<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/bom-monas.jpg" alt="Ledakan terjadi di kawasan Monas, Selasa (3/11) pagi. Ada korban akibat ledakan itu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ledakan terjadi di kawasan Monas, Selasa (3/11) pagi. Ada korban akibat ledakan itu. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ledakan terjadi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (3/12) pagi. Akibatnya dua orang dari anggota TNI mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto guna mendapatkan penanganan serius.  Komandan Paspampres, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak‎ mengatakan tidak memperketat pengamanan di Istana Negara, tempat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkantor. "Enggak ah. Pengamanan harian sudah cukup kuat. Jadi enggak perlu. Kecuali kalau ada yang besar," ujar Maruli saat dihubungi, Selasa (3/11).  Maruli juga menegaskan tidak ada penambahan personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di sekitaran Istana Negara. Karena pengamanan yang ada saat ini sudah cukup kuat. "Jadi Paspampres kita sudah cukup kuat untuk accident," katanya.  Ma‎ruli berujar, untuk pengamanan di Istana Negara sudah cukup ketat dari Paspamres. Sehingga adanya insiden apapun sudah bisa diatasi dengan penjagaan Paspramres yang berjaga. "Untuk harian sudah kita antisipasi begitu ya," ungkapnya.  Adapun jarak antara Monas dengan Istana Negara tempat Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin berkantor sangat dekat. Hanya bersebelahan saja, dan hanya berjarak beberapa meter saja.  Sekadar informasi, dua prajurit TNI mengalami luka di bagian tubuhnya akibat terkena dari ledakan di kawasan Monas, Jakarta. Saat itu prajurit TNI tersebut sedang melakukan olah raga pagi sekira pukul 07.20 WIB.  Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono dalam konfrensi persnya me‎ngatakan ledakan itu berasal dari geranat asap. Berdasarkan informasi sementara prajurit TNI tersebut menemukan sebuah bungkusan plastik yang di dalamnya adalah granat asap.  Kapolda menegaskan, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif mengapa ada granat asap di kawasan Monas itu. Tidak ada penutupan area di sekitaran kawasan Monas.

