<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/JKT-1-KPU-FGD-PUTUSAN-MA-FED-3JPG-1289028127.jpg" alt="Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota KPU Daerah, LSM dan DKPP di Jakarta, Senin (8/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota KPU Daerah, LSM dan DKPP di Jakarta, Senin (8/7/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langkah setiap pasangan calon (paslon) pilkada untuk menggaet dukungan masyarakat di daerah masing-masing resmi dimulai. Itu sejalan dengan dimulainya tahapan kampanye Pilkada 2024 yang berlangsung secara serentak hari ini (25/9). Sesuai Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada, kampanye berlangsung selama 60 hari atau hingga 23 November mendatang. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, teknis pelaksanaan kampanye sudah siap. Dari sisi regulasi, PKPU Kampanye maupun PKPU Dana Kampanye telah tuntas. &rsquo;&rsquo;Kami telah sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada tim pasangan calon, mengenai regulasi teknis penyelenggaraan kampanye,&rsquo;&rsquo; ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (24/9). Dengan fakta itu, lanjut Idham, paslon dan tim kampanye semestinya sudah memahami batasan rambu-rambu yang sudah diatur. Karena itu, Idham meminta tim paslon maupun relawan untuk mematuhi aturan-aturan kampanye yang diberlakukan terhadap pilkada. Jika ada hal-hal yang dilanggar, Idham menyebut hal itu menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan penindakan. Yakni, Bawaslu di tingkatan masing-masing. &rsquo;&rsquo;Saya percaya rekan-rekan Bawaslu akan melakukan penindakan sesuai dengan kewenangan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Idham mengingatkan, mematuhi aturan kampanye bukan hanya penghormatan pada regulasi. Jauh lebih besar, hal itu merupakan representasi atau cermin dari peradaban demokrasi bangsa Indonesia. Sementara itu, untuk 37 daerah yang berstatus calon tunggal, lanjut dia, secara teknis tidak ada perbedaan signifikan. Yang membedakan hanya jumlah paslon. KPU di daerah dengan calon tunggal akan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait sistem kampanyenya. &rsquo;&rsquo;Sehingga hak-hak informasi masyarakat tidak terdistorsi. Karena itu, kami yakin masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi meminta jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk mengintensifkan fungsi pengawasan. Dia menegaskan, paradigma pengawasan Bawaslu harus berbasis pencegahan. Dengan demikian, potensi pelanggaran sebisa-bisanya diantisipasi sejak awal. Bawaslu juga telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang membedah kerawanan di setiap daerah. &rsquo;&rsquo;Dalam proses pencegahan, Bawaslu sudah launching IKP,&rsquo;&rsquo; ujarnya kemarin. Dalam masa kampanye, lanjut dia, potensi pelanggaran terdapat pada semua jenis yang dilarang dalam Pasal 69 UU Pilkada. Misalnya, kampanye SARA, kampanye hitam dengan menghasut, pemaksaan dengan kekerasan, perusakan alat peraga, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kampanye di tempat yang dilarang seperti tempat ibadah atau fasilitas pemerintahan. Kerawanan pelanggaran lain yang bersifat lebih terstruktur juga berpotensi marak. Yakni, ketidaknetralan birokrasi seperti aparatur sipil negara dan kepala desa, ketidaknetralan kepala daerah, hingga politik uang. &rsquo;&rsquo;Sehingga semuanya patut diwaspadai,&rsquo;&rsquo; katanya. Meski mengutamakan pencegahan, dia memastikan upaya penindakan tetap maksimal. Termasuk jika terdapat unsur pidana, akan masuk sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) bersama polisi dan jaksa. &rsquo;&rsquo;Gakkumdu penting, terutama dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan, tantangan-tantangan pada kampanye Pilkada 2024 tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Misalnya, netralitas birokrasi, penggunaan politik uang, dan isu SARA. Sebab, tiga isu tersebut masih cukup berpengaruh untuk kontestasi di Indonesia. Dalam potensi penyalahgunaan birokrasi, misalnya, Bawaslu harus meningkatkan pengawasan di sektor itu. TPS Khusus untuk Kawasan Tertentu Di sisi lain, KPU kemarin juga memaparkan dua rancangan PKPU baru. Yakni, PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara serta PKPU Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada. Idham Holik menjelaskan, dua rancangan PKPU tersebut disusun untuk menyesuaikan dengan norma terbaru seperti putusan MK atau kebutuhan tertentu yang bisa diakomodasi. Dalam PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara, misalnya, ada aturan baru terkait TPS khusus untuk kawasan tertentu yang punya kekhasan. Contohnya, TPS untuk perkebunan atau tambang. &rsquo;&rsquo;Itu menyesuaikan putusan MK yang juga diterapkan pada Pemilu 2024 lalu,&rsquo;&rsquo; ujarnya. (far/c19/bay)

Idham Holik mengatakan, teknis pelaksanaan kampanye sudah siap. Dari sisi regulasi, PKPU Kampanye maupun PKPU Dana Kampanye telah tuntas.

