<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/image-8-116292865.png" alt="Kepala KKP Kelas 1 Surabaya Rosidi Roslan. Sumber foto: (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala KKP Kelas 1 Surabaya Rosidi Roslan. Sumber foto: (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-&nbsp;Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan munculnya kasus penyakit Mycoplasma Pneumonia yang menyerang anak-anak di Tiongkok. Penyakit ini ternyata sudah merambah ke Indonesia, tepatnya Jakarta, dengan 6 kasus baru yang teridentifikasi menyerang anak-anak berusia 3-12 tahun. Menanggapi hal ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Surabaya langsung waspada dan melakukan koordinasi pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan sebagai pintu masuk penumpang dari luar negeri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013453478/dinkes-jogjakarta-tak-temukan-mycoplasma-dari-ratusan-kasus-pneumonia">Dinkes Jogjakarta Tak Temukan Mycoplasma dari Ratusan Kasus Pneumonia</a> Dilansir dari&nbsp;radarsurabaya.jawapos.com&nbsp;pada Minggu (10/12), kerja sama dilakukan dengan berbagai pihak otoritas seperti Bandara Juanda. Serta Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tuban, dan Pelabuhan Kalianget. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan Bandara Juanda dan empat pelabuhan wilayah kerja kami.&rdquo; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013452472/dinkes-surabaya-sebut-kasus-pneumonia-seperti-di-tiongkok-tidak-terdeteksi">Dinkes Surabaya Sebut Kasus Pneumonia Seperti di Tiongkok Tidak Terdeteksi</a> &ldquo;Termasuk juga menyiapkan petugas karantina," kata Kepala KKP Kelas 1 Surabaya, Rosidi, Jumat (8/12). Pengawasan tidak hanya pada penumpang saja, namun juga barang terutama yang baru tiba dari Tiongkok sebagai negara yang terjangkit. "Tidak hanya orang tapi barang terutama pada negara yang terjangkit," terangnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013451783/dinkes-bali-antisipasi-masuknya-pneumonia-lewat-pintu-bandara-ngurah-rai">Dinkes Bali Antisipasi Masuknya Pneumonia lewat Pintu Bandara Ngurah Rai</a> Ia menyebut selama ini di Jawa Timur belum ditemukan kasus Mycoplasma Pneumonia. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur dan juga pihak Imigrasi. "Apabila terdeteksi kami akan meminta data ke Imigrasi untuk melakukan penelusuran data penumpang yang terpapar termasuk nanti ketika di Puskesmas wilayah tempat tinggal yang bersangkutan," ujarnya. Berdasarkan laporan epidemiologi peningkatan kasus Mycoplasma Pneumonia 40 persen influenza, SARS COV-2 dan lain-lain. Di Tiongkok, penyakit Mycoplasma memang menjadi penyebab penyakit terbanyak pada kasus Pneumonia. Sejak Mei 3/4 pasien didiagnosa terinfeksi Mycoplasma. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013450812/dokter-sebut-vaksinasi-dan-jaga-jarak-bantu-cegah-anak-terinfeksi-mycoplasma-pneumonia">Dokter Sebut Vaksinasi dan Jaga Jarak Bantu Cegah Anak Terinfeksi Mycoplasma Pneumonia</a> Lebih lanjut Rosidi menjelaskan gejala yang muncul di Indonesia yang diderita oleh anak-anak yakni batuk, hidung beringus, sakit kepala hingga sesak nafas ringan. Meski demikian ia tetap meminta masyarakat tidak terlalu panik, tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) seperti menggunakan masker, menjaga pola hidup bersih, menjaga jarak, dan vaksin. "Kami meminta masyarakat tidak perlu panik, namun tetap menggunakan masker. Jika sakit jangan bepergian dulu. Jangan lupa vaksin bagi yang belum vaksin," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013450782/cegah-munculnya-pneumonia-misterius-pemkot-surabaya-lakukan-tindakan-antisipasi">Cegah Munculnya Pneumonia Misterius, Pemkot Surabaya Lakukan Tindakan Antisipasi</a> Pihaknya telah memasang thermal screening di Bandara Juanda. Jika suhu di atas 38 derajat, pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) wajib dibawa ke klinik bandara. &ldquo;Di bandara ada thermal screening. Petugas akan mengecek suhu tubuh di atas 38 derajat, karena pasti demam dan kita akan bawa ke klinik," pungkasnya. Dengan langkah antisipatif ini diharapkan penyakit Mycoplasma Pneumonia yang belakangan meneror anak-anak di Tiongkok tidak akan merebak luas di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memutus rantai penularan sejak dini.

