<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/WhatsApp-Image-2025-09-15-at-222046_27989386-1-1-3482814916.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025). (Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025). (Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) angkat bicara soal paket ekonomi 2025 8+4+5. Kebijakan itu salah satunya mencakup magang untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, dengan uang saku Rp 3,3 juta per bulan. Paket ekonomi yang diluncurkan itu secara keseluruhan mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Tenaga Ahli Utama PCO Fithra Faisal mengatakan, kebijakan ini akan berdampak pada tersedianya lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. Dia menjelaskan, paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan publik. Terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas (gig worker). &ldquo;Terutama ojol (ojek online) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan besar dari Presiden,&rdquo; kata Fithra, Selasa (16/9) sebagaimana dilansir dari Antara. Sebelumnya, dalam konferensi pers Senin (15/9) lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu stimulus dalam 8 inisiatif utama adalah diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan. Diskon itu menyasar pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik, dan mencakup iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Menurut Fithra, program akselerasi juga difokuskan pada penyerapan tenaga kerja melalui magang untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, dengan uang saku Rp 3,3 juta per bulan. &ldquo;Jadi pemerintah menjamin 20 ribu fresh graduate ini untuk bisa langsung masuk ke sistem melalui magang, sehingga pada akhirnya mereka tidak menjadi sumber daya yang menganggur,&rdquo; ujarnya. Selain itu, ada juga program padat karya tunai (cash for work) yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta lima paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja, serta Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja. &ldquo;Jadi semua itu difokuskan pada bagaimana pemerintah menjawab tantangan mengenai penyediaan lapangan kerja berkualitas dan untuk gig worker. Pemerintah menjamin keselamatan kerja mereka. Jadi mereka juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,&rdquo; jelasnya. Fithra menuturkan, paket stimulus ekonomi 8+4+5 juga mampu menjaga daya beli masyarakat. Yakni lewat bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. <h2>PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diperluas</h2> Juga ada perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata, sehingga daya beli masyarakat diharapkan semakin meningkat. &ldquo;Kalau masyarakat diberikan bantuan sosial, ini kan pasti akan mengurangi beban pengeluaran mereka. Kemudian iuran-iuran yang selama ini membebani juga disubsidi oleh pemerintah. Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat,&rdquo; kata Fithra. Selain itu, program padat karya tunai di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, menurut dia, juga akan membantu menjaga daya beli. "Dan itu kan langsung ada proyeknya, menciptakan lapangan kerja. Pastinya berdampak pada daya beli karena mereka punya uang,&rdquo; tegasnya. Paket stimulus ekonomi 8+4+5 juga diharapkan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir 2025. Fithra meyakini program insentif ini akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. &ldquo;Seperti yang kemarin terjadi di kuartal II, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga di atas 5,12 persen, salah satunya melalui stimulus yang fokus pada disposable income,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Paket ekonomi yang diluncurkan itu secara keseluruhan mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program serapan tenaga kerja.

PCO: Paket Ekonomi 8+4+5 Sediakan Magang untuk 20 Ribu Lulusan Baru Perguruan Tinggi, Uang Saku Rp 3,3 Juta Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/lRAI1gsP8Kqm3HIM7CT23hOg83vL2IePPZfm7G9y-1-3077391702.jpg" alt="Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang (UU).&nbsp;Hasan menyebut, instansi tersebut berbeda dengan kementerian yang keberadaannya diperintahkan langsung oleh UUD 1945, ada pula kementerian yang dibentuk berdasarkan mandat UU. "Jadi, ini ada undang-undang nih, perintahnya membuat kementerian, berarti nanti, Presiden dalam hal ini akan membuat peraturan presiden untuk menjalankan UU itu. Perpres untuk membentuk kementerian haji," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (27/8). Terkait siapa yang akan memimpin kementerian tersebut, Hasan menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.&nbsp;"Apakah kepala yang sekarang otomatis menjadi itu, biar Presiden yang menentukan," katanya. Hasan juga menyinggung soal pendanaan, di mana pembentukan kementerian baru akan memerlukan alokasi anggaran tersendiri.&nbsp;"Kalau bikin lembaga baru kan harus disiapkan nanti. Sama kayak bikin PCO kan? Harus disiapkan juga," ujarnya. Sebelumnya, DPR RI menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi UU, yang berisi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, Selasa (26/8).&nbsp;Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menjelaskan kementerian baru ini akan menjadi koordinator utama penyelenggaraan haji, dengan seluruh infrastruktur dan sumber daya manusia di bawah naungannya. RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR untuk meningkatkan pelayanan jamaah, menyesuaikan perkembangan teknologi, serta merespons kebijakan terbaru Arab Saudi.&nbsp;Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan, sehingga kementerian ini akan menjadi mitra resmi Komisi VIII DPR RI.

