<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/kamsiber-360633496.jpg" alt="Ilustrasi: Anak-anak mengikuti kelas untuk menjadi pahlawan keamanan dan lingkungan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Anak-anak mengikuti kelas untuk menjadi pahlawan keamanan dan lingkungan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nawakara, salah satu pemain di bidang keamanan siber (Kamsiber) di Indonesia mengajak anak-anak untuk menjadi pahlawan keamanan dan lingkungan di sekitar mereka sendiri. Hal tersebut menjadi cara Nawakara dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) belum lama ini. Nawakara menyambangi Sekolah Dasar di enam kota area proyek mereka yakni Bekasi, Bandung, Jakarta Timur, Surabaya, Makassar, dan Pekanbaru pada 5 hingga 7 Mei 2025. Chiquita Paramita Hindarto selaku Head of Corporate Secretary Nawakara menjelaskan bahwa dari kegiatan tersebut, Nawakara menekankan pada transfer pengetahuan dan pembentukan karakter melalui metode yang menyenangkan.&nbsp; "Dengan pendekatan visual dan bahasa sederhana, anak-anak memahami konsep seperti stranger danger, pentingnya berkata TIDAK ketika merasa tidak aman, dan bagaimana menjaga kesehatan dengan pola hidup yang baik," jelas dia melalui keterangannya. Program ini penting untuk dijalankan, menurut Chiquita, sebagai bentuk komitmen Nawakara terhadap keamanan, keselamatan dan kepedulian dalam menjaga lingkungan yang harus dimulai sejak usia dini.&nbsp;"Kami tidak hanya ingin memberi informasi, tapi ingin menanamkan pola pikir yang membentuk kewaspadaan dan rasa tanggung jawab sejak usia dini dan dirancang agar anak-anak merasa terlibat secara aktif," lanjut Chiquita. Tidak sekadar menerima materi, tetapi sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing, Nawakara Gemilang adalah bagian dari komitmen perusahaan terhadap prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), khususnya pada aspek sosial dan pendidikan. Program ini, kata Chiquita, telah menjadi agenda tahunan Nawakara dan akan terus diperluas jangkauannya ke lebih banyak sekolah di wilayah operasional perusahaan. Sebagai informasi, Nawakara Gemilang adalah program yang mengusung misi edukasi tentang keamanan, keselamatan, dan kepedulian terhadap lingkungan bagi anak-anak usia dini.&nbsp;Enam sekolah yang mengikuti kegiatan ini antara lain SDN Harapan Jaya V Bekasi, SDN Sukarela 105 Bandung, SD Inpres Mamajang III Makassar, MI Al-Wathoniyah Pusat Putri Jakarta Timur, SDN Kaliasin 1 Surabaya, dan SDN 011 Minas Barat Pekanbaru.&nbsp; Ratusan siswa siswi mengikuti sesi edukasi sesuai kebutuhan dan konteks lokal masing-masing sekolah seperti keselamatan diri, keamanan digital, kebersihan, hemat energi hingga aksi sederhana untuk menjaga lingkungan.

Nawakara mengajak anak-anak jadi pahlawan keamanan dan lingkungan melalui program edukasi di enam kota Indonesia.

