<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/UMKM-21.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukung pemulihan perekonomian dan majukan usaha mikro kecil dan menengah, Sampoerna Retail Community (SRC) mengajak ribuan toko kelontong untuk mengikuti pembinaan guna meningkatkan daya saingnya.  Saat ini, ratusan ribu toko kelontong tradisional di seluruh Indonesia yang telah bergabung dengan SRC. Mereka siap bersaing sesuai kebutuhan zaman dan turut mendukung perekonomian Indonesia.  Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno memberi apresiasi atas upaya SRC memajukan UMKM, khususnya toko kelontong, dengan mengedukasi literasi digital.  "Penggunaan perangkat teknologi aplikasi digital yang diaplikasikan telah membantu aktivitas toko kelontong. Kami berharap semoga kolaborasi dan kerja sama antara SRC dan seluruh pemangku kepentingan terus berjalan secara konsisten dalam memajukan UMKM,” kata Septo dalam keterangannya.  Dalam rangka merayakan kesuksesan toko kelontong SRC memberi dampak positif bagi masyarakat, SRCIS menggelar Pesta Retail Batavia di Lapangan Rindam Jaya Condet, Jakarta Timur, Sabtu 17 Desember 2022.  Data Kantor Menko Perekonomian mencatat UMKM telah berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sektor ini berkontribusi hingga 60,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta memiliki kemampuan untuk menyerap 96,9% dari total angkatan kerja nasional.  Pesta Retail Batavia dimeriahkan oleh Jhony Iskandar, Orkes Nunung, Bebizie, dan Repvblik. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Pesta Retail terbesar di Indonesia yang digelar mulai 26 November hingga 18 Desember 2022.  Direktur Penjualan Sampoerna Ivan Cahyadi mengatakan, selama lebih dari 14 tahun eksis di Indonesia, Toko Kelontong SRC membawa transformasi yang progresif pada sektor UMKM nasional sehingga dapat secara konsisten berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.  “Toko kelontong SRC di seluruh Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam menopang PDB, di mana kontribusinya mencapai Rp 69,3 triliun atau setara 4,1 persen terhadap total PDB ritel nasional,” ujar Ivan.

Gerakkan Perekonomian Lewat Pemberdayaan Toko Kelontong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon peserta peningkatan kompetensi kerja Program Kartu Prakerja Gelombang 46 sudah bisa mendaftar secara daring melalui situs resmi prakerja.go.id.  Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada 2023, dan bisa diikuti oleh siapa saja yang memenuhi syarat.  "Masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa mengakses beasiswa pelatihan dari pemerintah ini, untuk mengasah diri dengan berbagai pelatihan praktis," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Kamis (6/10)  Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui situs resmi prakerja.go.id. Pendaftaran biasanya dibuka per gelombang, dan per 6 Oktober gelombang pendaftaran adalah yang ke-46.  Syarat untuk mengikuti Program Kartu Prakerja, menurut Susiwijono, yaitu warga negara Indonesia berusia minimal 18-64 tahun, tidak sedang menempuh pendidikan formal, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, dan bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, perangkat desa, dan direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.  Calon peserta adalah mereka yang sedang mencari kerja, yang terkena PHK, dan yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Pendaftaran juga dibuka untuk pelaku usaha mikro dan kecil.  Syarat administratif lainnya untuk Program Kartu Prakerja adalah maksimal dua NIK dalam satu kartu keluarga yang menjadi penerima Kartu Prakerja.  Calon peserta bisa membuat akun di situs resmi Kartu Prakerja untuk mendaftar program itu. Setelah mendaftar, mereka akan diminta mengikuti tes supaya bisa bergabung ke gelombang pendaftaran.  Setelah terpilih menjadi peserta, dia bisa memilih pelatihan di platform digital yang bermitra dengan Program Kartu Prakerja. Pilih metode pembayaran dengan Kartu Prakerja.  Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik. Dia juga akan diminta memberikan ulasan dan penilaian (rating) untuk pelatihan yang sudah diikuti.  Pemerintah akan memberikan insentif per bulan dan insentif pengisian survei setelah peserta menyelesaikan pelatihan.  Pemerintah memperbarui besaran bantuan dan skema pada implementasi Program Kartu Prakerja 2023.  Dengan skema normal pada 2023, bantuan yang diterima peserta total senilai Rp 4.200.000 per orang, berupa bantuan biaya pelatihan Rp 3.500.000, insentif setelah pelatihan Rp 600.000 diberikan satu kali dan insentif Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.  Susiwijono mengatakan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan teknis pelaksanaan Program Kartu Prakerja untuk tahun depan.

