<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/oMadZemcJsC4bvi6wqFJTKhflUoCA25WYUeMaRkI-1-3764424843.jpg" alt="Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Kantin Halal Kementerian Agama, Kamis (24//4). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Kantin Halal Kementerian Agama, Kamis (24//4). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketentuan sertifikasi halal, khususnya untuk produk makanan dan minuman di Indonesia sudah bersifat mandatory atau wajib. Di sisi lain, dari 200 juta produk yang beredar di Indonesia, baru sekitar 6 jutaan yang sudah bersertifikat halal. Pemerintah mengingatkan bahwa sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi masyarakat.&nbsp; Informasi bahwa sertifikasi halal di Indonesia sudah bersifat mandatory itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan di Kantin Halal Kemenag pada Kamis (24/4).&nbsp; Dia mengatakan, regulasi produk halal sejatinya bukan hal baru. Sudah dirancang sejak era Presiden Soeharto.&nbsp; Kemudian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai era Presiden Joko Widodo (Jokowi), sertifikasi halal bersifat sukarela atau voluntary. "Di masa sekarang jadi mandatory, untuk melindungi masyarakat," katanya.&nbsp; Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan urusan halal bukan hanya untuk umat Islam saja. Karena produk makanan yang halal, juga sudah mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, dan lainnya. "Halal dan baik itu satu kesatuan. Jadi satu paket," tandasnya.&nbsp; Dia menuturkan BPJPH adalah regulator untuk urusan sertifikasi halal. Selain itu secara berkala dan acak pihaknya juga melakukan mengecek produk halal di pasaran bersama BPOM. Terbaru, BPJPH menemukan makanan berlabel halal, namun mengandung porcine atau unsur babi. Dia menegaskan tidak ada toleransi untuk produk seperti itu. Harus ditarik dari peredaran dan sertifikat halalnya dicabut.&nbsp; Dalam kesempatan itu, Babe Haikal mengapresiasi Kemenag yang sudah meresmikan kantin halal. Dia berharap upaya serupa juga dilakukan kementerian atau lembaga lainnya. "Sudah memenuhi ketentuan sebagai kantin halal sepenuhnya," kata dia. Babe Haikal mengatakan bahwa Kemenag telah mengawali keberadaan kantin halal. "Mudah-mudahan akan diikuti oleh semua kementerian-kementerian. Harus ada kantin halal di setiap kementerian,&rdquo; harap Haikal. Dia menekankan bahwa prinsip halal dan baik (halalan thayyiban) adalah hak seluruh umat manusia. Tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau golongan. &ldquo;Semua agama, semua suku, semua ras, semua kelompok, kata Allah, berhak makan dari rezeki yang halal dan baik di muka bumi ini,&rdquo; ungkap Haikal. Dia mengatakan, kantin halal yang representatif, bersih, dan nyaman serta sesuai dengan prinsip syariah tentu akan memberi manfaat besar. Tidak hanya bagi pegawai Kemenag, tetapi juga masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan. Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar mengatakan keberadaan kantin halal itu menjadi simbol komitmen mereka dalam menghadirkan fasilitas publik yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib. &ldquo;Sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan membawa keberkahan,&rdquo; ungkapnya. Nasaruddin menyampaikan, bahwa konsep halal tidak hanya terbatas pada bahan makanan. Tetapi juga mencakup seluruh proses. Mulai dari cara mendapatkan hingga cara pengolahannya. &ldquo;Halal bukan sekadar dagingnya saja, tapi cara memotongnya, cara memperolehnya, semuanya harus halal," jelasnya. Selain itu juga harus thayyib serta tidak menjijikkan. Nasaruddin mengatakan ada yang halal tapi tidak thayyib, misalnya makanan basi. Itu tidak layak dikonsumsi dan tidak membawa berkah.&nbsp;

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan ingatkan sertifikasi halal produk bersifat wajib. Saat ini baru 6 juta dari 200 juta produk bersertifikat.

