<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/reuters_afghanistan_ban1.jpg" alt="Pembela hak-hak perempuan Afghanistan dan aktivis sipil memprotes seruan kepada Taliban untuk mempertahankan prestasi dan pendidikan mereka, di depan istana kepresidenan di Kabul, Afghanistan, 3 September 2021. Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Pembela hak-hak perempuan Afghanistan dan aktivis sipil memprotes seruan kepada Taliban untuk mempertahankan prestasi dan pendidikan mereka, di depan istana kepresidenan di Kabul, Afghanistan, 3 September 2021. Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amina Mohammed menyampaikan kekhawatiran atas pelanggaran hak-hak perempuan Afghanistan, ketika bertemu dengan rezim Taliban di Kandahar.  Rezim Taliban, yang merupakan otoritas de facto di Afghanistan, baru-baru ini menutup universitas untuk siswa perempuan di seluruh negeri sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mereka melarang anak perempuan untuk bersekolah di tingkat menengah.  Selain itu, Taliban juga membatasi kebebasan perempuan dan anak perempuan, mengecualikan perempuan dari sebagian besar wilayah angkatan kerja, dan melarang perempuan menggunakan taman, pusat kebugaran, dan pemandian umum.  ”Pesan saya sangat jelas. Sementara kami mengakui pengecualian penting yang dibuat, pembatasan ini membuat perempuan dan anak perempuan Afghanistan mengalami masa depan yang mengurung mereka di rumah mereka sendiri, melanggar hak-hak mereka, dan merampas hak untuk layanan mereka,” kata Mohammed dalam sebuah pernyataan pada Jumat (20/1) seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, PBB bertujuan mewujudkan Afghanistan yang makmur dan berdamai dengan dirinya sendiri dan tetangganya dan berada di jalur menuju pembangunan berkelanjutan.  ”Namun, Afghanistan saat ini sedang mengisolasi diri, di tengah krisis kemanusiaan yang mengerikan dan menjadi salah satu bangsa paling rentan terhadap perubahan iklim,” tutur Mohammed.  Menurut Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq, dalam pertemuan tersebut delegasi PBB menyatakan kekhawatiran atas keputusan Taliban baru-baru ini yang melarang perempuan bekerja untuk organisasi non pemerintah di tingkah nasional dan internasional. Keputusan tersebut telah memaksa banyak organisasi bantuan untuk menghentikan operasinya.  ”Dalam pertemuan dengan otoritas de facto di Kabul dan Kandahar, delegasi secara langsung menyampaikan peringatan atas keputusan baru-baru ini yang melarang perempuan bekerja untuk organisasi non pemerintah nasional dan internasional. Sebuah langkah yang merusak pekerjaan banyak organisasi yang membantu jutaan warga Afghanistan yang rentan,” terang Farhan Haq.  PBB menegaskan, pengiriman bantuan kemanusiaan yang efektif didasarkan pada prinsip-prinsip yang membutuhkan akses penuh, aman, dan tanpa hambatan untuk semua pekerja bantuan, termasuk perempuan.  Sementara itu, Direktur Eksekutif UN Women Sima Bahous yang turut serta di dalam delegasi mengatakan telah menyaksikan ketangguhan yang luar biasa. ”Perempuan Afghanistan meyakinkan kita akan keberanian dan penolakan mereka untuk dihapus dari kehidupan publik. Mereka akan terus mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak mereka, dan kami wajib mendukung mereka dalam perjuangannya,” ujar Bahous.  Dia menyebut yang terjadi di Afghanistan saat ini sebagai krisis hak-hak perempuan yang merupakan seruan untuk masyarakat internasional. ”Ini menunjukkan betapa cepatnya kemajuan hak-hak perempuan selama beberapa dekade dapat dibalik dalam hitungan hari. UN Women mendukung semua perempuan dan anak perempuan Afghanistan, dan akan terus memperkuat suara mereka untuk mendapatkan kembali semua hak mereka,” ucap Bahous.  Kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 disusul dengan gangguan bantuan keuangan internasional yang kemudian memicu krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia di negara itu. Perempuan dan anak perempuan telah dirampas haknya. Termasuk hak atas pendidikan dan hilang dari kehidupan publik di bawah kekuasaan Taliban.  Ribuan perempuan telah kehilangan pekerjaan atau dipaksa mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta. Anak perempuan dilarang bersekolah di sekolah menengah dan atas. Banyak perempuan melakukan unjuk rasa dengan turun ke jalan guna menuntut agar hak-hak mereka dipulihkan.

