<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/kampung-pitu-drian-bintang.jpg" alt="SATU KELUARGA: Sugito, Lasmini, dan anak mereka, Arsyila Ayra Ramadhani, di depan rumah mereka di Nglanggeran Wetan, Gunungkidul (18/7). (Drian Bintang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SATU KELUARGA: Sugito, Lasmini, dan anak mereka, Arsyila Ayra Ramadhani, di depan rumah mereka di Nglanggeran Wetan, Gunungkidul (18/7). (Drian Bintang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti bagaimana mereka menghidupi diri sendiri, seperti itu pula warga Kampung Pitu membangun dusun mereka: berbekal kemandirian. Beton di sepanjang jalan masuk merupakan buktinya.  Beton-beton itu hasil swadaya warga. Mereka bangun sendiri jalan tersebut untuk memudahkan jika ada pengunjung.  "Kami gotong royong," kata Dedy Setiawan, ketua RT setempat.  Semua bahan berasal dari uang yang diberikan seikhlasnya oleh warga. Pemasangannya pun dilakukan warga. Karena itulah, pembangunannya pun dilakukan secara swadaya. Alias di tengah waktu luang.  Setidaknya dibutuhkan waktu lima tahun untuk menyambung dari satu beton ke beton lain. Itu pun masih banyak jalan setapak yang belum terhubung. Terutama jalan yang menghubungkan satu rumah ke rumah lain.  Saat ini warga memang sudah bisa menikmati aliran listrik. Namun baru untuk rumah saja. Jalan masuk ke kampung dan antar-rumah warga masih belum.  Jadilah, begitu malam tiba, warga <a href="https://www.jawapos.com/features/28/07/2019/kampung-pitu-yang-selalu-terjaga-berpenduduk-tujuh-keluarga/">kampung di Gunungkidul</a>, Jogjakarta, tersebut sudah harus kembali ke rumah masing-masing. Maklum, di luar rumah suasana gelap.  Kemandirian itu juga mereka tunjukkan di sumur yang jadi sumber air bersih di bekas Telaga Gayungan yang kini mengering. Pada 2002 warga membangun dinding di sekitar sumber air tersebut. Termasuk melengkapinya dengan peralatan seperti tali dan timba untuk mengambil air.  Sebelas tahun berselang, warga berinisiatif memasang pompa air yang dialirkan ke setiap rumah. Sebelumnya hampir setiap pagi warga pergi ke sumber air itu untuk mengisi jerikennya dengan air. "Sekarang tidak perlu repot-repot lagi," ucap Dedy.

