<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/bqAG5na3Hy1k8M7wvWgt7ap8k1imC4lwymUyDldw-1-2679144374.jpg" alt="Sejumlah truk yang membawa bantuan dari masyarakat Indonesia untuk warga di Gaza sudah bisa mulai masuk. Ini setelah ada upaya gencatan senjata antara Hamas dan Israel. (Baznas)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah truk yang membawa bantuan dari masyarakat Indonesia untuk warga di Gaza sudah bisa mulai masuk. Ini setelah ada upaya gencatan senjata antara Hamas dan Israel. (Baznas)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Belakangan mencuat kabar pemerintah akan membangun Kampung Haji Indonesia di Kota Makkah, Arab saudi, untuk memfasilitasi jamaah haji. Di saat hampir bersamaan, muncul rencana serupa, yaitu membangun Kampung Indonesia di Gaza, Palestina. Meskipun tujuannya berbeda, ada beberapa kesamaan di antara keduanya. Sesuai dengan namanya, Kampung Haji Indonesia di Makkah digunakan untuk tempat tinggal jamaah haji maupun umrah dari Indonesia. Di atas lahan seluas 80 hektare dan berjarak 2 km dari Masjidil Haram, akan dibangun hotel, rumah sakit, tempat ibadah, dan fasilitas penunjang lainnya untuk jamaah haji Indonesia. Sedangkan Kampung Indonesia di Gaza, tujuannya sebagai pusat infrastruktur layanan publik. Di dalamnya ada rumah sakit, hunian vertikal, madrasah, masjid, dan sejenisnya. Kampung Indonesia di Gaza tersebut akan menggantikan infrastruktur publik yang rusak akibat serangan Israel. Rencana pembangunan Kampung Indonesia di Gaza tersebut disampaikan Ketua Baznas Noor Achmad. Dia menjelaskan total bantuan kemanusiaan yang sudah mereka salurkan untuk Gaza mencapai Rp 133 miliar. Sementara yang masih berada di rekening Baznas ada sekitar Rp 247 miliar. Dia menuturkan, donasi dari masyarakat Indonesia untuk Gaza tidak seluruhnya disalurkan untuk bantuan kemanusiaan. "Sebagian kita siapkan untuk membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Gaza," jelasnya. Maka dia menyerukan kepada masyarakat Indonesia, bahwa penerimaan donasi untuk Gaza masih terus dibuka.&nbsp; Noor menjelaskan, pihaknya berharap uang bantuan untuk Gaza bisa mencapai Rp 500 miliar. Atau bahkan dapat tembus Rp 1 triliun. "Kami ingin membangun Kampung Indonesia di Gaza," jelasnya. Kampung Indonesia itu isinya adalah fasilitas atau infrastruktur sosial. Seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan sejenisnya. Karena setelah bertahun-tahun di bawah gempuran zionis Israel, banyak fasilitas vital di sana yang rusak.&nbsp; Sebelumnya Noor menegaskan mereka terus berupaya menjaga akuntabilitas pengelolaan dana atau amanah dari masyarakat. Baik itu zakat, infak, sedekah, dan sejenisnya. Maka audit laporan keuangan yang rutin mereka lakukan, sangat penting. "Alhamdulillah untuk audit laporan keuangan 2024 kami kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik," tandasnya.

Kampung Indonesia di Gaza akan dibangun sebagai pusat layanan publik, didukung oleh bantuan kemanusiaan yang terus mengalir dari masyarakat.