Pemain Kamsiber Libatkan Anak-anak untuk jadi Pahlawan Keamanan dan Lingkungan Mereka Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/ksb-consumer-predictions-2024-1200x600-3834564303.jpg" alt="Ilustrasi: Kejahatan siber jenis baru diprediksi muncul di 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kejahatan siber jenis baru diprediksi muncul di 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun 2024 di depan mata. Tentunya suka dan duka di 2023 memberi warna tersendiri, begitu juga dengan ragam kejadiannya termasuk di sektor keamanan siber atau Kamsiber. Memasuki 2024, sejumlah tren gangguan keamanan siber diprediksi akan terjadi. Berdasarkan laporan dari tim pakar keamanan siber Kaspersky menunjukkan beragam tantangan, di mana penjahat siber semakin memanfaatkan topik yang sedang tren dan teknologi canggih. Menurut PBB, tahun 2023 merupakan tahun dengan tingkat konflik kekerasan global tertinggi sejak Perang Dunia II. Meningkatnya konflik ini, ditambah dengan dampak jangka panjang dari pandemi ini dan bencana iklim yang terus berlanjut, telah menciptakan lingkungan utama bagi penipuan berkedok amal. Menjelang tahun 2024, Kaspersky memperkirakan akan terjadi peningkatan signifikan dalam modus penipuan baik berupa phishing atau scamming yang memanfaatkan dampak luas dari krisis global tersebut. Waspadalah terhadap segala bentuk tawaran amal. Kemudian, lonjakan nilai Bitcoin baru-baru ini dan janji kemudahan mendapatkan uang dalam game menjadikannya target yang menarik. Bagi Anda yang mengikuti tren tersebut atau merupakan salah seorang yang menjadikan&nbsp;Bitcoin sebagai instrumen investasi, waspadalah. Selanjutnya, kejahatan yang memanfaatkan teknologi deepfake suara juga diprediksi akan meningkat. Ketika deepfake gambar menjadi lebih umum, perkembangan menuju deepfake suara semakin cepat. Hal ini tak luput dipandang sebagai kesempatan oleh para pelaku kejahatan siber. Peluncuran API Text-to-Speech (TTS) OpenAI baru-baru ini, dengan kemampuan canggihnya untuk menghasilkan ucapan mirip manusia, menyoroti kemajuan signifikan dalam teknologi suara buatan. Meskipun inovasi-inovasi ini menandai sebuah lompatan ke depan, namun ini juga memberikan peluang untuk disalahgunakan. Penipu berpotensi mengeksploitasi teknologi ini untuk menciptakan konten penipuan yang lebih meyakinkan dan mudah diakses, sehingga meningkatkan risiko terkait dengan teknologi deepfake. Selain memperkuat privasi pengguna, VPN memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan seperti segmentasi internet dan pembatasan wilayah situs web, yang sering kali merupakan produk sampingan dari perubahan geopolitik. Praktik-praktik ini menerapkan pembatasan berbasis lokasi pada akses informasi, namun dengan menggunakan klien VPN tertentu, pengguna dapat melewati hambatan ini, sehingga memungkinkan akses ke spektrum informasi yang lebih luas. Mengingat kemampuan ini, ditambah dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap privasi dan aksesibilitas informasi, permintaan global terhadap solusi VPN diperkirakan akan meningkat secara signifikan di tahun mendatang. Di sektor entertainment juga ada yang perlu diwaspadai. Ketika film blockbuster seperti Dune: Part 2, Deadpool 3, Joker 2, Gladiator 2, dan Avatar 3 semakin dekat untuk dirilis, penipuan akan meningkat. Pemogokan para aktor (actor strike) dapat menyebabkan transfer film baru tanpa izin, sehingga menciptakan lingkungan ideal bagi situs phishing yang menawarkan akses eksklusif. Tidak hanya terbatas pada pemutaran perdana bioskop, jika GTA VI memulai debutnya pada tahun 2024, GTA VI siap menjadi sorotan game tahun ini. Sifat online dari game ini memperkenalkan mata uang dalam game, sehingga menarik penipuan. Skema klasik yang melibatkan kunci pre-order dan harga yang menarik diperkirakan akan muncul kembali seiring dengan antusiasnya komunitas game menyambut rilis tersebut. &ldquo;Dalam prediksi ancaman konsumen tahun 2024, kami memberikan wawasan tentang potensi risiko dunia maya. Dunia penipuan bersifat dinamis, dan para penipu terus-menerus merancang skema baru. Tetap waspada, karena taktik baru mungkin muncul, dan mempertahankan sikap proaktif tetap menjadi pertahanan terkuat Anda melawan ancaman yang terus berkembang ini,&rdquo; komentar Anna Larkina, pakar keamanan dan privasi di Kaspersky.

Penipu berpotensi mengeksploitasi teknologi ini untuk menciptakan konten penipuan yang lebih meyakinkan dan mudah diakses.