Netralitas ASN-Politik Uang Jadi Sorotan Selama Kampanye Pilkada Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bawaslu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar, mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan di Pilkada serentak yang telah digelar.  Dari hasil pengawasannya, Bawaslu menemukan 462 akun resmi yang masih aktif berkampanye di Puskata Iklan Facebook selama masa tenang. Padahal PKPU Nomor 14/2020 telah melarang adanya kampanye pada masa tenang.  "Jadi sebanyak 462 akun resmi masih aktif berkampanye selama masa tenang," ujar Fritz kepada wartawan, Kamis (17/12).  Fritz menambahkan, pada hari pertama masa tenang yaitu 6 Desember 2020, terdapat 76 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. Kemudian di hari kedua, Bawaslu menemukan 141 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook.  "Puncaknya pada hari ketiga masa tenang, yaitu 8 Desember. Dari hasil patroli, Bawaslu menemukan 245 akun resmi yang masih aktif Pustaka Iklan Facebook," katanya.  Selain itu, sejak 1 Oktober 2020, Bawaslu telah memeriksa 1557 uniform resource locator (URL) yang berpotensi disalahgunakan di Pilkada serentak 2020.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/12/2020/bawaslu-ada-petugas-kpps-yang-terpapar-covid-19-masih-bertugas-di-tps/">Bawaslu: Ada Petugas KPPS yang Terpapar Covid-19 Masih Bertugas di TPS</a>  Dari 1557 URL yang telah diperiksa, Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down. Adapun alasan Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down ialah url-url tersebut telah melanggar beberapa pasal yaitu, Pasal 69 huruf b, c, k UU Pilkada, PKPU 11/2020, PKPU 13/2020 dan UU ITE.  Menurut hasil analisis Bawaslu, terdapat 193 url yang melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada, 522 url yang melanggar Pasal 69 huruf k UU Pilkada jo. PKPU 11/2020 jo. Pasal 62 PKPU 13/2020, 22 url yang melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada, dan 2 url melanggar UU ITE.  "Untuk men-take down url-url tersebut, Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo dan Facebook," ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=p5ZDs8Zi4hQ

Bawaslu Temukan 462 Akun Masih Aktif Saat Masa Tenang Pilkada Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/images-90.jpeg" alt="Foto: Ilustrasi: Platform media sosial populer. (PatientPop). " width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Platform media sosial populer. (PatientPop). </figcaption>
</figure>JawaPos.com – Waktu pelaksanaan tahapan kampanye pilkada 2020 memasuki fase akhir. Hal itu membuat intensitas kampanye meningkat. Maklum, waktu yang tersisa untuk meyakinkan pemilih tidak banyak.  Namun, naiknya tren pelaksanaan kampanye tidak selalu positif. Buktinya, angka pelanggaran kampanye naik, khususnya kampanye melalui <a href="https://www.jawapos.com/tag/media-sosial/">media sosial</a> (medsos).  Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) <a href="https://www.jawapos.com/tag/fritz-edward-siregar/">Fritz Edward Siregar</a> menyatakan, jumlah kampanye yang diduga berisi pelanggaran dan diperiksa Bawaslu per 1 Desember mencapai 559 konten. Jumlah tersebut meningkat dari angka dua pekan lalu yang hanya 380 konten.  Jumlah itu juga selaras dengan kenaikan rekomendasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/bawaslu/">Bawaslu</a> untuk men-take down atau menurunkan konten dari platform. Dari 182 konten pada dua pekan lalu naik menjadi 225 konten. Takedown dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama platform media sosial.  "Kalau laporan dari Kominfo, kami kirim balik ke mereka (untuk diteruskan ke platform). Kalau itu temuan Bawaslu atau laporan masyarakat, kami langsung (ke platform),’’ ujarnya kemarin (1/12).  