Seiring meningkatnya kasus Mycoplasma Pneumonia di Indonesia, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Surabaya langsung waspada.

Antisipasi Mycoplasma Pneumonia, KKP Surabaya Tingkatkan Pengawasan di Pelabuhan dan Bandara Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/mudik-pelabuhan-2759709654.png" alt="AKTIVITAS: Penumpang berada di area boarding Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara. Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak menyitabanyak barang milik pemudik yang tidak dilengkapi surat balai karantina." width="100%">
<figcaption>AKTIVITAS: Penumpang berada di area boarding Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara. Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak menyitabanyak barang milik pemudik yang tidak dilengkapi surat balai karantina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Setiap hari selama arus mudik Lebaran, petugas berhasil menyita puluhan barang terlarang milik penumpang. Itu dilakukan untuk menjaga keamanan selama kapal berlayar. Meski disita petugas, barang tersebut masih bisa diambil lagi oleh keluarga atau saudara para penumpang. General Manager Kalimas &amp; Terminal Penumpang GSN Dhany Rachmat Agustian mengatakan, setiap sif jaga, petugas keamanan berhasil mengamankan enam jenis barang yang tidak boleh dibawa penumpang. Peraturan itu sebenarnya sudah sering disosialisasikan kepada para penumpang. &rsquo;&rsquo;Agar penumpang tidak membawa barang yang dilarang masuk kapal,&rsquo;&rsquo; paparnya&nbsp;Rabu (10/5). Namun, masih ada saja penumpang membawa barang yang dilarang petugas. Khususnya pada musim angkutan Lebaran yang baru saja berakhir. Dhany menjelaskan, penyitaan barang tersebut dilakukan demi keamanan seluruh penumpang saat berlayar. Jenis barang yang dilarang dibawa penumpang ke kapal beragam. Mulai senjata tajam, tanaman, hingga hewan. Khusus jenis tanaman dan hewan, harus ada surat izin dari balai karantina pertanian supaya bisa dibawa masuk ke kapal. &rsquo;&rsquo;Mayoritas saat arus mudik kemarin, paling banyak yang disita adalah tanaman dan sajam,&rsquo;&rsquo; paparnya. Dhany mengatakan, barang yang telah disita tetap bisa diambil keluarga atau saudara penumpang kapal. Sebab, saat penyitaan, petugas telah mencatat nama pemilik barang dan nama yang nanti mengambil barang tersebut. &rsquo;&rsquo;Kami memberikan tenggat waktu sampai tiga hari untuk pengambilan barang,&rsquo;&rsquo; paparnya. Tak hanya penyitaan barang, selama arus mudik terdapat empat penumpang yang harus menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum naik kapal. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan langsung oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya. Tujuannya, memastikan penumpang diperbolehkan berlayar. &rsquo;&rsquo;Ini dilakukan karena terdapat penumpang yang memiliki penyakit dalam bawaan,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Dhany menjelaskan, selama angkutan Lebaran, keterlambatan kapal berkisar satu hingga satu setengah jam. Durasi tersebut masih tergolong normal dan jarang terjadi. Penyebab utamanya faktor alam, yaitu pasang surut air laut. Berdasar data yang diperoleh, arus mudik tahun ini meningkat 30,67 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Total penumpang naik dan turun sebanyak 209.046 orang. Puncak arus mudik terjadi pada H-4 Lebaran, sedangkan puncak arus balik berlangsung pada H+10. Dhany mengatakan, puncak arus balik yang terjadi pada kapal laut memang berbeda dengan transportasi lain. Sebab, mayoritas penumpang bekerja pada sektor nonformal atau wirausaha. Dengan begitu, banyak penumpang yang memilih balik seminggu setelah Lebaran. &rsquo;&rsquo;Paling banyak penumpang tujuan Makassar dan Balikpapan,&rsquo;&rsquo; terang Dhany.&nbsp;(ata/c7/tia) SERBA-SERBI ARUS MUDIK 2023 1. Petugas keamanan setiap sif jaga menyita beragam barang terlarang yang dibawa penumpang. 2. Rata-rata durasi keterlambatan kapal berkisar satu sampai satu setengah jam. 3. Total pemudik yang naik dan turun di Pelabuhan Tanjung Perak mencapai 209.046 orang. 4. Puncak arus balik terjadi pada H+10 Lebaran. 5. Terjadi peningkatan penumpang 30,67 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Setiap hari selama arus mudik Lebaran, petugas berhasil menyita puluhan barang terlarang milik penumpang. Itu untuk menjaga keamanan.

