalah Lapindo. &rdquo;Saya harapkan pada Mei, Pak Kepala Kantor sudah bisa mendata secara menyeluruh berapa sertifikat wakaf yang sudah terbit, pondok pesantren, langgar, madrasah. Sehingga kalau sudah tahu akan enak, tinggal berapa yang belum baru kita kebut,&rdquo; sambung Jonahar, mantan Kakanwil BPN Jawa Tengah itu. Di Sidoarjo, Hadi menyerahkan 299 sertifikat tanah. Dia meminta agar sertifikat tanah terdampak lumpur Sidoarjo selesai pada Mei. Sertifikat diserahkan Hadi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Pendopo Delta Nugraha. Sertifikat juga diserahkan kepada perwakilan, BMN, PT PLN, serta perwakilan tempat ibadah. Sebanyak 299 sertifikat itu meliputi BMD 261 sertifikat, BMN milik PPLS 5 sertifikat, PLN 3 sertifikat, tanah wakaf 28 sertifikat, tanah gereja 1 sertifikat, dan tanah Hindu Darma 1 sertifikat. Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang akrab dipanggil Gus Muhdlor mengapresiasi permintaan Menteri ATR/BPN soal program PTSL. Diharapkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBHTB) nol persen. &rdquo;Kalau PBHTB nol persen kuota PTSL akan ditambahkan, ini merupakan tantangan bagi kami,&rdquo; ucap Gus Muhdlor. &nbsp;

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto minta Kantor Pertanahan Sidoarjo lakukan percepatan selesaikan persoalan tanah di lokasi lumpur Lapindo

Ke Lapindo Sidoarjo, Menteri ATR/BPN Harapkan BPHTB Nol Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-28-at-14.54.58.jpg" alt="Kakanwil Jonahar didampingi Kabid PHP Yannis, Kakantah Banyuwangi Budiono dan Kabag TU Ribut. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kakanwil Jonahar didampingi Kabid PHP Yannis, Kakantah Banyuwangi Budiono dan Kabag TU Ribut. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Jonahar mengimbau masyarakat menggunakan loket layanan prioritas. Layanan itu tersedia di semua kantor pertanahan di Jawa Timur.  Menanggapi demo masyarakat di Kantor Pertanahan Banyuwangi, Jonahar langsung memanggil kepala kantor untuk diklarifikasi. Pihaknya telah meminta klarifikasi terkait demo di Banyuwangi.  ”Pelayanan harus berstandar pada Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Pelayanan Pertanahan,” tutur Jonahar.  Apabila ada yang kurang dari persyaratan tersebut, lanjut Jonahar, di lapangan harus dikembalikan kepada bersangkutan melalui surat secara resmi.  ”Kalau memang tidak ada yang kurang harus segera diselesaikan dengan baik. Hal ini saya tekankan kepada Pak Kakan Kabupaten Banyuwangi agar supaya betul-betul dilaksanakan dengan baik,” terang Jonahar.  Dengan begitu, menurut dia, masyarakat bisa mengetahui proses, jangka waktu, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Itu seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan.  ”Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” terang Jonahar.  Dia meminta agar para pemohon datang langsung tanpa kuasa. Dengan mendatangi loket prioritas yang buka setiap hari kerja dan loket pelataran yang buka setiap Sabtu dan Minggu.  ”Tetapi ingat, persyaratan lengkap seperti KTP, KK, dan surat-surat tanah harus berprosedur dan jelas perolehannya. Dengan demikian akan lancar semua. Nanti prosedur kita tempel semua di dinding dengan terbuka biaya-biayanya,” ujar Jonahar, mantan Kakanwil BPN Provinsi Jateng itu.  Terpisah, Kakantah Banyuwangi Budiono mengatakan, apa yang terjadi di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Kakanwil.  ”Semua sudah saya mapping dan seperti yang disarankan Pak Kakanwil, di Banyuwangi ada sekitar 6.000 sampai 7.000 permohonan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada,” papar Budiono.  Menurut dia, semua berkas pertama kali yang masuk dilakukan proses klarifikasi alas hak agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Itu untuk pengurusan sertifikat tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan.  ”Semuanya perlu diklarifikasi,  mau tidak mau masyarakat juga perlu tahu apa proses yang menjadi dengan miliknya. Mulai dari awal dan sampai kita terbitkan sertifikat,” terang Budiono.  ”Namun, ada beberapa yang tidak sesuai dengan alas hak. Itu perlu kita kaji lagi, jangan sampai masyarakat sudah benar, kemudian karena kepengurusan oleh oknum jadi masyarakat yang dirugikan kemudian hari,” tambah Budiono.  Puluhan warga mendatangi kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Banyuwangi, Senin (20/3). Massa yang mengatasnamakan Forum Warga Banyuwangi (FWB) itu mempermasalahkan pelayanan ATR BPN Banyuwangi dan kualitas sertifikat tanah yang telah dikeluarkan.

