<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/2G1oHblt2weAgaSHwzKhVZkenVfsnSTu8V8j9a3x-1-391438068.jpg" alt="Ulfa dan Ismanto memberi penjelasan soal tagihan pajak senilai Rp 2,9 miliar, yang merupakan klarifikasi dari kantor pajak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ulfa dan Ismanto memberi penjelasan soal tagihan pajak senilai Rp 2,9 miliar, yang merupakan klarifikasi dari kantor pajak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jagat maya baru-baru ini dihebohkan dengan kabar seorang penjahit bernama Ismanto di Pekalongan, Jawa Tengah, yang mendadak ditagih pajak sebesar Rp 2,9 miliar. Dalam video yang beredar, disebutkan bahwa tagihan tersebut diserahkan langsung petugas pajak pada Rabu (6/8). Namun, surat tersebut dinilai mengejutkan karena baik Ismanto dan juga istrinya tidak memiliki usaha besar. Usai viral di media sosial, tak lama kemudian muncul klarifikasi dari Kantor Pajak Pekalongan terkait tagihan tersebut. Dalam video pendek tersebut, Ismanto dan juga istrinya memastikan bahwa tidak ada penagihan pajak ke rumahnya. Melalui klarifikasi yang disampaikan Ulfa, pihaknya membenarkan ada petugas pajak yang datang ke rumah. Namun, bukan untuk melakukan penagihan, tetapi hanya melakukan klarifikasi. "Assalamualaikum, saya ulfa istri dari saudara Ismanto. Saya mau memohon maaf untuk pihak-pihak yang terkait tentang beredarnya video viral kemarin tidak sepenuhnya benar," kata Ulfa dalam video yang diunggah akun Instagram @pajakpekalongan, dikutip Minggu (10/8). "Untuk petugas pajak yang kemarin datang memang benar adanya. Namun, tidak untuk menagih pajak. Namun, mengklarifikasi data atas nama suami saya yang disalahgunakan oleh orang lain," sambung Ulfa. Lebih lanjut, Ulfa mengimbau kepada semua pihak untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi. Pasalnya, ia menduga data pribadi milik suaminya digunakan oleh oknum lain yang tidak bertanggung jawab. "Saat ini saya sudah di kantor pajak dan mengklarifikasi dan semuanya sudah klir. Dan saya mau mengimbau untuk semua masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada orang lain," pungkasnya.

Ismanto, penjahit dari Pekalongan, Jawa Tengah, viral karena ditagih pajak Rp 2,9 miliar, namun ternyata itu klarifikasi dari kantor pajak.

Heboh Penjahit di Pekalongan Jawa Tengah Mengaku Ditagih Pajak Rp 2,9 Miliar, Begini Klarifikasi Kantor Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Tumpukan-Uang5-342245230.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan soal sumber dana penyuapan hakim pembebas perkara minyak sawit. Dua orang saksi selaku perwakilan kantor pajak dan bank dimintai keterangan terkait dengan tersangka M. Syafei, yang mengaku menyiapkan Rp 60 miliar untuk menyuap para hakim. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa pada Rabu 14 Mei 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 2 (dua) orang saksi, terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi suap atau gratifikasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Kedua orang saksi ini yakni, DS selaku Perwakilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dan KK selaku Perwakilan Bank Maybank Indonesia Finance," paparnya. Adapun kedua orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan tersangka M. Syafei. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujarnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami sumber dana Rp 60 miliar yang digunakan menyuap hakim dalam kasus putusan bebas minyak sawit. Penyidik tengah menguji keterangan tersangka Aryanto dan M. Syafei terkait asal muasal Rp 60 miliar. M. Syafei mengakui uang Rp60 miliar itu berasal darinya. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa dari keterangan dua tersangka baik Aryanto dan M. Syafei diketahui bahwa uang berasal dari M. Syafei yang merupakan head of social security legal Wilmar Grup. "Tapi, penyidik tidak berhenti dengan keterangan ARY dan MSY," paparnya. Penyidik tengah menggali apakah kapasitas M. Syafei mampu untuk mengeluarkan uang Rp 60 miliar yang diduga untuk menyuap hakim. "Penyidik juga sama pikirannya dengan publik, bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan terus meminta kesaksian, keterangan dari berbagai pihak untuk mengungkap itu," terangnya. Apakah ada keterlibatan korporasi atau pihak lain sebagai sumber dana penyuapan, Harli mengatakan bahwa penyidikan tidak berhenti. "Penyidik sedang mendalami apakah ada peran pihak lain di sana," ujarnya. Menurutnya, semua itu akan diketahui dengan pemeriksaan saksi dan mengambil keterangan-keterangan. Semua itu tentunya berdasar keterangan-keterangan. "Nanti kita lihat perkembangannya," ujarnya. (idr)

Kejaksaan Agung periksa saksi dari kantor pajak dan bank untuk mengungkap sumber dana penyuapan hakim senilai Rp 60 miliar.