Selama Arus Mudik, Petugas Sita Puluhan Barang Terlarang Masuk Kapal Setiap Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KKP.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Antisipasi temuan international certificate of vaccination (ICV) palsu dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya. Mereka membuka layanan verifikasi data calon jemaah umrah lebih awal. Langkah itu juga dimaksudkan untuk meminimalkan jemaah yang gagal berangkat karena persyaratan kurang lengkap. Verifikasi awal dilakukan KKP Kelas I Surabaya pada H-4 sampai H-1 keberangkatan.  Proses ini berlangsung di KKP Kelas I Surabaya. Persyaratan seperti ICV, fotokopi KTP, paspor, dan tiket jemaah bisa diakomodasi travel untuk diverifikasi. ”ICV dokumen asli. Lainnya hanya fotokopi,” kata Kepala KKP Kelas I Surabaya Slamet Mulsiswanto, Senin (24/10).  Slamet menuturkan, layanan verifikasi awal dibuka sejak sebulan terakhir. Selama ini petugas belum menemukan kasus ICV palsu. Kalaupun ada, biasanya masalah kurang stempel di ICV jemaah. Terkait itu, petugas mengembalikan ICV tersebut untuk dilengkapi.  Banyak faktor yang mendorong KKP Kelas I Surabaya membuka layanan verifikasi data lebih awal. Salah satunya, mencegah adanya jemaah yang gagal berangkat. Sebab, kasus ICV palsu masih ditemukan petugas di lapangan. Meski, dari hari ke hari angkanya menurun. ”Jadi, jemaah tahu lebih awal ICV-nya itu palsu atau tidak,” ujar Slamet.  Dengan begitu, lanjutnya, reschedule bisa dilakukan di awal. Tidak seperti sebelumnya, jemaah sudah tiba di bandara, tetapi akhirnya gagal berangkat ke Tanah Suci karena ICV palsu atau persyaratannya kurang lengkap. Dengan cara ini, pihak travel juga bisa menyusun rencana keberangkatan ulang lebih awal.  Bukan hanya itu, verifikasi awal juga mempercepat pemeriksaan di bandara. Mereka yang berkasnya sudah terverifikasi dan lolos ditandai petugas. Jadi, jemaah tidak perlu diperiksa lagi.  Slamet menjelaskan, animo masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah meningkat signifikan. Dulu per hari hanya ada 900–800 jemaah yang berangkat. Sekarang jumlah jemaah yang berangkat dari T2 Bandara Juanda bisa mencapai 1.800 orang setiap hari. ”Kalau semua pemeriksaan dokumen dilakukan di bandara, pastinya akan lama,” ungkapnya. (omy/c14/git)

KKP Buka Layanan Verifikasi Sertifikat Vaksinasi Lebih Awal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/vaksin-meningitis2.jpg" alt="PERSYARATAN: Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan vaksinasi meningitis di Kantgor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Senin (17/10). Di sana warga cukup membayar Rp 305 ribu. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERSYARATAN: Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan vaksinasi meningitis di Kantgor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Senin (17/10). Di sana warga cukup membayar Rp 305 ribu. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Stok vaksin meningitis sempat terbatas. Kondisi itulah yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengeruk keuntungan. Harga sekali vaksinasi seharusnya hanya Rp 305 ribu. Namun, di lapangan banyak yang membanderolnya hingga Rp 1,3 juta sekali vaksin.  Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya melakukan beberapa upaya agar calon jemaah tidak dirugikan dengan praktik semacam itu. Salah satunya, menggandeng Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Travel Umrah dan Haji (FK Patuh) Jatim.  Kepala Kantor KKP Kelas I Surabaya Slamet Mulsiswanto mengatakan bahwa dari kabar yang didapat petugas di lapangan, muncul informasi biaya vaksin meningitis di KKP sekitar Rp 400–Rp 1,3 juta. ”Itu salah. Biaya vaksin meningitis di KKP tidak semahal itu,’’ ucapnya.  