Kakanwil BPN Jatim Imbau Masyarakat Pakai Loket Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KANTAH-SURABAYA-I.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tidak banyak yang memahami soal pentingnya memasang patok pada tanah atau lahan yang belum tersertifikasi. Selain menjadi tanda batas tanah, patok juga menjadi syarat untuk mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).  Tahun ini Kantor Pertanahan (Kantah) Surabaya I sudah merampungkan 500 persil tanah yang mengikuti program tersebut. Untuk tahun depan, kantah masih menunggu kuota dari pusat. ”Karena yang menentukan kuotanya dari pusat,’’ ujar Kepala Kantah Surabaya I Kartono Agustiyanto.  Kartono menyatakan, program tersebut masih berjalan. Sertifikasi tanah warga dilakukan secara bertahap. Nah, pemasangan patok menjadi salah satu syarat agar tanah yang akan disertifikasi bisa diikutkan program PTSL.  Pemasangan patok bertujuan untuk memudahkan petugas dalam mendata bidang tanah yang akan disertifikatkan. Proses pengukuran jadi lebih cepat. Pemilik lahan juga mendapat kepastian batas bidang tanah yang dimiliki.  Namun, pemasangan patok memang tidak bisa sembarangan. Kartono menyebutkan, salah satu ketentuan pemasangan patok adalah harus adanya kesepakatan dengan tetangga pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan lahan milik pemohon. ”Karena sebelum didata dan diukur, tetangga pemilik lahan yang berbatasan langsung harus menyetujui bahwa batas yang disepakati ada di titik tersebut,’’ terangnya.  Hal itu bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik yang muncul dari kesalahpahaman batas tanah. Kartono menyatakan, hal tersebut sering terjadi karena tidak ada kesepakatan terkait batas lahan dengan tetangga yang bersangkutan. ”Jadi, harus (ada kesepakatan, Red),’’ tuturnya.  Selain itu, ukuran patok tidak boleh terlalu kecil atau besar. Maksimal panjangnya 50 sentimeter. Yang 40 sentimeter ditanamkan di dalam tanah dan yang 10 sentimeter di permukaan. ”Bisa terbuat dari pipa besi atau kayu. Yang penting tidak mudah rusak,’’ ucapnya.  Kartono mengimbau agar para pemilik lahan segera memasang patok sesuai batas yang disepakati dengan tetangga. Jika kuota PTSL sudah keluar, lahan tersebut bisa langsung diikutkan program untuk disertifikatkan.

Kantor Tanah Surabaya Ingatkan Fungsi Penting Patok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BPN-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Warga kini bisa menikmati layanan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik pada Sabtu dan Minggu. Jika biasanya libur, kini kantor berlokasi di Jalan Raya Permata, Perumahan Bunder Asri, Kebomas, itu siap untuk melayani masyarakat. Bahkan, mulai kemarin (2/7) layanan itu telah berjalan.  Inovasi tersebut linear dengan arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Namun, layanan di pada hari libur, Sabtu dan Minggu, itu dibuka khusus tanpa kuasa. Artinya, pemohon yang harus langsung datang sendiri ke kantor BPN Gresik.  ‘’Sesuai perintah dari Bapak Menteri ATR/BPN dan Kakanwil ATR/BPN Jawa Timur, kami sudah siagakan petugas untuk melayani masyarakat di hari Sabtu dan Minggu. Mulai dari pukul 09.00-15.00 WIB. Masyarakat bisa datang untuk mengurus kelengkapan dokumen surat-surat tanah,’’ kata Kepala BPN Gresik Asep Heri, Minggu (3/7).  Dia menjelaskan, kebijakan itu dengan pertimbangan tidak semua masyarakat memiliki waktu untuk datang ke Kantor BPN Gresik pada Senin sampai Jumat. Sebab, merupakan hari aktif kerja. Karena itu, mereka bisa memanfaatkan layanan saat libur pada Sabtu dan Minggu. ‘’Dengan demikian, harapannya bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus kelengkapan dokumen pertanahan," ujarnya.  Karena masih awal dibukan, lanjut Asep, masyarakat yang memanfaatkan layanan hari libur ini belum banyak. Namun, pihaknya optimistis ke depan kesempatan ini bakal dimanfaatkan masyarakat. Dikatakan, BPN Gresik juga akan terus melakukan sosialisasi secara intensif. ’’Layanan ini membuka peluang masyarakat bisa urus surat tanah di akhir pekan,’’ paparnya.  Layanan Sabtu dan Minggu tersebut akan dilaksanakan berkelanjutan. Karena itu, pihaknya berharap agar masyarakat tidak menyia-nyiakannya. ’’Seperti ketika baru dibuka hari pertama kemarin, ada ibu-ibu datang dan mengurus balik nama. Syarat-syarat lengkap, langsung selesai,’’ ungkapnya.  Asep menambahkan, layanan Sabtu dan Minggu juga untuk mendorong program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini, di Kabupaten Gresik masih ada ratusan ribu bidang tanah yang belum bersertifikat. "Nah, tahun ini rencananya diselesaikan,’’ tandasnya.  Mukaromah, warga yang tengah mengurus layanan tanah pada Minggu (3/7), mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi tinggi kepada BPN. Sebab, pada Senin-Jumat, dirinya harus bekerja sampai sore. Dengan membuka peluang layanan saat libur, dia pun memiliki waktu luang untuk mengurus surat tanag sendiri tanpa melalui orang lain. ‘’Alhamdulillah, cepat selesai tadi,’’ ungkapnya.