Bertemu Taliban, Wakil Sekjen PBB Soroti Pelanggaran Hak Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/im-374873.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hafiz Mohammad Akbar hanya bisa meratapi nasib. Dia dan seluruh keluarganya terpaksa meninggalkan rumah mereka di Kandahar, Afghanistan, karena serangan Taliban. Kini rumahnya diambil alih oleh kelompok oposisi yang berdiri sejak 1994 tersebut.  ”Mereka (Taliban, Red) memaksa kami pergi. Saya dan 20 anggota keluarga saya kini tinggal di kamp tanpa toilet,” ujar Hafiz seperti dikutip Agence France-Presse.  Kandahar dulu adalah markas Taliban saat mereka berkuasa pada 1996–2001. Ada 650 ribu penduduk yang tinggal di sana. Itu adalah kota terbesar kedua setelah Kabul. Taliban agaknya ingin menguasai kembali kota tersebut. Belakangan ini pertempuran di Kandahar kian intensif.  ”Pertempuran telah membuat 22 ribu keluarga di Kandahar kehilangan tempat tinggal dalam sebulan terakhir,” ujar Kepala Departemen Pengungsi Kandahar Dost Mohammad Daryab. Penduduk pindah dari distrik yang sedang dijadikan arena pertempuran ke area yang lebih aman. Pemerintah setempat telah membuat kamp-kamp pengungsian. Total penduduk yang mengungsi ke kamp sudah mencapai 154 ribu orang.  Wakil Gubernur Kandahar Lalai Dastageeri menuding kelalaian aparat keamanan, utamanya polisi, yang membuka jalan bagi Taliban untuk menyerang. ”Kami sekarang berusaha untuk menata kembali pasukan keamanan kami,” ujarnya.  Sejak awal Mei, pertempuran terjadi di beberapa kota di Afghanistan. Kandahar hanyalah salah satunya. Itu terjadi setelah penarikan pasukan AS dari negara tersebut. Saat ini hampir separo di antara sekitar 400 distrik di Afghanistan sudah jatuh ke tangan Taliban.  Penduduk sipil pun menjadi korban. PBB melaporkan, sekitar 2.400 penduduk sipil Afghanistan tewas ataupun terluka pada Mei dan Juni. Mereka adalah korban pertempuran antara Taliban dan pasukan keamanan Afghanistan. Angka itu adalah rekor tertinggi sejak PBB mencatat angka korban pertempuran di negara tersebut pada 2009 lalu.  Misi Pendampingan PBB untuk Afghanistan (UNAMA) menyebut, ada 5.183 korban sipil pada Januari–Juni tahun ini. Sebanyak 1.659 di antaranya tewas. Itu meningkat 47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika serangan Taliban di berbagai penjuru negeri tidak dihentikan, warga sipil yang tewas bakal mencapai rekor tertinggi selama lebih dari dari satu dekade.  ”Saya mohon pada para pemimpin Taliban dan Afghanistan untuk memperhatikan lintasan konflik yang suram dan mengerikan ini serta dampaknya yang menghancurkan terhadap warga sipil,” tegas Kepala UNAMA Deborah Lyons, Senin (26/7).  Lyons mengungkapkan, lebih dari separo korban tewas dan luka selama Mei dan Juni adalah perempuan serta anak-anak. Kenyataan itu membuat miris banyak pihak. Sebab, pembicaraan damai antara Taliban dan pemerintah Afghanistan juga belum membuahkan hasil.  Di sisi lain, Taliban menampik laporan UNAMA tersebut. Dalam pernyataannya, Taliban menegaskan bahwa selama 6 bulan terakhir mereka tidak menyerang warga sipil dengan sengaja. Mereka juga tidak melakukan serangan yang bisa berdampak pada warga sipil.  Meski begitu, temuan Human Rights Watch (HRW) menambah kuat data PBB. Mereka menemukan bukti bahwa Taliban berbuat kejam pada warga sipil di daerah yang mereka kuasai. Salah satunya, di Spin Boldak yang berbatasan dengan Pakistan. Kota strategis itu mereka rebut awal bulan ini.  Juru Bicara Pasukan Keamanan Afghanistan Ajmal Omar Shinwari mengungkapkan, sekitar 400 orang penduduk Spin Boldak telah diusir dari rumahnya oleh Taliban. Sekitar 100 orang di antaranya telah tewas. Tidak diketahui bagaimana nasib 300 orang sisanya.  Terpisah, Amerika Serikat kini gamang untuk membiarkan militer Afghanistan bertempur dengan kekuatannya sendiri. Kepala Komando Pusat Militer AS Jendral Kenneth McKenzie mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir mereka membantu pasukan Afghanistan. Lewat dukungan serangan udara ketika mereka bertempur dengan Taliban.  ”Kami siap melanjutkan dan meningkatkan dukungan (serangan udara, Red) dalam beberapa minggu mendatang jika Taliban tetap menyerang,” tegasnya.

Pertempuran Sengit Afghanistan-Taliban, Korban Sipil Berjatuhan

kandahar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kandahar

Berita Terkini

Bertemu Taliban, Wakil Sekjen PBB Soroti Pelanggaran Hak Perempuan

Pertempuran Sengit Afghanistan-Taliban, Korban Sipil Berjatuhan

Download Aplikasi JawaPos.com