<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/TITI-ANGGRAINI-2-161577477.jpg" alt="Pembina Perludem Titi Anggraini." width="100%">
<figcaption>Pembina Perludem Titi Anggraini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Waktu pelaksanaan kampanye yang dipangkas menjadi 75 hari sejatinya bukanlah durasi yang ideal. Terlebih di tengah sistem pemilu serentak yang terdiri atas lima jenis pemilihan. Perlu diingat, peserta Pemilu 2024 bukan hanya partai politik serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tetapi, ada juga calon anggota legislatif yang kalau kita jumlahkan lebih dari 258 ribu orang. Problemnya, di tengah pemilu serentak kita dengan lima surat suara yang harus kita pilih, narasi soal pemilu presiden (pilpres) lebih mendominasi ketimbang pemilu legislatif (pileg). Kampanye pileg kurang mendapat perhatian dari publik. Jika pilpres punya debat yang bisa menjadi sarana kampanye program, pileg nyaris tidak memiliki ruang tersebut. Padahal, pileg tidak kalah pentingnya untuk efektivitas pemerintahan ke depan. Minimnya ruang sosialisasi dari pileg sejauh ini pada akhirnya diatasi dengan dominannya perang baliho di antara para caleg. Itu pun, praktiknya memunculkan ironi lainnya. Perang baliho menimbulkan banyak persoalan. Sebab, pemasangan cenderung dilakukan semrawut, bahkan tidak terkendali. Pelanggaran pemasangan APK di pohon dan jalan-jalan protokol seolah dibiarkan begitu saja. Bahkan, pembiaran itu berdampak fatal. Misalnya, sering menimbulkan insiden yang bahkan mengakibatkan korban meninggal. Dari sisi substantif, kampanye pilpres memang mendominasi. Namun, narasi politik gagasan yang muncul tidak terlalu dominan. Sebaliknya, yang menonjol justru hal-hal yang bersifat emosional dan menghibur atau biasa disebut gimik. Program-program yang menawarkan gagasan seperti &rdquo;Desak Anies&rdquo;, &rdquo;Selepet Amin&rdquo;, atau &rdquo;Tabrak Prof&rdquo; memang ada. Namun, harus diakui program-program itu masih kalah gaung dari gimik yang mendominasi ruang publik. Fenomena tersebut disebabkan banyak faktor. Dari sisi kontestan, baik di level pilpres maupun pileg, terlihat ada pihak-pihak yang menghindari politik gagasan. Sebaliknya, mereka mengedepankan hal-hal yang bersifat simbolis dan menghibur ketimbang membangun dialektika gagasan. Kemudian, dari sisi pemilih, harus diakui bahwa tidak semua mau mencermati hal-hal substantif dan ingin yang simpel saja. Harus pula diakui, tidak semua pemilih berpikir rasional. Ketika dua faktor kriteria itu dihadapkan, upaya menghadirkan politik gagasan menjadi berat. Karena itu, ke depan basis pemilih harus lebih diedukasi untuk mengarah kepada pemilih rasional. Catatan lainnya dari proses kampanye adalah minim sekali penegakan hukum. Meski, ada banyak pelanggaran di depan mata. Misalnya, iklan kampanye di media di luar jadwal yang dibiarkan, pemasangan alat peraga tak sesuai, netralitas birokrasi, atau dugaan dana kampanye ilegal yang tidak pernah dituntaskan meski datanya ada. Hal ini tidak terlepas dari peran pengawas pemilu yang terkesan permisif dengan pelanggaran. Sikap Bawaslu juga tecermin dari angka data pelanggaran di sigaplaporbawaslu.go.id. Laporan masyarakat jauh lebih banyak daripada temuan pengawas itu sendiri. Meski kampanye pendek, semestinya tidak bisa dijadikan legitimasi atas pelaksanaan kampanye yang sangat bebas. Apalagi, perpendekan masa kampanye dari 6 bulan 3 minggu menjadi 75 hari merupakan kesepakatan bersama. Semestinya konsekuensi apa pun harus diterima tanpa melemahkan komitmen pengawasan dan penegakan hukum. Yang pertama itu memang desain keserentakan pemilu kita dengan jumlah kontestan pemilu yang sangat banyak, tetapi masa kampanye yang sangat pendek. Itu membuat kita semua mengalami kesulitan untuk lebih elaboratif terkait dengan proses kampanye ini. Jadi, tidak mudah bagi pemilih mengenali semua peserta pemilu serta caleg-caleg yang diusung partai. Jadi, ada konsekuensi memang dari kompleksitas desain keserentakan pemilu yang berdampak pada situasi kampanye yang tidak terlalu optimal. Untuk memperbaiki kampanye ke depannya, model keserentakan pemilu dengan menggabungkan pilpres dan pileg di semua level perlu dievaluasi. Sistem ini sudah terbukti telah meminggirkan isu pileg, khususnya di level DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Padahal, isu lokal sama pentingnya. Sebagaimana petunjuk dari putusan MK, keserentakan yang wajib hanya pilpres, DPR, dan DPD. Sementara, untuk DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dibuka ruang untuk dipisah bersama pemilihan kepala daerah. (*/c14/ttg) (Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Folly Akbar)

Waktu pelaksanaan kampanye yang dipangkas menjadi 75 hari sejatinya bukanlah durasi yang ideal. Terlebih di tengah sistem pemilu serentak.