Dia menegaskan bahwa harga vaksinasi meningitis di KKP hanya Rp 305 ribu. Munculnya harga yang tinggi itu dipengaruhi beberapa faktor. Misalnya, calon jemaah melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan. Terkait hal itu, KKP Kelas I Surabaya tentunya tidak bisa turut campur. Sebab, hal tersebut merupakan keinginan para calon jemaah.  Lalu, ditengarai ada oknum travel yang nakal untuk mencari keuntungan. Mereka memanfaatkan kelangkaan vaksin meningitis. Sementara itu, banyak calon jemaah yang tidak tahu harga resmi vaksinasi meningitis di KKP. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana secepatnya bisa melaksanakan ibadah umrah. ”Kalau ada yang bilang vaksin di KKP Rp 1 juta, jangan percaya,’’ kata Slamet kemarin.  Karena itu, berbagai sosialisasi terus dilakukan. Biaya vaksinasi juga dipampang di KKP Kelas I Surabaya. Namun, hal tersebut tidak mudah. Sebagian besar jemaah tidak tahu harga vaksinasi.  Jawa Pos juga menanyai beberapa calon jemaah terkait biaya vaksinasi meningitis, Senin. Ternyata, banyak yang tidak tahu. Calon jemaah hanya datang dan menunggu untuk divaksin. Biasanya, itu sudah sepaket dengan biaya umrah. ”Saya nggak tahu harganya. Yang penting disuruh datang,’’ ucap salah seorang calon jemaah umrah asal Madura yang enggan disebut namanya.  Slamet mengatakan, soal biaya wajib diluruskan. Sebab, biaya yang berlaku di KKP sesuai dengan aturan di pusat. Pembayaran juga melalui kantor pos. ”Saya mewanti-wanti calon jemaah jangan pakai calo karena daftar sendiri bisa secara online,’’ terangnya.  Selain itu, kata Slamet, koordinasi juga dilakukan untuk mengantisipasi calon jemaah yang belum vaksin, tetapi keberangkatannya mepet. Jika travelnya masuk di FK Patuh, nanti bisa diprioritaskan. Harapannya, tidak ada lagi cerita jemaah gagal berangkat karena vaksin.  Slamet tidak menampik bahwa banyak upaya nakal yang dilakukan oleh oknum travel. Salah satunya, mereka terang-terangan mau menyuap petugas di bandara untuk diloloskan berangkat. Hal tersebut tentunya ditolak petugas. Menurut dia, oknum travel nakal itu biasanya tidak masuk dalam asosiasi mana pun.  TEMUAN SOAL HARGA VAKSIN  - Di faskes harga tinggi karena ada layanan tambahan.  - Banyak calon jemaah yang belum tahu harga vaksin.  - Travel mematok harga di awal sepaket dengan umrah. Karena itu, biaya vaksin dihitung plus dengan akomodasi oleh travel.  - Mahal karena ada yang melalui jasa calo.

Vaksinasi Meningitis Ditarik Rp 1,3 Juta, Biaya Resminya Rp 305 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Wali-Kota-Eri-cahyadi-5-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Perak untuk mencukupi kebutuhan vaksin meningitis di Kota Pahlawan.  ”Vaksin meningitis itu sudah ada, namun jumlahnya tidak sebanyak permintaan. Jadi kami tetap menunggu (pasokan) dan itu kan sebenarnya juga disediakan pemerintah pusat,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (3/10).  Dia mengemukakan, fasilitas pelayanan vaksinasi meningitis di Kota Surabaya tidak hanya melayani warga kota, tetapi juga warga dari luar kota.  ”Pemerintah kota sudah mengajukan tambahan pasokan vaksin meningitis ke Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan warga yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri. Termasuk mengunjungi Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah,” terang Eri.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Perak Surabaya akan membuka pelayanan vaksinasi meningitis setelah menerima pasokan vaksin dari pemerintah pusat.  ”Setelah itu, KKP akan membuka pendaftaran untuk memberikan pelayanan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Nanik.