Prediksi Gangguan Kamsiber di 2024, dari Modus Deepfake hingga GTA 6

<div id=":5lw" class="ii gt"> <div id=":5lv" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/WhatsApp-Image-2023-07-17-at-154735-803564080.jpg" alt="Budi Arie Setiadi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)." width="100%">
<figcaption>Budi Arie Setiadi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Komunikasi &amp; Informatika (Kemenkominfo) memiliki pemimpin baru yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (17/7). Budi Arie Setiadi didapuk sebagai Menkominfo yang akan secara penuh menggantikan Mahfud MD yang selama dua bulan terakhir merangkap jabatan sebagai Menkopolhukam dan Menkominfo karena Menteri sebelumnya yaitu Johnny G. Plate tersandung kasus korupsi proyek pembangunan BTS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun baru saja dilantik, Menkominfo baru tersebut langsung diberi tugas oleh presiden untuk mengawasi fenomena Social-Commerce seperti Project-S Tiktok shop yang dianggap dapat mematikan UMKM di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebetulnya pekerjaan rumah Menkominfo baru tidak hanya itu, namun ada pekerjaan rumah lain yang lebih besar yang harus segera dilakukan yaitu terkait keamanan siber (kamsiber), sebab diketahui akhir-akhir ini banyak sekali informasi kebocoran data pribadi baik yang berasal dari lembaga pemerintahan dan korporasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011783210/pelantikan-budi-arie-sebagai-menkominfo-pengamat-nilai-ada-pesan-lain-dari-presiden">Pelantikan Budi Arie Sebagai Menkominfo, Pengamat Nilai Ada Pesan Lain dari Presiden</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenapa pekerjaan rumah terkait Kamsiber lebih penting? Hal ini karena aspek ini akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program kerja dari Menkominfo yang baru karena Kemenkominfo adalah salah satu lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan BIN memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan siber di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan oleh Pakar Kamsiber Pratama Persadha. Melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com, Pratama menerangkan ada beberapa hal terkait keamanan siber yang bisa dilakukan oleh Menkominfo yang baru antara lain melakukan assesment secara menyeluruh semua lembaga dan instansi pemerintahan mulai dari Kementerian atau Lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke level pemerintah desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011782712/elite-nasdem-tak-permasalahkan-keputusan-jokowi-lantik-budi-arie-jadi-menkominfo">Elite NasDem Tak Permasalahkan Keputusan Jokowi Lantik Budi Arie Jadi Menkominfo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuannya adalah memastikan bahwa bahwa standar keamanan siber yang dipergunakan baik perangkat keras dan perangkat lunak dalam kondisi bekerja dengan baik," terang Pratama saat dihubungi JawaPos.com, Senin (17/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain infrastruktur keamanan siber, Kominfo juga dinilai perlu memastikan bahwa setiap Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi yang ada memiliki serta memahami konsep BCM (Business Continuity Management) serta melakukan simulasi berulang-ulang oada SOP (Standard Operating Procedure) yang ada dalam BCM tersebut seperti proses backup &amp; revovery sehingga jika terjadi gangguan bisa segera dilakukan pemulihan layanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kominfo juga perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN, tidak hanya di lingkup Pusdatin, terkait kesadaran akan keamanan siber, bagaimana sebuah serangan siber terjadi dan bagaimana mencegah serta menanggulanginya, karena bisa jadi perangkat yang dipergunakan oleh ASN dipergunakan sebagai pintu masuk serangan siber kepada infrastruktur yang lebih besar seperti kepada core system, database server, dsb," lanjut Pratama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pekerjaan rumah lainnya yang tak kalah besar adalah Menkominfo baru beserta wakilnya harus mampu mengkomunikasikan kepada Presiden tentang pentingnya segera dibentuk badan atau komisi yang menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi (PDP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan di pasal 58 s.d. pasal 60 UU PDP dimana lembaga pengawas PDP ini berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. UU PDP memang sudah disahkan pada tahun 2022 dan langsung berlaku saat diundangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, DPR dan pemerintah masih memberikan masa transisi selama dua tahun dan pelanggaran terkait UU PDP yang dilakukan selama masa transisi tersebut sudah dapat dikenakan sanksi hukuman pidana, meskipun untuk sanksi administratif masih harus menunggu turunan dari UU PDP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hanya saja sanksi hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh lembaga atau komisi yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Presiden. Sehingga jika komisi PDP tersebut tidak segera dibentuk, maka pelanggaran yang dilakukan tidak akan dapat diberikan sanksi hukuman," tegas Pratama.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":5l2" class="hq gt">&nbsp;</div> &nbsp;

