<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/ROYAL-EN-480101698.jpg" alt="Bea Cukai lelang 60 unit motor merek Royal Enfield. (Instagram @beacukipriok)" width="100%">
<figcaption>Bea Cukai lelang 60 unit motor merek Royal Enfield. (Instagram @beacukipriok)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Baru ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II lewat Bea Cukai Priok kembali lakukan lelang Barang Tidak Dikuasai (BTD) berupa 60 unit merek Royal Enfield. Sebanyak 60 Unit sepeda motor asal Inggris pabrikan India tersebut dilelang karena tidak mampu bayar pajak bea masuk dampak dari pailitnya pihak pengimport. Dilansir dari akun Instagram @beacukaiprik (2/8), harga minimal barang lelang 60 unit Royal Enfield terbagi menjadi lima. Diantaranya mulai dari Rp 23,08 juta, Rp 25,83 juta, Rp 27,64 juta, Rp 27,67 juta, hingga Rp 27,72 juta. Pelaksanaan pelelangan 60 unit Royal Enfield itu akan dilaksanakan pada 4 Agustus 2023. Proses lelang berlangsung secara terbuka melalui internet (open bidding). Proses lelang akan dilaksanakan pada pukul 08.30 WIB sampai lot terakhir dimulai pukul 15.30 WIB dan proses lelang bisa diikuti lewat domain www.lelang.go.id. Untuk uang jaminan sendiri mulai dari Rp 8 juta sampai Rp 10 juta tergantung motornya. Akun tersebut menegaskan bahwa kesalahan serta perbedaan kualitas maupun kuantitas motor tidak dapat didasarkan dari foto, brosur, maupun website. Sehingga calon pembeli disarankan untuk dapat melihat kondisi motor terlebih dahulu. Calon pembeli dapat melihat kondisi motor pada tanggal 1 hingga 3 Agustus 2023. Lokasinya berada di TTP Layanan Lancar Lintas Logistindol. Bandung/Cirebon/Ujung Pandang Blok II B2, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. &nbsp; &nbsp;

Sebanyak 60 Unit sepeda motor asal Inggris pabrikan India tersebut dilelang karena tidak mampu bayar pajak bea masuk.

Tertarik Royal Enfield Murah, Bea Cukai Lakukan Lelang Nih Mulai dari Harga Rp 23 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/20221130_123443.jpg" alt=" Kasi Humas Polres Bintan Iptu Missyamsu Alson (kiri) mendampingi Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono. Humas Polres Bintan/Antara" width="100%">
<figcaption> Kasi Humas Polres Bintan Iptu Missyamsu Alson (kiri) mendampingi Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono. Humas Polres Bintan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri) menyelidiki dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang. Korban seorang sopir lori bernama Ijul Syahputra.  Kepala Seksi Humas Polres Bintan Iptu Missyamsu Alson mengatakan, korban sudah membuat laporan ke Mapolres Bintan dan langsung diproses. ”Korban sudah diperiksa guna dimintai keterangan,” kata Alson seperti dilansir dari Antara di Bintan, Rabu (30/11).  Berdasar keterangan korban, kata Alson, dugaan penganiayaan itu terjadi pada Selasa (29/22) pagi. Kejadian bermula ketika korban sedang membawa lori dari Tanjung Uban menuju Kijang, Kabupaten Bintan.  ”Saat melintas di Jembatan Dua Lintas Barat, tiba-tiba ada satu unit mobil menyalip dan memberhentikan lori yang dibawa korban,” ujar Missyamsu Alson.  Masih menurut korban, lanjut Alson, dari dalam mobil tersebut ada empat oknum petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang yang secara tiba-tiba memukul korban tanpa diketahui penyebabnya. ”Begitu menurut pengakuan korban. Dia tiba-tiba dipukul dan sempat dibawa ke kantor Bea Cukai Tanjungpinang,” ungkap Alson.  Sementara itu, terhadap empat terduga pelaku penganiayaan, menurut Alson, sampai saat ini tengah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh petugas Satreskrim Polres Bintan. ”Masih diselidiki. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” ucap Alson.  Hingga saat ini, pihak Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang belum memberikan keterangan perihal dugaan penganiayaan yang dilakukan empat personel mereka.