Dalami Sumber Dana Penyuapan Hakim, Kejagung Periksa Perwakilan Kantor Pajak dan Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/MS-Glow.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com--Pengacara <a href="https://www.jawapos.com/tag/juragan-99/">Juragan 99</a> atau Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari, Arman Hanis, memastikan kabar soal penjualan MS Glow yang mencapai angka Rp 600 miliar per bulan tidak benar. Dia pun menyebut media yang memberitakannya sudah meralat karena terjadi kesalahan.  "Itu yang nulis yang ngomong begitu. Tapi sudah diklarifikasi sama Tempo diberi catatan koreksi. Berita ini mengalami perubahan judul dan sebagian isinya pada pukul 21.55 WIB, Kamis 24 Maret 2022 karena ada kekeliruan dalam pengutipan narasumber," kata Arman Hanis membacakan koreksinya saat berbincang dengan JawaPos.com Jumat (25/3).  Dia menyatakan saat diwawancara media kala itu, baik dirinya ataupun kliennya tidak membicarakan masalah nominal sama sekali. Angka fantastis tersebut, katanya, tidak bersumber dari pihaknya. "Mereka ngambil kesimpulan sendiri," akunya.  Arman Hanis kemudian mengulang penjelasannya kepada wartawan kala itu. Kala itu memang sempat dinyatakan penjualan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ms-glow/">MS Glow</a> rata rata terjual sebanyak 2 juta piece/produk per bulan.  "Dalam penjualan produk mereka menggunakan sistem paket yang terdiri dari 4 sampai 5 produk. Tiap produk harganya beda beda. Per paketnya seharga Rp 300 ribu. Tapi bukan dikalikan begitu hitungannya. Klien kami juga tidak pernah ngomong begitu," jelasnya.  Dari hebohnya pemberitaan soal penjualan MS Glow sempat dikabarkan mencapai angka Rp 600 miliar per bulan, mendapat atensi dari banyak pihak. Termasuk dari Ditjen Pajak. Pengacara MS Glow menyatakan pihaknya tidak ada masalah sama sekali terkait hal tersebut.  "Tidak ada masalah, kan bukan kami yang ngomong. Kalau untuk pajak itu urusan kantor pajak lah. Kan kantor pajak pasti aware juga dengan membaca ini," tuturnya.  Dia pun enggan menyebutkan angka nominal <a href="https://www.jawapos.com/tag/penjualan-ms-glow/">penjualan MS Glow</a> yang sebenarnya setelah sempat bikin heboh. Karena dia merasa hal itu tidak perlu diungkap ke publik. "Untuk siapa mau disampaikan itu? Ngapain sih orang orang kepo penghasilan orang," katanya.  Pemberitaan soal penjualan produk MS Glow mencapai angka Rp 600 miliar memang cukup mengejutkan. Karena jika dibandingkan dengan kompetitor yang sudah lebih lama ada, tidak ada yang mencapai Rp 600 miliar per bulan dalam 2 tahun belakangan.  Penjualan Martha Tilaar (MBTO) misalnya yang sepanjang tahun 2020 memperoleh angka penjualan sebesar Rp 297 miliar atau Rp 24,75 miliar per bulan. Sedangkan Mustika Ratu (MRAT) berhasil mencapai angka penjualan Rp 318 miliar di tahun 2020 atau Rp 26,4 miliar per bulan.

