<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/20210422_153413.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamus Sejarah Nasional yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai kontroversi. Pasalnya, terdapat beberspa tokoh sejarah tidak tercantum dalam kamus tersebut, salah satunya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari.  Kemudian juga diketemukan bahwa kamus ini beredar di toko online (Olshop). Mengenai hal itu, Mendikbud Nadiem Makarim pun mengaku kaget atas isu tersebut. Pihaknya berjanji akan menarik buku yang sudah beredar tersebut.  "Itu yang sedang kami lakukan sekarang untuk bisa menarik dan merevisi sebaik mungkin," kata Nadiem di Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Kamis (22/3).  Agar kesalahan ini tak berulang, pihaknya akan melakukan monitoring yang lebih ketat. Setiap buku yang akan dipublikasi bakal melalui proses pengawasan.  "Tentunya kami harus punya tim yang secara komprehensif lebih ketat melakukan filtering konten daripada buku-buku yang di publikasikan. Apalagi yang hubungannya dengan sejarah, itu adalah pesan saya pada tim saya," terangnya.  Di masa saya, itu jangan terjadi lagi. Hal sensitif seperti sejarah harus kita benar-benar ada panelnya dan sejarawan dan ormas harus ada yang terlibat. Jadi itu merupakan inisiatif baru," sambung Nadiem.  Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyayangkan bahwa Kamus Sejarah Nasional sudah diperjual-belikan Olshop, seperti Tokopedia dan Shopee. Padahal, dikatakan sebelumnya bahwa kamus tersebut sudah ditarik.  “Padahal kata mas Menteri (Nadiem) dan Dirjen (Kebudayaan) sudah ditarik, tapi percuma karena sudah beredar di masyarakat, kecuali dilarang,” kata dia dalam keterangannya.  Kamus Sejarah Nasioanal Jilid I dan II terbitan Kemendikbud tersebut mudah ditemui di Olshop semudah mengklik di mesin pencari di internet. "Jadi ini seperti mau menghapus kesalahan, tapi dosanya terlanjur menjalar kemana-mana,” ucap Fikri.  Politisi PKS ini menyatakan, setelah sebelumnya Mendikbud dan Dirjen Kebudayaan mengakui adanya kesalahan atas penerbitan buku tersebut, sebaiknya Kemendikbud mulai melakukan pembersihan ‘dosa’.  “Segera larang peredarannya, karena sangat meresahkan, bila tidak dilarang, berarti memang benar demikian isi buku tersebut," ujar Fikri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Qi0XvADuyAU

Nadiem Coba Tarik Kamus Sejarah Nasional yang Beredar di Toko Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/nadiem-pbnu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamus Sejarah Nasional yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat respons negatif. Pasalnya, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari tidak ada dalam kamus tersebut.  Mendikbud Nadiem Makarim pun meminta maaf dan akan melakukan revisi terhadap kamus tersebut. Ia juga mengakui bukan hanya nama pendiri NU yang tidak ada, tokoh sejarah lainnya pun juga banyak yang tidak termuat di kamus tersebut.  "Ada berbagai macam isu, bukan hanya dari pihak NU (yang tidak ada), tapi kita sudah menemukan banyak ketidaklengkapan yang akan kita segerakan untuk merevisi kamus sejarah ini," jelasnya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (22/4).  Dalam revisi nanti, ia menyampaikan bahwa penting untuk memeriksa para tokoh yang akan dimuat untuk menghindari hal serupa. Terlebih lagi, kamus sejarah dan tokoh-tokoh sejarah adalah identitias bangsa Indonesia.  "Kita tidak tahu Indonesia mau kemana, tanpa kita mengetahui kita dari mana," jelas dia.  Adapun, pihaknya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk meluruskan isu yang miring ini. Akan tetapi, menurutnya lebih penting untuk menemui petinggi PBNU dan menyampaikan upaya perbaikan kamus tersebut.  "Sekali lagi terima kasih untuk perbincangannya, dukungannya, dan akan segera kami lakukan pelurusan isu ini dengan input dari PBNU dan organisasi-organisasi lainnya dan sejarahwan-sejarahwan yang akan melengkapi kamus sejarah ini," tutup Nadiem.