Calon Peserta Program Prakerja Gelombang 46 Sudah Bisa Mendaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Pembatasan2-Impor-Kedelai_SALMAN-TOYIBIJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Pengrajin melakukan proses pembuatan tahu di kawasan Juanda Depok, Jawa Barat, Kamis (26/11/2020). Pemerintah berencana memasukkan komoditas kedelai dalam daftar larangan terbatas (lartas) yang memiliki konsekuensi pembatasan impor guna mengamankan produk" width="100%">
<figcaption>Pengrajin melakukan proses pembuatan tahu di kawasan Juanda Depok, Jawa Barat, Kamis (26/11/2020). Pemerintah berencana memasukkan komoditas kedelai dalam daftar larangan terbatas (lartas) yang memiliki konsekuensi pembatasan impor guna mengamankan produk</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memastikan keberadaan neraca komoditas yang saat ini masih disusun tidak akan merugikan industri. Proses penyusunan neraca tersebut akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.  Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menjelaskan, tujuan utama penyusunan neraca komoditas adalah untuk stabilitas harga, sehingga tidak mendorong inflasi.  “Neraca komoditas untuk mendorong stabilitas harga, kecukupan industri, perdagangan dan lain lain,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (26/4).  Nantinya, neraca komoditas tidak terkait dengan pembatasan impor. Menurut Musdhalifah, impor komoditas yang nantinya digunakan sebagai bahan baku atau bahan baku penolong industri bisa dilakukan jika pasokan dari dalam negeri kurang. “Kalau kurang kita impor tidak ada pembatasan-pembatasan,” imbuhnya.  Dengan demikian, penyusunan neraca komoditas akan melibatkan Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, industri, dan berbagai asosiasi dari hulu sampai hilir. Pelaku industri dan asosiasi dinilai sebagai pihak yang paling memahami situasi lapangan, terutama terkait kebutuhan bahan baku dan bahan baku penolong. Sehingga, proses pendataan akan lebih akurat, mengurangi kesalahan data, dan angka produksi tidak akan terganggu.  Sebelumnya Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menyampaikan data komoditas seringkali keliru saat proses penyusunannya tidak melibatkan industri. Ia menilai, neraca komoditas merupakan sebuah ide yang bagus. Neraca ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan bahan baku dan bahan penolong untuk dunia industri. Selama ini, industri kerap mengalami kesulitan akibat data yang tidak akurat dan tidak lengkap.  Danang menegaskan, keterlibatan industri dan asosiasi dalam penyusunan neraca komoditas menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian bahan baku. Sebab, kepastian bahan baku menjadi krusial demi memastikan produksi perusahaan berjalan dengan baik.