Mayoritas konten yang di-take down dinyatakan melanggar pasal 69 huruf c UU Pilkada. Yakni, larangan kampanye menghasut, memfitnah, dan mengadu domba. ’’Ada dua konten yang melanggar <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-ite/">UU ITE</a>,’’ imbuhnya. Karena pelaku bukan akun resmi pasangan calon, pengusutan diserahkan kepada aparat kepolisian.  Bawaslu bersama Kominfo juga menemukan konten yang berisi hoaks atau informasi menyesatkan. Misalnya, konten yang memuat calon wali kota Solo <a href="https://www.jawapos.com/tag/gibran-rakabuming-raka/">Gibran Rakabuming Raka</a> yang akan membebaskan Palestina dari Israel. Lalu, konten yang menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengajak pemilih tidak datang ke TPS karena pandemi Covid-19. Ada juga konten permintaan dana tambahan pilkada oleh sejumlah gubernur.  "Sudah di-take down Kominfo," kata mantan pengajar STHI Jentera, Jakarta, tersebut.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/11/2020/modal-suara-pileg-2019-golkar-janjikan-27-ribu-suara-untuk-gibran/">Modal Suara Pileg 2019, Golkar Janjikan 27 Ribu Suara untuk Gibran</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/minggu/halte/29/11/2020/dataisme-dan-tirani/">Dataisme dan Tirani</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/25/11/2020/bawaslu-temukan-2-126-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada/">Bawaslu Temukan 2.126 Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada</a></li> </ul> Fritz mengajak masyarakat yang menemukan konten yang memenuhi unsur pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu. Sejauh ini, laporan dari masyarakat masih minim. Baru ada 38 di antara total 559 kasus yang diperiksa.  Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, KPU dan Bawaslu perlu mengantisipasi meningkatnya intensitas kegiatan kampanye. Penyelenggara harus menindak tegas calon kepala daerah maupun pendukung dan simpatisan yang melakukan pelanggaran.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Bn5anT-Np00

Tren Pelanggaran Pilkada di Medsos Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bawaslu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, kegiatan kampanye dengan metode tatap muka terus meningkat.  Meski pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 (prokes) cenderung menurun. Penegakan prokes wajib menjadi perhatian baik oleh penyelenggara pemilu, penyelenggara kampanye, peserta kampanye maupun kepolisian dan Satpol PP.  "Sehingga Bawaslu merekomendasikan pengurangan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas," ujar Afif dalam keterangannya, Kamis (26/11).  Selama hampir dua bulan masa tahapan Kampanye Pilkada 2020, metode kampanye dengan tatap muka adalah yang paling diminati, yaitu mencapai 91.640 kegiatan. Dari jumlah tersebut, Bawaslu menemukan pelanggaran prokes sebanyak 2.126 kasus.  "Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada 10 hari keenam kampanye (15 hingga 24 November 2020), Bawaslu mencatat kampanye dengan metode tatap muka terus mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya," katanya.  Terhadap pelanggaran-pelanaggaran itu, Bawaslu menerbitkan sebanyak 328 surat peringatan dan melakukan pembubaran terhadap 39 kegiatan.  Pembubaran dilakukan oleh Bawaslu saja atau bekerja sama dengan Satpol PP maupun kepolisian. Jumlah pelanggaran prokes dalam kampanye pada 10 hari keenam cenderung menurun jika dibandingkan 10 hari kampanye sebelumnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/12/11/2020/kampanye-pilkada-sampai-5-desember-ini-yang-tidak-boleh-dilanggar/">Kampanye Pilkada Sampai 5 Desember, Ini yang Tidak Boleh Dilanggar</a>  Selain penindakan, Bawaslu juga melakukan pencegahan pelanggaran prokes dalam pelaksanaan kampanye. Bawaslu bahkan mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan calon atau tim pemenangan untuk mengurangi kuantitas kampanye dengan metode pertemuan terbatas.  "Setidaknya ada 21 Bawaslu provinsi maupun kabupaten dan kota yang merekomendasikan pengurangan kampanye dengan metode tatap muka dan/atau pertemuan terbatas," ungkapnya.  