Bantah Omzet MS Glow Tembus Rp 600 Miliar, Pengacara: Sudah Dikoreksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/internal-kpk-panas-banyak-pegawai-kritis-disingkirkan-oleh-pimpinan_m_.jpg" alt="Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu." width="100%">
<figcaption>Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati 239 penyelenggara negara terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak lengkap. Berdasarkan pemeriksaan secara acak, KPK menemukan masih banyak PN yang tidak sepenuhnya melaporkan harta yang dimilikinya.  ’’Melalui surat tersebut KPK meminta agar PN melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020, dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021,’’ kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dalam keterangannya, Minggu (7/3).  Berdasarkan catatan KPK, sambung Ipi, dari pemeriksaan yang dilakukan pada 2020 terdapat 239 penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar. Menurut Ipi, dari 239 PN tersebut terdiri atas 146 PN atau sekitar 61 persen berasal dari instansi daerah, 82 PN atau sekitar 34 persen dari instansi pusat, dan sisanya 11 PN atau sekitar 5 persen dari BUMN.  Berdasarkan kelompok jabatan, Ipi menyebut kepala dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 PN. Kemudian, urutan kedua adalah Kepala Kantor Pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 Kepala Kantor.  ’’Berikutnya, adalah Kepala Badan yaitu berjumlah 31 Kepala Badan yang berasal dari beberapa daerah. Selanjutnya, adalah Bupati berjumlah 18 orang,’’ ujar Ipi.  Jenis harta yang KPK temukan paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas. Menurut Ipi, penyelengara negara pada umumnya lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan.  Dalam pemeriksaan tersebut, lanjut Ipi, KPK masih menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 PN dari 239 PN atau sekitar 84 persen. Kemudian, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 PN atau sekitar 45 persen.  ’’Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya. Yang termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 PN atau sekitar 14 persen,’’ beber Ipi.  Oleh karena itu, KPK mengimbau agar penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.  Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, Ipi menegaskan penyelengara negara wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi. ’’Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN,’’ tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dUSFrjMiT44

KPK Ungkap 33 Kepala Kantor Pajak Kemenkeu Tidak Serahkan LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pelaporan-spt-bisa-melalui-pojok-pajak_m_.jpg" alt="Layanan Pojok Pajak yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur III." width="100%">
<figcaption>Layanan Pojok Pajak yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur III.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pribadi akhir berakhir pada 31 Maret 2019. Guna mempermudah proses pelaporan, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) III menyediakan layanan Pojok Pajak. Sebab saat ini baru 50 persen wajib pajak (WP) yang sudah melakukan pelaporan. Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim III Eko Budihartono mengatakan, sebenarnya di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Malang Raya juga membuka layanan ini. Tapi antreannya cukup panjang. "Layanan ini dibuka untuk memecah keramaian antrean warga yang ingin melapor SPT Tahunan di sejumlah KPP," ujar Eko, Senin (25/3). Layanan Pojok Pajak bakal berlangsung pada 25-29 Maret 2019. Pada hari pertama pembukaan layanan, animo masyarakat terlihat cukup tinggi. "Layanan pojok pajak juga membantu masyarakat mendapatkan EFIN untuk lapor SPT secara online. Petugas juga siap memandu masyarakat yang ingin melaporkan secara mandiri melalui handphone," terangnya. Eko berharap masyarakat yang belum lapor SPT bisa segera memanfaatkan layanan Pojok Pajak. Apalagi masa pelaporan SPT wajib pajak perorangan segera berakhir. Saat ini di wilayah Kanwil DJP Jatim III, tercatat sekitar 50 persen wajib pajak yang sudah melapor. Meski begitu, Eko yakin seluruh wajib pajak melaporkan SPT hingga akhir Maret mendatang. "Khususnya bagi mereka yang lapor lewat e-filing. Datanya belum bisa dikompilasi semua. Melihat tahun lalu bagus, mudah-mudahan tahun ini juga," ucapnya.