Ada Ledakan di Monas, Danpaspampres Tidak Perketat Penjagaan Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pindah-Ibukota.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mendukung apabila nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Papua. Hal ini karena Jokowi menang mutak lebih dari 90 persen saat Pilpres 2019. Sehingga Gerindra mendukung apabila nantinya Jokowi akan berkantor di Papua.  "Saya kira itu sesuatu yang baik. Apalagi Pak Jokowi menang mutlak di Papua, 90 persen lebih," ujar Riza di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/8).  Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan perlunya Jokowi bisa berkantor di Papua ini untuk membuktikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dekat dengan masyarakat di bumi cenderawasih tersebut. Sebab memang semestinya demikian, karena Jokowi menang lebih dari 90 persen di Papua.  Maka harus juga dekat dengan penduduk di sana. Termasuk melakukan pengecekan atas insiden kerusuhan yang terjadi di Jayapura. "Sementara ini enggak ada salahnya dekat, datang segera Presiden dengan jajaran terkait, untuk melihat langsung," katanya.  Rizan menyarankan apabila Jokowi sudah berkantor di Papua, maka perlu mendegarkan apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Sembari mencari solusi atas persoalan kerusuhan yang terjadi di Papua ini.  "Mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang terjadi sesungguhnya, melihat langsung dan mendengar langsung, kenapa masyarakat di sana begitu kecewa, apa masalah nya, dan bagaimana mengatasinya, saya kira sesuatu yang baik," katanya.  Kalaupun tidak sempat berkantor di Papua. Maka Riza menyarankan supaya Jokowi bisa mengunjungi Papua. Melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Sebab kerusuhan ini tidak bisa terus didiamkan saja tanpa mengambil solusi terbaik. "Kami sarankan Presiden untuk segera ke Papua, kalau bisa berkantor di Papua dalam beberapa hari ini juga baik‎," ungkapnya.  Diketahui, ‎pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin menang di Papua dalam rekapitulasi suara tingkat nasional Pilpres 2019 lalu.‎ Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Pilpres 2019 pada Senin (20/5) lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Jokowi-Ma'ruf meraih 3.021.713 suara.  Perolehan suara Jokowi-Ma'ruf Amin itu setara dengan 90,66 persen dari total 3.333.065 suara sah. Raihan itu juga setara dengan sepuluh kali lipat raihan suara Paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya meraih 311.352 suara sah. Suara itu sebanding dengan 9,34 persen suara sah.  Sekadar informasi, kerusuhan kembali terjadi di Papua tepatnya di kawasan Jayapura. Masyarakat melakukan pembakaran fasilitas umum yang mereka lewati. Hal ini buntut dari kesalahpahaman yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu.  Presiden Jokowi dalam konfrensi persnya mengatakan, ‎terus mengikuti perkembangan di Papua. Sehingga Jokowi meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan damai. Dia juga berpesan agar jangan lagi yang melakukan pengerusakan fasilitas umum.  "Saya minta masyarakat juga tenang, tidak melakukan tindakan yang anarkis, karena kita semua akan rugi bila ada fasilitas umum dan fasilitas publik, masyarakat yang kita bangun bersama menjadi rusak dan dirusak," ujar Jokowi.  Jokowi menuturkan sudah memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamana (Menko Polhukam) Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum. Termasuk pelaku yang melakukan tindakan anarkis serta rasialis.  Jokowi juga berkomitmen akan terus memajukan Papua. Baik dalam bidang fisik maupun sumber daya manusia (SDM). Hal itu dilakukan supaya Papua bisa semakin maju dalam segala bidang. "Agar kita semua utamanya, khususnya, mama-mama, mace, pace dan siapapun bisa lebih maju dan sejahtera," katanya.  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengajak semua pihak untuk menjaga agar Papua tetap menjadi tanah yang damai. Termasuk juga Jokowi mengajak semua ketua dan tokoh adat, tokoh agama, dan kaum muda untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai. "Sekali lagi, mari kita jaga tanah Papua menjadi tanah yang aman," ungkapnya.  Jokowi juga berujar akan mengevaluasi segala hal termasuk keamanan di Papua. Nantinya Jokowi juga akan bertemu para tokoh Papua dalam waktu dekat ini. Saat ini pertemuan tersebut sedang diatur waktunya. "Minggu ini kita rencanakan, tapi belum memungkinkan, jadi kita akan lakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya, baik dengan tokoh muda, tokoh adat, dan tokoh agama," pungkasnya.

Menang Mutlak 90 Persen, Gerindra Setuju Jokowi Berkantor di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-depan-kantor-jokowi-polantas-jadi-korban-tabrak-lari_m_.jpg" alt="Ilustrasi kecelakaan lalu lintas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kecelakaan lalu lintas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) Kompi II Sat Gatur menjadi korban tabrak lari di depan tempat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor yaitu Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (9/10) petang. Korban bernama Bripka Amir Choirudin yang ditabrak pemotor ugal-ugalan dari arah Mahkamah Agung ke Tanah Abang.&nbsp; Kejadian bermula saat Bripka Amir melintas dari arah TI Harmoni menuju B1 dengan kendaraan dinas Hayate 121723-VII. Dengan tenang melaju, tiba-tiba Bripka Amir dihantam motor matik yang dikendarai Abdul Basit dari belakang. Akibat kejadian itu, Bripka Amir tersungkur hingga hingga terjatuh dan segera dibawa Ke Pos Lantas Di Depan Istana (B1) untuk mendapat pertolongan pertama. Diduga pelaku terburu-buru hingga menerobos lampu merah. "Saat itu korban sedang menuju ke B1 dari arah TL Harmoni menggunakan kendaraan dinas. Sesampainya di B1, dalam keadaan lampu hijau ditabrak pengendara. Diduga pelaku melanggar aturan berlalu lintas," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin (10/9). Lanjut Argo, pelaku penabrak Bripka Amir, Abdul Basit sementara ini ditahan guna dimintai keterangan lebih lanjut. Insiden penabrakan itu ditangani Lama Polda Metro Jaya. Selain mengamankan pelaku, polisi pun mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3692 EXH milik Abdul Basit. "Beberapa saksi sudah dimintai keterangan. Kasus ini masih ditangani Lama Polda Metro Jaya," terang Argo.