Tidak Hanya di Makkah, Kampung Indonesia Juga Bakal Dibangun di Gaza Palestina 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/04/prabowo-resmikan-terminal-haji-3241832595.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Minggu (4/5)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Minggu (4/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto bercita-cita&nbsp;membangun sebuah kampung Indonesia di Arab Saudi. Gagasan itu telah disampaikan kepada Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad Bin Salman. Menurut Prabowo, Kampung Indonesia di Arab Saudi penting sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan bagi para jamaah haji dan umrah Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki jumlah jamaah haji dan umrah yang sangat besar, bahkan mencapai lebih dari 2 juta orang per tahun. "Saya juga sudah minta waktu untuk ketemu Pimpinan Negara Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi, dan di situ saya akan membahas upaya kita permintaan Indonesia yang sudah saya sampaikan kepada Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad Bin Salman," kata Prabowo saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (4/5). Prabowo menyebut keberangkatan jamaah haji dan umrah bukan hanya sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus diberikan pelayanan terbaik. Karena itu, dengan jumlah jamaah yang sangat besar, pelayanan jamaah menjadi hal yang sangat penting, termasuk menyediakan fasilitas yang memadai dan aman selama berada di Arab Saudi. "Pemerintah ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah kita. Kita mengerti banyak jamaah kita juga sudah lanjut usia, sehingga benar-benar harus diurus dengan baik," ujar Prabowo. Sebagai langkah lanjut, Prabowo mengaku tengah mengupayakan kepada Kerajaan Arab Saudi untuk membangun sebuah perkampungan khusus bagi jamaah Indonesia di dekat Masjidil Haram. Menurut dia, Pemerintah Arab Saudi memberikan respons positif terhadap usulan tersebut dan menyarankan agar perencanaan dilakukan secara teknis dengan matang. "Kalau tidak salah, Menteri Agama sudah berkunjung dan kita akan berangkat lagi supaya kita bisa secepatnya seandainya dapat disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi," tutur Prabowo. Mantan Pangkostrad itu menekankan, perlunya efisiensi dalam berbagai aspek, termasuk penerbangan Garuda, guna memastikan kelancaran perjalanan ibadah haji dan umrah.Untuk itu, jamaah haji dan umrah Indonesia dapat merasakan kenyamanan dan kemudahan yang lebih baik, serta dapat menjalankan ibadah dengan lancar tanpa kendala yang berarti. "Insya Allah, kita akan punya perkampungan sendiri dan kita akan bikin efisien penerbangan Garuda juga saya minta efisien dilakukan semua upaya untuk menghilangkan hal-hal yang tidak perlu," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembangunan Kampung Indonesia di Arab Saudi untuk mempermudah pelayanan jamaah haji dan umrah.

Presiden Prabowo Ingin Buat Kampung Indonesia di Arab Saudi, Lokasinya di Dekat Masjidil Haram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fahri-hamzah-usul-dana-haji-untuk-bangun-kampung-indonesia-di-arab_m_.jpg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, PPIH, dan Timwas Haji gelar rapat, Jumat malam (17/8)." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, PPIH, dan Timwas Haji gelar rapat, Jumat malam (17/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Indonesia perlu membangun kota sendiri di Mekkah dan Madinah. Kota itu terdiri atas kampung-kampung khusus yang bisa menjadi purwarupa Indonesia. Rencana itu muncul dalam rapat koordinasi antara tim pengawas (timwas) haji dari DPR dan perwakilan pemerintah di Mekkah, Jumat malam (17/8). Acara itu dihadiri timwas haji dari komisi VIII, IX, dan pimpinan DPR. Ada juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, serta jajaran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Wakil Ketua DPR yang juga pimpinan timwas haji Fahri Hamzah mengatakan, pembangunan kampung-kampung Indonesia akan membuat penyelenggaraan haji dan umrah di Tanah Suci menjadi permanen. Selama ini, penyelenggaraan haji masih bersifat adhoc. Fahri lantas membandingkan dengan Turki. Menurut dia, Turki telah lebih dulu mempermanenkan penyelenggaraan haji mereka di Tanah Suci. "Kantor perwakilan mereka di sini (Mekkah, Red) udah dahsyat, gede sekali. Padahal jamaah haji mereka lebih sedikit," terangnya. Pembangunan kampung-kampung Indonesia di Mekkah, menurut Fahri, akan menggambarkan kondisi nusantara, mulai dari sisi budaya hingga kuliner. "Jadi, jamaah haji kita tidak bingung lagi, misalnya, saat ini mencari sambal Indonesia," ucapnya. Dengan cara itu, Indonesia bisa memainkan peran sebagai mitra bisnis Pemerintah Arab Saudi. Indonesia tidak dikenal hanya sebagai negara pengirim tenaga kerja saja. "Kita bisa menjadi negara investor yang berbicara business to business dengan Saudi," tegasnya. Kampung-kampung Indonesia itu, menurut Fahri, sebaiknya dibangun di lokasi pinggiran Mekkah dan Madinah. Akses menuju Masjidil Haram bisa memanfaatkan jaringan monorel. Pembangunan bisa dilakukan dengan cara kerja sama. "Saudi saat ini sedang mencari teman. Kita bisa menjadi teman bisnis untuk mereka," katanya. Sebab, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar. "Kalau dianggap investasi, nilai investasi kita di Saudi dalam penyelenggaraan haji ini mencapai 10 persen," terangnya. Menurut Fahri, pembangunan kampung-kampung Indonesia di Tanah Suci bisa menggunakan dana haji yang kini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). "Dana yang nilainya di atas Rp 100 triliun dan dikelola BPKH itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan jamaah haji kita. Salah satunya bisa untuk program ini," terangnya. Dia menolak jika BPKH menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol atau rel kereta api di Indonesia. "Memang dananya ada&nbsp;return&nbsp;(pengembalian, Red), tapi proyek tol dan kereta api kan tidak terkait dengan kepentingan ibadah haji," tegasnya.

Fahri Hamzah Usul Dana Haji untuk Bangun Kampung Indonesia di Arab