Jaga Stabilitas Harga, Neraca Komoditas Tak Akan Rugikan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/transjakarta.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana menerbitkan paket kebijakan baru atau stimulus ketiga. Hal ini dilakukan agar dampak wabah Covid-19 tidak makin memperparah perekonomian di Indonesia.  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa stimulus ini ditujukan untuk mendukung adanya kebijakan social distancing saat ini. Pasalnya, semakin hari, dampak akibat virus tersebut terus terjadi, termasuk ke pasar saham.  "Kita tengah menyiapkan stimulus lanjutan. Salah satunya adalah kebijakan untuk mendukung social distancing ini, pasti akan ada kebijakan yang kita keluarkan. Saat ini sedang dimatangkan," terang dia di Jakarta, Selasa (17/3).  Ia pun mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah meminta agar stimulus pertama dan kedua untuk dievaluasi. Di mana nantinya setelah itu, baru akan ada stimulus ketiga.  "Kami sudah diminta pak menko melakukan evaluasi dan monitoring karena perkembangannya begitu cepat (berdampak pada perekonomian)," katanya.  Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah juga telah mengumumkan Stimulus I untuk sektor pariwisata di mana anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 10,3 triliun.  Kemudian, untuk Stimulus II merupakan kebijakan perlonggaran perpajakan, mulai dari penanggungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, menunda PPh Pasal 22, lalu menunda PPh Pasal 25 dan percepatan restitusi PPN. Untuk anggaran yang disediakan berjumlah Rp 22,9 triliun.

Pemerintah Siapkan Stimulus Ketiga Dukung Kebijakan Social Distancing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RAPAT1.jpg" alt="Rapat Koordinasi Percepatan Investasi Dirjen Holtikultura dihadiri Deputi Bidang Agribisnis, Kemenko Perekonomian, Yuli Sri Wiranti dan Dirjen Holtikultura Prihasto Setyanto membahas permasalahan investasi dan ekspor pertanian. (Kementan for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rapat Koordinasi Percepatan Investasi Dirjen Holtikultura dihadiri Deputi Bidang Agribisnis, Kemenko Perekonomian, Yuli Sri Wiranti dan Dirjen Holtikultura Prihasto Setyanto membahas permasalahan investasi dan ekspor pertanian. (Kementan for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika menyebabkan sejumlah negara kesulitan mengembangkan investasinya, tak terkecuali Indonesia. Atas arahan Presiden Republik Indonesia untuk percepatan investasi pertanian, Ditjen Hortikultura mengadakan rapat koordinasi guna menggali permasalahan atau hambatan dalam investasi dan ekspor pertanian. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Deputi Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pelayanan Penaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal serta 200 pelaku usaha.  Dalam kesempatan ini Deputi Bidang Agribisnis, Kemenko Perekonomian, Yuli Sri Wiranti menerangkan pertanian berpotensi tinggi untuk ekspor. Nilai Tukar Petani (NTP) komoditas hortikultura paling tinggi, yakni tinggi di atas 100 persen. PDB hortikultura berada di urutan ke 2 setelah perkebunan.  “Saat ini ekspor dan investasi di bidang hortikultura menjadi prioritas. Berbicara defisit neraca perekonomian Indonesia solusinya adalah investasi atau melalui ekspor. Hal paling mendasar untuk dilakukan adalah melakukan mapping negara mana saja yang memiliki minat terhadap produk hortikultura Indonesia. Dengan demikian aspek hulu ke hilir harus melibatkan semua stakeholder,” ujar Yuli.  Yuli menyatakan tanggung jawab ini tidak hanya berada di bawah Kementerian Pertanian atau Kementerian Perekonomian saja. Meskipun demikian Kemenko akan mengkoordinasikan 10 kementerian teknis guna sama-sama membuat program yang sama dalam hal mendorong ekspor.  “Dengan adanya grand design yang sedang digarap Kementerian Pertanian, perlu digarap mana komoditas yang masuk sektor lokal atau pasar ekspor. Petani akan dikoordinir, tidak lagi menggarap sendiri komoditas ekspornya karena itu akan menyulitkan. Bicara ekspor maka berbicara efisiensi skala besar. Arahan Pak Presiden sudah jelas, yakin mendorong ekspor. Ini tentunya semua bersama- sama akan bergandengan tangan mencari solusi terkait,” tambah Yuli.  