Di Depan Kantor Jokowi, Polantas Jadi Korban Tabrak Lari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-mau-sidak-istana-dirut-pam-jaya-tak-yakin-pengelola-air-buruk_m_195831.jpeg" alt="Istana Negara RI" width="100%">
<figcaption>Istana Negara RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Direktur utama PAM Jaya Erlan Hidayat menilai, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat tim pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan dan instalasi pengelolaan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan sudah tepat. "Langkah yang sangat istimewa. Memang mesti turun kelapangan jika ingin mengetahui kondisi sesungguhnya," kata Erlan saat dihubungi&nbsp;JawaPos.com, Rabu (14/3). Berdasarkan analisa PAM,&nbsp; diterangkan Erlan,&nbsp; masih banyak gedung pencakar&nbsp;langit&nbsp;dengan penggunaan air PAM secara terbatas. Bahkan pihaknya bersama PALYJA pernah mensosialisasikan kepada pemilik gedung dikawasan Sudirman,&nbsp; Thamrin&nbsp;&nbsp; Gatot Subroto serta Kuningan dan didapatkan hasil rendahnya penyerapan air pipa. "Hasil nya penyerapan mereka untuk air pipa masih rendah. Karenanya mesti di check kondisi air tanah nya," ungkapnya. Namun,&nbsp; terkait sidak di kawasan ring satu (Istana Negara), Erlan tidak yakin bahwa kantor Presiden RI Joko Widodo itu didapati hal yang sama.&nbsp; Pasalnya,&nbsp; kata dia,&nbsp; penyediaan air di Istana dilayani oleh PALYJA yang sangat teliti dalam penyediaan air. "Kalau Istana sih saya yakin enggak sembarangan, malah Testimoni pengelola rumah tangganya sangat bagus. Istana dilayani oleh Palyja dan mereka sangat peduli dengan kondisi air PAM," ucap Erlan. Meski demikian,&nbsp; terkait wacana Anies untuk memeriksa gedung pencakar langit dia sangat mendukung. Pemeriksaan itu juga dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup ibu kota. "Kalau gedung pemerintahan lainnya dan gedung swasta ya sebaiknya kita check juga, karena ini soal disiplin kalau air tanah terus di ambil, Jakarta bisa kempes. Tapi PAM Kan bukan lembaga penegakan hukum, kami hanya merasa wajib mendukung program Pemprov ini. Karena kami tahu dan bisa perkirakan neraca airnya dari setiap gedung tersebut," pungkasnya. Diwartakan sebelumnya,&nbsp; Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 279 tahun&nbsp;2018&nbsp;tertanggal 6 Februari. Dia mengatakan,&nbsp; Kepgub ini dibuat untuk membentuk tim pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan dan instalasi pengelolaan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mengatakan,&nbsp; pengelolaan air di Istana Negara pun termasuk salah satunya. Namun Anies menambahkan dirinya akan menyampaikan perihal ini terlebih dahulu.&nbsp; "Ya Istana kita akan sampaikan, tapi fase ini kan tahapannya Sudirman-Thamrin dulu. Semua yang ada di Jakarta akan diperiksa," kata Anies di Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (12/3).