Pelaporan SPT Bisa Melalui Pojok Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pelaporan-spt-kanwil-djp-jateng-ii-targetkan-80-persen_m_.jpg" alt="SPT TAHUNAN: Kepala Kanwil DJP Jateng II, Rida Handanu memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (15/3)." width="100%">
<figcaption>SPT TAHUNAN: Kepala Kanwil DJP Jateng II, Rida Handanu memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (15/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) II terus mendorong wajib pajak (WP) untuk mengisi SPT tahunan. Di tahun 2018, Kanwil <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/waspadai-lahirnya-orba-jaringan-alumni-muhammadiyah-dukung-jokowi" target="_blank">DJP Jateng II </a>menargetkan 80 persen WP melaporkan SPT tahunannya. Target ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 70 persen saja. Kepala Kanwil DJP Jateng II, Rida Handanu <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/waspadai-lahirnya-orba-jaringan-alumni-muhammadiyah-dukung-jokowi" target="_blank">mengaku optimistis</a> target ini bisa tercapai. Meskipun sampai saat ini, jumlah WP yang mengisi SPT tahunan baru sebanyak 389.300 SPT dari jumlah WP sebanyak 926.361. "Tahun lalu target kami 70 persen, tetapi capaiannya justru di atas 100 persen. Dan tahun ini kami menargetkan 80 persen atau 730 ribu wajib pajak, dan kami yakin bisa tercapai," urainya kepada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/waspadai-lahirnya-orba-jaringan-alumni-muhammadiyah-dukung-jokowi" target="_blank">JawaPos.com</a> saat ditemui di kantornya, Jumat (15/3). Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut, lanjut Rida, yakni <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/waspadai-lahirnya-orba-jaringan-alumni-muhammadiyah-dukung-jokowi" target="_blank">membuka pojok pajak </a>untuk pelayanan e-Filling, membuka di sejumlah pusat perbelanjaan. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan WP semakin terdorong untuk melaporkan SPT tahunannya. "Untuk Pokok Pajak dimulai tanggal 18-29 Maret di lobi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/03/2019/waspadai-lahirnya-orba-jaringan-alumni-muhammadiyah-dukung-jokowi" target="_blank">Kanwil DJP Jateng</a> II, Manahan. Sedangkan untuk di pusat perbelanjaan akan dimulai tanggal 25-29 Maret. Pelayanan akan dimulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB," katanya. Meski pelaporannya sampai dengan akhir Desember 2019 ini, Rida mengimbau kepada seluruh WP agar segera mengisi SPT tahunannya tepat waktu dan juga tepa jumlah. "Kepatuhan dalam mengisi SPT tahunan ini menjadi pilar DJP untuk target penerimaan. Diharapkan dalam pelaporan SPT bisa tepat waktu dan tepat jumlah," pungkasnya.&nbsp;&nbsp;

Pelaporan SPT, Kanwil DJP Jateng II Targetkan 80 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejar-target-pelaporan-spt-tahunan-kantor-pajak-masih-buka-pelayanan_m_200406.jpeg" alt="PELAYANAN: Beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Malang terpantau masih buka, sejak pagi. Misalnya saja di KPP Malang Selatan dan KPP Kepanjen, Sabtu (31/3)." width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Malang terpantau masih buka, sejak pagi. Misalnya saja di KPP Malang Selatan dan KPP Kepanjen, Sabtu (31/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak, yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak terakhir hari ini, Sabtu (31/3).&nbsp; Beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Malang terpantau masih buka, sejak pagi. Misalnya saja di KPP Malang Selatan dan KPP Kepanjen.&nbsp;&nbsp; Kepala KPP Kepanjen, Budi Harjanto menjelaskan, mereka masih membuka pelayanan lantaran hari ini merupakan waktu terakhir untuk pelaporan SPT Tahunan.&nbsp; "Dari pusat memang perintahnya seperti itu. Tetap buka untuk melayani wajib pajak (WP) yang akan melaporkan SPT tahunan mereka. Serentak se-Indonesia," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (31/3).&nbsp; Budi menjelaskan, agar tidak semrawut dan pelayanan dapat dikerjakan dengan baik, pihaknya membagi layanan dalam tiga bagian berbeda. Bagian ini disesuaikan dengan jenis SPT yang disetorkan oleh WP. Misalnya saja SPT pribadi, disediakan di space depan lobi utama kantor. Di halaman kantor, disediakan pula tenda untuk para WP pribadi menunggu antrean. Bahkan, kopi dan teh juga disediakan oleh KPP Pratama Kepanjen agar WP Tidak bosan menunggu.&nbsp; Berkas yang dibawa ditempatkan dalam satu di wadah, kemudian diproses secara cepat. Cara ini, diyakininya cukup efektif untuk membuat antrean tidak mengular.&nbsp; Selanjutnya, untuk pengisian e-filling, disediakan space di ruangan atas. Di aula KPP Pratama Kepanjen, disediakan beberapa komputer yang bisa digunakan WP untuk mengisi. Selain itu, juga petugas untuk memandu para WP agar tidak salah dalam pengisian.&nbsp; Laki-laki yang mengenyam pendidikan di Universitas Teknologi Malaysia (UTM) itu menambahkan, khusus untuk WP usaha, ada ruangan sendiri dan konsultasi intensif dengan account representative. Melalui konsultasi ini, petugas pajak akan menggali potensi pajak dari client mereka. Juga peningkatan usaha dari client. "Kami dialog intensif sehingga potensi pajaknya bisa disampaikan dengan jelas. Ada komunikasi dua arah," tegasnya.&nbsp; KPP Pratama Kepanjen, menargetkan pencapaian pelaporan SPT Tahunan di 2018 ini hingga 101 persen. Hingga Jumat (29/3) sudah tercapai 74,45 persen WP yang melapor. "Data terbaru untuk hari ini baru bisa diakses ketika ganti hari," tandasnya.