Catatan Kampanye Pemilu 2024: Gimik Dominan, Pileg Terlupakan, Minim Tindak Pelanggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/Anies-Muhaimin-Kampanye-di-Pasuruan-2-3743443841.jpeg" alt="Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyapa pendukungnya kampanye akbar di Stadion Untung Suropati, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (8/2/202" width="100%">
<figcaption>Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyapa pendukungnya kampanye akbar di Stadion Untung Suropati, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (8/2/202</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kampanye terakhir Pemilu 2024 berakhir serentak hari ini. Untuk pemilihan umum presiden (pilpres), pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 2 akan menghelat kampanye beririsan di Jakarta. Sementara itu, paslon nomor urut 3 akan menggelar edisi penutup di dua kota di Jawa Tengah. Pelaksanaan kampanye dua paslon di Jakarta itu bisa menjadi titik rawan. Apalagi, massa yang diperkirakan datang sama-sama banyak. Estimasi massa di Jakarta International Stadium (JIS) mencapai 2 juta orang, sedangkan di SUGBK diperkirakan sampai 500 ribu orang. Meski paslon 01 menggelar di JIS dan paslon 02 mengadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, ada potensi pertemuan massa kedua kubu di fasilitas umum dan titik-titik lain di ibu kota. Untuk itu, kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyiapkan berbagai antisipasi. Di antaranya, seperti dijelaskan anggota Dewan Pakar Timnas Amin Brigjen Pol (Purn) Rusli Hedyaman, pihaknya telah menyiapkan 1.800 orang untuk turut berjaga. Persiapan itu, lanjut Rusli, sudah dikoordinasikan ke Polda Metro Jaya. Koordinasi itu untuk memudahkan pengamanan khusus di luar area pengamanan kepolisian. &rsquo;&rsquo;Pengamanan yang memang sudah melekat yang diatur oleh Polda sudah ada,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Terkait kantong parkir, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Beberapa kantong parkir disiapkan di sekitar JIS. Salah satunya di Jalan Sunter Permai Raya. Kemudian, di Jalan Danau Sunter Barat, Jalan Benyamin Sueb, dan kompleks Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/WhatsApp-Image-2024-02-09-at-231759-2310371600.jpeg" alt="Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan pentingnya makan siang gratis untuk anak-anak Indonesia." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan pentingnya makan siang gratis untuk anak-anak Indonesia.</figcaption>
</figure> Berkaca pada pengalaman Konser Pesta Rakyat 30 Dewa 19 tahun lalu, Rusli menyebut pihaknya telah menyiapkan skenario ketika acara selesai. Yakni, meminta bus tidak menjemput ke area JIS. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun telah melakukan antisipasi gangguan keamanan. Diperkirakan, ada 5.000 bus yang datang. Tim Kampanye Nasional (TKN) telah menetapkan sejumlah tempat sebagai kantong parkir. Selain kawasan GBK, ada juga di Monas, Gedung Aldiron, Smesco Pancoran, hingga sekitaran RS Jakarta dan RS Mintohardjo. Wakil Ketua TKN Juri Ardiantoro mengimbau massa untuk menjaga ketertiban umum. &rsquo;&rsquo;Jaga keamanan pribadi,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Diakuinya, antusiasme massa untuk hadir sangat tinggi. Soal kesiapan teknis, mantan ketua KPU RI itu menyebut kawasan GBK sudah siap digunakan. Selain kampanye politik, kampanye terakhir yang dikemas dalam pesta rakyat itu akan menampilkan berbagai kegiatan seni. Seperti musik, stand-up comedy, hingga barongsai. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014145523/ada-2-kampanye-akbar-capres-di-jakarta-ini-suasana-kawasan-glodok-saat-tahun-baru-imlek-2024">Ada 2 Kampanye Akbar Capres di Jakarta, Ini Suasana Kawasan Glodok saat Tahun Baru Imlek 2024</a> Sementara itu, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan 5.111 personel untuk pengamanan kampanye terakhir paslon Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Ary mengatakan, untuk kampanye Anies-Muhaimin dikerahkan 2.356 personel. &rsquo;&rsquo;Lalu, untuk paslon Prabowo-Gibran dikerahkan 2.755 personel guna mengamankan di Gelora Bung Karno,&rsquo;&rsquo; terangnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/IMG-20240210-WA0123-767326979.jpg" alt="Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. (Tim Media Ganjar-Mahfud)" width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. (Tim Media Ganjar-Mahfud)</figcaption>
</figure> Ribuan personel itu merupakan gabungan dari berbagai pemangku kepentingan. Seperti Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Utara, Polres Jakarta Timur, Polres Jakarta Barat, dan Polres Jakarta Pusat. Ada pula petugas dari pemerintah daerah seperti satpol PP, dishub, damkar, dan dinas kesehatan. &rsquo;&rsquo;Dari kepolisian menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sementara itu, TPN Ganjar-Mahfud akan mengakhiri masa kampanye Pilpres 2024 dengan menggelar Hajatan Rakyat dengan Grebeg, Ruwatan, hingga Kirab Warisan Budaya di Benteng Vastenburg di Solo atau Surakarta. Itu paginya. Siangnya, paslon nomor urut 3 itu juga akan menghelat Hajatan Rakyat sebagai penutup di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang. &rsquo;&rsquo;Kegiatan pendukung Hajatan Rakyat Akbar ini diselenggarakan di 14 titik di berbagai penjuru Kota Solo,&rsquo;&rsquo; kata Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud Karaniya Dharmasaputra. Solo saat ini dipimpin Gibran, cawapres Prabowo. Gibran bakal berada di Jakarta saat ruwatan dihelat untuk mengikuti kampanye di SUGBK. Karaniya menyampaikan, ada tiga pesan penting yang disampaikan pada Hajatan Rakyat. Yakni, pentingnya kecintaan rakyat kepada pemimpinnya, menjaga dan merawat demokrasi sebagai budaya bangsa, serta merapatkan barisan untuk menegakkan kesakralan demokrasi ke seluruh negeri. Salah satu rangkaian kegiatan Hajatan Rakyat yang menarik, jelas Karaniya, adalah meruwat Balai Kota Surakarta sebagai simbol kekuasaan saat ini. Acara ruwatan dimaksudkan sebagai simbol cinta rakyat Solo Raya kepada pemimpinnya. Ruwatan, dalam tradisi masyarakat Jawa, adalah permintaan tulus yang dipanjatkan kepada Tuhan agar terbebas dari segala bentuk bahaya dan bencana. Serta mendapat keselamatan dan kebaikan dalam menjalani kehidupan. &rsquo;&rsquo;Dalam ruwatan ada beberapa ritual pendukung seperti lakon wayang, sesajen, bunga, dan barang-barang lain yang dianggap mendukung tercapainya maksud dari ruwatan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Meruwat balai kota, jelas dia, berarti membersihkan balai kota yang merupakan simbol kekuasaan dari segala bentuk kotoran, kesialan, bencana, dan bahaya. Dengan harapan menjadikan kekuasaan kembali berpihak pada rakyat Solo. Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi menyebut, diperkirakan massa yang datang mencapai 100 ribu orang. &rsquo;&rsquo;Itu dari Solo saja, belum termasuk kawasan tetangga. Namun, ini masih tentatif,&rsquo;&rsquo; katanya, dilansir Jawa Pos Radar Solo. Pemilihan Kota Solo dan Semarang sebagai lokasi terakhir kampanye paslon capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sabtu (10/2), memiliki arti tersendiri. Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Arsjad Rasjid menuturkan, dalam 15 tahun terakhir ada dua kemunculan tokoh luar biasa dari Jateng, yakni Presiden Jokowi dan Ganjar. Keduanya dianggap memiliki karakter kepemimpinan yang baik untuk rakyat. &rsquo;&rsquo;Karena itu, acara ini kami beri judul Hajatan Rakyat,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Solo dan Semarang dipilih untuk menyimbolkan era kepemimpinan Jokowi akan dilanjutkan, diperkuat, dan diperbaiki andai Ganjar terpilih. &rsquo;&rsquo;Jadi, ini simbol. Pertama Pak Jokowi dari Solo, kemudian Mas Ganjar dari Semarang. Nantinya sama-sama berujung di istana,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. (far/tyo/idr/uzi/omy/atn/kap/ton/wan/c18/ttg) --- LOKASI KAMPANYE PERTAMA DAN TERAKHIR CAPRES/CAWAPRES Paslon 01 Anies Baswedan <ul> <li>Pertama: Jakarta</li> <li class="class-paragraph">Terakhir: Jakarta</li> </ul> Muhaimin Iskandar <ul> <li class="class-paragraph">Pertama: Mojokerto</li> <li>Terakhir: Jakarta</li> </ul> Paslon 02 Prabowo Subianto <ul> <li>Pertama: Tasikmalaya</li> <li>Terakhir: Jakarta</li> </ul> Gibran Rakabuming Raka <ul> <li>Pertama: Jakarta</li> <li>Terakhir: Jakarta</li> </ul> Paslon 03 Ganjar Pranowo <ul> <li>Pertama: Merauke</li> <li>Terakhir: Solo dan Semarang</li> </ul> Mahfud MD <ul> <li>Pertama: Sabang</li> <li>Terakhir: Solo dan Semarang</li> </ul>

