<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com-JKT1-KPK-GELEDAH-KPU-ali4.jpg" alt="Penyidik KPK berjalan dari gedung KPU yang tengah di renovasi ke gedung KPU sementara (mess Bank Indonesia), Senin (13/1/2020). KPK melakukan penggeledahan ruangan yang ditempati Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan korupsi terkait dengan penetapan pergant" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK berjalan dari gedung KPU yang tengah di renovasi ke gedung KPU sementara (mess Bank Indonesia), Senin (13/1/2020). KPK melakukan penggeledahan ruangan yang ditempati Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan korupsi terkait dengan penetapan pergant</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK mulai mendeteksi keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap komisioner KPU. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, hingga kemarin (13/1) Harun masih berada di luar negeri. Karena itu, politikus PDIP tersebut tak kunjung tertangkap.  ”Info yang kami terima, sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang berada di luar negeri,” jelas Ghufron. Namun, dia tidak memerinci di negara mana tepatnya Harun bersembunyi. Ghufron menyatakan, Senin siang pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen Imigrasi, terkait keberadaan Harun. KPK kembali mengimbau Harun untuk menyerahkan diri. ”Kalaupun tidak, nanti kami tetap cari dan masukkan dalam DPO (daftar pencarian orang, Red),” terangnya.  Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, saat ini KPK bergantung pada imigrasi untuk memulangkan kembali Harun. ”Karena pihak imigrasi yang paham terkait perlintasan orang masuk dan keluar Indonesia. Dulu juga kami lakukan terhadap para tersangka korupsi,” jelasnya secara tertulis.  Firli menegaskan bahwa kasus itu tidak terkait dengan permintaan atau kepentingan tertentu. Dia berharap publik memberikan waktu kepada penyidik untuk menuntaskan proses penyidikan hingga fakta terkumpul secara utuh. ”Prinsipnya, penegakan hukum harus menghormati asas hukum dan HAM, tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Berikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja dan kita beri dukungan,” lanjutnya.  Menurut catatan Ditjen Imigrasi, Harun Masiku meninggalkan Indonesia sehari sebelum OTT dilakukan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. ”Dalam data perlintasan, yang bersangkutan keluar pada 6 Januari 2020,” jelas Kabaghumas dan Protokol Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang. Harun diketahui pergi ke Singapura.  Arvin menambahkan, Ditjen Imigrasi hingga kemarin masih menunggu penyidik KPK jika ada permintaan pemulangan tersangka. ”Kami menunggu dari pihak penyidik untuk selanjutnya. Apabila akan dilakukan pemulangan, tentunya kami bekerja sama,” lanjut dia.  Pelarian Harun ke luar negeri sehari sebelum OTT menimbulkan pertanyaan apakah yang bersangkutan sudah tahu akan ada OTT. Namun, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menampik anggapan itu. ”Kami tidak melihat ada kebocoran. Pelaksanaan OTT tidak hanya mengandalkan penyadapan, tapi ada cara-cara lain yang merupakan bagian dari operasi tertutup,” ungkap Ali di Gedung Merah Putih kemarin.  Dia menegaskan, penyidik KPK telah mengantisipasi berbagai pergerakan sepanjang penyelidikan. Termasuk mengantisipasi bagaimana jika orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka lari sebelum OTT atau gelar perkara. ”Bagaimana kemudian menyikapi hal-hal demikian, tentu kami sudah mengantisipasi,” lanjutnya. Begitu menerima informasi terkait keberadaan Harun di luar negeri, KPK langsung berkoordinasi untuk memastikan titik keberadaannya. Jika lokasi sudah pasti, KPK akan meminta bantuan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Interpol untuk pemulangan Harun.  Di sisi lain, KPK menutup rapat rencana penggeledahan ke depan. Namun, Ali mengakui ada satu tempat yang sudah telanjur ter-highlight, yakni kantor DPP PDIP. Menurut Ali, rencana penyegelan dan penggeledahan pekan lalu batal. ”Tentu kita tunggu perkembangan tempat-tempat mana lagi yang akan dilakukan penggeledahan,” paparnya.  Sementara itu, kemarin penyidik KPK menggeledah kantor KPU di Jakarta. Sejak menjelang pukul 12.00, rombongan penyidik hilir mudik di kantor sementara pimpinan KPU yang meminjam gedung mes Bank Indonesia di Menteng, samping gedung KPU. ”Yang saya lihat sekitar 20 orang, termasuk polisi yang mengawal,” terang seorang staf KPU yang menyaksikan kedatangan rombongan penyidik.  