Kini, Bisa Menikmati Layanan di Kantor BPN Gresik pada Sabtu-Minggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/APLIKASI-PERANAHAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Warga yang ingin mengetahui status maupun kebenaran data di dalam sertifikat tanah yang dimiliki tidak perlu lagi datang ke kantor pertanahan (kantah). Untuk melihat data-data tersebut, pemilik aset tinggal mengakses aplikasi informasi pertanahan (Intan).  Kepala Kantah Surabaya I Kartono Agustiyanto menyatakan, aplikasi berbasis website tersebut dirilis sejak akhir Mei. Hingga saat ini, aplikasi tersebut masih dilakukan sosialisasi dan pembenahan fitur. ’’Itu lebih mudah karena tinggal diakses secara online dan tidak perlu datang ke kantor,’’ ujarnya kemarin.  Di dalam aplikasi tersebut, pemohon tidak hanya bisa mengecek kebenaran data sertifikat tanah. Pemilik tanah yang baru mendaftarkan asetnya untuk disertifikasi juga bisa melakukan pengecekan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) secara online. Termasuk mengecek zona nilai tanah (ZNT).  Kartono mengakui, aplikasi tersebut memang tidak sepenuhnya dijalankan secara online. Pengecekan kebenaran sertifikat maupun dokumen lain tetap harus dilakukan petugas. Sebab, antara data di dalam sertifikat dan aset di lapangan tetap harus dicocokkan secara manual.  Karena itu, ada petugas tambahan yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Begitu dokumen masuk di dalam aplikasi, petugas mengecek secara manual. ’’Memang proses pengecekannya semimanual dan online. Yang penting, pengguna aplikasi tetap mengaksesnya secara online dan tidak perlu ke kantor,” terangnya.  Total ada 10 petugas yang melakukan pengecekan. Karena itu, Kartono memastikan proses pengecekan tidak membutuhkan waktu lama. Maksimal satu hari kerja sudah selesai. ’’Sepanjang tidak ada masalah, satu hari bisa selesai,’’ jelasnya.