Kejar Target Pelaporan SPT Tahunan, Kantor Pajak Masih Buka Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-wajib-pajak-serbu-kpp-pratama-malang_m_200383.jpeg" alt="PELAPORAN SPT: WP mengantre di KPP Pratama Malang Selatan, Sabtu (31/3)." width="100%">
<figcaption>PELAPORAN SPT: WP mengantre di KPP Pratama Malang Selatan, Sabtu (31/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sabtu (31/3) ini merupakan hari terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Para wajib pajak (WP) pun memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendatangi kantor pajak. Salah satunya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan, Jalan Merdeka Utara, Kota Malang, Jawa Timur (Jatim). Berdasarkan pantauan JawaPos.com, ratusan WP tampak memadati KPP Pratama Malang Selatan. Bahkan hingga pukul 10.00 WIB, atrean sudah mencapai 350 orang. Kamis (29/3) lalu, ada sekitar 1.000 WP yang melakukan pelaporan SPT tahunan. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III Rudy Gunawan Bastari mengatakan, WP akan dikenakan sanksi jika tidak melaporkan SPT hingga batas waktu yang ditentukan. Yakni, denda sebesar Rp 100 ribu. "Serta menunggu Surat Tagihan Pajak (STP),&rdquo; ujar Rudy. Batas waktu pelaporan SPT untuk WP perorangan terakhir hari ini. Sedangkan pelaporan SPT untuk WP Badan masih berlangsung hingga 30 April mendatang. Kanwil DJP Jatim III mencatat sebanyak 1.795.386 WP. Rinciannya, 127.018 WP Badan, 321.879 WP OP Non-karyawan, dan 1.247.429 WP OP Karyawan. Sedangkan wajib lapor SPT sebanyak 862.674 WP. Dengan rincian, 67.927 WP Badan, 146.093 WP OP Non-karyawan, dan 648.654 WP OP Karyawan. Direktorat Jendral Pajak sudah berinovasi untuk mempercepat waktu pelaporan SPT. Salah satunya melalui fasilitas Electronic Filling (e-Filling). Layanan tersebut merupakan suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime. Fasilitas ini bisa diakses melalui website resmi Ditjek Pajak maupun sebuah aplikasi yang bisa di download di ponsel para WP. &ldquo;e-Filling di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggahan SPT yang telah dibuat melalui aplikasi maupun e-Form. Sehingga SPT yang dibuat akan disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP),&rdquo; paparnya.