Kementerian Haji dan Umrah akan dibentuk melalui Perpres, sebagai tindak lanjut dari UU. Ini akan meningkatkan pelayanan bagi jamaah.

PCO: Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Tunggu Perpres Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/hasan-nasbi-2737112645.jpg" alt="Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi.&nbsp;Hasan, di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, menyebut kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh undang-undang, tapi tidak termasuk tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas umum. "Kebebasan berpendapat tidak pernah dilarang, orang ingin menunjukkan aspirasinya dijamin oleh oleh undang-undang, tetapi merusak (fasilitas umum, red) tidak dijamin oleh undang-undang," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (27/8). Hasan memastikan aspirasi massa aksi sudah tersampaikan kepada pihak terkait, terutama DPR RI, seraya mengingatkan agar demonstrasi tetap dilakukan secara tertib tanpa merugikan masyarakat lain.&nbsp;"Kalau pemerintah melihat demonstrasi itu sebagai usaha menyampaikan aspirasi, tetapi jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, jangan merugikan kepentingan orang lain," katanya. Unjuk rasa yang digelar kelompok bernama Gerakan Mahasiswa bersama Rakyat di sekitar Gedung DPR pada Senin (25/8) sore berujung ricuh. Massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar berseragam, mencoba menerobos barisan aparat hingga menutup jalan tol dalam kota. Situasi kian memanas ketika sejumlah pelajar melempari petugas dengan batu dan membawa bendera partai politik. Aparat kemudian membubarkan massa dengan tembakan gas air mata serta semprotan air.&nbsp;Aksi ini dilatarbelakangi tuntutan terhadap tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR yang disebut melebihi Rp 100 juta.

Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat dan ketertiban dalam aksi demonstrasi.

Hasan Nasbi: Demo Dijamin UU, tapi Tidak dengan Merusak Fasilitas dan Merugikan Kepentingan Orang Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/IMG-20250224-WA0052-3476854655.jpg" alt="Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Officer (PCO). Hasan Nasbi telah mengundurkan diri sejak Senin 21 April 2025. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno membenarkan Hasan Nasbi telah mengundurkan diri.&rdquo;Pada hari ini, Selasa 29 April 2025, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Bapak Hasan Nasbi telah mengumumkan bahwa beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya," kata Noudhy Valdryno, Selasa (29/4). Noudhy memastikan Kantor Komunikasi Kepresidenan menghormati keputusan Hasan Nasbi yang telah mengemban tugas sebagai PCO sejak Agustus 2024. "Kami menghormati keputusan Bapak Hasan Nasbi tersebut, serta mengapresiasi pengabdian dan seluruh kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Hasan Nasbi selama mengemban tugas sebagai Kepala PCO sejak Agustus 2024," ucap Noudhy. Dia mengamini surat pengunduran Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO telah diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Kendati demikian, kantor komunikasi kepresidenan tetap beroperasi seperti biasa, meski ditinggal Hasan Nasbi. "Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa," tegasnya. Lebih lanjut, Noudhy menyatakan pihaknya tetap fokus menyuarakan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.&nbsp;"Kami fokus untuk mengomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Bapak Presiden. Kami percaya seluruh proses akan berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya. Sebagaimana berita belumnya, Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau presidential communication office (PCO).&nbsp;Keputusan itu disampaikan Hasan Nasbi dalam sebuah cuplikan video yang diunggah Total Politik dalam akun media sosial Instagram. Hasan Nasbi memutuskan mengundurkan diri sejak Senin (21/5). Surat pengunduran diri itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. "Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan, saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya," kata Hasan Nasbi dalam cuplikan video. Video itu menggambarkan aktivitas hari terakhir kerja Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO. Hasan Nasbi terlihat tengah menandatangani berkas dalam cuplikan video tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015942091/hasan-nasbi-mundur-dari-jabatan-pco-merasa-persoalan-yang-ada-sudah-di-luar-kemampuan">Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan PCO, Merasa Persoalan yang Ada Sudah di Luar Kemampuan</a> Hasan mengungkapkan, dirinya beberapa kali sudah menyampaikan akan menepi, jika terdapat suatu permasalahan yang tidak bisa lagi diatasi.&nbsp;"Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," ujar Hasan. Hasan mengaku dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo, pada Senin (21/5).&nbsp;"Maka pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ungkapnya. Ia pun memastikan, keputusan yang diambilnya itu sudah sangat matang. Menurut dia,&nbsp; keputusan itu tidak diambil secara tiba-tiba dan emosional. "Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah," pungkasnya.

