<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aipi-ingatkan-bahaya-terorisme-dan-radikalisme_m_.jpg" alt="Narasumber dalam acara seminar Kebijakan Anti-Terorisme di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Narasumber dalam acara seminar Kebijakan Anti-Terorisme di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) DKI Jakarta sukses menyelenggarakan Seminar Bedah Desertasi dari Kandidat Doktoral Ilmu Politik salah satu anggotanya, Sidratahta Mochtar akhir pekan kemarin. Hadir sebagai Keynote Speaker Gubernur Akademi Kepolisian Irjen.Pol.Dr.H. Ryco Amelza Dahniel, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol.Ir.Hamli, M.E, Pengamat Terorisme Internasional Dr Andreas Wimmer, M.Sc, Kepala Prodi Doktoral Ilmu Politik Universitas Nasional TB. Massa Djafar MA. Dalam pernyataannya perihal keamanan jelang natal dan tahun baru, Ryco menegaskan Polri akan mengamankan&nbsp;serta melindungi rakyat Indonesia dari ancaman terorisme dan menagakkan Pancasila dan UUD 1945. Itu sebagai landasan dan arah bangsa Indonesia. "Polri selalu harus siap untuk melindungi rakyat Indonesia dari ancaman terorisme, apalagi menghadapi natal dan tahun baru 2019," kata dia lewat siaran tertulisnya kepada JawaPos.com. Ryco juga mengungkapkan Polri bahkan telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait guna menyiapkan kebutuhan pengamanan. Salah satunya, dengan BNPT, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Antiterorisme Nomor 5 Tahun 2018. "UU ini memberikan sebuah ruang koordinasi di bawah BNPT, yang mengoordinir 32 lembaga kementerian di Indonesia," ujar dia. Sementara itu, dikatakan Ryco bahwa seminar ini diperlukan agar para pendidik punya kontribusi dalam mensosialisasikan kebijakan anti terorisme dan meningkatkan kewaspadaan bagi pergerakan terorisme. "Kami mendukung para pendidik untuk juga membantu meningkatkan kewaspadaan dalam pencegahan terorisme di Indonesia," katanya. Sidratahta mengungkapkan, desertasinya ditulis agar lembaga-lembaga terkait penanggulangan terorisme semakin menguatkan diri. " Peningkatan deradikalisasi di Indonesia harus ditanggulangi dengan meningkatkan kekuatan lembaga-lembaga terkait seperti Densus 88 dan BNPT," jelas dia. Menurutnya, masyarakat juga harus tercerahkan dengan pengetahuan tentang deradikalisasi. "Seperti halnya kementeriam agama dan kementerian kominfo untuk membatasi deradikalisasi yang melalui pintu masuk agama," lanjut Sidra. Sidra menambahkan, hal yang perlu dirubah adalah bukannya hanya ramai ketika ada kejadian teror, tapi bagaimana semua lembaga terkait bekerjasama untuk mencegah tindakan deradikalisasi. " Kebiasaan kita selalu ramai ketika sudah kejadian, saya berharap desertasi saya bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh elemen bangsa terhadap tindakan deradikalisasi," pungkasnya.