Seiring dengan penambahan kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas, sesungguhnya kegiatan kampanye dengan metode daring juga mengalami peningkatan jumlah.  Bawaslu mencatat terdapat setidaknya 116 kegiatan kampanye di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada pada 10 hari keenam kampanye.  Meski demikian, pelaksanaan kampanye daring masih mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut diduga yang menjadi penyebab metode ini menjadi kegiatan yang paling sedikit diminati dan dilakukan pasangan calon dan tim kampanye.  "Kendala yang paling banyak ditemukan adalah jaringan internet yang tidak mendukung, kemudian kepemilikan gawai oleh pemilih sebagai target peserta kampanye untuk mengakses konten kampanye," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5gC0x7SpujM

Bawaslu: Kampanye Tatap Muka Mencapai 91.640 Kegiatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bawaslu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar mengakui partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran tahapan kampanye Pilkada serentak 2020 di media sosial (medsos) masih kurang atau minim. Padahal menurutnya Bawaslu telah menyediakan aplikasi Gowaslu dan hotline melalui nomor WhatsApp 08111414414.  “Partisipasi masyarakat yang melapor masih kurang. Padahal caranya mudah,” ujar Fritz kepada wartawan, Sabtu (14/11).  Fritz mengaku Bawaslu terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya mengajak para stakeholder atau pemangku kebijakan untuk duduk bersama menyamakan persepsi dalam menangani pelanggaran konten internet.  Dia meyakinkan, di masyarakat ada kesan belum terdapat pemahaman yang sama pada jajaran stakeholder dalam menangani konten-konten medsos. “Karena persepsi yang belum sama, masyarakat terkena imbasnya,” tuturnya  “Sehingga mereka belum paham apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian dan disinformasi. Masyarakat perlu diberi edukasi,” tambah dia.  Dia mengatakan ketidaktahuan masyarakat menyebabkan langgengnya hoaks dan ujaran kebencian di medsos. “Karena belum semua warga negara memahami arti kebebasan berekspresi yang sebenarnya,” ungkapnya.  Sehingga, dia menilai ini adalah pekerjaan rumah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Tidak bisa hanya Bawaslu yang bergerak sendirian. Harus bekerja sama dengan pihak lain.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=F1z-BQsHzvk

Partisipasi Pelaporan Pelanggaran Kampanye Pilkada Masih Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1604755357281.jpg" alt="Hasto Kristiyanto. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Hasto Kristiyanto. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sindiran disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin-Mujiaman. Hasto menilai penggunaan mobil mewah dalam kampanye kurang tepat.  Menurut dia, kampanye Machfud dengan menggunakan mobil mewah seperti Porsche telah merendahkan martabat masyarakat Surabaya. ”Penggunaan hummer limousine, porsche putih sekaligus membagikan logistik terasa merendahkan martabat rakyat Surabaya,” ujar Hasto pada Sabtu (7/11).  Hasto menilai kampanye pasangan calon nomor urut dua itu salah strategi. Menurut Hasto, politik harus membangun peradaban dan berpihak ke wong cilik. Bukan memamerkan kekayaan.  ”Rakyat Surabaya itu masyarakat pejuang. Mereka punya harga diri. Tidak mudah silau tampilan kampanye dengan mobil mewah,” ucap Hasto.  Hasto mengajak warga Surabaya untuk bergabung bersama kampanye yang membangun dan mencerdaskan. Hal itu disampaikan dalam kampanye pasangan Eri Cahyadi dan Armuji.  ”Selama dua periode, Bu Risma telah menjawab kebutuhan masyarakat Surabaya. Beliau telah mempersiapkan Eri-Armuji. Keberlanjutan kepemimpinan ini penting untuk Surabaya bagi Indonesia dan dunia,” tutur Hasto.  Hasto menambahkan, iklim politik Surabaya mulai memanas. Elektabilitas Eri Cahyadi dan Armuji lebih tinggi dibanding lawannya.  ”Menurut survei, elektabilitas Eri Cahyadi dan Armuji mengungguli Machfud-Mujiaman. Ada 10 persen di atas. Tidak heran bila berbagai tekanan dan intimidasi terjadi,” ujar Hasto  Menghadapi laporan dan intimidasi tersebut, Hasto yakin warga Surabaya tetap cerdas memilih pemimpin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KynWJd49Mps&ab_channel=jawapostvofficial