Ratusan Wajib Pajak Serbu KPP Pratama Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/63257_82325_ahmad-dhani-bekasi.jpg" alt="Ahmad Dhani" width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (9/11).&nbsp;Tapi saat ditanya wartawan, pentolan Band Dewa 19 itu mengaku diajak kerja sama untuk membuat formula supaya artis patuh pajak. Tapi pernyataan Dhani itu berbeda dengan apa yang disampaikan pihak Ditjen Pajak.&nbsp;Kasubdit Humas Ditjen Pajak Ami Natalia, pihaknya memanggil calon Wakil Bupati Bekasi itu karena diduga mengemplang pajak. &quot;Ya, ya ada (diduga mengemplang pajak),&quot; kata dia di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu di Jalan Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia menuturkan, Ditjen Pajak mendapati temuan data penghasilan musisi itu.&nbsp; Data ini ternyata berbeda dengan laporan keuangan Dhani dalam surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT). &quot;Ada perbedaan (data) makanya kami tanya. Itu biasa. Kantor pajak selalu mengklarifikasinya,&quot; imbuhnya. Ami melanjutkan, pemanggilan Dhani untuk diperiksa mengenai adanya indikasi pelanggaran pajak.&nbsp; Karenanya, Ditjen Pajak meminta keterangan suami Mulan Jamela itu. &ldquo;Yang bersangkutan dipanggil, dalam rangka klarifikasi datanya saja. Jadi dia dipanggil karena kami punya data. Kami tanya dia apakah ini sesuai. Kalau sesuai ya jalan, kalau tidak ya harus membayar pajaknya. Ya kiranya seperti itu,&quot; ujar dia. Seperti diketahui, usai menjalani pemeriksaan, Dhani membantah dirinya mengemplang pajak. Dhani mengklaim, dipanggil untuk diajak kerja sama dengan Kantor Ditjen Pajak. &quot;Enggak (pengemplang pajak). Kalau ada yang berpikir ini ada kaitannya dengan sebuah pemeriksaan pajak, kalian salah besar.&rdquo; &ldquo;Karena saya adalah calon wakil bupati. Semua calon itu harus sudah selesai pajaknya, kalau nggak, nggak dapat nomor. Begitu,&quot; kata dia usai menjalani pemeriksaan di Kantor Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, sekitar pukul 13.00. Menurut dia, tidak mungkin dia mengemplang pajak. Sebab, dokumen pajaknya sudah diverivikasi dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).&nbsp; Bahkan, seluruh calon kepala daerah, harus mengikuti program Kementerian Keuangan yaitu tax amnesty. &quot;Saya juga ikut tax amnesty. Salah satu syarat di KPUD yaitu tax clearance. Jadi tax amnesty harus sudah selesai semua.&lrm; Kalau ada masalah pajak saya nggak akan lolos sebagai calon,&quot; beber dia. Pentolah grup musik Dewa ini mengklaim lagi bahwa dirinya diminta Ditjen Pajak agar para artis patuh pajak.&lrm;&nbsp; &quot;Ngobrol-ngobrol saja. Kemungkinan, untuk minta kerja sama meningkatkan pajak dari artis bagaimana caranya,&quot; jelasnya.(Mg4/jpnn) <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>

Ternyata Gara-gara Ini Ahmad Dhani Diperiksa Ditjen Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/63207_82274_ahmad-dhani-bekasi.jpg" alt="Ahmad Dhani" width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rabu (9/11) musisi Ahmad Dhani dipanggil ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam undangan dari Kantor Pajak, Dhani dipanggil dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Saat ditanya wartawan apakah dia diperiksa karena diduga mengemplang pajak? Dhani membantahnya. Dhani menegaskan dirinya bukan mengemplang pajak. Calon Bupati Bekasi ini mengklaim, dipanggil untuk diajak kerja sama oleh Kantor Ditjen Pajak. &quot;Enggak (pengemplang pajak). Kalau ada yang berpikir ini ada kaitannya dengan sebuah pemeriksaan pajak, kalian salah besar. Karena saya adalah calon wakil bupati. Semua calon itu harus sudah selesai pajaknya, kalau nggak, nggak dapat nomor. Begitu,&quot; kata dia di Kantor Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto. Menurut dia, tidak mungkin dia mengemplang pajak. Sebab, dokumen pajaknya sudah diverivikasi dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Bahkan, seluruh calon kepala daerah, harus mengikuti program Kementerian Keuangan yaitu tax amnesty. &quot;Saya juga ikut tax amnesty. Salah satu syarat di KPUD yaitu tax clearance. Jadi tax amnesty harus sudah selesai semua.&lrm; Kalau ada masalah pajak saya nggak akan lolos sebagai calon,&quot; beber dia. Suami Mulan Jamela ini mengklaim lagi bahwa dirinya diminta Ditjen Pajak agar para artis patuh pajak.&lrm; &quot;Ngobrol-ngobrol saja. Kemungkinan, untuk minta kerja sama meningkatkan pajak dari artis bagaimana caranya,&quot; jelasnya. Sebab, menurut dia, baik pihak perpajakan dan Pusat Pelatoran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum mengetahui secara detail bagaimana mengaudit keuangan para artis. &quot;Karena kan pajak maupun PPATK dan lainnya, enggak tahu sumber dana artis darimana. Saya termasuk yang ditanya dari mana itu, dari royalti saya jelaskan, dan lainnya,&quot; jelas Dhani. (Mg4/jpnn)

Ahmad Dhani Diperiksa di Kantor Pajak, Ada Apa?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kantor pajak

Berita Terkini