AIPI Ingatkan Bahaya Terorisme dan Radikalisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/7-kampus-terpapar-radikalisme-menristekdikti-akan-bentuk-ukm-pib_m_-1.jpg" alt="Menristekdikti Prof M. Nasir (kiri) bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada acara Forum Merdeka Barat, Kamis (22/11)." width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Prof M. Nasir (kiri) bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada acara Forum Merdeka Barat, Kamis (22/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Intelijen Nasional (BIN) mencatat 7 perguruan tinggi negeri dan swasta terpapar radikalisme. Salah satu lokasi kampus yang terpapar itu ada di Surabaya. Menanggapi hal itu, pemerintah akan membentuk unit kegiatan mahasiswa baru. Namanya, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengawal Ideologi Bangsa (PIB). Anggotanya&nbsp;terdiri dari perwakilan dari tiap organisasi mahasiswa (ormawa), para mahasiswa, dan dosen pembimbing dari berbagai jurusan. Kegiatannya adalah melakukan pembinaan dan bimbingan tentang bagaimana mengawal ideologi kebangsaan. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof M. Nasir mengatakan, pembentukan UKM tersebut sesuai Peraturan Menteri nomor 55 tahun 2017. Tujuannya, untuk mengharmonisasi aktivitas mahasiswa di dalam maupun di luar kampus. "Supaya empat pilar kebangsaan ini terwujud. Yakni, NKRI, UUD 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada HMI, GMKI, PMII, Hindhu Dharma, dan Bhudis (yang akan bergabung dalam UKM PIB)," kata Nasir di kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (22/11). Terkait kampus yang terpapar radikalisme, pihaknya telah memberikan pembinaan. Mereka yang terpapar ada yang mahasiswa maupun dosen.&nbsp; "Yang profesor ada yang bukan profesor juga ada. Mereka membuat pernyataan tertulis. Karena, mereka menikmati uang negara tapi merongrong negara. Itu, nggak boleh," tambah Nasir. Sementara itu Kepala Humas Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo mengatakan, belum mendapat instruksi langsung dari pemerintah terkait pembentukan UKM PIB itu. Pihaknya juga belum berencana membentuk UKM itu dalam waktu dekat. Sementara ini, hanya profiling dan pembinaan yang dilakukan terhadap mahasiswa sejak 2017 lalu. Hasilnya, beberapa mahasiwa dan dosen memang terindikasi berpaham radikal. "(Soal UKM PIB) responnya macam-macam. Tapi kami sendiri belum mengarah ke soal itu (pembentukan UKM PIB)," kata Suko. Meski demikian, Suko menyatakan semua dosen dan mahasiswa sejak tahun ajaran lalu, sudah menyatakan setuju mengikuti segala macam aturan di kampus Unair. "Yang dianggap begitu (terpapar radikalisme) sudah dipanggil dan diajak bicara. Sudah selesai. Dosennya juga mau diajak mengikuti aturan yang berlaku," tambahnya.

7 Kampus Terpapar Radikalisme, Menristekdikti Akan Bentuk UKM PIB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/7-kampus-terpapar-radikalisme-menristekdikti-akan-bentuk-ukm-pib_m_.jpg" alt="Menristekdikti Prof M. Nasir (kiri) bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada acara Forum Merdeka Barat, Kamis (22/11)." width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Prof M. Nasir (kiri) bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada acara Forum Merdeka Barat, Kamis (22/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Intelijen Nasional (BIN) mencatat 7 perguruan tinggi negeri dan swasta terpapar radikalisme. Salah satu lokasi kampus yang terpapar itu ada di Surabaya. Menanggapi hal itu, pemerintah akan membentuk unit kegiatan mahasiswa baru. Namanya, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengawal Ideologi Bangsa (PIB). Anggotanya&nbsp;terdiri dari perwakilan dari tiap organisasi mahasiswa (ormawa), para mahasiswa, dan dosen pembimbing dari berbagai jurusan. Kegiatannya adalah melakukan pembinaan dan bimbingan tentang bagaimana mengawal ideologi kebangsaan. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof M. Nasir mengatakan, pembentukan UKM tersebut sesuai Peraturan Menteri nomor 55 tahun 2017. Tujuannya, untuk mengharmonisasi aktivitas mahasiswa di dalam maupun di luar kampus. "Supaya empat pilar kebangsaan ini terwujud. Yakni, NKRI, UUD 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada HMI, GMKI, PMII, Hindhu Dharma, dan Bhudis (yang akan bergabung dalam UKM PIB)," kata Nasir di kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (22/11). Terkait kampus yang terpapar radikalisme, pihaknya telah memberikan pembinaan. Mereka yang terpapar ada yang mahasiswa maupun dosen.&nbsp; "Yang profesor ada yang bukan profesor juga ada. Mereka membuat pernyataan tertulis. Karena, mereka menikmati uang negara tapi merongrong negara. Itu, nggak boleh," tambah Nasir. Sementara itu Kepala Humas Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo mengatakan, belum mendapat instruksi langsung dari pemerintah terkait pembentukan UKM PIB itu. Pihaknya juga belum berencana membentuk UKM itu dalam waktu dekat. Sementara ini, hanya profiling dan pembinaan yang dilakukan terhadap mahasiswa sejak 2017 lalu. Hasilnya, beberapa mahasiwa dan dosen memang terindikasi berpaham radikal. "(Soal UKM PIB) responnya macam-macam. Tapi kami sendiri belum mengarah ke soal itu (pembentukan UKM PIB)," kata Suko. Meski demikian, Suko menyatakan semua dosen dan mahasiswa sejak tahun ajaran lalu, sudah menyatakan setuju mengikuti segala macam aturan di kampus Unair. "Yang dianggap begitu (terpapar radikalisme) sudah dipanggil dan diajak bicara. Sudah selesai. Dosennya juga mau diajak mengikuti aturan yang berlaku," tambahnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pernah-diteriaki-teroris-begini-curhat-putra-zulkifli-hasan_m_229780.jpg" alt="Putra Ketua MPR Zulkifli Hasan, Rafi Haikal tengah menggagas program bertajuk" width="100%">