Penggeledahan berlangsung tertutup hingga malam. Hingga berita ini ditulis pada pukul 19.15, penyidik belum keluar. Mobil penyidik diparkir di halaman dalam mes. Wartawan tidak diberi akses. Hanya bisa menunggu di luar sembari sesekali melihat dari balik pagar dengan cara memanjat.  Ketua KPU Arief Budiman memastikan, tidak semua ruangan digeledah penyidik. ”Khusus di ruangan Pak Wahyu saja,” ujarnya di KPU kemarin. Ruangan tersebut disegel KPK sejak Kamis (9/1) atau sehari setelah Wahyu ditangkap.  Saat penyidik datang, para pimpinan KPU sedang mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun, sudah ada komunikasi dengan Sekjen dan para penyidik dipersilakan masuk. Sekjen juga menugasi beberapa staf untuk mempermudah penyidik memeriksa dokumen yang diperlukan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wahyu-Setiawan-Dery-Ridwansah-2-e1578931594619.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TERSANGKA SUAP: Komsioner KPU Wahyu Setiawan ditahan KPK pada Jumat (10/1) dini hari. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Menurut Arief, sampai saat ini KPU belum dimintai dokumen tambahan untuk melengkapi bahan penyidikan. Begitu pula dengan pemanggilan pimpinan KPU sebagai saksi, sampai kemarin belum ada. Meski demikian, pihaknya siap bila sewaktu-waktu KPK meminta tambahan dokumen.  Sementara itu, dari hasil penggeledahan kemarin, KPK telah mengumpulkan sejumlah dokumen pendukung penyidikan. Namun, tidak ada temuan uang di antaranya. ”Penggeledahan dilakukan di ruang kerja WSE (Wahyu) dan rumah dinas yang bersangkutan. Untuk sementara, kita mendapatkan beberapa dokumen penting,” jelas Ali.  PDIP Minta Harun Serahkan Diri  Pada bagian lain, kalangan PDIP berharap Harun Masiku bersikap kooperatif. Dia diminta taat hukum dengan segera menyerahkan diri ke KPK.  Imbauan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. ”Semua warga negara harus taat hukum. Kami minta dia (Harun Masiku, Red) serahkan diri saja,” ujar anggota DPR itu.  Djarot mengaku sama sekali tidak tahu-menahu keberadaan pria tersebut. Termasuk informasi bahwa Harun kini berada di luar negeri.  Dia juga menampik keras anggapan bahwa pihaknya sengaja menyembunyikan Harun. Djarot menegaskan, PDIP sama sekali tidak memiliki kepentingan dengan kasus tersebut. Apalagi, yang bersangkutan sudah dipecat sebagai anggota partai.  ”Kami nggak ada urusan. Dia kan sudah dipecat,” tegasnya.  Mengenai rencana PDIP yang ingin melakukan PAW dari Riezky Aprilia ke Harun, Djarot membantah. Dia menyatakan bahwa Harun bukan kader yang menonjol di partai.  Djarot mengakui, pria 48 tahun itu memang dianggap punya kelebihan di bidang ekonomi internasional. Namun, Harun bukan sosok spesial di lingkungan PDIP. ”Apalagi, dia kan anggota baru ya,” paparnya.  Mengenai Riezky Aprilia, Djarot menjamin yang bersangkutan akan tetap menjadi anggota DPR. Legislator dari dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I itu dipastikan tidak akan diganggu gugat hingga akhir masa jabatan DPR nanti. ”Saya jamin Si Riezky tetap jadi anggota dewan,” tegas mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.  Kasus OTT di Sidoarjo  Bupati (nonaktif) Sidoarjo Saiful Ilah akhirnya menunjuk kuasa hukum. Ketua DPC PKB Sidoarjo itu menetapkan Ahmad Riyadh sebagai pengacara. Riyadh akan mendampingi Saiful dalam pemeriksaan. Kepastian itu disampaikan Riyadh saat dihubungi Jawa Pos kemarin (13/1). Dia menyatakan sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga Saiful.  Sebenarnya sejak Minggu (12/1) lalu keluarga Saiful sudah berkomunikasi dengan Riyadh. Namun baru sebatas pembicaraan awal. Nah, baru Senin kemarin Riyadh resmi ditunjuk sebagai pengacara.  Riyadh kini menyusun langkah-langkah pembelaan. Tahap pertama, dia akan bertemu dengan Saiful di Jakarta. ”Melakukan pendampingan jika ada proses pemeriksaan,” ujarnya. Langkah kedua, Riyadh akan mempelajari data dan bukti kasus yang menjerat Saiful. ”Detail kronologi saya pelajari,” imbuhnya.  Beredar kabar bahwa Saiful akan mengajukan gugatan praperadilan. Sebab, proses operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Saiful belum mendapatkan izin Dewan Pengawas KPK. Namun, Riyadh menampik kabar pengajuan praperadilan. Dia mengaku lebih berfokus pada substansi perkara. ”Saya kira tidak perlu (praperadilan, Red),” ucapnya.