Anies Mau Sidak Istana, Dirut PAM Jaya Tak Yakin Pengelola Air Buruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11495_29187_santoso.jpg" alt="BNPT Akui Suara Santoso di Video Ancaman Ledakkan Istana." width="100%">
<figcaption>BNPT Akui Suara Santoso di Video Ancaman Ledakkan Istana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Ahil Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Wawan Purwanto mengatakan pihaknya sudah mendapati video ancaman dari Santoso. Dari dugaan awal, ia membenarkan suara dalam rekaman itu adalah suara dari gembong teroris yang selama ini buronan Polri. &quot;Kalau dugaan awal, iya (suara Santoso). Tapi harus diverifikasi dengan para ahli forensik,&quot; kata Wawan saat dihubungi Senin (23/11). Wawan menambahkan, sebenarnya video ancaman dari kelompok radikal seperti Santoso ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, sudah ada beberapa video ancaman serupa. &quot;Itu kan ancaman sering terjadi, sering juga diucapkan. Ancaman bom juga sudah beberapa kali terjadi, sehingga ini bukan hal baru. Sebab itu harus sadar, ancaman itu tetap ada,&quot; ucapnya. Wawan menambahkan, BNPT meminta kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan ancaman video dari kelompok radikal pimpinan Santoso ini. Ia memastikan, pihaknya terus memantau pergerakan dan ancaman dari kelompok radikal itu. &quot;Sehingga informasi apapun yang kita dapat terkait dugaan ancaman tetap kita tampung. Kami juga minta kepada warga masyarakat untuk tidak terpancing dengan propaganda semacam ini, karena yang tadi saya katakan hal semacam ini sudah sering terjadi,&quot; tambahnya. Melalui sebuah video yang ada di Facebook, Santoso mengancam akan menduduki Istana Merdeka dan menghancurkan Polda Metro Jaya. Dari video yang diunggah oleh&nbsp; Muhammad Bahrunnaim Anggih Tamtomo pada Sabtu (21/11) ini berdurasi selama delapan menit dan bergambar Santoso. Sebanyak 140 orang telah menyukai video itu. Dengan nada lantang orang yang diduga Santoso itu mengancam menghancurkan Polda Metro Jaya dan memasang bendera kelompok radikal mereka di Istana Merdeka yang ada di Jakarta. Menyikapi hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan pihaknya sudah menonton video itu. &quot;Kami sudah lihat, tapi kami belum tahu kapan rencana dan berapa jumlah kekuatan mereka,&quot; ujar Tito saat dikonfirmasi, Senin (23/11). Saat ini menurut jenderal bintang dua itu, anak buahnya sedang memonitor keras sejauh mana pergerakan kelompok Santoso, khususnya di Jakarta. &quot;Kami tentunya melakulan pengawasan untuk antisipasi serangan mereka (Santoso),&quot; kata Tito lagi. Sementara belum diketahui pasti apakah suara itu memang suara dari Santoso apakah hanya pemanfaatan isu dari kelompok-kelompok tertentu. (elf/JPG)

BNPT Akui Suara Santoso di Video Ancaman Ledakkan Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11463_29151_Istana-belakang-hl.jpg" alt="Beredar Video Suara Santoso Ancam Ledakkan Kantor Presiden Jokowi. Istana Merdeka tampak dari belakang." width="100%">
<figcaption>Beredar Video Suara Santoso Ancam Ledakkan Kantor Presiden Jokowi. Istana Merdeka tampak dari belakang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak hanya Eropa dilanda aksi teror, Indonesia juga mengalami hal serupa. Ancaman ini diduga berasal dari kelompok teroris Santoso. Melalui sebuah video yang ada di Facebook, Santoso mengancam akan menduduki Istana Merdeka yang merupakan kantor Presiden Joko Widodo dan menghancurkan Polda Metro Jaya. Dari video yang diunggah oleh Muhammad Bahrunnaim Anggih Tamtomo pada Sabtu (21/11) ini berdurasi selama delapan menit dan bergambar Santoso. Sebanyak 140 orang telah menyukai video itu. Dengan nada lantang orang yang diduga Santoso itu mengancam menghancurkan Polda Metro Jaya dan memasang bendera kelompok radikal mereka di Istana Merdeka yang ada di Jakarta. Menyikapi hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan pihaknya sudah menonton video itu. &quot;Kami sudah lihat, tapi kami belum tahu kapan rencana dan berapa jumlah kekuatan mereka,&quot; ujar Tito saat dikonfirmasi, Senin (23/11). Saat ini menurut jenderal bintang dua itu, anak buahnya sedang memonitor pergerakan kelompok Santoso, khususnya di Jakarta. &quot;Kami tentunya melakulan pengawasan untuk antisipasi serangan mereka (Santoso),&quot; kata Tito lagi. (elf/JPG)

Beredar Video Suara Santoso Ancam Ledakkan Kantor Presiden Jokowi

kantor jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kantor jokowi