Sekjen PDIP Hasto Sindir Mobil Mewah Kampanye Machfud Arifin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan para calon kepala daerah, di kampanye Pilkada 2020 ini.  Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada 10 hari kedua naik dua kali lipat jumlahnya.  "Hingga 10 hari kedua penyelenggaraan tahapan kampanye Pilkada 2020, Bawaslu menemukan pelanggaran kesehatan (prokes) meningkat hingga dua kali lipat," ujar Afif kepada wartawan, Sabtu (17/10).  Afif mengatakan, kenaikan tersebut tercatat mulai tanggal 6 Oktober hingga 15 Oktober. Jumlahnya adalah sebanyak 375 kasus. Angka tersebut bertambah 138 kasus dibandingkan 10 hari pertama kampanye, pada 26 hingga 5 Oktober lalu, dengan jumlah pelanggaran 237 kasus.  Dengan adanya pelanggaran tersebut, maka Bawaslu menerbitkan peringatan tertulis kepada calon kepala daerah dan juga tim kampanya. Selain itu peringatan lainnya adalah pembubaran kampanye.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/10/2020/pelanggaran-kampanye-paling-banyak-berkumpul-lebih-dari-50-orang/">Pelanggaran Kampanye Paling Banyak Berkumpul Lebih dari 50 Orang</a>  "Bawaslu menerbitkan sebanyak 233 surat peringatan tertulis pada periode kampanye 10 hari kedua. Jumlah itu meningkat sebanyak 163 surat dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye, dengan 70 surat peringatan tertulis," katanya.  "Sedangkan sanksi berupa pembubaran kampanye pada 10 hari kedua kampanye ada sebanyak 35 tindakan. Pada 10 hari pertama kampanye jumlah sanksi berupa pembubaran sebanyak 48 tindakan," tambahnya.  Afif menuturkan, ‎peningkatan jumlah pelanggaran protokol kesehatan dibandingkan pada 10 hari kampanye pertama berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kampanye, dengan metode pertemuan terbatas atau tatap muka.  Bawaslu mencatat ada sebanyak 16.468 kegiatan kampanye pertemuan terbatas di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan pada periode 10 hari pertama kampanye yaitu sebanyak 9.189 kegiatan kampanye‎.  "Jadi ini terjadi seiring bertambahnya jumlah pelaksanaan kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=g8gFTuSUc3Y&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Bawaslu Temukan Pelanggaran Protokol Covid-19 Naik Dua Kali Lipat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/deklarasi-kampanye-damai.jpg" alt="SEMARAK: Suasana deklarasi kampanye damai Pilwali Surabaya 2020 kemarin (26/9). Dua kandidat cawali dan cawawali sudah terikat aturan-aturan kampanye. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEMARAK: Suasana deklarasi kampanye damai Pilwali Surabaya 2020 kemarin (26/9). Dua kandidat cawali dan cawawali sudah terikat aturan-aturan kampanye. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pemantauan di kampanye para calon kepala daerah selama tiga hari berturut turut, yakni 28,29 dan 30 September 2020. Anggota Bawaslu, Mochammd Afiffuddin mengatakan, dalam tiga hari tersebut didapatkan informasi, terdapat 582 kegiatan kampanye di 187 kabupaten dan kota. Dari 582 Bentuk Kampanye dapat di rinci sebagai berikut; Pertemuan terbatas/tatap muka sebanyak 250 kegiatan (43 persen), penyebaran bahan kampanye sebanyak 128 kegiatan (22 persen). "Kemudian Pemasangan alat peraga sebanyak 99 kegiatan (17 persen), kampanye media sosial sebanyak 64 kegiatan (11 Persen) dan kampanye dalam jaringan sebanyak 41 kegiatan," ujar Afiffuddin kepada wartawan, Kamis (1/10). Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/28/09/2020/bawaslu-temukan-berbagai-pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye/">Bawaslu Temukan Berbagai Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye</a> ‎Menurut Afif, ‎data dalam tiga hari terakhir menunjukkan, mayoritas pilihan pasangan calon dan tim kampanye masih menggunakan kampanye dalam bentuk pertemuan langsung yang membutuhkan protokol kesehatan. "Pilihan kampanye ini juga berpotensi adanya penyebaran Covid-19," katanya. Afif menuturkan, ‎pelanggaran protokol kesehatan tersebut ditemukan di 35 kabupaten dan kota, di mana masih tim kampanye tidak memastikan protokol pencegahan Covid-19 selama kampanye berlangsung. "Diantara daerah yang melanggar protokol pencegahan Covid-19 adalah Depok, Trenggale, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Pasangkayu, Makassar dan Solok Selatan," pungkasnya. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=ecYpw4FeIuc

Cakada Kampanye, Bawaslu Masih Temukan Pelanggaran Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/deklarasi-kampanye-damai.jpg" alt="SEMARAK: Suasana deklarasi kampanye damai Pilwali Surabaya 2020 kemarin (26/9). Dua kandidat cawali dan cawawali sudah terikat aturan-aturan kampanye. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEMARAK: Suasana deklarasi kampanye damai Pilwali Surabaya 2020 kemarin (26/9). Dua kandidat cawali dan cawawali sudah terikat aturan-aturan kampanye. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pemantauan di hari pertama pasangan kepala ‎daerah melakukan kampanye Pilkada serentak, pada Sabtu 26 September 2028.  Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar menyampaikan, ‎terdapat 59 kabupaten dan kota pasangan calon telah melakukan kampanye di hari pertama kampanye, yaitu 26 September 2020.  "Dari 59 kabupaten dan kota tersebut, terdapat 20 kabupaten dan kota yang berkampanye, tetapi tidak dengan STTP (surat tanda terima pemberitahuan)," ujar Fritz kepada wartawan, Senin(28/9).  Fritz melanjutkan, di hari pertama kampanye, terdapat delapan kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon, yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan. Itu di daerah Tanjung Jabung Barat dan Sungai Penuh yang tidak menerapkan protokol kesehatan.  Kemudian di Bandung di mana ada pasangan calon yang melakukan pertemuan tatap muka dengan peserta lebih dari 50 peserta, Purbalingga saat ada deklarasi pasangan calon, Mojokerto ditemukan peserta kampanye tidak menerapkan jaga jarak (social distancing).  Selanjutnya, Dompu terdapat pertemuan tatap muka dengan lebih 50 orang, Kaimana terdapat sosialisasi pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan Medan terdapat pasangan calon yang menghadiri kegiatan relawan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/09/2020/bawaslu-sebut-141-bapaslon-melanggar-aturan-protokol-kesehatan/">Bawaslu Sebut 141 Bapaslon Melanggar Aturan Protokol Kesehatan</a>  "Bawaslu kabupaten dan kota melakukan penertiban dengan menurunkan alat peraga yang melanggar sebanyak 82.198 alat peraga di 46 kabupaten dan kota," ungkapnya.  Kemudian dari pemantauan Bawaslu di hari kedua, pada Minggu 27 September 2020 kemarin terdapat 6.905 alat peraga melanggar yang diturunkan oleh Bawaslu di 26 kabupaten dan kota.  Anggota Bawaslu, Mochammd Afiffuddin mengatakan ditemukan 10 Kegiatan kampanye yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu pembatasan jumlah peserta kampanye, penggunaan masker, menjaga jarak dan fasilitas cuci tangan.  "Daerah tersebut adalah Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul dan Tojo Una-Unan," ungkap Afif.  Selanjutnya ditemukan 29 kabupaten kota di mana terdapat kampanye yang tidak terdapat STTP. Hal ini disebabkan oleh perizinan yang membutuhkan waktu, tim kampanye hanya memberitahukan informasi ke penyelenggara pemilihan, pasangan calon sifatnya hanya menghadiri undangan.  "Jadi dari 29 kabupaten itu ada terdapat kampanye yang tidak terdapat STTP-nya," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vmCLPe2qNeU