Ada pekerjaan rumah lain yang lebih besar yang harus segera dilakukan yaitu terkait soal keamanan siber atau Kamsiber.

Kalangan Pakar Minta Sektor Kamsiber Perlu Segera Dibereskan Menkominfo Baru dan Wakilnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211028_161942.jpg" alt="Foto: Jumpa pers daring terkait Keamanan Siber di tanah air khususnya di sektor ekonomi. (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Foto: Jumpa pers daring terkait Keamanan Siber di tanah air khususnya di sektor ekonomi. (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak 2019 silam, tercatat bahwa ada sekitar 32 lembaga dan perusahaan yang datanya dibobol hacker. Dari data tersebut ada nama BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara sendiri yang merupakan lembaga penting di Indonesia yang mengurusi keamanan siber (Kamsiber) di tanah air.  Kendati sedang marak aksi bobol-bobolan data oleh hacker yang membidik lembaga dan perusahaan-perusahaan di tanah air, BSSN malah menyebut bahwa kondisi Kamsiber di tanah air membaik performanya.  Hal ini disampaikan Fungsional Sandiman Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN Mawidyanto Agustian. Melalui jumpa pers daring pada Kamis (28/10), Mawidyanto mengatakan, peringkat Indonesia pada Global Cybersecurity Index (GCI) 2020 membaik jika dibandingkan pada periode 2018 lalu.  "Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kondisi keamanan siber di Indonesia ini lebih baik. Kami benahi regulasi di sana, sini," kata Mawidyanto.  Dijelaskannya, tahun lalu Indonesia menempati peringkat 24 dari 182 negara. Pada 2018, Nusantara di urutan ke 41 dari 175 negara. GCI dirilis The International Telecommunication Union (ITU).  Indonesia secara posisi berada di atas Vietnam, Swedia, Swiss, Polandia, dan Thailand untuk urusan keamanan siber. Amerika Serikat (AS) berada di urutan pertama dengan skor 100 dengan posisi kedua ada Inggris dengan skor 99,54.  Sementara Indonesia dilaporkan mendapatkan skor sebesar 94,88. Skor ini diperoleh berdasarkan perhitungan berbagai aspek, seperti hukum, teknikal, organisasi, hingga kerja sama yang membentuk benteng pertahanan siber.  BSSN dikatakannya telah menerapkan beberapa strategi keamanan siber yang berfokus pada tata kelola, manajemen risiko, perlindungan infrastruktur, regulasi hingga kerja sama. Tujuannya, menjaga kondisi keamanan siber nasional.  Meski diklaim aman dan membaik performa Kamsiber dalam negeri, nyatanya hal tersebut tak cukup mampu membuat BSSN mempertahankan kedaulatan siber tanah air. Seperti sudah disinggung di atas, hal tersebut dibuktikan dengan situs Pusat Malware Nasional dari BSSN terkena peretasan dengan metode perusakan atau deface pada Senin (25/10).