Hasan Nasbi mundur dari jabatan PCO, namun kantor tetap beroperasi dan fokus pada program Presiden Prabowo.

Hasan Nasbi Mundur, Kantor PCO Tetap Sosialisasikan Program Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan Kantor Komunikasi Kepresidenan dipersoalkan. Hal itu menyusul adanya gugatan terhadap Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden ke Mahkamah Agung. Gugatan tersebut diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atas nama Windu Wijaya.&nbsp; "Objek hak uji materiil, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52," kata salinan tanda bukti penerimaan berkas, di kutip Jawa Pos, Senin (21/4). Pasal 3, menyebutkan Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Kemudian pasal 4 mengatur, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Lalu Pasal 49 mengatur, Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terakhir pasal 52 mengatur, Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2++1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.&nbsp;

Warga negara Indonesia menggugat Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2024 mengenai Kantor Komunikasi Kepresidenan ke Mahkamah Agung.

Perpres Pembentukan Kantor Komunikasi Presiden digugat ke Mahkamah Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/CPNS-126082329.jpg" alt="Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)" width="100%">
<figcaption>Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk menjadi juru bicara (Jubir) Presiden. Namun, ia membantah Hasan Nasbi mundur maupun diberhentikan dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). "Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4). Prasetyo menegaskan, penunjukan dirinya menjadi jubir Presiden tidak perlu ada seremonial pelantikan. Menurutnya, para pembantu Presiden Prabowo diharapkan bisa menjadi jubir untuk menjelaskan setiap program pemerintah. "Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara terutama kalau saya posisi sebagai mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ucap Prasetyo. Ia membantah, penunjukkan dirinya menjadi juru bicara, karena Hasan Nasbi kerap melontarkan pernyataan blunder. Prasetyo menegaskan, keperluan jubir pemerintah untuk memlerkuat setiap kebijakan agar mudah dimengerti dan diterima masyarakat. "Nggak juga, nggak lah, ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita dan kalau ada yang kurang nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki, bapak presiden secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari akan kita perbaiki," pungkasnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukannya sebagai jubir Presiden dan membantah isu pengunduran diri Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi Masih Menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mensesneg Prasetyo Hadi Beri Alasan Dirinya Didapuk jadi Jubir Presiden