Kemandirian di Sepanjang Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/kampung-pitu-drian-bintang.jpg" alt="SATU KELUARGA: Sugito, Lasmini, dan anak mereka, Arsyila Ayra Ramadhani, di depan rumah mereka di Nglanggeran Wetan, Gunungkidul (18/7). (Drian Bintang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SATU KELUARGA: Sugito, Lasmini, dan anak mereka, Arsyila Ayra Ramadhani, di depan rumah mereka di Nglanggeran Wetan, Gunungkidul (18/7). (Drian Bintang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Tanpa paksaan, tanpa rekayasa, jumlah penduduk di Kampung Pitu, Jogjakarta, selalu tujuh keluarga. Padahal, mereka tak pernah menutup diri. Warga bebas tinggal, merantau, atau menikah dengan pendatang.  DRIAN BINTANG SURYANTO, Gunungkidul, Jawa Pos  ---  PERNIKAHANNYA telah berlangsung bertahun-tahun. Namun, selama itu pula, Sugito masih menumpang di kartu keluarga (KK) Yatnorejo, ayahanda sang istri Lasmini.  Padahal, Sugito dan istri sudah dikaruniai seorang anak waktu itu, Briyan Amanda Putra Pratama. "Akhirnya tanpa woro-woro ke warga sekitar, ya sudah saya langsung urus KK sendiri saja," katanya.  Bikin KK harus woro-woro? Di tempat lain mungkin sama sekali tidak perlu.  Tapi, Sugito dan keluarga tinggal di Dusun Nglanggeran Wetan, Kabupaten Gunungkidul, yang selama ini dikenal sebagai "Kampung Pitu".  Pitu berarti tujuh dalam bahasa Jawa. Dinamakan demikian karena selama ini kampung tersebut hanya "boleh" dihuni tujuh keluarga. Keluarga di sini dihitung berdasar KK.  Boleh harus diberi tanda kutip karena sebenarnya tak ada aturan tertulis di dusun tersebut yang mengharuskan jumlah penduduk mesti tujuh KK. Tapi, tiap kali itu dilanggar, selalu saja ada yang geseh. Selalu ada masalah.  Itu pula yang terjadi ketika Sugito akhirnya punya KK. Padahal, sudah ada tujuh KK saat itu di dusun yang merupakan bagian dari Desa Nglanggeran tersebut. Masalah akhirnya terselesaikan dengan mengembalikan salah satu keluarga yang telah ada ke KK milik orang tuanya. "Karena ternyata dia masih cucu dari salah satu warga di sini. Jadi masih bisa satu KK," jelas Sugito kepada Jawa Pos yang mengunjungi Kampung Pitu Kamis (18/7) pekan lalu.  Berada di Kecamatan Patuk yang bisa dijangkau dari pusat Kota Jogjakarta dalam 45-60 menit, asal mula Kampung Pitu hanya diketahui berdasar sejarah tutur. Karena itu, tak ada yang tahu kapan persisnya kampung tersebut mulai dihuni.  Dari cerita turun-temurun, konon ada seorang abdi dalem dari Keraton Jogjakarta yang menemukan sebuah pusaka. Pusaka itu ditemukan di sebuah pohon bernama kinah gadung wulung. Pihak keraton pun akhirnya memulai sebuah sayembara. Siapa pun yang bisa merawat pusaka tersebut akan diperbolehkan untuk tinggal di kawasan itu.  Berpuluh-puluh orang pun mencoba peruntungan. Namun, tidak ada satu pun yang betah dan tinggal di kawasan tersebut. Hingga menyisakan satu orang: Eyang Iro Kromo.  Karena kebolehannya dalam bertahan hidup, juga mengemban tugas sebagai perawat pusaka, Eyang Iro Kromo pun diberi izin oleh keraton untuk tinggal di kawasan itu. Dia pun bersumpah hanya keturunannya yang bisa menghuni kawasan tersebut. Dan hanya boleh dihuni tujuh keluarga.  "Tapi, pohonnya yang mana, pusakanya seperti apa, kami juga tidak pernah tahu. Itu cuma ceritanya saja," ucap Dedy Setiawan, ketua RT setempat.  Penduduk tertua di sana adalah Mbah Rejo yang tercatat kelahiran 1928. "Mulai saya kecil, jumlah penduduk di sini memang sudah tujuh (keluarga, Red)," katanya.  Saat ini total ada 30 orang yang berdomisili di Nglanggeran Wetan. Mereka tercakup dalam tujuh KK. Secara keseluruhan ada sembilan rumah di sana, tapi hanya tujuh yang dihuni.  