Kampanye terakhir Pemilu 2024 berakhir serentak hari ini. Untuk pemilihan umum presiden (pilpres), paslon nomor urut 1 dan 2 di Jakarta.

Kampanye Terakhir Pemilu 2024, Jutaan Massa di Jakarta, Hajatan Rakyat di Solo-Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/presiden-di-cinere-2205365384.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian tol Pamulang-Cinere-Jalan Raya Bogor, Senin (8/1)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian tol Pamulang-Cinere-Jalan Raya Bogor, Senin (8/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masa kampanye pemilu tinggal dua hari lagi. Kemarin Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkampanye. "Presiden memang diperbolehkan undang-undang (UU) untuk kampanye. Tapi, jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab tidak,&rdquo; katanya. Dia memang diisukan akan turut berkampanye pada masa akhir kampanye. Selain itu, Jokowi kembali menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) harus menjaga netralitas. "KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," tegasnya. Dia juga meminta seluruh pihak menjaga pemilu agar tetap damai dan jujur. "Menghargai hasil pemilu serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," ucapnya. Jokowi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). &rdquo;Datang ke TPS dan memberikan suara sesuai pilihan,&rdquo; tuturnya. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah isu perpecahan di kabinet. Menurut dia, tidak hadirnya sejumlah menteri teknis dalam beberapa kegiatan Jokowi tidak berkaitan dengan perpecahan. Apalagi, ada isu bahwa para menteri itu sengaja tak diikutsertakan. Isu tersebut merebak setelah Mensos Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos cadangan beras pemerintah (CBP). Lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga tidak tampak dalam peresmian tol Tebing Tinggi&ndash;Indrapura dan tol Indrapura&ndash;Kisaran di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kemarin. Keduanya ditengarai tak dilibatkan lantaran diduga tak sejalan dengan Jokowi terkait dukungan politik presiden. Muhadjir mengatakan, Jokowi memahami menteri-menterinya memiliki urusan lain. Karena itu, mereka tak perlu selalu dilibatkan dalam kegiatan Jokowi. &rdquo;Kalau soal kenapa Bu Risma tidak mendampingi selalu, Bu Risma kan juga punya program. Dan, presiden tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi,&rdquo; papar Muhadjir saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (7/2). (elo/idr/wan/syn/lyn/lum/mia/c7/oni)

Masa kampanye pemilu tinggal dua hari lagi. Kemarin Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkampanye.

Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye meski Diperbolehkan UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/Sejarah-Muhammadiyah-1567179953.jpg" alt="Logo Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Logo Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Meski Presiden Joko Widodo telah mengklarifikasi, polemik pernyataan dukungan dalam pemilu tak lantas mereda. Bahkan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta presiden menarik pernyataannya itu. Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Trisno Raharjo mendesak Presiden Jokowi mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan. &rdquo;Terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak,&rdquo; katanya kemarin (28/1). Presiden, lanjut dia, harus menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara. Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial. Terlebih dalam penyelenggaraan pemilu yang tensinya semakin tinggi. PP Muhammadiyah juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meningkatkan sensitivitasnya dalam melakukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara dalam kampanye. &rdquo;Baik langsung maupun tidak langsung untuk mendukung salah satu kontestan pemilu,&rdquo; paparnya. Muhammadiyah juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu yang terindikasi ada kecurangan untuk dijadikan bahan atau referensi memutus perselisihan hasil pemilu. Sikap itu penting dilakukan MK agar putusannya kelak tidak sekadar mengalkulasi suara, tetapi lebih untuk memastikan penyelenggaraan pemilu telah berlangsung dengan segala kesuciannya. &rdquo;Tidak dinodai oleh pemburu kekuasaan yang menghalalkan segala cara,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, terkait klarifikasi dari Jokowi, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari memberikan catatan. Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dipahami Jokowi dalam menginterpretasikan ketentuan kampanye bagi presiden yang diatur di UU Pemilu. Pertama, terkait konteks pasal yang mengatur bahwa presiden boleh ikut berkampanye. &rdquo;Yang perlu dipahami, presiden dan wakil presiden tentu boleh kampanye kalau dia adalah presiden dan wakil presiden petahana,&rdquo; kata Feri kepada Jawa Pos kemarin. Feri menegaskan, pemahaman terkait konteks tersebut bisa diperoleh ketika membaca secara utuh ketentuan yang tercantum di Pasal 281, 282, 283, 299, hingga 301. Penegasan bahwa ketentuan tersebut hanya untuk presiden petahana itu tersirat dalam pasal 301 yang berbunyi, &rdquo;Presiden atau wakil presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPK sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam melaksanakan kampanye pemilu presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden atau wakil presiden.&rdquo; Yang kedua, lanjut Feri, adalah ketentuan tentang cuti dan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 281. Jika dipahami, ketentuan tugas penyelenggaraan negara itu bisa dibaca sebagai larangan kepada presiden yang ingin berkampanye pada pilpres kali ini. Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memastikan akan melakukan pengawasan terhadap presiden maupun menteri yang ikut kampanye. Bagja menegaskan, pejabat diperbolehkan kampanye sepanjang mengajukan cuti. &rdquo;Kami akan mengawasi jika Pak Presiden melakukan hal-hal yang dilarang,&rdquo; ujarnya. Keberpihakan Jokowi, lanjut dia, hanya bisa dilakukan sebagai pribadi. Sementara itu, dalam kapasitas sebagai presiden, wajib netral. Karena itu, semua fasilitas dan program dilarang disalahgunakan. &rdquo;Kami sudah ngirim surat ke Pak Presiden untuk kemudian dalam melakukan hal apa pun yang berkaitan dengan sekarang masa tahapan kampanye, ada beberapa larangan,&rdquo; tegasnya. Aktivitas Jokowi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, sampai saat ini tidak ada agenda Presiden Jokowi melakukan kampanye politik. &rdquo;Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye,&rdquo; katanya. Saat ini, di Jogjakarta, agenda Jokowi menghadiri kegiatan Universitas NU Jogjakarta. Selain itu, akan menghadiri kegiatan di Akmil Magelang. Di luar agenda tersebut, kemarin Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam waktu yang terpisah. Pertemuan Jokowi degan AHY dikemas secara santai. Mereka mengawalinya dengan bersepeda pagi bersama di sekitar Alun-Alun Jogjakarta. Selesai gowes, keduanya mampir di Gudeg Yu Djum Wijilan untuk sarapan. Keduanya berdiskusi empat mata. Dalam kesempatan itu, AHY mengaku berbicara soal isu-isu politik kebangsaan. &rdquo;Kami banyak berdiskusi membahas isu-isu kebangsaan dan tentu terkait kesiapan pemilu agar berjalan dengan aman, damai, dan demokratis,&rdquo; kata AHY. Ari Dwipayana yang dikonfirmasi mengatakan, pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh politik adalah hal biasa. &rdquo;Apalagi itu dilakukan di hari libur,&rdquo; katanya. Terkait pertemuan dengan sultan Jogja, Ari mengatakan, pertemuan di Keraton Kilen itu merupakan kunjungan silaturahmi. &rdquo;Pertemuan (presiden) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X berlangsung empat mata.&rdquo; (far/wan/lum/tyo/c19/fal)

Meski Presiden Jokowi telah mengklarifikasi, polemik pernyataan dukungan dalam pemilu tak lantas mereda. Bahkan, PP Muhammaiyah mendesak.