Bawaslu Temukan Berbagai Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kampanye-pilkada.jpg" alt="Calon bupati Banyuwangi Ipuk Festiadani Azwar Anas (tengah, berkerudung) bersama komunitas sepeda. (RAMADA/JAWA POS RADAR BANYUWANGI)" width="100%">
<figcaption>Calon bupati Banyuwangi Ipuk Festiadani Azwar Anas (tengah, berkerudung) bersama komunitas sepeda. (RAMADA/JAWA POS RADAR BANYUWANGI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dugaan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye terbukti. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat setidaknya ada delapan pelanggaran pada hari pertama kampanye Sabtu (26/9).  Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, pada hari pertama terdapat 59 kabupaten/kota yang pasangan calon kepala daerahnya melakukan kampanye.  Dari jumlah itu, jajaran Bawaslu di daerah menemukan pelanggaran dalam sejumlah kegiatan kampanye. ’’Terdapat delapan kegiatan yang dilakukan tim kampanye pasangan calon yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (27/9).  Misalnya, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sungai Penuh, Bandung, Purbalingga, Mojokerto, Dompu, dan Kaimana. Bentuk pelanggarannya beragam. Mulai tidak menjaga jarak, mengadakan pertemuan tatap muka lebih dari 50 orang, hingga melanggar protokol kesehatan seperti penggunaan masker.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/09/2020/tiga-pasangan-cabup-cawabup-jember-laporkan-dana-awal-kampanye/">Tiga Pasangan Cabup-Cawabup Jember Laporkan Dana Awal Kampanye</a>  ’’Di Mojokerto, misalnya, ditemukan peserta kampanye tidak menerapkan jaga jarak,’’ imbuhnya. Terkait dengan hal itu, Bawaslu langsung memberikan sanksi teguran di lapangan untuk menertibkan diri sebagaimana diatur dalam PKPU 13/2020.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kampanye-pilkada-2-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ANDALKAN TEKNOLOGI: Paslon nomor urut 1 di Pilkada Solo Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa menggelar kegiatan kampanye secara online. (TIMNAS GIBRAN FOR JAWA POS)  Bukan hanya soal protokol kesehatan, Bawaslu juga menemukan 20 kasus paslon berkampanye tanpa memiliki surat tanda terima pemberitahuan (STTP). ’’Bawaslu juga menurunkan alat peraga yang melanggar sebanyak 82.198 alat peraga di 46 daerah,’’ bebernya.  Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, konsistensi dalam menerapkan protokol kesehatan bukan hal mudah. Dalam tahap penetapan dan pengundian nomor urut paslon, hal itu mungkin bisa dilakukan. Namun, tantangan sebenarnya justru ada saat kampanye. ’’Konsistensi dan komitmen kepatuhan peserta pemilihan dan para pihak baru akan terlihat dan teruji saat kampanye sudah berjalan,’’ ujarnya.  Titi menambahkan, masih dibolehkannya pertemuan tatap muka terbatas dimaklumi mengingat banyak warga yang belum bisa dijangkau model kampanye daring. Namun, konsekuensinya, kepatuhan protokol kesehatan secara penuh harus terus dipantau secara konsisten.  Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengakui bahwa konsistensi menjadi pekerjaan rumah yang berat. Namun, dia menegaskan, hal itu harus terus ditekankan. Salah satu upayanya adalah memperkuat koordinasi.  Raka menyatakan, komunikasi dengan paslon dan para stakeholder terkait harus terus berkesinambungan. Selain itu, kata Raka, KPU sudah merencanakan evaluasi pelaksanaan kampanye setiap satu pekan. Dalam evaluasi tersebut, semua laporan maupun rekomendasi perbaikan yang disampaikan Bawaslu bisa dibahas dan diperbaiki. ’’Kami juga akan meminta laporan harian masing-masing daerah pelaksanaannya,’’ imbuhnya.  Door-to-Door Dekati Warga  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kampanye-pilkada-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TAMPUNG ASPIRASI: Calon wali kota Surabaya Machfud Arifin menyapa wawrga Pacar Kembang, Surabaya, Minggu (27/9). (DIMAS MAULANA/JAWA POS)  Hari kedua pelaksanaan kampanye kemarin dimanfaatkan para pasangan calon (paslon) untuk bertemu dengan warga. Di Surabaya, calon wali kota nomor urut 2 Machfud Arifin menyapa warga Kelurahan Pacar Kembang, Tambaksari. Kepada Machfud, ibu-ibu pemantau jentik (bumantik) hingga pengurus RT dan RW sambat soal insentif yang selama ini jauh dari kata layak.  