Namun, semua itu tidak berarti kampung tempat situs Gunung Api Purba berada tersebut tak pernah berpenduduk lebih dari itu. Pada 1980-an Nglanggeran Wetan sempat dihuni 12 KK. Mereka tinggal di sembilan rumah yang ada. Namun, ungkap Dedy yang mendapat cerita dari para warga senior, selalu ada saja halangan yang terjadi. Sehingga ada lima keluarga yang akhirnya memutuskan untuk pergi dari kampung tersebut. "Bukan musibah, cuma tidak kerasan saja," ujar Dedy.  Semuanya terjadi secara alamiah. Tak ada paksaan. Yatnorejo yang bersama sang istri Sumbuk dikaruniai tujuh anak, misalnya, tak pernah memaksa anak-anaknya tinggal atau pergi dari desa itu. "Kayak Lasmini itu kan ketemu suaminya saat kerja di Jogja. Baru setelah menikah kembali ke sini," katanya.  Warga juga dengan tangan terbuka menerima pendatang. Dedy yang kini dipercaya sebagai ketua RT itu contohnya. Juga Sugito.  Dalam bukunya, Etika Jawa, Franz Magnis-Suseno menyebutkan, salah satu kaidah dasar masyarakat Jawa adalah prinsip kerukunan. Rukun, tulis Magnis, adalah tindakan untuk tidak mengganggu keselarasan hidup yang sudah ada. Menghindari terjadinya konflik.  Minimnya lahan pertanian juga turut berperan "menjaga harmoni" di Nglanggeran Wetan. Di lahan yang umumnya terletak di sebelah rumah, warga menanam jagung, singkong, dan umbi.  Hanya satu warga, Dalino Adi Suwito, yang punya lahan padi. Letaknya dekat sumber air. "Biasanya yang punya lahan ya di dekat-dekat sini saja. Soalnya, kalau mau bertanam di hutan, lahannya kering," terang Dedy.  Menanam di kawasan hutan juga sulit mengharapkan hasil maksimal. "Soale, lek ditanem nang hutan, ngkok dipangan ketek (Soalnya, kalau ditanam di hutan, nanti dimakan monyet, Red)," kata Yatnorejo.  Nglanggeran Wetan yang berada di kawasan perbukitan memang dikelilingi hutan. Jarak antar-rumah warga 500 meter hingga 1 kilometer. Sekolah dan puskesmas terdekat berada di pusat Desa Nglanggeran.  Dengan naik motor pun masih 15-20 menit untuk menjangkaunya. Jalan kaki? Menurut warga sekitar yang sudah terbiasa melakukannya, makan waktu sampai dua jam.  Keterpencilan plus keterbatasan fasilitas itu, ketika dihadapkan dengan keterbukaan para orang tua membolehkan anak-anak mereka merantau, yang akhirnya turut menjaga "keseimbangan" di Nglanggeran Wetan. Sehingga tetap jadi Kampung Pitu. Tapi, di sisi lain, ketenangan dan ketenteraman Kampung Pitu pula yang membuat pendatang seperti Dedy dan Sugito betah. "Kami hidup dari yang kami tanam dan pelihara," ucap Dedy.  Warga hanya pergi ke hutan untuk mencari makan untuk ternak sapi dan kambing mereka. Sesekali saja mereka mengumpulkan kayu dan bambu. Sekadar untuk menjadi bahan bakar di dapur atau tambahan untuk memperbaiki rumah.  Magnis dalam Etika Jawa menjelaskan bahwa ruang lingkup kehidupan orang Jawa adalah masyarakat dan alam. Kesatuan antara manusia dan alam itu, baik alam empiris maupun metaempiris, telah melahirkan sebuah koordinat (perhitungan) tertentu.  Di Nglanggeran Wetan, keseimbangan dengan alam itu benar-benar dijaga. Warga tak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Semua hasil panen yang mereka peroleh selalu mereka konsumsi sendiri. Semua hasil ternak yang mereka dapatkan pun akan mereka konsumsi sendiri. Jika berlebih, barulah warga akan pergi ke pasar untuk menjual hasil panen ke Pasar Kecamatan Patuk.  Karena itu, seperti dikatakan Dedy, tak pernah ada musibah bahkan ketika jumlah penduduk melebihi tujuh keluarga. Cuma tidak kerasan. Mungkin itu cara alam menjaga keseimbangan di Kampung Pitu.

Kampung Pitu yang Selalu Terjaga Berpenduduk Tujuh Keluarga

Kampung Pitu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kampung Pitu

Berita Terkini

Kemandirian di Sepanjang Jalan

Kampung Pitu yang Selalu Terjaga Berpenduduk Tujuh Keluarga

Download Aplikasi JawaPos.com