Pemerintah Kota Surabaya Berupaya Cukupi Kebutuhan Vaksin Meningitis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664363252527.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandar Udara Internasional Juanda mengakui ada misinformasi yang mengakibatkan 94 jamaah umrah batal berangkat. Kegagalan keberangkatan umrah itu terjadi pada Senin (26/9). Saat itu, jamaah sudah datang dan siap berangkat. Namun petugas KKP tidak datang.  Atas kejadian itu, KKP mengakui terdapat kesalahan teknis.  Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya Slamet Mulsiswanto membenarkan bahwa jamaah umrah terlambat berangkat lantaran tidak ada petugas.  ”Memang ada terlambat berangkat. Masalahnya kita dapat informasi sudah jam 04.43 WIB. Setelah dapat informasi, kita langsung ke bandara dan melakukan validasi,” aku Slamet, Rabu (28/9).  Dia beralasan, pihaknya baru mendapatkan informasi pada pukul 04.43 WIB. Pihaknya diinformasikan terdapat sejumlah jamaah umrah yang rencananya bakal berangkat sekitar pukul 05.20 WIB.  Slamet mengaku telah bertanya kepada pihak maskapai terkait keberangkatan jamaah umrah pada Minggu (25/9). ”Jadi memang ada yang berangkat, namun pukul 10.00 WIB,” ujar dia.  Kemudian, lanjut dia, petugas KKP menyepakati akan datang ke Bandara Juanda tiga jam sebelum berangkat, tepatnya pukul 07.00 WIB. Petugas KKP disebutnya telah mengonfirmasi untuk melakukan validasi kepada para jamaah pada waktu yang telah disepakati.  ”Malamnya (hari Minggu) kita sudah tanya. Iya bisa dikatakan (ada informasi yang tidak sampai) seperti itu. Karena yang disampaikan yang pukul 10.00 WIB, tidak ada masalah,” lanjut Slamet.  Petugas pun disebutnya langsung melakukan konfirmasi. Petugas KKP sampai di Bandara Juanda sekitar pukul 04.55 WIB. Namun, petugas hanya berhasil memvalidasi 27 jamaah umrah karena waktu yang sedikit. Mereka berangkat menggunakan maskapai yang berbeda.  ”Mereka juga harus transit ke Jakarta dan Kuala Lumpur, Malaysia. Sisanya belum diketahui akan berangkat kapan. Transit itu harus ada surat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kemenag,” ucapnya.  Sebelumnya, absennya petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Klas 1 Surabaya di Bandar Udara Internasional Juanda membuat 94 jamaah umrah batal berangkat. Selain gagal ke Tanah Suci, jamaah asal Jawa Timur itu juga sempat telantar di Juanda, Senin (26/9).  Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Amphuri) Jatim M. Sufyan Arif menceritakan, seluruh jamaah telah tiba di Bandara Juanda pada Senin (26/9) dini hari. Mereka tiba pada pukul 03.00 WIB. Keberangkatan dijadwalkan pukul 05.20 WIB.  ”Meski kantor imigrasi sudah dibuka, petugas KKP yang seharusnya memastikan kondisi kesehatan mereka tidak ada,” kata Sufyan, Selasa (27/9).  Pihak imigrasi yang melihat jamaah umrah itu pun mencoba menghubungi petugas KKP namun petugas tetap tak muncul. ”Pihak KKP sudah dihubungi oleh pihak imigrasi dan bandara, bahkan di Bandara Internasional Juanda itu juga ada basecamp-nya KKP, pintunya diketok juga tidak ada orang,” tutur Sufyan.