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/MAKAN-SIANG-A-1521740162.jpg" alt="Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) meninjau persiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ke sejumlah sekolah di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12). Peninjauan dilakukan di SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi. Wali Murid, Lina (34) mengapresiasi uji coba program Makan Bergizi Gratis yang telah dilaksanakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut. Menurut Lina, adanya program ini sangat membantu dalam menyiapkan bekal untuk anaknya. "Ya anak saya tidak pernah suka sarapan, karena dapat dari sekolah (Makan Bergizi Gratis) itu sangat membantu banget. Karena dia kan orangnya aktif banget, jadi alhamdulillah sangat membantu," kata Lina kepada wartawan. Selain itu, Lina mengungkapkan saat ini anaknya menyukai sayur-sayuran. Hal itu karena pihak sekolah memberikan edukasi pentingnya makan sayur-sayuran untuk tubuh. "Dia sebenarnya gak suka sayur. Tapi karena ada program ini jadi sedikit-sedikit dia tahu yang namanya buncis gitu kan," jelas Lina. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1, Kariyanti menyebut, program ini membuat siswa semangat bersekolah. &ldquo;Kemudian tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang. Oh iya, besok dapat makanan bergisi, aku mau datang. Menunya apa lagi ya, &lsquo;aku dapat susu apa lagi ya&rsquo;,&rdquo; kata Kariyanti. Menurutnya, pemerintah seakan membantu sekolah memberikan pelajaran menghargai setiap profesi dengan makanan bergizi yang diberikan. &ldquo;Dari para petani yang menyiapkan makanannya, kemudian dari pedagang, ataupun dari yang menyiapkan makanan yang mereka bekerja dari jam 3 pagi,&rdquo; ujar Kariyanti. Selain itu, lanjut dia, program ini turut mengajarkan siswa untuk meningkatkan rasa syukurnya. Program ini juga dinilai mengajarkan para siswa untuk menjaga ketertiban karena proses pembagian harus antre. &ldquo;Untuk anak sekarang pengennya, ayo dulu-duluan gitu. Dengan makanan bergizi ini, mereka antre satu per satu mengambil makanan,&rdquo; ucap Kariyanti. Pemerintah dinilai sangat membantu menyegah konsumsi makanan kurang sehat dengan program ini. Menurut Kariyanti, dengan adanya program makanan bergizi, negara seakan mengajarkan siswa untuk menginvestasikan kesehatannya. &ldquo;Kan hari ini kita melawan generasi junk food ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas, kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan,&rdquo; kata Kariyanti. Di sekolahnya, ada satu kelas dengan murid kembar tiga. Orang tua mereka merasa diringankan dengan program makan bergizi gratis karena bisa menghemat pengeluaran. &ldquo;Jadi orang tua yang di sini tuh ada yang kembar tiga dengan memiliki adik satu. Jadi empat, bisa dibayangkan berapa porsi makanan yang dihemat dengan adanya program makanan bergisi ini,&rdquo; terang Kariyanti. Kariyanti berharap pemerintah konsisten menjalankan program ini. Dia yakin Indonesia Emas akan terwujud pada 2045 jika gizi siswa dipenuhi dari sekarang. &ldquo;Nah generasi emas itu dengan menyiapkannya seperti apa? Kami dari pendidikan, kemudian didukung oleh makanan bergisi Pak. Itu akan sangat-sangat berhubungan,&rdquo; tutur Kariyanti. Senada, Kepala Sekolah SMP Siliwangi Rosminyati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah atas program makan bergizi ini. Program ini, kata dia, sangat membantu lantaran mayoritas siswa di sekolahnya berasal dari keluarga kurang mampu. "Banyak di antara siswa kami yang sering kali berangkat ke sekolah tanpa sarapan pagi, bahkan ada yang hanya makan sekali dalam sehari," ujarnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/MAKAN-SIANG-B-3887076250.jpg" alt="Kepala Sekolah SMP Siliwangi Rosminyati. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Sekolah SMP Siliwangi Rosminyati. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Selain itu, Rosmiyanti mengungkapkan manfaat lain yang dirasakan selama uji coba program makan gratis ini berlangsung yakni perubahan pada siswa yang sebelumnya kurang ceria menjadi bersemangat sekolah. Hal itu terlihat dari data kehadiran siswa yang meningkat secara signifikan. "Dari sekitar 400 siswa, yang sebelumnya absen bisa mencapai 30 orang per hari, kini hampir semuanya hadir setiap hari," ucapnya. Karena itu, dirinya berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berjalan hingga ke jenjang SMA. "Program ini benar-benar memberikan dampak yang sangat positif, baik bagi siswa, guru, maupun orang tua. Untuk itu, sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas program makan bergizi ini," pungkasnya.

Selain mengajarkan siswa meningkatkan rasa syukur, Program Makan Bergizi Gratis mendidik para siswa untuk menjaga ketertiban dan disiplin.

