<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang dibolehkannya kampanye di lingkungan kampus tanpa atribut menuai respon banyak pihak, salah satunya dosen sekaligus pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Irfa'i Afham. Menanggapi putusan MK itu, Irfa'i Afham membeberkan dampak dan tantangan jika benar-benar terjadi di area kampus. Menurutnya, masuknya politik ke dalam kampus tak bisa terelakan terlebih saat dinamika politik semakin dinamis di era digitalisasi ini. "Saya sepakat dengan kehidupan politik yang dinamis di lingkungan kampus karena di kampus menjadi tempat lahirnya ide-ide politik besar dan alternatif dalam konteks berbangsa dan bernegara," kata Irfa'i Afham dikutip dari Website Universitas Airlangga pada Selasa (29/8). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012891678/unggah-foto-artis-korea-yang-mirip-dengan-dirinya-inara-rusli-malah-dihujat-disebut-lama-lama-mau-buka-hijab">Unggah Foto Artis Korea yang Mirip dengan Dirinya, Inara Rusli Malah Dihujat, Disebut Lama-lama Mau Buka Hijab</a> Ia menuturkan adanya politik di kampus tak bisa terlepas dari sejarah yang pernah ada. Irfa'i mengatakan periode otoritarian di Indonesia lah yang membawa dampak partisipasi politik di kampus.&nbsp; "Kita pernah mengalami 32 tahun era otoritarian di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Dampaknya adalah pasifnya keterlibatan politik di kampus. Mahasiswa dan dosen yang berpendapat kritis sering ada anggapan sebagai ancaman, bukan sebagai potensi untuk mengembangkan ide-ide besar dalam politik," tambah Dosen Ilmu Politik tersebut. Meski kampus merupakan bagian dari wadah mahasiswa dalam belajar berpolitik, namun mahasiswa harus tetap menjaga batasan sehingga tak ikut masuk ke dalam politik praktis. "Batasan yang diperlukan adalah bagaimana institusi pendidikan tetap menjaga diri dari campur tangan politik praktis yang hanya fokus pada kemenangan dalam pemilu. Tetapi seharusnya juga mengarah pada agenda lebih besar yang terkait dengan nasionalisme," ujar Irfa'i Irfa'i Afham juga menyebut bahwa mahasiswa para penyelenggara kampanye di kampus harus tetap memperhatikan etika. menurutnya isu anti korupsi harusnya menjadi agenda utama untuk ditanamkan di kampus lewat ajang politik ini. "Agenda anti korupsi seharusnya menjadi agenda utama dalam memperkuat budaya politik di kalangan mahasiswa, yang mencakup dalam pembentukan karakter yang toleran dan demokratis," kata Irfa'i. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012891194/ketua-fraksi-golkar-dprd-surabaya-dorong-pencarian-talenta-berbakat-sepak-bola">Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Dorong Pencarian Talenta Berbakat Sepak Bola</a> Ia juga tak menampik bahwa kampanye di kampus memiliki dampak baik dan buruk bagi mahasiswa. Dampak baiknya, Irfa'i menyebutkan kampanye bisa membentuk kultur kritis yang sehat bagi kalangan mahasisawa. Hal tersebut sebagaimana praktik kampanye yang ada di kampus-kampus luar negeri. "Ketika saya belajar di Eropa, khususnya di Prancis, saya melihat suasan politik yang dinamis dimana mahasiswa, calon legislatif, calon walikota dan calon presiden berdiskusi tentang gagasan-gagasan. Ini sangat penting dalam membangun kultur kritis di kalangan mahasiswa," tutupnya Namun ada juga dampak buruk kampanye di kampus menurut Dosen Ilmu Politik, Universitas Airlangga ini. Salah satunya menimbulkan sikap intoleransi jika belajar dari pemilu terakhir di Indonesia pada 2019 silam.

Menanggapi putusan MK itu, Irfa'i Afham membeberkan dampak dan tantangan jika benar-benar terjadi di area kampus.

