<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/UT-1386433650.jpg" alt="Kampus Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berlomba meningkatkan jumlah hasil penelitian di kampus masing-masing. Tidak terkecuali dengan Universitas Terbuka (UT). Tahun depan mereka mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk kegiatan riset atau penelitian para dosen.&nbsp;Pengumuman anggaran riset yang cukup besar itu, disampaikan langsung oleh Wakil Rektor UT Rahmat Budiman. "Jadi, untuk anggaran penelitian di kampus UT, dari tahun ke tahun meningkat," katanya usai pembukaan ajang International Conference of Multidiciplinary Academic Studies (ICoMUS) di kampus UT, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis (31/10).&nbsp; Rahmat mengatakan untuk tahun depan, anggaran penelitian yang bisa diperebutkan oleh para dosen mencapai Rp 40 miliar. Anggaran tersebut mengacu pada alokasi dana riset atau penelitian tahun-tahun sebelumnya. Para dosen diharapkan terus melakukan penelitian dengan tema yang berkualitas.&nbsp;"Anggaran penelitian itu bisa berubah," katanya. Disesuaikan dengan banyaknya jumlah proposal penelitian yang didaftarkan. Rahmat menegaskan setiap proposal penelitian yang masuk, akan diperiksa atau direview oleh tim independen. Sehingga bisa dipastikan proposal penelitian yang lolos, memiliki manfaat. Baik untuk internal kampus maupun masyarakat pada umumnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama Ketua LPPM UT Dewi Artati Padmo Putri mengatakan, saat ini berlaku kebijakan baru di UT. Yaitu setiap dosen hanya bisa mendapatkan satu kesempatan kegiatan penelitian bersumber dari anggaran internal. Selebihnya didorong untuk berkompetisi merebutkan dana penelitian lembaga lain.&nbsp;"Kecuali untuk penelitian yang bersifat penugasan," katanya. Dewi mencontohkan kegiatan penelitian yang bersifat penugasan dari kampus terkait dengan kecerdasan buatan (AI). Dia mengatakan saat ini UT sedang gencar eksplorasi pemanfaatan kecerdasan buatan. "Misalnya untuk tutor asisten, jadi penilai, atau lainnya," katanya.

Tahun depan mereka mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk kegiatan riset atau penelitian para dosen.

Bikin Kantong Dosen Tebal, Kampus Universitas Terbuka Alokasikan Anggaran Penelitian Rp 40 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Moeldoko-Ketua-IKA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tongkat estafet Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Terbuka (IKA-UT) berpindah dari Linda Amalia Sari Gumelar ke Moeldoko. Jenderal purnawirawan itu sudah menyiapkan sejumlah program untuk periode kepengurusan 2019-2024. Pengukuhan Moeldoko sebagai Ketua Umum IKA-UT dipimpin langsung Rektor UT Ojat Darojat.  Usai pengukuhan, Moeldoko menjelaskan IKA-UT harus bisa menjadi organisasi jembatan. Seperti menjembatani kebijakan rektorat ke alumni. "Kemudian ada feedback alumni ke rektorat," kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu di Kampus UT, Tangerang Selatan (25/11).  Termasuk juga menjembatani rektorat UT dengan jajaran pemerintahan. Apalagi saat ini Moeldoko masuk dalam pemerintahan sebagai Kepala KSP. Dia akan menjembatani komunikasi dengan instansi terkait, untuk kemajuan UT ke depan. Atau secara umum lembaga pendidikan tinggi seluruh Indonesia.  Misalnya ada keluhan layanan pendidikan jarak jauh UT untuk wilayah Papua dan sekitarnya. Dia akan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo terkait layanan jaringan internet. Sebab untuk menjalankan pendidikan jarak jauh, UT memerlukan jaringan internet.  Moeldoko juga menyebutkan seharusnya mahasiswa UT harus lebih banyak lagi. Dia mengatakan saat ini jumlah mahasiswa UT sebanyak 500 ribuan jiwa. Dia lantas membandingkan dengan perguruan tinggi serupa UT di luar negeri. Seperti di India atau negara lainnya. Dimana kampus tersebut memiliki mahasiswa sebanyak satu juta hingga dua juta lebih.  Di hadapan para calon lulusan UT yang akan diwisuda besok (26/11), Moledoko juga menyampaikan visi Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan Indonesia maju adalah Indonesia yang setiap warganya tidak ada satupun yang tertinggal dalam mencapai cita-citanya. "Kita tidak ingin karena kemiskinan, daerah terisolir, lantas tidak bisa mencapai cita-citanya," tuturnya.  Kemudian Indonesia maju adalah Indonesia yang demokratis dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Lalu Indonesia yang setiap warganya memiliki hak yang sama di mata hukum. Kemudian juga Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. Terakhir Indonesia maju adalah Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara.

Gantikan Linda Gumelar, Moeldoko Pimpin IKA Universitas Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/UT-Hilmi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Universitas Terbuka (UT) memiliki mahasiswa di penjuru Indonesia. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pertemuan mahasiswa dengan dosen cukup minim. Mereka bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk mencegah pemalsuan data mahasiswa.  Penandatanganan kerjasama antara UT dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri itu digelar di kampus UT, Tangerang Selatan Senin (20/5). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Rektor UT Ojat Darojat dengan Direktur Fasiltasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan.  Ojat menuturkan, melalui kerjasama tersebut, kampus UT bisa mengakses data nomor induk kependudukan (NIK) di Kemendagri. Menurut dia data tersebut sangat penting. "Di antaranya untuk memverifikasi mahasiswa UT di seluruh Indonesia," katanya.  Dengan adanya verifikasi tersebut, potensi adanya pemalsuan data kependudukan bisa dicegah. Misalnya ada mahasiswa yang menggunakan NIK palsu saat mendaftar di UT. Selain itu Ojat menuturkan data NIK tersebut diperlukan untuk menjamin pemberian beasiswa tepat sasaran.  "Misalnya saat memberikan beasiswa Bidik Misi. Kita bisa memverifikasi penerima melalui data NIK di Kemendagri," katanya. Ojat menjelaskan jangkauan layanan pendidikan tinggi oleh UT menyebar ke penjuru Indonesia. Sebab sampai saat ini UT masih menjadi pelopor pendidikan jarak jauh.  Direktur Fasiltasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Gunawan menuturkan setiap orang memiliki NIK yang berbeda dan unik. Saat ini sudah ada lima perguruan tinggi yang bekerjasama terkait akses data NIK. Empat kampus lainnya adalah Universitas Moestopo, UNS di Solo, UGM dan Undip.  Gunawan menjelaskan kerjasama dengan kampus banyak manfaatnya. Di antaranya adalah sosialisasi kepada mahasiswa untuk segera melakukan perekaman e-KTP. Kemudian juga pendataan nomor Ijazah dan dimasukkan ke data kependudukan Kemendagri.

Antisipasi Data Palsu Mahasiswa, Kampus UT Gandeng Dukcapil

Kampus UT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kampus UT

Berita Terkini

Bikin Kantong Dosen Tebal, Kampus Universitas Terbuka Alokasikan Anggaran Penelitian Rp 40 Miliar

Gantikan Linda Gumelar, Moeldoko Pimpin IKA Universitas Terbuka

Antisipasi Data Palsu Mahasiswa, Kampus UT Gandeng Dukcapil

Download Aplikasi JawaPos.com