Uji Coba Makan Bergizi Gratis Dinilai Berhasil, Kepsek SMP Siliwangi: Sebelumnya yang Absen 30 orang per Hari, Kini Semuanya Hadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/UKI-1-1752645474.jpg" alt="Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi . (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi . (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) meninjau persiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ke sejumlah sekolah di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12). Peninjauan turut dilakukan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat yang tengah menyiapkan makanan untuk dibagikan ke 3.018 siswa. "Jadi program ini akan kick off tanggal 2 Januari 2025 dan sekarang kita sudah hampir memasuki pertengahan Desember sehingga penting untuk kita (melalukan peninjauan kesiapan)," kata Juru Bicara (Jubir) PCO, Dedek Prayudi kepada wartawan di lokasi. Pria yang akrab disapa Uki itu menjelaskan, ada tiga komponen yang wajib dilakukan dalam program Makan Bergizi Gratis. Pertama, yakni memenuhi kandungan kalori minimal 600 sampai 700. &ldquo;(Lalu) sekian gram karbohidrat, sekian gram protein lalu ada zat besi dan juga iodium zat besi disini adalah zat ya, sebuah zat nutrisi untuk meningkatkan konsentrasi, itu yang pertama,&rdquo; ucapnya Selanjutnya, pemerintah juga memantau kehigienisan tempat memasak makanan untuk para siswa. Salah satunya yakni memastikan para pegawai menggunakan masker saat menyiapkan makanan. &ldquo;Pastikan diminta untuk pasang masker, lalu yang kedua menutupi rambut, dan juga mengganti alas kaki dengan yang sudah disediakan oleh unit pelayanan untuk memastikan tidak ada bakteri, tidak ada virus yang masuk ke dalam,&rdquo; ujar Uki. Kehigienisan juga dipantau sampai proses pendistribusian. Makanan yang dikirim kepada siswa tidak boleh dibungkus sembarangan, sampai pengirimannya disemprot disinfektan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/UKI-2-1373334666.jpg" alt="Faktor kehigienisan menjadi salah satu concern Pemerintah dalam menyediakan Makan Bergizi Gratis di sekolah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Faktor kehigienisan menjadi salah satu concern Pemerintah dalam menyediakan Makan Bergizi Gratis di sekolah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Terakhir, yakni soal tata kelola limbah. Dalam hal ini, kata Uki, Pemerintah tidak mau program makan bergizi gratis menyebabkan masalah baru karena sampah yang tidak bisa dikelola dengan baik. Adapun sisa limbah makanan nantinya dibungkus oleh pihak SPPG Tanah Sareal untuk dijadikan pupuk. Hasil pengolahan itu nantinya diserahkan kepada petani yang menyiapkan bahan baku makanan untuk dimasak. &ldquo;Limbah tersebut kemudian disatukan kembali setelah disatukan kemudian limbah tersebut diolah kembali untuk dijadikan pupuk untuk kemudian pupuk tersebut diberikan kepada petani penyedia bahan baku unit pelayanan ini gitu kurang lebih seperti itu,&rdquo; terangnya. Ditegaskan Uki, uji coba Makan Bergizi Gratis ini belum menggunakan dana dari negara. Presiden Prabowo sudah menyediakan anggarannya sebelum menjabat sebagai Kepala Negara. &ldquo;Jadi program makan bergizi gratis ini dianggarkan di tahun 2025 sebesar Rp71 triliun sementara di tahun 2024 program makan bergizi gratis ini belum dianggarkan,&rdquo; ucap Uki. Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan SPPG Tanah Sareal mengatakan, pihaknya memiliki 46 personel dapur untuk menyiapkan makanan bergizi untuk siswa di 15 sekolah yang ada di Tanah Sareal. &ldquo;15 sekolah. Itu dari sekolah apa saja? Dari 6 TK, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA,&rdquo; ucap Ayu. Ayu memastikan, makanan yang dikirimkan dibuat dengan bahan-bahan segar. Pihaknya juga membuat makanan dengan menu bervariasi setiap harinya agar para siswa tidak bosan. &ldquo;Jadi untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung, terus kami juga pernah memberi ayam filet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel, jadi setiap hari menu itu pasti berganti,&rdquo; kata Ayu. Ayu juga menyebut pihaknya mengirimkan makanan dalam dua gelombang. Waktunya, mengikut jam istirahat para siswa. &ldquo;Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11,&rdquo; terang Ayu. Meski demikian, Ayu mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh STTG Tanah Sareal ini. Menurut Ayu, banyaknya pekerja yang masih muda atau fresh graduate membuat mereka belum terbiasa menyajikan makanan dengan kapasitas yang besar dan waktu cepat. "Jadi mereka masih saling belajar satu sama lain. Jadi masih saling melengkapi. Terus kayak tim persiapan juga itu enggak semuanya juga bisa motong-motong sayuran dengan cepat, dengan tepat. Nah itu masih proses juga pasti. Kadang suka ada yang lecet lah kena pisau. Kendalanya sih lebih ke teknis," kata Ayu. Tak dapat dipungkiri, sejumlah personel dapur yang bekerja di SPPG Tanah Sareal merupakan warga lokal. Salah satunya Anggia (22). Anggia, yang juga warga Kedungbadak, Tanah Sareal ini bertugas di bagian pemorsian. Di mana tugasnya memastikan komposisi menu yang disajikan untuk siswa harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh tim Ahli Gizi. "Kalau pemorsian untuk kita tuh cuma morsiin doang. Kayak aku bagian ayam, ayam. Kalau bagian susu, susu. Buah, buah," terangnya. Wanita yang pernah bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) ini menilai program Makan Bergizi Gratis sangat bermanfaat bagi anak sekolah. Selain itu, juga dapat membuka keran ekonomi masyarakat lokal sepertinya. "Mudah-mudahan (program Makan Bergizi Gratis) diterusin aja sampai saya sudah punya anak," pungkasnya.