Ahli Ilmu Politik Unair Komentari Putusan MK Terkait Kampanye di Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/26/1693015932447-1481469227.jpg" alt="Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat (tengah) yang juga Ketua Umum Asosiasi Rektor Merah Putih." width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat (tengah) yang juga Ketua Umum Asosiasi Rektor Merah Putih.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah kalangan menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye di lingkungan lembaga pendidikan, termasuk kampus. Ketua Umum Asosiasi Rektor Merah Putih Ojat Darojat mengatakan, lampu hijau dari MK itu sekaligus bisa menghidupkan pendidikan politik di kalangan mahasiswa maupun civitas kampus lainnya. Ojat yang juga rektor Universitas Terbuka (UT) itu mengatakan politik bukan sesuatu yang haram untuk masuk ke kampus. Justru bisa menghidupkan pendidikan politik secara lebih nyata untuk mahasiswa. "Menurut saya pendidikan politik ini sangat dibutuhkan bagi mahasiswa," katanya usai membuka turnamen Tenis Meja Pelajar Nasional 2023 di kampus UT pada Jumat (25/8) sore. Meski begitu, Ojat menyampaikan ada koridor atau rambu-rambu aktivitas kampanye di kampus. Diantaranya adalah tetap menjunjung tinggi kaidah akademik. Kemudian tetap menjaga situasi lingkungan kampus tetap kondusif dan tertib. "Kampanyenya jangan vulgar," jelasnya. Tetapi kampanye yang berorientasi membangun pengetahuan politik mahasiswa dan civitas kampus. Kemudian adu gagasan untuk membangun bangsa. Sehingga kampanye di kampus nuansanya adalah membuka khazanah politik yang dewasa dan bermartabat. Serta semata-mata untuk kepentingan bangsa. Selain itu, Ojat berharap kampanye di kampus meningkatkan rasa keterlibatan mahasiswa pada agenda politik. Sehingga bisa menurunkan tingkat golput di kalangan mahasiswa. "Saya secara pribadi tidak setuju dengan golput," tuturnya. Ojat menegaskan setiap warga negara memiliki hak politik. Diantaranya adalah hak untuk memilih presiden. Hak tersebut harus digunakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Urusan pilihannya nanti menang atau kalah, baginya itu sudah jadi kehendak Tuhan. "Ikut berkontribusi, hasilnya serahkan ke yang di atas (Tuhan)," pungkasnya. Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu, MK memutuskan aktivitas kampanye boleh dilakukan di lingkungan pendidikan. Seketika itu pula disambut hangat kalangan mahasiswa. Bahkan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengundang para bakal calon presiden. Seperti yang dilakukan BEM UI dengan mengundang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdiskusi di kampus UI.

Sejumlah kalangan menyambut positif putusan MK yang mengizinkan kampanye di lingkungan lembaga pendidikan, termasuk kampus.

Lampu Hijau Kampanye di Kampus, Bisa Tekan Angka Golput di Kalangan Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpu-kami-bukan-anak-buah-jokowi_m_.jpg" alt="Komisioner KPU, ‎Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU, ‎Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik ide KPU RI untuk menyelenggarakan kampanye peserta Pemilu 2024 di lingkungan kampus asalkan ada beberapa syarat, salah satunya tidak boleh berisi kampanye negatif (negative campaign).  "Saya sebagai anggota Komisi II DPR menyambut baik ide KPU tersebut. Namun, harus memuat sejumlah syarat, salah satunya tidak boleh berisi kampanye hitam dan negatif yang berisi ujaran kebencian dan fitnah," kata Rifqi di Jakarta, Rabu, (27/6).  Adapun syarat berikutnya, tidak boleh menegasikan empat prinsip dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.  Menurut dia, kampanye bagi peserta pemilu di kampus merupakan cara mendewasakan peradaban politik bangsa Indonesia.  "Selama ini kampus menjadi episentrum demokrasi yang merasa berjarak dengan pengambil keputusan. Oleh karena itu, kampanye adalah sarana untuk membangun sarana dialogis antara kampus dan calon pengambil kebijakan, yaitu peserta pemilu," ujar Rifqi.  Rifqi juga mengingatkan, ide kampanye di kampus harus menyesuaikan dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan KPU (PKPU), dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu).  Ia juga mengatakan, bahwa Komisi II DPR akan membahas ide kampanye di kampus tersebut dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah setelah masa reses berakhir atau pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 - 2023 mulai pertengahan bulan Agustus 2022.  Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di kampus dengan beberapa catatan yang harus terpenuhi.  "Nah, pertanyaannya adalah boleh dilakukan di mana saja? Untuk kampanye boleh di mana saja, termasuk dalam kampus, pesantren. Akan tetapi, ingat ada catatannya," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, Sabtu (23/7).  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf h, kata Hasyim, menyebutkan larangan soal kampanye, yakni pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, ibadah, dan tempat pendidikan.  Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan untuk kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.  "Jadi kampanye di kampus itu boleh dengan catatan yang mengundang, misalnya rektor, pimpinan lembaganya, boleh (kampanye)," katanya lagi.  Tidak hanya sampai di situ, catatan lainnya menurut Hasyim setiap peserta pemilu harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama jika berkampanye di kampus.