Kampanye dan Keberpihakan dalam Pemilu, Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Pernyataan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/Jalur-Sepeda-Dipasangi-Bendera-Partai-Dery-Ridwansah-5JPG-1278055501.jpg" alt="Pagar pembatas jalan yang terpasang alat peraga kampanye (APK) bendera partai pemilu 2024 di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Pagar pembatas jalan yang terpasang alat peraga kampanye (APK) bendera partai pemilu 2024 di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Teknis pelaksanaan kampanye metode rapat umum atau akrab disebut kampanye akbar tengah digodok. Dari hasil rapat awal antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama tim pasangan calon dan partai politik, kampanye akbar akan dibagi tiga zona. Kampanye akbar mulai digelar 21 hari sebelum berakhirnya masa kampanye sehingga jatuh pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, pembagian tiga zona sesuai dengan aspirasi peserta pemilu. Dengan begitu, 38 provinsi yang ada akan dibagi menjadi tiga zona secara proporsional. Yakni, zona A, zona B, dan zona C. &rdquo;Nanti ditentukan zona A (dimulai untuk) paslon yang mana, zona B paslon yang mana, zona C paslon yang mana,&rdquo; ujarnya di kantor KPU RI Jakarta kemarin (14/1). Dengan demikian, setiap paslon akan melaksanakan kampanye akbar di lokasi yang berbeda setiap harinya. Dia mencontohkan, jika pada 21 Januari paslon nomor urut 1 di zona A, paslon nomor 2 bisa di zona B dan paslon nomor 3 di zona C. &rdquo;Besoknya akan berganti, jadi semua akan dapat sama,&rdquo; tuturnya. Terkait pembagian provinsi masuk zonasi apa, Mellaz menyebut belum diputuskan. Termasuk juga soal paslon berapa memulai dari zona mana. Saat ini tim paslon dan partai masih membahas teknisnya. Pembagian zonasi nanti digilir setiap harinya. Itu berbeda dengan Pemilu 2019 yang dibagi dua hari sekali. Terkait efektivitas pergantian per hari, Mellaz enggan menilai. Dia beralasan hal itu merupakan kesepakatan paslon dan partai. &rdquo;Kalau kemudian tim paslon justru menyatakan skemanya per satu hari, kemudian partai pengusung paslon menyatakan demikian, ya bebannya kan di mereka, mereka yang bisa ngukur,&rdquo; terang dia. Pada bagian lain, KPU RI telah menuntaskan rekapitulasi terhadap berkas perbaikan laporan awal dana kampanye (LADK) partai-partai di level pusat. Hasilnya, ada 15 partai yang dinyatakan lengkap dan sesuai. Kemudian, ada tiga partai yang belum tuntas. Yakni, LADK PSI yang dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Kemudian, dua partai lain, yaitu PPP dan Gelora, yang dinyatakan sudah lengkap, tapi belum sesuai. Meski belum lengkap dan sesuai, PSI yang sebelumnya mendapat sorotan akibat pengeluaran kampanye yang tercatat hanya Rp 180 ribu telah memperbaruinya. Dalam perbaikan, PSI mencatat telah mengeluarkan dana kampanye Rp 24,13 miliar. Dalam LADK perbaikan, penerima dana kampanye terbanyak masih diduduki PDIP dengan Rp 183 miliar. Diikuti PSI Rp 33 miliar dan PAN Rp 29 miliar. Sementara itu, penerima terkecil ditempati PBB Rp 301 juta, PKN Rp 453 juta, dan Partai Ummat Rp 479 juta. (far/idr/c7/fal)

Teknis pelaksanaan kampanye metode rapat umum atau akrab disebut kampanye akbar tengah digodok. Dibagi tiga zona dan mulai 21 Januari 2024.

Kampanye Akbar Mulai 21 Januari dan Dibagi Tiga Zona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan siap memberikan data lebih kepada KPU, Bawaslu, dan KPK. Khususnya mengenai temuan dugaan transaksi mencurigakan terkait Pemilu 2024. Pada 14 Desember, PPATK menemukan transaksi keuangan mencurigakan. Ada aktivitas transaksi tak wajar yang kenaikannya lebih dari 100 persen. Nilai transaksinya mencapai triliunan. PPATK telah mengirimkan dokumen soal transaksi itu ke tiga lembaga sekaligus. Yakni, KPU, Bawaslu, dan KPK. Tujuannya, bisa ditindaklanjuti dan mampu mengantisipasi keamanan dan transparansi pemilu. Namun, hingga kemarin setidaknya baru KPK yang merespons kiriman data itu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengonfirmasi bahwa lembaganya bakal memilah dan menganalisis potensi dugaan korupsi terkait data PPATK tersebut. &rsquo;&rsquo;Kami masih menunggu dari KPU dan Bawaslu. Sudah beberapa surat kami sampaikan. Termasuk data-data informasi spesifik,&rsquo;&rsquo; ucap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Jawa Pos kemarin. PPATK kini tinggal menunggu tindak lanjut dari respons dua lembaga itu. Humas PPATK M. Natsir Konga mengatakan, sejauh ini baru KPK yang sedang mendalami data itu. &rsquo;&rsquo;Untuk Bawaslu dan KPU, kami belum mengetahui,&rsquo;&rsquo; jelasnya. PPATK hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Juga menanyakan soal tanggapan. Jika membutuhkan data dan tambahan, PPATK siap mengirimkan informasi lebih lanjut. Soal sharing data ke beberapa pihak itu, Natsir mengatakan memang tupoksi PPATK. Lembaganya hanya diberi kewenangan memberikan data kepada penyidik ataupun beberapa pihak yang memiliki kewenangan. Bukan langsung membeberkan temuan itu kepada publik. &rsquo;&rsquo;Jadi, mohon dimaklumi. Ini soal tupoksi,&rsquo;&rsquo; katanya. Sebab, sejak temuan awal tersebut menggelinding ke publik, PPATK mendapatkan banyak respons. (elo/c7/oni)

PPATK memastikan siap memberikan data lebih kepada KPU, Bawaslu, dan KPK. Khususnya mengenai temuan dugaan transaksi mencurigakan.