Nadiem Sebut Banyak Tokoh Tidak Tercantum Kamus Sejarah Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kamis (22/4), terkait polemik Kamus Sejarah Nasional. Sebelumnya, Nadiem juga bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Selasa (20/4).  Ketika ditanya apakah pertemuan sebelumnya dengan Megawati juga membahas polemik Kamus Sejarah Nasional, Nadiem menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai hal itu.  "Nggak (ada pembahasan). Itu mengenai mendapatkan input dan pengalaman beliau untuk transformasi pendidikan dan bagaimana mengakselerasi Merdeka Belajar. Bukan mengenai kamus ini," jelas Nadiem di Kantor PBNU, Kamis (22/4).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/04/2021/pdip-tegaskan-pertemuan-nadiem-dan-megawati-bukan-membahas-reshuffle/">PDIP Tegaskan Pertemuan Nadiem dan Megawati Bukan Membahas Reshuffle</a>  Untuk diketahui, Megawati juga merupakan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) yang juga menjadi pembahasan publik.  Kemudian, Nadiem juga disinggung soal pertemuannya dengan Megawati apakah terkait dengan isu reshuffle yang berhembus saat ini. Mengenai hal itu, Nadiem tidak menjawab dan hanya berlalu menuju mobilnya.  Sebagai informasi, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju makin panas setelah DPR RI menyetujui pembentukan kementerian baru yakni Kementerian Investasi serta penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kemendikbud yang menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  Hingga saat ini, belum tahu apakah Mendikbud Nadiem Makarim yang akan memimpin Kemendikbudristek atau akan diganti dengan orang lain. Yang pasti hal itu masih menunggu putusan dari Presiden Joko Widodo.

Ditanya Isu Reshuffle, Begini Respons Mendikbud Nadiem Makarim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/nadiem-pbnu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengunjungi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (22/4) siang. Adapun, pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait dengan polemik Kamus Sejarah Nasional yang disusun Kemendikbud.  "Tadi sudah langsung bertemu dengan Ketum NU Kiai Said Aqil Siradj, tadi juga diterima oleh beberapa pengurus PB, beliau menyampaikan tabayyun klarifikasi terkait dengan beredarnya kamus sejarah Indonesia yang ternyata tadi pak menteri sudah menyampaikan bahwa ini adalah program 2017," ungkap Sekjen PBNU Helmy Faishal  di lokasi.  PBNU juga tadi menyampaikan kritik, saran, masukan serta mengingatkan kepada Mendikbud bahwa sejarah pendidikan Indonesia tidak lepas dari peran besar NU. "Tadi ada beberapa kesepakatan dan PBNU juga menyampaikan dokumen-dokumen resmi ensiklopedia NU," tambahnya.  Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud mengucapkan terima kasih kepada pihak PBNU yang sudah menyambut kedatangannya dan berdiskusi mengenai isu hangat tersebut.  "Pertama kesempatan untuk bisa meluruskan isu ini walaupun ini terjadi disusun dirancang sebelum saya menjadi menteri," ujarnya.  Untuk diketahui, kamus ini disusun pada 2017 lalu dan masih berbentuk draf. Artinya, kamus ini tidak dalam masa kepemimpinannya, meskipun begitu hal tersebut tetap menjadi tanggungjawabnya.  "Tapi terap saja sebagai menteri sekarang, itu menjadi tanggungjawab saya untuk mengkoreksi," imbuhnya.  Ia menyampaikan bahwa akan segera melakukan revisi pada kamus sejarah itu. "Jadi kita akan segera, melakukan revisi daripada kamus sejarah ini. Jadi ini akan segera kami koreksi dan kami mohon maaf dengan segala ketidaknyamananya. Ini pun isu yang mengagetkan kami di Kemendikbud," pungkas Nadiem.  Sebagai informasi, Nadiem datang ke Kantor PBNU pada pukul 14.37 WIB dan selesai melakukan diskusi bersama pengurus PBNU sekitar jam 15.25 WIB. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NE0XHOdki7I