KKP Juanda Akui Ada Misinformasi, Jamaah Umrah Batal Berangkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664284118113.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Absennya petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Klas 1 Surabaya di Bandar Udara Internasional Juanda membuat 94 jamaah umrah batal berangkat. Selain gagal ke Tanah Suci, jamaah asal Jawa Timur itu juga sempat telantar di Juanda, Senin (26/9).  Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Amphuri) Jatim M. Sufyan Arif menceritakan, seluruh jamaah telah tiba di Bandara Juanda pada Senin (26/9) dini hari. Mereka tiba pada pukul 03.00 WIB. Keberangkatan dijadwalkan pukul 05.20 WIB.  ”Meski kantor imigrasi sudah dibuka, petugas KKP yang seharusnya memastikan kondisi kesehatan mereka tidak ada,” kata Sufyan, Selasa (27/9).  Pihak imigrasi yang melihat jamaah umrah itu pun mencoba menghubungi petugas KKP namun petugas tetap tak muncul. ”Pihak KKP sudah dihubungi pihak imigrasi dan bandara, bahkan di Bandara Internasional Juanda itu juga ada basecamp-nya KKP, pintunya diketok juga tidak ada orang,” tutur Sufyan.  Alhasil, jamaah batal berangkat. Padahal mereka berasal dari berbagai daerah di Jatim. Di antaranya, berasal dari Probolinggo, Bondowoso, Jember, dan Situbondo. Mereka berencana untuk berangkat ke Tanah Suci melalui sejumlah agen biro perjalanan.  Keberadaan KKP, lanjut Sufyan, penting untuk verifikasi dan validasi vaksin meningitis. Kondisi kesehatan jamaah juga wajib divalidasi.  Petugas KKP, lanjut Sufyan, baru hadir pukul 04.55 WIB. Namun mereka tetap batal berangkat karena tertinggal pesawat. Sesuai jadwal, pesawat berangkat pukul 05.20 WIB. Sementara proses validasi yang memakan waktu cukup lama.  ”Karena pesawat tetap harus terbang, tidak mungkin menunggu jamaah,” ujar Sufyan.  Pihak travel akhirnya terpaksa mengeluarkan uang tambahan dan mentransitkan jamaah ke hotel di dekat Bandara Juanda.  ”Untuk mengejar pesawat Saudia Airlines di Malaysia. Kalau jamaah yang 63 orang saya belum menerima informasi lagi. Sementara 27 orang diberangkatkan dengan pesawat lain ke Jakarta lalu ke Kuala Lumpur,” terang Sufyan.  Saat dikonfirmasi, Kepala KKP Klas I Surabaya Slamet Mulsiswanto belum memberikan jawaban.

Petugas KKP Terlambat, Jamaah Umrah Asal Jatim Batal Berangkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/cek-suhu-badan-korona.jpg" alt="Petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I memasang alat pendeteksi suhu badan untuk mengantisipasi penyebaran virus korona di Pelabuhan Tanjung Perak. (Ahmad Khusaini Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I memasang alat pendeteksi suhu badan untuk mengantisipasi penyebaran virus korona di Pelabuhan Tanjung Perak. (Ahmad Khusaini Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kelangkaan vaksin meningitis mulai berdampak serius. Sejumlah kantor kesehatan pelabuhan (KKP) menghentikan pelayanan vaksinasi meningitis, termasuk kepada para calon jemaah umrah. Penghentian pelayanan itu berlaku hingga stok vaksin meningitis kembali tersedia.  Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur.  Dia mengatakan, sedikitnya ada tiga KKP yang sudah mengumumkan penghentian sementara pelayanan vaksinasi meningitis.  ”Salah satunya disampaikan KKP Kelas I Soekarno-Hatta yang mengumumkan tutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Firman di Jakarta kemarin (24/9). Kebijakan serupa diterapkan KKP Kelas II Pekanbaru.  Sebelumnya persoalan stok vaksin meningitis juga membuat sejumlah calon jemaah umrah di Juanda, Surabaya, tertunda keberangkatannya. Firman menyatakan, kelangkaan vaksin meningitis yang terjadi sekarang adalah sebuah kejadian luar biasa.  Kondisi tersebut, menurut Firman, bisa berdampak fatal. Khususnya terhadap pelayanan pemberangkatan jemaah umrah. Sebab, travel tidak bisa menyetop atau menahan animo masyarakat yang tinggi untuk beribadah ke Tanah Suci.  ”Ini warning buat pemerintah. Krisis vaksin ini bisa berakibat kegagalan keberangkatan jemaah umrah,” tuturnya.  Menurut Firman, pemerintah Indonesia sebaiknya mengikuti ketentuan Arab Saudi soal vaksin meningitis. Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah Saudi mulai melonggarkan aturan vaksin meningitis. Sebab, vaksin meningitis sudah tidak menjadi perhatian utama pemerintah Saudi.  Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi saat dikonfirmasi tadi malam masih mengecek jumlah KKP yang menutup sementara layanan vaksinasi meningitis. Dia menjelaskan, Kemenkes sudah melakukan pemesanan vaksinasi meningitis untuk mengembalikan ketersediaan stok.  ”Tapi, penyedia vaksinnya, baik Bio Farma, Sanofi, maupun Mersi, belum dapat mengirimkan ke Indonesia. Karena pabriknya baru mulai beroperasi,” terangnya.  Dengan kondisi tersebut, penyedia vaksin belum bisa memenuhi kuota yang dipesan pemerintah. Untuk mengatasi kondisi darurat di lapangan, papar Nadia, Kemenkes sudah melakukan upaya realokasi stok vaksin meningitis.