Marak Data Bobol, BSSN Malah Sebut Kamsiber Indonesia Membaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/jokowi-ite.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan ini, UU ITE tengah mendapat sorotan masyarakat karena banyaknya individu dan kelompok yang saling lapor menggunakan pasal yang diyakini merupakan pasal karet dalam UU tersebut. Beberapa partai politik akhirnya mendesak agar pasal karet UU ITE dihapus.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga sudah bersuara agar DPR segera merevisi pasal karet yang ada.  Menanggapi hal tersebut, pakar Keamanan Siber (Kamsiber) Pratama Persadha mendukung sikap Presiden Joko Widodo untuk merevisi pasal karet di UU ITE. Menurutnya, pasal-pasal yang ada di KUHP sudah cukup untuk urusan pencemaran nama baik.  “UU ITE ini memang sudah banyak dikeluhkan, terutama akhir-akhir ini digunakan untuk pelaporan banyak pihak," ungkap Pratama melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.  Dia melanjutkan, tentunya kepolisian juga mendapatkan tekanan dari masyarakat karena masing-masing pihak ingin laporannya dan pihak terlapor segera diproses. Misalnya dalam beberapa kasus hoaks, di mana yang ditangkap adalah pihak-pihak yang menyebarkan saja, sementara pembuat konten awalnya tetap bebas.  “Kita ingin UU ITE ini mendorong aparat untuk mengusut dan menangkap aktor intelektual. Memang dalam penyebaran sebuah konten hoaks ada saja masyarakat yang menjadi tersangka karena ikut menyebarkan meski tidak tahu dan bukan bagian dari tim hoaks," tegas Pratama.  Namun, lanjut dia, ini pada dasarnya mudah dibuktikan bahwa mereka ini bertindak sebagai korban, bukan bagian dari tim produksi dan penyebar. "Inilah salah satu ketakutan masyarakat,” terangnya.  Apalagi, edukasi anti hoaks di masyarakat ini hampir tidak ada. Masyarakat terkesan hanya diancam tapi tidak diberikan bekal supaya tidak tersandung UU ITE.  “Bukan berarti pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 dihapus atau direvisi, lalu hoaks bisa bebas tanpa hukuman. Ada pasal lain tentang pencemaran nama baik dan penghasutan di KUHP yang bisa digunakan. Tindakannya sama, hanya ini dilakukan di wilayah siber,” jelasnya.  Beberapa kasus UU ITE yang ramai belakangan ini adalah pelaporan Abu Janda dan Dino Patti Jalal. Menurutnya, kasus Abu Janda yang menyebut islam sebagai agama arogan bisa dikenakan dengan UU Penodaan Agama.  Kasus yang cukup sering menjadi senjata makan tuan adalah hal yang dialami Dino Patti Jalal. Dino yang membeberkan kronologi kasus sengketa rumah ibunya di Twitter dan Instagram malah dilaporkan balik karena dianggap mencemarkan nama baik dengan pasal 27 ayat 3.  “Untuk pasal 28 khususnya ayat 1 memang perlu diperjelas lagi. Agar masyarakat tidak menjadi korban karena menjadi penyebar konten hoaks misalnya. Jadi pasal 28 ayat 1 ini juga sering dijadikan bahan untuk menjerat para penyebar konten hoaks selain psal 27 ayat 3 yang diarahkan pada pencemaran nama baik di internet,” terangnya.  “Memang sebaik apapun UU dan regulasi yang ada, tetap kemampuan aparat, jaksa dan hakim adalah yang paling menentukan dalam proses keadilan di Tanah Air. Namun itikad baik Presiden Joko Widodo ini sebaiknya di dukung seluruh elemen masyarakat agar segera di eksekusi DPR. Kita tunggu saja, semoga pemerintah segera mengajukan revisi pada pasal-pasal UU ITE yang sudah ada,” tutupnya.

Setuju UU ITE Direvisi, Kamsiber Sebut Pasal-pasal di KUHP Sudah Cukup

kamsiber

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kamsiber

Berita Terkini

Pemain Kamsiber Libatkan Anak-anak untuk jadi Pahlawan Keamanan dan Lingkungan Mereka Sendiri

Prediksi Gangguan Kamsiber di 2024, dari Modus Deepfake hingga GTA 6

Kalangan Pakar Minta Sektor Kamsiber Perlu Segera Dibereskan Menkominfo Baru dan Wakilnya

Marak Data Bobol, BSSN Malah Sebut Kamsiber Indonesia Membaik

Setuju UU ITE Direvisi, Kamsiber Sebut Pasal-pasal di KUHP Sudah Cukup

Download Aplikasi JawaPos.com