Ketua RW 5 Suwarno mengaku selama ini sering mendapat keluhan dari para ketua RT. Bukan hanya soal insentif, para ketua RT juga sering menjadi sasaran amuk warga karena bantuan yang disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran. ’’Padahal, kami sudah memberikan data dengan benar. Sik onok ae sing gak bener,’’ keluhnya dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan di balai RW 5 kemarin.  Suwarno menyatakan, pengabdian tokoh masyarakat memang tidak bisa dinilai dengan angka. Namun, dia berharap tetap ada bantuan operasional dari pemerintah agar kepengurusan RT/RW bisa berjalan dengan baik. Sebab, dengan insentif ketua RW Rp 570 ribu per bulan tanpa dana operasional, Suwarno mengaku sering tekor. ’’Ini bukan perhitungan. Tetapi, ini seharusnya menjadi perhatian bersama,’’ katanya.  Machfud mengatakan, keluhan tersebut tidak hanya datang dari warga Pacar Kembang. Hampir semua ketua RT, RW, dan kader bumantik di seluruh wilayah mengeluhkan hal yang sama. ’’Memang ini memprihatinkan. Dengan APBD Rp 10 triliun lebih, insentif untuk kader bumantik maupun ketua RT/RW ini jauh dari kata layak,’’ ujarnya.  Pensiunan jenderal polisi bintang dua itu mengaku sudah melakukan penghitungan yang realistis bersama beberapa anggota dewan dari partai koalisi yang mengusungnya. Dengan kekuatan anggaran daerah saat ini, Machfud memastikan akan meningkatkan kesejahteraan para kader bumantik serta ketua RT dan RW. ’’Ini bukan janji. Ini saya sampaikan karena saya sudah menghitungnya dan kekuatan APBD Surabaya masih sangat mampu,’’ terangnya.  Di Sidoarjo, paslon nomor urut 2 Ahmad Muhdlor Ali-Subandi mengadakan deklarasi pemenangan Jumat malam lalu (25/9). Jajaran pengurus DPC dan PAC PKB hadir. Termasuk perwakilan partai pendukung, yakni PSI dan Partai Nasdem Sidoarjo.  Mereka optimistis dengan target 75 persen perolehan suara. Apalagi, relawan untuk pemenangan tersebar. Ada lebih dari 16 ribu relawan saat ini. Tersebar mulai tingkat RT hingga kecamatan. ’’Di tiap RT ada tiga relawan. Tiap relawan itu minimal bisa membawa 100–250 suara,’’ ujar Subandi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kampanye-pilkada-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KERAHKAN RELAWAN: Tim pemenangan paslon nomor urut 2 di Pilkada Solo Bagyo Wahyono dan F.X. Suparjo mendatangi warga untuk sosialisasi. (DAMANIUS BRAM/JAWA POS RADAR SOLO)  Hasil survei internal mereka saat ini menunjukkan bahwa elektabilitas sudah melampaui 20 persen dari calon lain. ’’Survei terakhir kita alhamdulillah jauh meninggalkan calon lain, masih memimpin,’’ kata Gus Muhdlor, sapaan Ahmad Muhdlor Ali. Namun, menurut dia, hanya sekitar 58 persen yang sudah menentukan pilihan. Karena itu, salah satu targetnya adalah menyasar suara yang belum punya pilihan tersebut.  Sementara itu, cabup Kelana Aprilianto tidak menarget persentase angka pasti. ’’Targetnya adalah menang,’’ katanya. Apalagi, kini Haji Masnuh yang menjadi ketua tim pemenangan. Masnuh punya andil besar mengantarkan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak memenangi Pilgub Jatim 2018, terutama di wilayah Sidoarjo.  Di Makassar, dilansir harian Fajar, cawali Munafri Arifuddin kemarin mengunjungi Pasar Tamamaung, Kecamatan Panakkukang. Dia berdialog dengan pedagang sambil berbelanja. Pria yang akrab disapa Appi itu meminta para pedagang senantiasa menjalankan protokol kesehatan untuk meredam persebaran virus korona. Sebab, pasar adalah tempat publik yang selalu dikunjungi warga.

Hari Pertama Kampanye Pilkada, Sulit Patuhi Protokol Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kampanye pilkada

Berita Terkini