Kunjungi PBNU Bahas Polemik Kamus Sejarah, Nadiem: Kami Mohon Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat dengan DPR, Kamis (12/12). Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat dengan DPR, Kamis (12/12). Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamus Sejarah Nasional yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi bahan perbincangan akibat tidak adanya tokoh pahlawan nasional yang juga pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari. Mendikbud Nadiem Makarim pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Dikatakan sebelumnya bahwa kamus tersebut disusun tahun 2017 sebelum dirinya menjabat, dia meminta agar permasalahan ini disudahi.  "Karenanya di bulan yang suci ini, alangkah baiknya kita menanggapi persoalan dengan akal sehat, kepala dingin, dengan solusi," ujarnya dalam keterangan video di akun Instagramnya @nadiemmakarim yang dikutip JawaPos.com, Rabu (21/4).  Nadiem mengaku, ketika mendengar isu ini, dia langsung segera menugaskan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid untuk menyelesaikan permasalahan dan melakukan koreksi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/21/04/2021/soal-hilangnya-pendiri-nu-dari-kamus-sejarah-ini-langkah-kemendikbud/">Soal Hilangnya Pendiri NU dari Kamus Sejarah, Ini Langkah Kemendikbud</a>  "Saya perintahkan langsung tim Kemendikbud untuk melakukan penyempurnaan kamus yang sempat terhenti dilanjutkan dengan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk NU," tutur Nadiem.  Nadiem mengatakan Kemendikbud memastikan komitmennya untuk memberi penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa, termasuk KH Hasyim Asyari dan para tokoh penerusnya tidak akan pernah berubah.  "Kepada masyarakat Indonesia, saya ingin memastikan bahwa tidak ada niatan sama sekali menghilangkan jejak sejarah," sambungnya.  Nadiem melanjutkan, KH Hasyim Asy'ari adalah kiai, guru, dan panutan yang telah menorehkan sejarah panjang dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Organisasi yang dipimpinnya, yakni NU pun menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia yang lahir dari buah pemikiran tokoh pahlawan nasional tersebut.  "Hal itu juga membuat Kemendikbud malah mendirikan Museum Islam Hasyim Asy'ari di Jombang, dan menerbitkan buku KH Hasyim Asy'ari Pengabdian Kiai Untuk Negeri dalam rangka 100 tahun kebangkitan nasional. Saya mohon restu kamus sejarah yang belum pernah dimiliki negara ini dapat kita lanjut bersama agar nanti dapat memberikan manfaat untuk semua," tutupnya.

Tanggapan Mendikbud Nadiem Makarim Soal Polemik Kamus Sejarah Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-5-1.png" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemani Menteri Kesehatan meninjau Jembatan Suramadu. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemani Menteri Kesehatan meninjau Jembatan Suramadu. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid menegaskan bahwa Kamus Sejarah Jilid I yang menjadi polemik belakangan ini disusun pada 2017 silam. Jadi, kesalahan ini tidak ada pada masa kepemimpinan Mendikbud Nadiem Makarim.  "Draf naskah buku Kamus Sejarah Jilid I disusun tahun 2017. Ini jelas sebelum masa jabatan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim,” ucap Hilmar dalam keterangannya, Rabu (21/4).  Hilmar menerangkan aspek teknis dan aspek substansi daripada klarifikasinya. Secara teknis, penyusunan dimulai tahun 2017 namun belum selesai karena begitu panjangnya perjalanan sejarah Indonesia sejak 1900.  "Karena pada saat itu tahun anggaran sudah berakhir, sebagai pertanggungjawaban, kami tetap melaporkan draf naskah yang belum selesai tersebut dalam format PDF,” terangnya.  Lebih lanjut, Hilmar menyampaikan komitmen Kemendikbud adalah untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. “Untuk memastikan isu ini tidak berlarut, saya sudah instruksikan untuk menurunkan semua buku yang terkait sejarah modern sampai ada penyempurnaan yang lebih cermat," ujar dia.  Kemudian, tim pengkoreksi juga akan dibentuk dengan melibatkan organisasi yang turut membangun negara ini, termasuk dengan Nahdlatul Ulama (NU). Kembali dia menyampaikan bahwa tidak ada niatan untuk menghapus bagian sejarah yang sangat penting.  "Di dalam draf buku kamus tersebut, sudah dimuat informasi tentang pendirian Nahdlatul Ulama dan disebutkan juga signifikansi KH Hasyim Asy’ari pada beberapa halaman," pungkas dia.  Sementara itu, Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Prof. Susanto Zuhdi yang membantu menyunting draf buku Kamus Sejarah Jilid I menuturkan, pada 2017 draf buku kamus ini memang belum sempurna.  “Nama KH Hasyim Asy’ari ada pada uraian pendirian tokoh Nahdlatul Ulama. Bagaimana mungkin kita melupakan tokoh ini ketika berbicara pendirian Nahdlatul Ulama?” terang Prof Susanto.  Sebagai informasi, Kemendikbud turut membangun Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Jombang, Jawa Timur dan pernah menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional.