<figcaption>Putra Ketua MPR Zulkifli Hasan, Rafi Haikal tengah menggagas program bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang tahun politik, Putra Bungsu Zulkifli Hasan, Rafi Haikal mengingatkan para generasi muda untuk tidak terkotak kotak dalam situasi politik belakangan ini. Dia mengingatkan agar kawula muda untuk tak lupa menggunakan hak politiknya dalam pelaksanaan pemilu ini. "Kita ingin mengingatkan anak muda untuk memakai hak pilih untuk masa depan bangsa," kata Rafi saat melakukan konferensi pers di Jakarta, Minggu (22/7). Untuk membawa semangat generasi muda itu, dia bersama koleganya menggagas gerakan Project Bhinneka. Gerakan itu bertujuan untuk memberdayakan dan menggali potensi para kawula muda untuk tidak berhenti berkarya pada bidang masing masing. "Kami ingin membuka jaket-jaket warna kulit kita, jaket-jaket politik kita, dan semuanya untuk bergabung dan bersatu untuk membangun negara ini," ucapnya. Gerakan Project Bhinneka yang dicanangkannya itu bukan tanpa alasan. Pria yang mengenyam pendidikan di salah satu universitas di New York itu menyebut kerap mendapatkan perlakuan rasisme. Beberapa kali dia disebut dengan terorisme dan berkulit hitam. "Karena pas aku sampai di Amerika itu, aku langsung diberhentikan di Airport karena muka aku kaya Arab gini ya, aku sering diteriakin teroris disana," tuturnya. Darisana lah dia melihat sejumlah orang di negara lain belum memahami betul mengenai keberagaman, seperti tanah kelahirannya. Sehingga ia menginginkan nilai kebhinekaan Indonesia harus terus dijaga oleh bangsa Indonesia. "Pengalaman aku di AS sering dikata-katain lah karena aku enggak putih, tapi aku di Indonesia semua orang ngeliat biasa aja. Itu penting kebinekaaan," pungkasnya. Sekadar informasi, sebelumnya Project Bhinneka besutan Haikal pernah menyelenggarakan pameran seni yang berlangsung di Gedung MPR RI pada 16 sampai 20 juli 2018. Dari situ, Haikal akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan serupa untuk menyuarakan suara anak muda.

Pernah Diteriaki Teroris, Begini Curhat Putra Zulkifli Hasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahasiswa-jangan-biarkan-radikalisme-masuk-kampus_m_218197.jpeg" alt="Ilustrasi: mahasiswa berdemo menolak radikalisme dan terorisme." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: mahasiswa berdemo menolak radikalisme dan terorisme.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mahasiswa jangan biarkan paham radikal masuk kampus. Apalagi data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan ada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) terpapar paham radikalisme. "Mahasiswa&nbsp;jangan&nbsp;membiarkan&nbsp;kalau menemukan adanya indikasi radikalisme di kampusnya. Mereka harus bertindak," kata juru bicara PSI Dara A. Kesuma Nasution dalam keterangan persnya, Rabu (6/6). Menurut Dara, mahasiswa adalah pihak yang bisa melihat langsung seandainya ada rekan-rekannya mulai terpapar paham radikal. Nah, bagi mahasiswa yang mengetahui itu seharusnya langsung mengajak rekannya untuk kembali pahama yang benar. "Sebaiknya berusaha mendekati dan mengajak bicara temannya tersebut,&rdquo; kata. "Kalau seorang mahasiswa sudah mulai terlihat ada mahasiswa lainnya terpapar radikalisme, sebaiknya berusaha mendekati dan mengajak temannya tersebut bicara dari hati ke hati. Bukan dijauhi atau dimusuhi,&rdquo; kata Dara. Politikus PSI asal Sumatera Utara (Sumut) itu khawatir pengaruh radikalisme semakin meluas. Buktinya Densus 88 Antiteror baru-baru ini meringkus terduga teroris di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (Unri). Hal itu&nbsp;membuktikan penyebar paham radikal itu bekerja lebih cepat.&nbsp;&nbsp; Dia mensinyalir para penyebar paham radikal itu sengaja menyasar berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat pemikirannya. Sebab perguruan tinggi akan melahirkan orang-orang yang nantinya duduk di posisi pengambilan keputusan. Agar paham tersebut tidak meluas, dia mendukung sikap pimpinan perguruan tinggi yang berusaha mengawasi gerakan radikalisme di kampusnya. Untuk itu program penanganan radikalisme di kampus perlu melibatkan berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasisa (BEM), Himpunan Mahasiswa, Komunitas Mahasiswa dan organisasi-organisasi keagamaan mahasiswa.