Soal Transaksi Misterius yang Diduga Terkait Pemilu, PPATK Tunggu Respons KPU-Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Prabowo-Subianto-dan-Gibran-Rakabuming-Raka-Dery-Ridwansah-1JPG-258499088.jpg" alt="Calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di kompleks Kantor KPU, Jakarta, Senin (27/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di kompleks Kantor KPU, Jakarta, Senin (27/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tiga calon presiden (capres) mengisi masa kampanye dengan berbagai kegiatan kemarin (1/12). Anies Baswedan menghadiri dialog dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Prabowo Subianto menerima deklarasi dukungan, sementara Ganjar Pranowo bertemu dengan para tokoh masyarakat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam dialog dengan PWI, Anies memaparkan sejumlah persoalan saat ini. Salah satunya adalah penguatan demokrasi dan penegakan hukum. &rdquo;Kami melihat trust (dalam demokrasi, Red) mengalami penurunan luar biasa, apalagi menjelang pemilu sekarang ini,&rdquo; ungkapnya. Penurunan trust itu terlihat di beberapa hal. Anies menyinggung Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini mendapat sorotan tajam dari publik. Selain itu, Anies menyebut kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) dari KPU. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/JKT_Ganjar-Menghadiri-Mubes-PGPI_MIFTAHUL-HAYAT-11-626386250.jpeg" alt="Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo enggan membuai pemilih muda dengan gimmick yang disampaikan melalui materi kampanye Pilpres 2024." width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo enggan membuai pemilih muda dengan gimmick yang disampaikan melalui materi kampanye Pilpres 2024.</figcaption>
</figure> Di Jakarta, Prabowo menghadiri deklarasi dukungan Pandawa Lima di Djakarta Theater. Pandawa Lima adalah organisasi binaan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Adik Luhut, Nurmala Kartini Pandjaitan, menyerahkan naskah deklarasi dukungan kepada Prabowo. Ketua Umum Pandawa Lima Letjen (Purn) Eko Wiratmoko meminta para relawan berkomitmen memenangkan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo bersilaturahmi dan berdiskusi dengan ulama dan tokoh masyarakat Kupang di kantor MUI NTT. Wakil Ketua MUI NTT Abbas Gasim menyatakan bahwa peran ulama penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Pemerintah harus melibatkan ulama dan tokoh agama dalam mengambil kebijakan. Termasuk memberikan perhatian besar terhadap pendidikan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/anies-di-pwi-2891796998.jpg" alt="Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) saat mengunjungi Kantor PWI Pusat di Jakarta, Jumat (1/12/2023)" width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) saat mengunjungi Kantor PWI Pusat di Jakarta, Jumat (1/12/2023)</figcaption>
</figure> Yang tidak kalah penting, pemerintahan mendatang harus tegas dalam memberantas korupsi. Abbas menilai Ganjar memiliki komitmen dalam menegakkan hukum. &rdquo;Jangan sampai ada korupsi lagi di negeri ini. Kalau perlu, kita miskinkan para koruptor,&rdquo; tegasnya. (tyo/lum/c14/bay)

Tiga calon presiden (capres) mengisi masa kampanye dengan berbagai kegiatan kemarin (1/12). Anies Baswedan menghadiri dialog dengan PWI.