Soal Hilangnya Pendiri NU dari Kamus Sejarah, Ini Langkah Kemendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan Kamus Sejarah Nasional Jilid I masih berbentuk draf atau belum diterbitkan. Adapun, kamus ini dipersoalkan lantaran nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syech Hasyim Asy’ari hilang.  Sementara itu, nama Gubernur Belanda HJ Van Mook justru dimasukkan. Diceritakan Van Mook lahir di Semarang 30 Mei 1894 dan meninggal di L’llla de Sorga, Perancis 10 Mei 1965. Tentara dan intelijen Jepang Harada Kumaichi juga dimasukkan dalam kamus. Tokoh lain yang ditemukan adalah tokoh komunis pertama di Asia Henk Sneevliet.  Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan bahwa kamus itu memang masih berbentuk draf dan juga mengakui bahwa ada yang sudah dipublikasi secara online. Saat ini, soft copy yang beredar juga akan segera diturunkan.  "Iya, masih draft. Iya memang ada yang sudah naik ke online. Sekarang sedang dalam proses diturunkan," jelas dia kepada JawaPos.com, Selasa (20/4).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-20-at-10.50.29-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kamus Sejarah Nasional Jilid I ini ternyata sudah beredar dalam bentuk soft copy. (Istimewa)  Berdasarkan informasi yang didapatkan JawaPos.com, Kamus Sejarah Nasional Jilid I ini ternyata sudah beredar dalam bentuk soft copy. Hal ini tercantum dan bisa di download di website Rumah Belajar.  Kamus Sejarah Nasional Jilid I ini dipublikasi pada Juli 2019 lalu. Dan terpantau sejak disebarkan ke publik sudah dilihat oleh 2.314 pengunjung dan diunduh sebanyak 789 kali.  Dalam keterangannya dikatakan bahwa penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi guru dan siswa dalam mencari istilah-istilah sulit yang acapkali ditemukan dalam pembelajaran sejarah. Buku ini memuat daftar informasi atau istilah kesejarahan pada kurun waktu 1900 hingga 1950 atau pada masa pembentukan negara (nation formation).  Periode ini mencakup masa pergerakan kebangsaan, masa pendudukan Jepang, Proklamasi Kemerdekaan dan masa Revolusi. Kamus sejarah Indonesia ini memuat informasi kesejarahan yang meliputi nama tokoh, peristiwa dan istilah kesejarahan yang disusun secara alfabetis, ringkas dan padat.  Hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman istilah-istilah dalam sejarah Indonesia yang lebih luas kepada guru dan siswa khususnya.  Sementara itu, Kamus Sejarah Nasional Jilid II juga dipublikasi pada Juli 2019 dan saat ini sudah dikunjungi oleh 1.000 pengunjung dan 499 kali unduhan.  Sebelumnya, Ketua Umum NU Circle R Gatot Prio Utomo memprotes tindakan Kemendikbud yang menghilangkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang diterbitkan Kemendikbud.  “Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syech Hasyim Asy’ari tetapi tidak ada “entry” nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohannya. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran,” ungkap dia dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (19/4).

Kemendikbud Segera Tarik Kamus Sejarah Nasional yang Terpublikasi