Beberapa hal yang paling dikeluhkan pelaku usaha terkait besarnya biaya transportasi, utamanya bea kargo. Selain itu juga permasalahan fungsi lahan di mana para petani Indonesia umumnya masih banyak yang belum memiliki lahan sendiri. Yuli kembali menekankan ini akan terus dibahas.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RAPAT2-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Rapat Koordinasi Percepatan Investasi Dirjen Holtikultura membahas permasalahan investasi dan ekspor pertanian. (Kementan for JawaPos.com)  Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik menyampaikan bahwa sistem perijinan terpadu melalui Online Single Submission (OSS), pengembangan investasi terintegrasi, pengembangan pendidikan atau pelatihan vokasi investasi, fasilitas kemudahan investasi terus didorong untuk mengembangkan iklim investasi yang baik.”  Ricky Kusmayadi dari Direktorat Deregulasi Penanaman Modal BKPM menyatakan bahwa produk hortikultura secara kualitas sudah baik.  "Untuk masalah investasi, kami akan duduk bareng-bareng dengan Kementerian Pertanian, Kemenko dan kementerian terkait untuk mereview besaran minimum investasi," ujar Ricky.  Ricky mengingatkan Kementerian Pertanian perlu membuat road map arah pengembangan hortikultura. Contohnya buah – buahan, masing – masing komoditas perlu membuat klaster-klaster tertentu secara seragam sehingga dapat diketahui hitungan biaya transportasinya.  Kebijakan BKPM, setiap investasi izin usaha benih diupayakan untuk ijin usaha budidaya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk sertifikasi kompetensi dan mutu dapat diperoleh dan dilanjutkan dengan izin usaha produksi benih.  Lahan pertanian termasuk hortikultura merupakan kategori lahan Areal Pengunaan Lain (APL). APL diperuntukkan antara lain pertanian, perumahan, perikanan, pariwisata, perdagangan, perkantoran dan lain-lain. Izin usaha agrowisata hortikultura belum ada aturan turunan tentang persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk izin usahanya. Padahal KBLI nya masuk kesektor pertanian bukan pariwisata.  Regulasi Kemitraan Hortikultura belum tertuang secara rinci aturan main dan kewajiban didalam regulasinya, baik pelaku usaha/ petani/ pembina di daerah. Pelaku usaha kesulitan untuk memahami dan menjamin kemitraan. Penambahan luasan lahan lebih tidak efisien dibandingkan dengan kemitraan oleh petani apabila permintaan produk cukup tinggi.  Salah satu eksportir, Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa kendala perdagangan hortikultura ke luar negeri adalah terkait pasokan. Pasar Eropa tertarik dengan buah dan sayuran lokal, akan tetapi dirinya masih kesulitan memenuhi permintaan yang ada.  “Kami adalah eksportir 80 jenis hortikultura terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Permintaan pasar Inggris ke kami adalah 2000 kg per hari, kenyataanya kami hanya sanggup 500 kg per minggu,” ujarnya.  Dirinya menyampaikan bahwa selama ini Kontak Bisnis Hortikultura Indonesia (KBHI) cukup membantu membantu menghubungkan ke petani dan pelaku usaha lokal. Ke depan dia berharap hal ini akan diseriusi pemerintah.  Ketua KBHI Ilud Maulud yang sekaligus pengusaha hortikultura menyatakan bahwa untuk membenahi iklim investasi butuh kerja sama seluruh stakeholder. Permasalahan lahan yang selama ini menjadi kendala para petani perlu komitmen bersama. Lahan PTPN yang selama ini menjadi harapan, kadang terkendala apabila masa perpanjangan waktu tiba.  “Berbicara masalah ekspor tidak hanya soal kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Harus ada unsur kreativitas. Ini harus bikin tim sebelasan. Semua menteri harus jadi satu dan Presidenlah ketua timnya,” kata Ilud.  Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, mengharapkan hasil koordinasi ini mampu mengidentifikasi permasalahan investasi hortikultura.  "Target Grand Design Hortikultura 2020 – 2024 adalah pengembangan buah dan sayuran dalam skala luasan besar. Dalam satu kawasan akan lahir satu jenis varietas seragam, (One Village, One Variety). Dengan demikian dilakukan pengawalan benih, OPT dan kawasan yang melibatkan Bupati dan Pemda setempat,” jelas Anton.

Pemerintah Dorong Percepatan Investasi Sektor Pertanian Hortikultura