Mahasiswa Jangan Biarkan Radikalisme Masuk Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fadli-zon-tak-percaya-perguruan-tinggi-telah-dimasuki-paham-terorisme_m_217636.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fadli Zon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkapnya tiga pelaku terduga terorisme Universitas Riau (Unri) terus menuai keprihatinan. Penangkapan itu pun sekaligus menjadi bukti bahwa aktivitas perguruan tinggi mulai dimasuki oleh paham radikalisme. Menanggapi permasalahan ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI <a href="https://www.jawapos.com/tag/3527/fadli-zon" target="_blank">Fadli Zon</a> mengatakan, dirinya mengaku tidak percaya bahwa saat ini bangku perguruan negeri telah dimasuki paham terorisme. Apalagi, kejadian ini terjadi tatkala pendidikan kampus telah memasuki kehidupan modern. "Mahasiswa-mahasiswa kita menurut saya mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, tidak mungkin lah mereka ikut. Apalagi sampai kegiatan pembuatan bom atau semacamnya, saya tidak yakin," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/6). Dia mengatakan, sudah seharusnya internal kampus Unri&nbsp;menjelaskan secara transparan mengenai permasalahan ini. Sebab, kejadian ini telah mencoreng nama pendidikan di Indonesia. "Ini mencoreng perguruan tinggi kita. PTN, PTS, dunia akademik pendidikan, dan secara keseluruhan nama Indonesia loh," ucap Fadli. "Karena ini di kampus gitu loh, jadi coba dicek diperiksa yang benar, apakah ini satu kejadian yang memang aktual dan memang ada di kampus, atau mereka hanya ketempatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu," sambungnya. Untuk diketahui, tim gabungan dari Densus 88 Anti Teroris dan Polda Riau menggeledah bangunan gelanggang mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Riau (Unri), Sabtu (2/6). Dalam penggerebekan tersebut polisi berhasil mengamankan tiga terduga teroris beserta barang bukti. Ketiga terduga teroris tersebut yakni alumni Z yang merupakan alumni Pariwisata Fisipol 2003. D merupakan alumni Administrasi Negara 2001 dan K merupakan alumni Ilmu Komunikasi tahun 2013.