Baru 6 Juta Dari 200 Juta Produk yang Sudah Bersertifikat Halal, Babe Haikal Ingatkan Sertifikat Halal Kini Bersifat Mandatory alias Wajib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bandingkan-xi-jinping-dengan-winnie-the-pooh-perusahaan-minta-maaf_c_286740.jpg" alt="Perusahaan game di Taiwan meminta maaf setelah membandingkan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan tokoh kartun beruang Winnie The Pooh" width="100%">
<figcaption>Perusahaan game di Taiwan meminta maaf setelah membandingkan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan tokoh kartun beruang Winnie The Pooh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Beijing Yaya Sutarya perkembangan terkini dunia pendidikan di Tiongkok. Diantaranya adalah Presiden Tiongkok Xi Jinping mewajibkan setiap kampus di negerinya memiliki dua jenis kantin.  Salah satunya adalah kantin halal. Kondisi tersebut tentu menjadi kabar yang baik. Khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.  "Masyarakat Indonesia tidak perlu ragu lagi kalau mau kuliah di Tiongkok," katanya dalam webinar pendidikan Memaknai Peran Mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Luar Negeri dalam Merdeka Belajar pada Minggu (7/2).  Yaya juga menuturkan, kebijakan Presiden Xi Jinping itu berlaku untuk kampus di seluruh Tiongkok. Dia lantas menjelaskan biaya kuliah di Tiongkok lebih murah ketimbang di Jakarta. Sebab pemerintah setempat memberikan subsidi hingga 75 persen. Diantaranya adalah subsidi makanan.  "Kalau makan di luar kampus bisa 30 yuan (sekitar Rp 64 ribu, Red). Tetapi kalau makan di kantin kampus sekitar 5 yuan sampai 10 yuan (sekitar Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu, Red)," jelasnya.  Selain itu, Yaya mengatakan, saat ini jumlah mahasiswa di Tiongkok mencapai 15.760 orang. Angka itu diprediksi akan makin banyak, karena pemerintah Tiongkok saat ini juga menawarkan beasiswa. Pendaftaran beasiswa ini dibuka sampai pertengahan Maret depan. Kuota beasiswa untuk mahasiswa asing sebanyak 3.000 orang. Sedangkan untuk Indonesia, kuotanya sekitar 600 orang.  Yaya juga menuturkan, mahasiswa UT di Indonesia maupun yang tersebar di penjuru dunia bisa memanfaatkan beasiswa tersebut. Selama memenuhi kriteria. Kuliah di Tiongkok juga ada yang mewajibkan mengikuti pelatihan bahasa Tiongkok selama setahun. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Kemampuan berbahasa Tiongkok itu sendiri juga memiliki keunggulan. Seperti untuk melamar sebagai penerjemah bahasa di perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia. Dia mengungkapkan rata-rata gaji penerjemah di perusahaan Tiongkok di Indonesia cukup besar.  Komjen RI untuk Hongkong dan Macau Ricky Suhendar juga ikut memberikan apresiasi khusus kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) di Hongkong yang kuliah jarak jauh di UT. Menurut dia kuliah sambil bekerja membutuhkan disiplin dan motivasi yang kuat.  "Kuliah untuk peningkatan kapasitas. Ini penting," jelasnya.  Sebab menurut Ricky, para PMI tersebut tidak selamanya bekerja di Hongkong. Sehingga dengan kuliah bisa menjadi bekal hidup saat kembali ke kampung halaman.

Xi Jinping Wajibkan Kampus di Tiongkok Memiliki Kantin Halal

Kantin Halal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kantin Halal

Berita Terkini

Baru 6 Juta Dari 200 Juta Produk yang Sudah Bersertifikat Halal, Babe Haikal Ingatkan Sertifikat Halal Kini Bersifat Mandatory alias Wajib

Xi Jinping Wajibkan Kampus di Tiongkok Memiliki Kantin Halal

Download Aplikasi JawaPos.com