Polres Bintan Selidiki Dugaan Penganiayaan Libatkan Oknum Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ROKOKILEGAL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Seorang tahanan kasus rokok ilegal kelas kakap di Tuban, Jawa Timur, kabur pada Sabtu (10/9) lalu. Dia adalah Abdul Syukur. Proses pelarian warga Kudus, Jawa Tengah, itu terbilang dramatis. Hingga saat ini, polisi belum berhasil membekuk pelaku bisnis rokok ilegal kelas kakap itu.  Ceritanya, petugas membawas Syukur ke RSUD dr R. Koesma Tuban, sekitar pukul 13.30 WIB. Tujuannya, dilakukan tes swab PCR dan pelengkap surat keterangan sehat sebelum dititipkan ke Lapas Kelas II-B Tuban. Syukur yang merupakan tahanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bojonegoro itu disebut mendapat pengawalan lima petugas.  Nah, setiba di RSUD, Syukur masih di dalam mobil. Kunci mobil Avanza silver bernopol S 1087 BO yang membawa Syukur masih menancap. Tangan Syukur masih terborgol. Entah bagaimana ceritanya, mungkin petugas pengawal lengah, tiba-tiba Syukur berhasil mengemudikan mobil tersebut. Syukur kabur.  Ketika kabur, mobil yang dikemudikan sempat menyeruduk dua mobil yang sedang parkir di halaman RSUD. Yakni, Toyota Innova BK 1912 UW dan Fortuner AG 1223 EX. Kedua mobil itupun ringsek.  Petugas pun gagal memburunya. Namun, pada hari itu, sekitar pukul 14.30 WIB, mobil yang dibawa kabur Syukur ditemukan. Kendaraan MPV itu ditinggalkan di sebuah tegalan tepi jalan Desa Kapu, Kecamatan Merakurak, Tuban. Berjarak sekitar 10 kilometer di selatan RSUD dr R. Koesma.  Saat ditemukan, sebagian besar kaca mobil dalam kondisi remuk. Bodi kiri depan ringsek. Di dalam mobil ada uang sekitar Rp 2 juta dan beberapa dokumen penting.  Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kasatreskrim Polres Tuban AKP M. Gananta memastikan mobil Avanza silver tersebut merupakan kendaraan milik petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bojonegoro. Kendaraa itulah yang dirampas dan dibawa kabur Syukur.  Dihubungi secara terpisah, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea Cukai Bojonegoro Frederick Yunianto menerangkan, pencarian terhadap Syukur terus dilakukan. Hingga kemarin siang (11/9), belum membuahkan hasil. ‘’Bersama teman-teman Polres Tuban, kami berusaha memaksimalkan pencarian,’’ ujarnya.  Frederick optimistis, pihaknya akan bisa menangkap kembali Syukur. Dia memerkirakan posisi yang bersangkutan sekarang masih berasa di sekitar Kecamatan Merakurak. Wilayah tersebut merupakan lokasi terakhir posisinya terlacak.  Syukur merupakan tahanan institusinya dalam perkara rokok ilegal. Pria asal Kudus, Jawa Tengah tersebut tertangkap pada Juni 2022 lalu, di Kecamatan Bancar, Tuban. Yang bersangkutan mengotaki industri dan distribusi rokok bodong atau ilegal. Barang bukti yang disita dari tangan Syukur hampir satu juta batang rokok tanpa cukai.  ‘’Kerugian negara akibat produksi dan peredaran rokok ilegal tersebut sekitar Rp 400 juta sampai Rp 500 juta,’’ tegasnya.  Frederick menyebut pria kelahiran 1986 tersebut merupakan pebisnis rokok ilegal kakap. Sebelumnya, Syukur juga pernah ditahan karena kejahatan serupa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kudus.  Dalam perkara sekarang dan sebelumnya, Syukur dijerat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Hukuman minimalnya satu tahun penjaran dan maksimal lima tahun penjara. Adapun pengembalian kerugian negara yang harus dibayar Syukur, besarnya dua hingga 10 kali lipat dari total nilai cukai rokok yang diakali.

Dramatis, Dikawal 5 Petugas, Tahanan Kakap Kasus Rokok Ilegal Kabur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kpk-geledah-kantor-bea-cukai-sita-dokumen-milik-penyuap-patrialis-akbar_m_114511.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen hasil penggeledahan di Kantor Ditjen Bea Cukai, Senin (6/3) kemarin. Dokumen itu merupakan catatan mengenai impor milik perusahaan Basuki Hariman, tersangka pemberi suap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. "Yang didapatkan dokumen di Bea Cukai. Dokumen terkait dengan impor, jadi catatan impor perusahaan yang diduga dimiliki BHR," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Selasa (7/3). Menurut Febri, penggeledan dilakukan dalam rangka memperdalam kasus indikasi suap terkait uji materiil UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasalnya, penyidik menduga Basuki menyuap Patrialis baik secara langsung maupun tidak langsung. Basuki diduga memiliki kepentingan bisnis untuk proses uji materiil tersebut. "Nah, kepentingan bisnisnya itu diduga terkait impor daging. Itulah salah satu yang kami dalami. Karena proses impor tentu saja catatannya ada di institusi yang menangani bidang itu yakni Bea Cukai," papar Febri. Febri menambahkan, perusahaan milik Basuki Hariman bergerak di bidang impor daging. Karena itu, KPK bakal mengusut kepentingan bisnis Basuki dalam pengajuan uji materiil itu. "Selain itu BHR bukan pemohon langsung. Argumentasi kami nanti di persidangan, apa kepentingan BHR memberi hadiah atau janji. Kasus suap kita harus buktikan penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu," pungkasnya. Dalam perkara ini, Basuki Hariman diduga menyuap Patrialis Akbar melalui perantara Kamaluddin. Suap diberikan untuk memengaruhi sidang uji materiil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Put/jpg)

KPK Geledah Kantor Bea Cukai, Sita Dokumen Milik Penyuap Patrialis Akbar

kantor bea cukai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kantor bea cukai

Berita Terkini

Tertarik Royal Enfield Murah, Bea Cukai Lakukan Lelang Nih Mulai dari Harga Rp 23 Juta

Polres Bintan Selidiki Dugaan Penganiayaan Libatkan Oknum Bea Cukai

Dramatis, Dikawal 5 Petugas, Tahanan Kakap Kasus Rokok Ilegal Kabur

KPK Geledah Kantor Bea Cukai, Sita Dokumen Milik Penyuap Patrialis Akbar

Download Aplikasi JawaPos.com