Kampanye Pilpres 2024: Anies dan Ganjar Gelar Dialog, Prabowo Terima Dukungan

kampa <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/KPU-Deklarasi-Pemilu-Damai-Dery-Ridwansah-3JPG-1291829006.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari bersama pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Deklarasi Kampanye Damai." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari bersama pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Deklarasi Kampanye Damai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Selama 75 hari terhitung mulai hari ini (28/11), seluruh peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 resmi memasuki masa kampanye. Kesempatan untuk meyakinkan publik agar memilih mereka saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Sebelum mengawali masa kampanye, kemarin (27/11) tiga pasangan capres-cawapres dan 18 partai politik menandatangani deklarasi pemilu damai di KPU RI, Jakarta. Harapannya, tercipta kampanye yang berintegritas. Di luar peserta pemilu, aparatur negara juga menggelar deklarasi netralitas dalam kegiatan yang diinisiasi Bawaslu RI di Hotel Sahid, Jakarta. Semua parpol dan pasangan capres-cawapres turut hadir. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari berharap pelaksanaan kampanye tidak berlangsung secara keras. Dia mengingatkan partai politik, dalam waktu yang tidak lama seusai Pemilu 2024, ada pilkada. Konstelasi pilkada akan memaksa partai untuk mencari kawan di banyak daerah. &rdquo;Kalau dalam Pemilu 2024 gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit mencari kawan untuk pencalonan kepala daerah,&rdquo; tuturnya di kantor KPU RI. Peta politik diprediksi akan lebih cair. Meski di pilpres berbeda, bukan tidak mungkin saat pilkada akan banyak kesamaan. &rdquo;Lawan politik (saat pilpres, Red) bisa jadi nanti kawan berpolitik dalam pilkada,&rdquo; imbuhnya. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mempersilakan peserta pemilu berkampanye seluas-luasnya. Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat di semua kegiatan. Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu tidak pandang bulu. Meski demikian, pihaknya berupaya mencegah pelanggaran. &rdquo;Tindak pidana pemilu sebagai upaya hukum terakhir,&rdquo; ujarnya. Bagja menyebutkan, semua daerah memiliki kerawanan pelanggaran masing-masing. Sudah ada pemetaan melalui indeks kerawanan pemilu (IKP). Salah satu daerah yang paling riskan adalah Jakarta. &rdquo;Jakarta adalah tempat-tempat di mana semua pasangan calon ada di sini. Ketika base camp-nya itu ada di sini sehingga kemungkinan terjadinya kompetisi yang sangat ketat,&rdquo; ungkapnya. Kemudian, Jakarta adalah muara dari semua proses itu berakhir. Di Bawaslu untuk pelanggaran administrasi hingga MK untuk urusan sengketa hasil. Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi deklarasi kemarin. Dia berharap komitmen netralitas tidak hanya ada di atas kertas, tetapi harus terimplementasi dalam perilaku. &rdquo;Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani,&rdquo; ujarnya. Deklarasi tersebut akan kehilangan makna jika dalam perilaku tidak dilaksanakan. &rdquo;Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur melaksanakan dengan sungguh-sungguh,&rdquo; sambung Ganjar. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut deklarasi integritas sebagai seremoni hal baik. Namun, pakta sesungguhnya baru bisa dinilai di lapangan. &rdquo;Integritas bukan dinilai dari pakta yang ditandatangani, tapi dari peristiwa di lapangan,&rdquo; tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013330439/mulai-kampanye-cak-imin-ambil-cuti-sebagai-wakil-ketua-dpr-besok">Mulai Kampanye, Cak Imin Ambil Cuti Sebagai Wakil Ketua DPR Besok</a> Isu netralitas, kata Anies, harus menjadi perhatian. Sebab, isu tersebut sudah bergulir ramai jauh sebelum kampanye digelar. Itu menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik pada instrumen negara dalam menggelar pemilu. &rdquo;Mari kita kembalikan kepercayaan rakyat kepada penyelenggara,&rdquo; ajaknya. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, kecurigaan tersebut bisa diredam hanya dengan praktik pemilu yang jujur dan adil. &rdquo;Kepercayaan sebagai pilar demokrasi harus kita jaga bersama,&rdquo; kata Anies. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan keinginan serupa. Dia ingin pemenang pemilu sesuai dengan aspirasi murni masyarakat. &rdquo;Suara rakyat yang menentukan suara rakyat yang menang,&rdquo; ujarnya. kampanyBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013330059/anies-mulai-kampanye-di-dki-jakarta-cak-imin-dari-surabaya">Anies Mulai Kampanye di DKI Jakarta, Cak Imin dari Surabaya</a> Cuaca hingga Hoaks Jauh-jauh hari, Polri telah menyiapkan pengamanan masa kampanye melalui Operasi Mantap Brata 2023&ndash;2024. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, sejak 19 Oktober 2023, Polri menggelar Operasi Mantap Brata dengan 434.197 personel. &rsquo;&rsquo;Dari opsus pusat hingga 34 polda. Kalau pusat, ada 9 satgas,&rdquo; ungkapnya. Pemetaan terhadap kerawanan pemilu juga dilakukan. Baik berdasar pemetaan Bawaslu maupun oleh internal Polri. Setidaknya ada empat kerawanan pemilu yang potensial terjadi. Yakni, cuaca ekstrem berupa hujan, distribusi logistik, kemacetan arus lalu lintas, dan penyebaran hoaks. Semuanya telah disiapkan langkah antisipasinya. &rsquo;&rsquo;Kalau untuk penyebaran hoaks, dilakukan patroli siber,&rdquo; jelasnya. Ada pula patroli dialogis sebagai upaya preemtif dan preventif. Sehingga bisa mencegah penyebaran hoaks dan aksi provokatif. &rdquo;Agar tidak memengaruhi keamanan Pemilu 2024,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Bentuk kerawanan lainnya, antara lain, pelanggaran netralitas ASN, politisasi SARA, dan praktik politik uang. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menambahkan, yang terpenting sebenarnya adalah di tingkat akar rumput. Yakni, memberikan pemahaman dan edukasi bahwa bertikai dan bertengkar karena pemilu itu tidak berguna. &rdquo;Berbeda pandangan, berbeda pendapat, silakan. Nanti akhirnya kita bersatu kembali,&rdquo; ujarnya. Konsolidasi Paslon Relawan Ganjar-Mahfud menggelar Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta, kemarin (27/11). Ganjar dan para ketua umum partai mengobarkan semangat para relawan. Dia mengajak para pendukungnya untuk berani menghadapi pemilu. &rdquo;Jika ada yang menghalangi, kita akan tabrak,&rdquo; katanya. Mantan gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah kepala desa mulai diperiksa. Hal itu tidak bisa dibiarkan. &rdquo;Cacing yang diinjak pun akan melawan,&rdquo; tegasnya. Dia meminta para pendukungnya untuk mencatat semua kejadian, khususnya pelanggaran. Di sisi lain, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) semakin menegaskan kesiapannya menuju Pilpres 2024 yang mulai masuk tahapan kampanye. Salah satunya dengan mendeklarasikan Tim Hukum Nasional (THN) Amin di Jakarta kemarin. (far/mia/wan/idr/tyo/lum/c7/fal)

Selama 75 hari terhitung mulai hari ini (28/11), seluruh peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 resmi memasuki masa kampanye.