Uji coba Makan Bergizi Gratis belum menggunakan dana dari negara. Presiden Prabowo sudah menyediakannya sebelum menjabat sebagai Presiden.

Pemerintah Tinjau Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Tanah Sareal Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/Screenshot_2024-08-21-16-27-11-323_comandroidchrome-edit-4047245318.jpg" alt="Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan Rabu (21/8/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan Rabu (21/8/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bagaimana tanggapan istana? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan akan mematuhi aturan yang ada. &rdquo;Pemerintah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku,&rdquo; ucap Hasan Nasbi, Kamis (22/8). Terkait banyaknya demonstrasi, Hasan menyebut hal itu sebagai proses demokrasi. Dia melihat berbagai stakeholder punya peran dalam aksi kemarin. &rdquo;Pesan yang harus disampaikan adalah kita menjamin kebebasan berpendapat. Kami berharap semua menghindari disinformasi, fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal tidak baik,&rdquo; tuturnya. Dia ingin masyarakat hidup tenang dan roda perekonomian tetap berjalan. Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan, sikap KPU terhadap putusan MK tidak berubah. Yakni, konsisten untuk merevisi PKPU pencalonan. &rdquo;Sejak tanggal 20 ketika putusan dibacakan, kami menyampaikan KPU akan melaksanakan putusan MK,&rdquo; ujarnya tadi malam. Nah, dengan adanya kepastian revisi UU Pilkada tidak dilanjutkan, pihaknya kian mendapatkan kepastian. Afif menjamin proses revisi akan dilakukan secara cepat. KPU menargetkan, saat pendaftaran dibuka pada 27 Agustus mendatang, PKPU pencalonan yang baru sudah disahkan. &rdquo;Sebelum pendaftaran, semua PKPU siap untuk diterapkan,&rdquo; tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo itu juga memastikan revisi PKPU akan memedomani sepenuhnya putusan MK. &rdquo;Akan memedomani aturan atau PKPU yang sudah memasukkan materi putusan MK,&rdquo; kata dia. Pada bagian lain, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mendesak KPU untuk tidak ragu mengesahkan PKPU pasca putusan MK. Secara formal, kewajiban konsultasi telah dilaksanakan dengan mengirimkan surat. Jika menunggu jadwal rapat dengar pendapat (RDP), dapat dipastikan tidak akan terkejar. &rdquo;Jadwal RDP sudah mepet dan kayaknya tidak mungkin sebelum Senin,&rdquo; tuturnya. Lagi pula, dengan KPU menerbitkan PKPU, Jimly meyakini akan dapat membantu menenangkan keadaan. &rdquo;Sebaiknya KPU Jumat atau Sabtu sudah tetapkan PKPU tindak lanjut putusan MK tersebut,&rdquo; kata pakar hukum tata negara itu. Dukungan supaya parlemen dan pemerintah menegakkan konstitusi juga disuarakan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt Henrek Lokra mengatakan, putusan MK harus diterima dengan lapang dada oleh semua pihak. Sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat. Dia mengingatkan, sikap-sikap yang bertentangan dengan putusan MK harus dihindari. &rdquo;Karena akan menciptakan keresahan dan memicu gejolak di masyarakat,&rdquo; tuturnya. (far/lyn/tyo/wan/c9/c14/oni)

”Pemerintah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Hasan Nasbi, Kamis (22/8).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kantor Komunikasi Kepresidenan

Berita Terkini