<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/IMIGRASI-26-366212864.jpg" alt="Kantor Imigrasi Tanjung Perak kembali melakukan operasi keimigrasian terhadap beberapa perusahaan yang disinyalir memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Tanjung Perak kembali melakukan operasi keimigrasian terhadap beberapa perusahaan yang disinyalir memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Imigrasi Tanjung Perak kembali melakukan operasi keimigrasian terhadap beberapa perusahaan yang disinyalir memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA(&gt;. Kali ini sebanyak tujuh petugas Imigrasi diturunkan menyasar perusahaan yang berada dikawasan Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai Rabu (21/8). Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem mengatakan bahwa, operasi dengan tajuk Jagratara ini merupakan operasi lanjutan jilid kedua yang mana pada operasi pertama telah dilaksanakan serentak oleh Kantor Imigrasi seluruh Indonesia pada bulan Mei lalu. &ldquo;Operasi pengawasan untuk orang asing ini dilaksanakan dengan metode mendatangi langsung beberapa target yang telah dilakukan pemetaan sebelumnya," ujar pria yang akrab disapa Gusti ini dalam keterangannya. Gusti menjelaskan, operasi serentak selama dua hari ini sendiri digalakkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertujuan untuk menegakkan aturan keimigrasian terhadap warga negara asing terutama terkait penyalaghunaan izin tinggal maupun overstay. &ldquo;Pada operasi ini anggota kami mendatangi tiga perusahaan yang ada di Kawasan perindustrian Kabupaten Gresik dengan tujuan pemeriksaan dan pengecekan data TKA di perusahaan dilengkapi dengan dokumentasi dan pengambilan data TKA,&rdquo; imbuh alumni AIM 4 ini. Operasi pengawasan ini, lanjut Gusti, diharapkan menjadi momentum untuk pengumpulan informasi yang berkaitan dengan keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Hal ini penting guna memastikan keterlibatan orang asing di setiap perusahaan tersebut legal dan lengkap dokumen-dokumen keimigrasiannya. "Pada operasi yang dilaksanakan dari hari rabu hingga kamis tersebut tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran izin tinggal maupun overstay yang dilakukan para pekerja asing," pungkasnya.

Operasi pengawasan untuk orang asing dilaksanakan dengan metode mendatangi langsung beberapa target yang telah dilakukan pemetaan sebelumnya

Operasi Jagratara II, Imigrasi Tanjung Perak Sisir TKA di Perusahaan yang Kedapatan Overstay

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/WhatsApp-Image-2023-07-07-at-184458-2089584075.jpeg" alt="Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya menyatakan, ada 10 warga negara asing (WNA) yang dideportasi pada semester pertama 2023." width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya menyatakan, ada 10 warga negara asing (WNA) yang dideportasi pada semester pertama 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya menyatakan, semester pertama 2023 tercatat ada 10 warga negara asing (WNA) yang dideportasi. Mayoritas WNA berasal dari Asia Tenggara (ASEAN). Menurut Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya Verico Sandi, dibandingkan dengan tahun lalu, deportasi selama 2022 ada 16 kasus. Nah, untuk meningkatkan kesadaran terhadap aturan WNA, kanim tak berhenti melakukan sosialisasi. &rdquo;Yang kasus HBR, WNA Malaysia, kami dengan unsur Timpora Kabupaten Lamongan di antaranya Polsek Modo, Koramil Modo, dan Anggota Pemerintah Desa Modo, tim langsung menuju Dusun Lebak, Desa Mojorejo, Modo, Lamongan,&rdquo; terang Verico. Dia mengimbau agar masyarakat terutama WNA dan penjamin WNA tahu regulasi yang berlaku. Jika ketahuan melanggar aturan izin tinggal penjamin akan bertanggung jawab untuk menyediakan dana deportasi. Sebelumnya, seorang warga negara (WN) Malaysia berinisial HBR ditangkap Imigrasi Tanjung Perak, Selasa (4/7). Pria kelahiran Pahang, itu terancam dideportasi karena sering mabuk dan meresahkan warga Modo, Lamongan. Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari mengatakan, penangkapan HBR berawal dari laporan masyarakat pada 3 Juli. &rdquo;Masyarakat melapor melalui WhatsApp Customer Service Imigrasi Tanjung Perak yang menginformasikan bahwa adanya warga negara Malaysia yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum,&rdquo; ujar Imam. Sehari setelahnya, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Tanjung Perak menuju lokasi. &rdquo;Berdasar pengakuan ketua RT setempat, yang bersangkutan tinggal di dusun tersebut kurang lebih satu setengah tahun,&rdquo; ucap Imam. Tepatnya sejak Januari 2022. Pria 43 tahun itu tinggal bersama istrinya berinisial S. Ternyata, HBR telah menikahi S sejak Juli 2022. &rdquo;Yang bersangkutan selama tinggal di tempat tersebut sering mabuk dan berteriak-teriak sehingga mengganggu dan meresahkan warga setempat,&rdquo; imbuh Imam. Verico melanjutkan, tim imigrasi juga bertemu dengan AP selaku penjamin. AP merupakan adik kandung dari S. &rdquo;Dari Bapak AP didapat keterangan bahwa benar kegiatan sehari-hari yang bersangkutan yaitu mencari rumput untuk beternak sapi serta menjaga warung kopi di sebelah rumahnya,&rdquo; urai Verico. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian milik yang bersangkutan, didapati bahwa izin tinggal yang bersangkutan adalah visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival yang berlaku 30 hari. &rdquo;Saat dilakukan pemeriksaan, izin tinggal yang bersangkutan telah habis sejak 30 Juni 2022,&rdquo; terang Verico. Setelah dilakukan berita acara pemeriksaan, lanjut Verico, HBR telah tinggal di Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal selama 369 hari. Apalagi keberadaan HBR mengganggu ketertiban umum. &rdquo;HBR melanggar Pasal 78 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sehingga dikenai tindakan administrasi keimigrasian berupa pemulangan atau deportasi,&rdquo; tegas Verico. Selama menunggu proses pendeportasian, tutur Verico, HBR akan ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Tanjung Perak. &rdquo;Rencananya HBR dideportasi melalui Bandar Udara Juanda, kami menunggu tiket pulang yang saat ini masih dipersiapkan keluarga,&rdquo; terang Verico.

Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya menyatakan, semester pertama 2023 tercatat ada 10 warga negara asing (WNA) yang dideportasi

Semester Pertama 2023, 10 WNA Dideportasi Kanim Tanjung Perak Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMUSNAHAN-ARSIP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak 129.149 arsip dokumen keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (17/11) dimusnahkan. Pemusnahan itu bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi ruang. Terlebih, sekarang sudah menerapkan arsip digital.  Bertempat di aula lantai 2, pemusnahan ratusan ribu berkas kertas itu dilakukan dengan menggunakan mesin pencacah. Kegiatan tersebut juga disaksikan langsung oleh perwakilan kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Kanwil Kemenkumham Jatim.  Menurut Indra Bangsawan, kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, berkas yang dihancurkan itu antara lain berupa berkas permohonan paspor dan perpanjangan izin tinggal di RI. Dokumen tersebut terkumpul mulai 2012 hingga 2018.  "Ini bagian dari upaya efektifitas dan efisiensi. Kalau tidak dimusnahkan, semakin menambah jumlah berkas dan ruang yang ada untuk penyimpanan," ujarnya dalam rilis yang diterima Jawa Pos,.  Indra mengatakan, proses pemusnahan tentu sesuai standar yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kearsipan. Sebelum dimusnahkan, pihaknya melakukan pendataan lebih dulu, kemudian dikonversi menjadi arsip digital.  "Kami sudah ada database terkait dengan data-data mereka. Karena memang arsip fisiknya sudah tidak aktif sehingga bisa dimusnahkan dengan meminta izin ke ANRI," jelasnya.  Dia menyatakan, arsip digital sudah dilakukan di Kemenkum HAM. Khususnya di kantor imigrasi. Database para pemohon semua sudha tersimpan dalam arsip digital. Apalagi, menyangkut data-data warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). ’’Jadi harus berhati-hati dalam pelaksanaan pemusnahan arsip serta sesuai aturan yang berlaku," tegas Indra.  Sementara itu, Direktur Akuisisi ANRI Wawan menambahkan, pemusnahan arsip milik negara adalah bagian dari proses penyelamatan. Pemusnahan arsip milik negara itu dilakukan jika sudah tidak digunakan lagi.  ’’Berdasarkan regulasi yang ditetapkan menteri, apabila sudah habis retensinya dan berketerangan musnah dan tidak berkaitan dengan peraturan perundang- undangan yang melarang pemusnahan, serta tidak dalam proses penegakan hukum, maka harus segera dimusnahkan," ungkapnya.  Kalau tidak dimusnahkan, lanjut Wawan, nilai ekonomisnya bermasalah. Selain itu, dikhawatirkan akan jatuh kepada orang-orang yang tidak diinginkan. Soal arsip digital, masih dikelola masing-masing entitas organisasi.  Yang terpenting, sambung Wawan, tidak keluar dan tidak bocor dari jangkauan orang lain. "Pemusnahan sendiri bergantung dari jadwal retensi arsip yang ditetapkan masing masing kementerian lembaga. Ada yang dua sampai lima tahun, bahkan sepuluh tahun lebih. Sampai mana arsip itu bisa digunakan," terangnya.  Wawan menambahkan, arsip mempunyai dua nilai guna. Yakni, nilai guna primer masih digunakan dalam kegiatan administrasi dan nilai sekunder atau kesejarahan. Ketika sudah tidak memiliki nilai guna primer, maka dilakukan penilaian apakah memiliki nilai sekunder yang harus diserahkan ke negara sebagai arsip nasional.  "Kalau sudah tidak memiliki dua nilai guna tersebut maka direkomendasikan untuk dimusnahkan," pungkasnya.

Ratusan Ribu Arsip Dokumen Keimigrasian Dihancurkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WNA-Deportasi.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Tanjung Perak, Surabaya, kembali memutuskan hukuman deportasi bagi warga negara asing (WNA) bermasalah. Kali ini seorang WN Amerika Serikat (AS) bernama Alex Daniel Gems terpaksa dipulangkan ke negara asalnya.  Gems pun juga harus berpisah dari istrinya yang merupakan warga Lamongan, Jawa Timur. Dia baru selesai menjalani masa hukuman badan selama 4 tahun 6 bulan penjara. Sebelumnya, Gems harus berurusan dengan hukum. Dia terjerat pidana karena mengonsumsi ganja secara ilegal.  Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kanim Kelas I TPI Tanjung Perak Sonny Noor Bhuwono menjelaskan, yang bersangkutan dinyatakan bebas sejak April. ”Kami langsung amankan untuk dideportasi,” ujarnya kemarin (30/5).  Sonny menyatakan, yang bersangkutan memang sudah bebas dari perkara pidana. Namun, menurut aturan, yang bersangkutan harus dikembalikan ke negara asalnya. Pihak imigrasi telah mengajukan pencekalan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.  Gems pun dicekal selama enam bulan ke depan. Setelah masa pencekalan berakhir, istri yang bersangkutan bisa mengajukan pencabutan cekal.

Bebas dari Lapas, Warga Amerika Langsung Dideportasi