Komisi II DPR Soroti Model Kampanye Parpol dan Capres di Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Relawan-dan-simpatisan-Banjiri-Konser-Putih-Bersatu-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Relawan dan simpatisan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - KH Ma" width="100%">
<figcaption>Relawan dan simpatisan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - KH Ma</figcaption>
</figure>38 Parpol Berpeluang Daftar Peserta Pemilu 2024  JawaPos.com – Wacana KPU yang memperbolehkan kampus sebagai tempat kampanye langsung menuai polemik. Sebab, gagasan tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu). Meski demikian, KPU punya alasan tersendiri.  Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyatakan, hakikat kampanye adalah menyampaikan visi, misi, dan program kegiatan yang akan dikerjakan. Atas dasar itu, selama ada kelompok pemilih, bisa dilakukan kampanye di mana pun, termasuk di kampus.  Dia menambahkan, pasal 280 ayat 1 huruf h hanya melarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. ’’Yang dilarang itu apa? Fasilitasnya, bukan kampanyenya,’’ ujarnya di Jakarta kemarin (23/7).  Hanya, lanjut dia, dalam penjelasan pasal tersebut ada sejumlah catatan. Antara lain, peserta kampanye hadir tanpa mengenakan atribut kampanye pemilu.  Kegiatan atas undangan dari pihak penanggung jawab. ’’Juga harus memperlakukan (peserta pemilu) dengan sama. Kalau capres ada dua, ya dua-duanya diberi kesempatan,’’ imbuhnya.  Hasyim juga meyakini kampus sebagai wahana yang baik untuk menguji kapasitas calon. Sebab, warga kampus termasuk kelompok kritis sehingga bisa menguji kualitas ataupun program yang dijanjikan para calon.  Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Bawaslu. Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, kampanye di lembaga pendidikan dilarang. Sama halnya dengan larangan kampanye di tempat ibadah.  Bawaslu punya tafsir berbeda terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu. Bagi Bawaslu, larangan sudah bersifat tertulis secara eksplisit. "Jika larangan itu dilanggar, maka terdapat ancaman pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta," ujarnya.  Norma tersebut akan berlaku setelah ditetapkannya peserta pemilu. Yakni, penetapan partai politik dan calon anggota legislatif untuk pelaksanaan pemilu legislatif. Serta penetapan calon presiden dan wakil presiden untuk pilpres. "Larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan mulai berlaku setelah ada penetapan peserta pemilu oleh KPU," imbuhnya. Jika sebelum penetapan, tidak masuk kategori kampanye.  Soal tahapan, KPU menyebut persiapan jelang pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 terus berjalan. Kemarin, KPU RI menggelar bimbingan teknis yang melibatkan jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota.  Komisioner KPU Idham Holik mengungkapkan, sepekan jelang pendaftaran, ada 38 partai politik nasional yang berpeluang melakukan registrasi sebagai calon peserta. Angka itu dilihat dari jumlah partai yang telah memiliki akses terhadap sistem informasi partai politik (Sipol).  Untuk diketahui, Sipol merupakan perangkat yang digunakan untuk mengunggah seluruh persyaratan secara digital. Sehingga memudahkan proses verifikasi. Idham mengatakan bahwa pengisian Sipol masih berlangsung. Untuk progresnya, tiap-tiap partai berbeda. Ada yang sudah di atas 75 persen, ada juga yang di bawah 25 persen. ’’Pada umumnya dari partai yang di parlemen itu sudah di atas 50 persen,’’ ujarnya. Terkait lamanya proses pengunggahan, Idham menyebut hal itu lebih disebabkan kesiapan data yang dimiliki partai. Dari sisi perangkat, relatif tidak banyak persoalan.