Fadli Zon Tak Percaya Perguruan Tinggi Telah Dimasuki Paham Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-nasir-tidak-ada-istilah-kampus-steril-senjata-boleh-masuk_m_217613.jpeg" alt="Menristekdikti, M Nasir. Nasir menyebut kampus-kampus yang terpapar paham radikalisme sudah berkurang. Nasir mengatakan paham ini sudah ada sejak tahun 1983." width="100%">
<figcaption>Menristekdikti, M Nasir. Nasir menyebut kampus-kampus yang terpapar paham radikalisme sudah berkurang. Nasir mengatakan paham ini sudah ada sejak tahun 1983.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Adanya penangkapan terduga teroris di Universitas Riau (UNRI) masih menjadi perdebatan. Banyak pihak menentang adanya aparat bersenjata lengkap masuk ke wilayah akademik. Pendapat lain justru dilontarkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Perguran Tinggi (Menristekdikti) <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/06/2018/menteri-nasir-tidak-ada-istilah-kampus-steril-senjata-boleh-masuk" target="_blank">Mohamad Nasir</a>. Menurut dia tidak ada aturan sebuah Perguruan Tinggi bebas dari pemeriksaan aparat penegak hukum. "Maka tidak ada istilah kampus steril dari pemeriksaan, itu nggak boleh. Kampus bukan dalam hal ini mimbar akademik, orang lain tidak bisa masuk, oh tidak!" ungkap Nasir di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/6). "(Senjata) Laras panjang atau laras pendek, bagi saya bukan urusan itu. Yang menganggu keamanan, kami silakan untuk masuk," imbuhnya. Nasir menuturkan masuknya aparat penegak hukum ke dalam area pendidikan diperbolehkan dengan catatan telah terindikasi terjadi ancaman yang membahayakan keamanan negara. Seperti halnya yang terjadi di UNRI karena para terduga teroris ini telah merakit bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. "Kalau itu menggangu keamanan, apa pun itu dan di mana pun itu tempat harus dilakukan (pemeriksaan). Jadi saya sangat tidak setuju kampus tidak boleh dimasuki. Negara mana itu nggak ada aturanya," tegasnya. Meski demikian Nasir memastikan baik Kemenristekdikti maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak perlu memantau setiap acara yang diadakan oleh sebuah institusi pendidikan. Petugas hanya disarankan melakukan pengintaian terhadap jaringan kelompok teroris ini beserta penyebaran anggotanya. "Kalau memantau (setiap acara di kampus) juga nggak lah. Sekarang saya minta setelah keluarnya peraturan pemerintah itu intensif mengawasi (jaringan teroris) tersebut, kalau diduga terjadi seperti hal tersebut (segera dilakukan peninndakan)," pungkas Nasir.

Menteri Nasir: Tidak Ada Istilah Kampus Steril, Senjata Boleh Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-radikalisme-tidak-hanya-menyasar-kampus-sd-juga-mulai-terpapar_m_217609.jpeg" alt="Ilustrasi teroris" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi teroris</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan terduga teroris di Universitas Riau (UNRI) menambah daftar panjang keterlibatan akademisi dalam aksi radikal. Sebelumnya satu mahasiswa Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung juga terindikasi terlibat kelompok Islamic State Irak in Syria (ISIS). Menteri Riset Tekonologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) <a href="https://www.jawapos.com/tag/12117/radikalisme" target="_blank">Mohamad Nasir </a>tidak menutupi jika institusi pendidikan telah disusupi kelompok-kelompok radikal. Bukan hanya tingkat Perguruan Tinggi, melainkan hingga sekelas Sekolah Dasar (SD) juga terindikasi terpapar ideologi terlarang itu. "Itu tidak hanya di Perguruan Tinggi, Di SMA, di SMP, SD juga terjadi hal yang sama. Gurunya terpapar mahasiswanya ikut terpapar, perguruan tinggi dosennya ikut terpapar," ungkap Nasir di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/6). Guna mencegah institusi terus terpapar paham radikalisme, Nasir akan menekankan pendidikan bela negara dan kebangsaan terhadap para peserta didik. Upaya ini akan dilakukan secara berkala. "Saya lakukan namanya bela negara dan wawasan kebangsaan. setelah keluarnya peraturan pelarangan terhadap HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) kami lakukan lebih giat lagi," imbuhnya. Sementara itu untuk pengawasan Kemenristekdikti juga telah membangun kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Langkah ini sebagai upaya kejadian di UNRI tidak terulang kembali. "Sekarang saya berkolaborasi dengan BNPT supaya apa yang terjadi di Riau itu tidak (terulang lagi). Nanti itu (radikalisme bisa) muncul di mana-mana, mereka masuk kampus, mungkin di mana saja akan terjadi," lanjut Nasir. Kemenristekdikti dan BNPT juga akan memonitoring terhadap gerak-gerik tenaga pengajar maupun peserta didiknya. "Kami dalam hal ini monitoring semua para dosen dan mahasiswa nanti pendataan ini kami lakukan," pungkasnya.

Miris, Radikalisme Tidak Hanya Menyasar Kampus, SD Juga Mulai Terpapar