<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/kuntu-daud-3642913385.jpg" alt="Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud mengenakan masker usai menjalani pemeriksaan di&nbsp;Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/8)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud mengenakan masker usai menjalani pemeriksaan di&nbsp;Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/8).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), pada Senin (12/8). Kehadiran dirinya ke Gedung Merah Putih KPK, setelah sebelumnya mangkir dari panggilan pada Rabu (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku dirinya didalami terkait pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan di Kota Sofifi, Maluku Utara. Hal itu disampaikan Kuntu Daud usai menjalani pemeriksaan di markas antirasuah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan Pak Gubernur, pembangunan kantor PDIP," kata Kuntu Daud sambil berjalan keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengamini bahwa pembangunan kantor itu berlokasi di Kota Sofifi, Maluku Utara. "Di Sofifi," singkat Kuntu Daud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PDIP mengklaim tidak mengetahui aliran uang yang digunakan untuk pembangunan kantor PDIP itu. Ia menyatakan dirinya mengetahui bahwa kantor itu sudah jadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, dikira uangnya, tapi saya semua saya enggak tahu pembangunannya. Saya cuma tahu udah jadi, baru saya tahu," ucap Kuntu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Kuntu Daud pun mengklaim dirinya tidak didalami soal izin usaha pertambangan (IUP) yang belakangan terungkap di persidangan kasus yang juga menjerat Abdul Gani Kasuba. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya dicecar satu pertanyaan oleh penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada, saya cuma satu pertanyaan doang," tegas Kuntu Daud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus ini, KPK telah menjerat mantan Gubernur&nbsp;Malut&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasu<wbr />ba&nbsp;dan sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK juga menjerat mantan Ketua DPD Gerindra&nbsp;Malut, Muhaimin Syarif sebagai tersangka pemberi suap</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Muhaimin Syarif diduga menyuap&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba&nbsp;<wbr />sebesar Rp 7 miliar untuk pengurusan izin dan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Suap itu diberikan Muhaimin Syarif secara langsung kepada&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba, maupun melalui ajudan dan transfer ke rekening.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suap itu diberikan berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR, pengurusan izin usaha pertambangan (IUP), pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM, dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhaimin Syarif disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan TPPU AGK.

Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba, Ketua DPRD Malut Kuntu Daud Akui Dicecar Penyidik KPK soal Pembangunan Kantor PDIP

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/17/jokowiiiiiiiii-43001999.jpeg" alt="Presiden Jokowi Minta Apple Bangun Pabrik di RI, Soroti Nilai Tambah Bagi Indonesia. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi Minta Apple Bangun Pabrik di RI, Soroti Nilai Tambah Bagi Indonesia. (Setpres)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tak ambil pusing soal pigura foto dirinya tak dipajang di kantor DPD PDI Perjuangan Sumarera Utara (Sumut). Ia menyebut, itu hanya sebuah foto, sehingga tak perlu dipermasalahkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya foto saja," kata Jokowi kepada wartawan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat disinggung kemungkinan foto dirinya juga tidak dipajang di sejumlah kantor PDIP lainnya, Jokowi lagi-lagi mengatakan tidak masalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apanya? Ya foto saja," ucap Jokowi sambil tersenyum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemandangan berbeda tampak di Ruang Rapat Koordinasi kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Pada ruangan tersebut tak tampak foto Presiden RI Joko Widodo. Hanya ada foto Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan lambang negara Indonesia Garuda Pancasila yang masih dipajang di dinding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya telah buka</div> <div dir="auto">suara terkait viralnya foto Presiden Jokowi yang tidak terpasang di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatra Utara (Sumut). Hasto menyebut, pencopotan foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumut bukan arahan dari DPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada arahan dari DPP PDIP, karena presiden saat ini adalah Pak Jokowi dan wakilnya adalah Pak Kiai Ma'ruf, beliau kami hormati," ucap Hasto dalam acara halal bihalal Barikade 98 di Jakarta, Selasa (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014628824/hasto-sebut-pencopotan-foto-jokowi-tak-hanya-terjadi-di-kantor-dpd-pdip-sumut">Hasto Sebut Pencopotan Foto Jokowi Tak Hanya Terjadi di Kantor DPD PDIP Sumut</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pencopotan foto Jokowi itu terjadi di beberapa wilayah kantor PDIP. Hasto mengutarakan, itu merupakan ekspresi kekecewaan kader partai berlambang kepala banteng di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendapat informasi itu terjadi di banyak wilayah, yang dilakukan sebagai respon bahwa seorang presiden sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan selurusnya, ketika prinsip-prinsip itu dilanggar dan tidak memberikan keteladanan, maka muncul berbagai respons," pungkas Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Saat disinggung kemungkinan foto dirinya juga tidak dipajang di sejumlah kantor PDIP lainnya, Jokowi lagi-lagi mengatakan tidak masalah.

Jokowi Tak Ambil Pusing Foto Dirinya Tak Dipasang di Kantor PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Bom-Molotov-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Perwakilan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan, di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal, Selasa (28/7) pukul 02.30 WIB. Atas insiden ini, Polda Jabar tengah menyelidiki identitas pelaku pelemparan tersebut.<br /> <br /> "Belum diketahui (pelakunya), kita masih selidiki," kata Kabidhumas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Saptono Erlangga Erlangga, di Polda Jawa Barat, Bandung, Selasa (28/7), dikutip dari ANTARA.<br /> <br /> Selain itu, pihaknya juga masih menyelidiki jumlah pelaku pelemparan bom molotov itu. Sebab, Sejauh ini, laporan yang ia himpun, pelemparan bom terjadi sebanyak tiga kali.<br /> <br /> "Ada tiga kali pelemparan, yang pertama mengenai kaca rumah, kemudian di garasi, kemudian lagi di dinding rumah yang bersangkutan," kata dia.<br /> <br /> Ihwal adanya kejadian ini, menurut Erlangga, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.30 WIB, Selasa dini hari. Namun peristiwa itu baru diketahui pada pukul 06.00 WIB oleh penghuni kantor sekaligus rumah itu, yakni Wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Rosenfield Panjaitan.<br /> <br /> Dari tempat kejadian, Erlangga mengatakan, polisi menemukan pecahan botol kaca yang diduga sebagai bom molotov itu. Kemudian sejumlah dinding dan kaca di rumah tersebut nampak hangus akibat bom molotov itu.<br /> <br /> "Kita masih mendalami, dari Polres Bogor juga masih mengecek, tentunya kita melakukan juga pemeriksaan kepada pemilik rumah," kata dia.<br /> <br /> Menurut dia, di rumah itu terdapat kamera CCTV yang telah diperiksa polisi dan dia memastikan tidak ada korban atas pelemparan bom molotov itu.

Kantor PDIP Bogor Dilempar Bom Molotov, Polisi: Ada Tiga Pelemparan

Kantor PDIP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kantor PDIP

Berita Terkini

Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba, Ketua DPRD Malut Kuntu Daud Akui Dicecar Penyidik KPK soal Pembangunan Kantor PDIP

Jokowi Tak Ambil Pusing Foto Dirinya Tak Dipasang di Kantor PDIP

Kantor PDIP Bogor Dilempar Bom Molotov, Polisi: Ada Tiga Pelemparan

Download Aplikasi JawaPos.com