Kampanye Pemilu 2024 Mulai Hari Ini, Netralitas Bukan Hanya di Atas Kertas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/goolkar-3057013262.jpg" alt="Golkar Institute menggelar Malam Anugerah Golkar Institute Environment Video Competition." width="100%">
<figcaption>Golkar Institute menggelar Malam Anugerah Golkar Institute Environment Video Competition.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Golkar Institute menggelar Malam Anugerah Golkar Institute Environment Video Competition. Acara ini digelar di Amphitheater, DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara ini dijadikan ajang penganugerahan penghargaan bagi pemenang kompetisi video bertema lingkungan. Golkar Institute Environment Video Competition 2023 mengangkat tema Karya Untuk Lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peserta diminta mendeskripsikan isu dan permasalahan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing dan menyampaikan usulan solusi terhadap persoalan itu. Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily mengatakan, video yang didaftarkan untuk mengikuti kompetisi ini sebanyak 106 video. Namun, tidak semuanya memenuhi syarat penilaian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari jumlah itu, ada 97 video yang dinilai memenuhi syarat untuk dinilai dan diambil menjadi 13 pemenang," kata Ace, Sabtu (25/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Faculty Chair Golkar Institute, Mulya Amri menjelaskan, ada dua kriteria untuk menjadi pemenang. Pertama, konten harus menggali isu yang disampaikan, serta narasi yang digunakan harus dapat menggugah penonton tetang pentingnya isu lingkungan. Kedua, kreativitas audio dan visual, seperti alur gambar dan tampilan apakah menarik untuk ditonton secara visual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banyak yang menyerahkan videonya dan kita harapkan semua video ini bisa viral. Kita harus bantu agar video ini bisa viral karena isu lingkungan hidup harus diangkat," kata Mulya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kompetisi kali ini menyediakan hadiah dengan total Rp 40 juta untuk semua pemenang. Juara pertama diraih Nuri Khusnaini dan Rizky Putradinata dari Jogjakarta dengan tema air. Mereka mendapatkan hadiah Rp 15 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juara kedua berhak mendapat hadiah Rp 10 juta, dimenangkan oleh Risda Maulidina Putri dari Jogjakarta dengan tema soal sampah. Juara ketiga diraih kelompok Dino Dinasty Harianto, Muhammad Arifin dan Dana dari Tangerang Selatan, dengan tema polusi udara. Mereka mendapatkan hadiah Rp 5 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Juara favorit dimenangkan oleh empat peserta, yaitu Phadlin Hasan dari Aceh dengan topik banjir, Adhani Rahmanda dari Bali dengan tema perubahan iklim, Alia Yusa Salsabila dari Jawa Timur dengan isu sampah dan Dedi Fernando dari Jawa Barat dengan isu pemanasan global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panitia juga memilih enam pemenang mingguan masing-masing dua orang per minggu. Minggu ketiga dimenangkan oleh Petrick Torang Siamamora dari Riau dengan topik sampah dan Septiono Eko Pralismana dari Jawa Timur dengan topik air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemenang minggu kedua adalah Alfian Rijal Abdillah dari Jawa Tengah dengan judul sampah dan Lutfilah Azizah dari Jawa Barat dengan isu daur ulang sampah. Minggu pertama dimenangkan oleh Riska Yulianti dari Jawa Timur isu pemanasan global dan Reno Fikrian dari DI Jogjakarta dengan isu sampah. Masing pemenang mingguan mendapatkan uang tunai Rp 1 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Peserta diminta mendeskripsikan isu dan permasalahan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing dan menyampaikan usulan solusi.

Golkar Kampanyekan Jaga Lingkungan Lewat Kompetisi Video

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/tiktok-bawaslu-3041929252.jpg" alt="PENGAWASAN: Bawaslu RI menjalin kerja sama dengan platform TikTok untuk mengantisipasi hoaks dan pelanggaran kampanye pemilu." width="100%">
<figcaption>PENGAWASAN: Bawaslu RI menjalin kerja sama dengan platform TikTok untuk mengantisipasi hoaks dan pelanggaran kampanye pemilu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperluas jangkauan kinerja pengawasan. Kemarin (18/9) Bawaslu menandatangani kesepakatan dengan platform TikTok untuk mengawasi pelanggaran kampanye dan hoaks. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, kerja sama itu dilakukan karena sangat banyak pemilih muda. Nah, mereka perlu informasi kepemiluan yang baik. &rsquo;&rsquo;TikTok diharapkan menjadi media sosial (medsos) yang sehat,&rsquo;&rsquo; terangnya. Apalagi, mendekati pemilu, medsos akan cenderung memanas. Penyebaran hoaks berpotensi meningkat. Menurut Bagja, kondisi itu harus dicegah. &rsquo;&rsquo;Jangan sampai terjadi seperti Pilpres 2019. Karena itu, perlu mitigasi,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menambahkan, dari catatan Bawaslu, di medsos terdapat 5.103 laporan dugaan pelanggaran kampanye. Namun, setelah diteliti, dipastikan hanya ada 103 pelanggaran. &rsquo;&rsquo;Dari jumlah itu, baru 43 akun yang bisa di-take down,&rsquo;&rsquo; katanya. Minimnya penanganan pelanggaran pemilu itu disebabkan pandangan yang berbeda tentang panduan komunitas dalam medsos. &rsquo;&rsquo;Padahal, kalau di medsos cepat sekali viral, penanganannya tidak mampu. Karena itu, dengan kerja sama ini, pandangan kita samakan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sementara itu, Public Policy and Government Relation TikTok Faris Mufid mengatakan, sejak awal memang TikTok bukan platform politik. Namun, keingintahuan anak muda terhadap politik sangat tinggi. &rsquo;&rsquo;Karena itu, bersama Bawaslu, kami membuat kanal khusus pemilu,&rsquo;&rsquo; paparnya. Melalui kanal itu, nanti ada informasi terkait pemilu langsung dari Bawaslu. Selain itu, ada fitur laporan pelanggaran kampanye. Bawaslu dan pengguna TikTok dapat melapor bila menemukan pelanggaran. &rsquo;&rsquo;Ini bisa digunakan untuk take down,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Untuk memastikan disinformasi dan hoaks, TikTok juga bekerja sama dengan lembaga pengecek fakta. Dengan demikian, informasi itu bisa dipastikan benar atau tidak benar. &rsquo;&rsquo;Akan membantu mencegah hoaks,&rsquo;&rsquo; ujarnya. (idr/c18/hud)

Bawaslu memperluas jangkauan kinerja pengawasan. Kemarin (18/9) Bawaslu menandatangani kesepakatan dengan platform TikTok.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kampanye pemilu

Berita Terkini