Wacana Kampanye di Kampus Tuai Polemik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-anak-buah-prabowo-kubu-jokowi-kena-senjata-makan-tuan_m_.jpg" alt="Pasangan Pilpres nomor urut 01, Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Pasangan Pilpres nomor urut 01, Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aturan pelarangan kampanye di wilayah pesantren yang disesalkan oleh kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) menuai komentar dari Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro. Anak buah Prabowo itu menilai, permintaan timses Jokowi-Ma'ruf agar diberikan dispensasi soal larangan kampanye di Pondok Pesantren merupakan hal yang aneh. Karena tidak berkaca pada kritik-kritik yang dilontarkan pada kubu lawan. "Mestinya kubu Jokowi-Ma'ruf berkaca. Karena sedari awal selalu mengkritik kegiatan cawapres Sandiaga Uno di kampus-kampus. Padahal kegiatan itu bukan kampanye, tapi pelatihan wirausaha dan diskusi kebangsaan," ucap Nizar, Senin (15/10). Akan tetapi, menurut Nizar, alasan Sandi tersebut tidak dihiraukan, dan bahkan kubu petahana malah mendesak Bawaslu untuk bertindak. Akibatnya, Bawaslu selalu menguntit kegiatan Sandi, baik yang ke kampus maupun ke pondok pesantren. Legislator DPR itu juga mengatakan, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno justru merasa diperlakukan tidak adil. Karena di sisi lain, Jokowi-Ma'ruf terlihat bebas melakukan kegiatan di pondok pesantren. "Kalau hari ini Bawaslu melarang kegiatan di kampus dan pondok pesantren, maka pihak kamilah yang terlebih dahulu dirugikan. Jika sekarang kubu Jokowi-Ma'ruf baru merasa dirugikan, maka kami anggap itu senjata makan tuan," tegasnya. Lebih lanjut Nizar menjelasakan, sebenarnya Bawaslu dari awal tidak mempermasalahkan kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan silaturahmi. Namun karena desakan kubu Jokowi-Ma'ruf, akhirnya lembaga pengawas pemilu itu mulai bertindak. "Maka jangan sesali apa yang sudah terjadi jika Bawaslu juga bersikap tegas kepada kubu pasangan pilpres nomor urut 01," tukas legislator asal Madura ini. Karena itu, untuk menjaga Pemilu ini tetap demokratis, kata Nizar, sebaiknya jangan ada pihak yang melakukan tindakan yang kelewat batas. Apalagi baru-baru ini ada kegiatan diskusi kebangsaan yang diadakan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), dibatalkan dengan alasan yang tak masuk akal. "Kami sangat kecewa acara diskusi kebangsaan di UGM dibatalkan secara sepihak hanya karena nara sumbernya berasal dari tim kampanye Prabowo-Sandi," tandasnya. Sebelumnya,&nbsp;Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding bahkan merasa dirugikan atas adanya aturan ini. Alasannya, ada perbedaan antara pesantren dan lembaga pendidikan umum.&nbsp; Perbedaan itu terlihat dari peserta didiknya. Menurutnya, di pesantren ada santri yang menetap bertahun-tahun di situ. Secara otomatis pengetahuan politik bisa dianggap kurang karena tak banyak informasi dari luar yang bisa diserap. "Undang-Undang (Pemilu) hanya bilang lembaga pendidikan (yang dilarang). Tapi PKPU sebut pesantren lembaga pendidikan. Ini yang&nbsp; korslet," ujar Karding di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

Kata Anak Buah Prabowo, Kubu Jokowi Kena Senjata Makan Tuan