Vaksin Meningitis Langka, Sejumlah KKP Stop Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1661833532880.jpg" alt="Ilustrasi kedatangan penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kedatangan penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kedatangan tamu internasional dari Benua Eropa dan Amerika bakal lebih diperketat di Jawa Timur. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya virus cacar monyet atau monkeypox.  Per hari ini, Selasa (30/8), Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandar Udara Internasional Juanda untuk membuat catatan detail tentang kedatangan tamu internasional.  ”WNI (warga negara Indonesia) atau WNA (warga negara asing) yang datang dari luar negeri bakal dicek kesehatannya lebih detail,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Astha Triyono, Selasa (30/8).  Permintaan itu dilakukan karena kementerian kesehatan membuat peringatan antisipasi penyebaran monkeypox dari 87 negara. ”Memang ada 87 negara. Tapi paling banyak di Eropa dan Amerika,” ujar Erwin.  Meskipun endemi itu berasal dari wilayah Benua Afrika, namun dominasi penyebaran monkeypox berada di daerah Eropa dan Amerika. ”Munculnya gejala cacar hampir mirip dengan monkeypox. Tapi (monkeypox) ada ciri khas,” terang Erwin.  Gejala cacar monkeypox biasanya tampak di wajah. Kemudian di telapak tangan. Suspect biasanya juga memiliki anomali di kelenjar getah bening.  ”Tapi semua itu (gejala) tidak bisa dibuat gegabah. Jadi harus PCR,” tegas Erwin.  Sejauh ini, lanjut Erwin, hanya ada 1 orang suspect dari Jawa Timur. Namun dia sudah dinyatakan negatif.  ”Ada suspect dari Lamongan 1 orang. Tapi sudah negatif saat PCR,” ucap Erwin.

Pemprov Jatim Minta Bandara Juanda Perketat Kedatangan dari 87 Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/narkoba-sekintal.jpg" alt="KAKAP: Iptu Raden Kennardi menunjukkan narkoba dan senjata api. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KAKAP: Iptu Raden Kennardi menunjukkan narkoba dan senjata api. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi telah menangkap tiga pilot pengguna sabu di Cipondoh, Kota Tangerang. Kedua pilot tersebut berasal dari perusahaan maskapai pelat merah. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis UU Narkotika. Mereka terancam pidana 12 tahun penjara.  Pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pilot kerap kali terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada yang kurang beres terhadap sistem uji kesehatan pilot. Padahal uji kesehatan pilot dan awak kabin sendiri dilakukan secara berkala selama senam bukan sekali.  Penyalahgunaan narkoba itu adalah suatu tindakan pidana. Menurut Alvin, siapapun orangnya pasti masuk dalam ranah pidana. "Buat saya enggak ada bedanya siapapun yang melakukan harus diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Minggu (12/7).  "Karena pilot ini kan wajib uji kesehatan setiap 6 bulan. Kok bisa lolos? Mungkin saya duga tidak lepas dari sistem uji kesehatan pilot kita dan awak kabin yang sudah waktunya untuk ditinjau kembali," ujarnya lagi.  Alvin menyarankan, uji kesehatan pilot dan awak kabin dapat dilakukan oleh seluruh rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia. Sebab, hingga saat ini uji kesehatan awak penerbangan hanya dilakukan di dinas kesehatan penerbangan di Kemayoran Jakarta.  "Biarkan uji kesehatan dilakukan oleh RS-RS pemerintah di seluruh Indoensia berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kemenhub. Dan Kemenhub mengatur dan mengawasi saja," tuturnya.  Dengan banyaknya kasus yang berulang kali terjadi, Alvin berharap pemerintah dan pemangku kepentingan terkait mau melakukan evaluasi. Sebab, penyalahgunaan narkoba oleh pilot akan membahayakan masyarakat khususnya penumpang pesawat.  "Toh selama ini juga kebobolan terus kan? Kemudian juga jumlah pilot jumlah awak kabin kok terus berkembang. Kalau semua (tes kesehatannya) ke Jakarta ini merepotkan, tidak efisien," pungkasnya.

Pilot Pakai Narkoba, Pengamat Curiga Uji Kesehatannya Enggak Beres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kantor kesehatan pelabuhan

Berita Terkini