Ingin Cek Status Tanah? Tinggal Akses Aplikasi Intan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/tersangka-ott-kantor-pertanahan-ini-berdalih-tutup-biaya-operasional_m_138977.jpeg" alt="SOP Pelayanan Tanah" width="100%">
<figcaption>SOP Pelayanan Tanah</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bak bola salju yang menggelinding, kasus operasi tangkap tangan (OTT) Kantor Pertanahan Surabaya 2 (KPS 2) yang mengemuka sejak sepekan silam mulai menyenggol beberapa pihak. Mulai pekan depan, polisi akan memeriksa para pemohon sertifikat yang tanahnya akan diukur.  Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga menyatakan, agenda pemeriksaan itu akan dimulai pada Senin pekan depan (19/6). Rencananya, polisi memanggil beberapa pihak lagi. Antara lain, nama-nama pemohon pada 12 berkas permohonan ukur yang disita petugas. &rsquo;&rsquo;Kami akan periksa lagi mereka (Bayu dan sejumlah pemohon, Red) mulai Senin depan,&rdquo; katanya.  Polisi asal Medan tersebut menuturkan bahwa hasil sementara penyidikan kasus yang melibatkan lima pegawai KPS 2 itu masih belum menemukan aliran dana tersebut. Sebab, tidak ditemukan rekening lain yang sempat diduga menjadi cabang penerimaan dana pungli. &rsquo;&rsquo;Mereka ternyata mainnya cash,&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Setiap ada transaksi yang masuk ke rekening itu, selang beberapa hari kemudian, ada sejumlah dana yang ditarik tunai secara bertahap. Nilainya bervariasi. Polisi juga sempat bertanya-tanya tentang pemanfaatan uang tersebut. &rsquo;&rsquo;Kami masih belum memerinci untuk apa saja itu. Untuk pengeluarannya, recehan sampai puluhan juta juga ada,&rdquo; ungkapnya.  Alumni Akpol angkatan 1999 tersebut membeberkan beberapa hal penting. Berdasar pengakuan tersangka, pungli itu dilakukan karena anggaran operasional minim. &rsquo;&rsquo;Mereka yang cerita,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  Kepada penyidik, Chalidah Nazar dan Bayu Sasmito, dua tersangka OTT di KPS 2, menjelaskan bahwa selama ini kegiatan lapangan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun, anggaran yang diterima bagian pengukuran ibarat besar pasak daripada tiang.  Mereka berdalih kepada penyidik bahwa pungli tersebut ditujukan untuk menutupi kurangnya dukungan anggaran untuk operasional seksi ukur KPS 2. &rsquo;&rsquo;Kata mereka, anggarannya kurang, makanya narik pungli itu,&rsquo;&rsquo; kata Shinto. Perincian operasional yang seperti apa? Shinto belum mau menjelaskan. &rsquo;&rsquo;Hal tersebut menjadi bagian dari penyelidikan kami, masih belum bisa saya sebutkan,&rsquo;&rsquo; tambahnya.  Sejak kasus itu terkuak pekan lalu, muncul beragam dugaan yang mengemuka ke publik. Antara lain, dugaan keterlibatan sejumlah oknum notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Rupanya, polisi juga sigap menyadari. Salah seorang notaris yang menjadi pemohon salah satu berkas yang disita polisi dipanggil ke polrestabes untuk dimintai keterangan.  &rsquo;&rsquo;Ada satu notaris/PPAT yang kami panggil,&rsquo;&rsquo; tutur Shinto. Dia diperiksa penyidik lantaran terdaftar sebagai pemohon pada empat berkas yang disita polisi. Kepada penyidik, dia mengaku sempat meminta percepatan pengurusan peta ukur kepada Chalidah. Namun, kepada penyidik, dia mengaku tidak menyetorkan sejumlah dana tambahan di luar PNBP.  Sementara itu, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Surabaya Sitaresmi Puspadewi tidak sepakat dengan tudingan bahwa notaris atau PPAT terlibat pungli KPS 2.  Dia merasa urusan yang ditangani PPAT maupun KPS berada di ranah yang berbeda. PPAT hanya membuatkan akta. Setelah itu, klien diminta mendaftarkannya ke KPS 2. &rdquo;Bila dia (klien, Red) yang ngasih ke BPN, saya nggak ikut-ikut,&rdquo; jelas perempuan yang memimpin IPPAT Surabaya sejak 2016 tersebut.  Selama ini, dia selalu menyarankan kliennya untuk melakukan pengurusan sendiri di kantor pertanahan. Biayanya jauh lebih murah. Namun, tidak semua kliennya memiliki waktu untuk mengurus sendiri. Karena itu, dia menagih biaya yang mahal.  Biaya tersebut digunakan untuk membayar pegawainya. Selain itu, dia menggunakan biro jasa profesional untuk pengurusan tersebut. Bila dikatakan pengurusan lewat notaris lebih cepat, menurut dia, hal itu relatif. Cepat atau tidaknya pengurusan bergantung pada keaktivan pemohon untuk selalu menanyakan progres ke petugas kantor pertanahan.  Menurut dia, jumlah petugas KPS 2 Surabaya tidak sebanding dengan permohonan pengurusan yang masuk. Terkadang surat-surat yang tidak aktif ditanyakan bisa tak diurus. Adanya mutasi pegawai hampir di seluruh jajaran juga membuat petugas baru harus mempelajari berkas itu mulai dari nol lagi. Hal tersebut membuat pengurusan semakin lama. Padahal, batas waktu pengurusan tanah sudah diatur. &rdquo;Meskipun sudah diatur, kalau pekerjaannya terlalu banyak, ya percuma,&rdquo; ucapnya.  Solusinya, ungkap dia, kantor pertanahan harus segera menambah pegawai. Namun, upaya itu bakal berat karena hingga kini moratorium PNS belum juga dicabut. Sebaliknya, merekrut pegawai tidak tetap (PTT) juga berat. Sebab, anggaran yang dikelola KPS 2 tidak banyak. Yang paling realistis, menurut Sita, adalah penerapan sistem online. Sistem tersebut seharusnya diterapkan di seluruh layanan pertanahan. &rdquo;Kayak di Kemenkum HAM, semuanya serba-online. Bayarnya di bank, tidak perlu ketemu petugas. Yang enak ya kita,&rdquo; jelasnya. (sal/mir/c20/git)

Tersangka OTT Kantor Pertanahan Ini Berdalih Tutup Biaya Operasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kantor pertanahan

Berita Terkini