Harun ke Singapura Sehari sebelum OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kantor-dpp-pdip-gun-jpc.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Kepolisian dari Polsek Menteng terlihat mondar-mandir di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (9/1). Penjagaan ketat itu diduga lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menggeledah markas partai berlambang banteng itu.  Saat dikonfirmasi petugas kepolisian itu tidak berkenan memberikan komentarnya terkait adanya Polsek Menteng di Kantor DPP PDIP. Sementara, seorang anggota keamanan PDIP, Buri ‎juga tidak ingin berkomentar banyak mengenai adanya aktifitas di Kantor DPP PDIP. "Wah saya kurang tahu," singkat Buri di lokasi, Kamis(9/1).  Pantauan JawaPos.com di lapangan awak media sudah ramai di depan Kantor DPP PDIP. Mulai dari awak media televisi, cetak, daring hingga radio. Beberapa mobil pun keluar masuk di Kantor DPP PDIP. Namun mereka hanya tancap gas tidak bersedia turun mobil. Sementara pintu gerbang DPP PDIP juga terkunci rapat dengan gembok.‎  Bantah Halangi Petugas KPK  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Rakernas-PDIP-Dery-Ridwansah-11-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah), didampingi oleh Ketua Bappilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto (kiri), bersama Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kanan), saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDIP di Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat membenarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan diduga terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Caleg PDIP. Namun dia belum bisa berkata banyak karena masih menunggu aparat bekerja.  "Informasinya seperti itu ya makanya kita lihat dulu seperti apa, tapi yang jelas berikan kesempatan aparat penegak hukum untuk mengurai kasusnya," kata Djarot di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).  Dalam kesempatan ini, Djarot juga membantah PDIP menghalangi upaya penggeledahan KPK di kantor DPP PDIP. Menurutnya, KPK tidak memiliki bukti kuat untuk melakukan penggeledahan. "Enggak (menghalangi), informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan tidak ada bukti-bukti yang kuat, surat tugas, terus dan sebagainya," jelasnya.  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan partainya mendukung proses penegak hukum. Serta tidak akan melakukan intervensi apapun. "Siapapun yang bersalah akan diberikan sanksi tegas. Oknum-oknum dan itu tidak mewakili partai, individu itu anggota entah kader pasti kita akan kasih sanksi yang tegas," imbuhnya.  Sementara itu, saat disinggung terkait adanya keterlibatan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap ini, Djarot belum bisa memastikan. "Saya belum tahu," tukasnya.  Sebelumnya, komisioner KPU Wahyu Setiawan terjaring OTT KPK pada Rabu (8/1) siang. KPK menduga telah terjadi pemberian dan penerimaan suap. “Iya benar, Komisioner KPU atas nama WS (Wahyu Setiawan),” kata Ketua KPK Firli Bahuri dikonfirmasi, Rabu (8/1).  Firli menyampaikan, tim satgas penindakan KPK turut meringkus pemberi dan penerima suap dalam operasi kedap tersebut. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci terkait penerimaan suap tersebut. “Pemberi dan penerima suap kita tangkap” terang Firli.  KPK juga turut mengamankan seorang politikus dalam OTT terhadap Wahyu Setiawan. Namun, belum diketahui sosok politikus tersebut. “Saya dapat infomasi empat orang yang disebutkan hanya WS, ada politikus siapa namanya, saya belum dapat namanya,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/1) malam.

Kantor DPP Tertutup Rapat, PDIP Bantah Halangi Petugas KPK

kantor dpp pdip

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kantor dpp pdip

Berita Terkini

Harun ke Singapura Sehari sebelum OTT

Kantor DPP Tertutup Rapat, PDIP Bantah Halangi Petugas KPK

Download Aplikasi JawaPos.com