<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/6924E1E5-0466-434F-95AB-5CA72DEA8630-1881084406.jpeg" alt="Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi. (KAMMI)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi. (KAMMI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas kesuksesan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas selama Operasi Ketupat 2025 dinilai sebagai indikator keberhasilan yang nyata. &ldquo;Jika mengacu pada data yang ada, angka kecelakaan mudik turun 30 persen, maka mudik Lebaran tahun 2025 lebih sukses dilaksanakan dan dikendalikan oleh Polri,&rdquo; tutur Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi, Kamis (10/4/2025). Ahmad Jundi menilai bahwa pengamanan arus mudik bukanlah tugas yang mudah, terutama saat 146 juta warga Indonesia melakukan perjalanan ke kampung halaman. Beban pengelolaan yang besar itu berhasil ditangani dengan baik oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya. &ldquo;Terlebih menurut Kementerian Perhubungan, pemudik berjumlah lebih dari 146 juta. Dengan tugas yang berat, Kapolri dan jajaran sukses menekan angka kecelakaan dan korban jiwa,&rdquo; jelasnya. Ia berharap keberhasilan ini dapat terus ditingkatkan pada musim mudik berikutnya. Menurutnya, Lebaran harus menjadi momen kebahagiaan yang dirayakan bersama keluarga tanpa duka akibat kecelakaan di jalan. &ldquo;KAMMI mengapresiasi hal tersebut dan berharap ke depan lebih banyak lagi yang mudik dalam keadaan selamat, dan membawa kebahagiaan Lebaran kepada keluarga besar di kampung halaman,&rdquo; ucap Ahmad Jundi. KAMMI juga memuji strategi rekayasa lalu lintas yang diterapkan Polri untuk mengantisipasi kemacetan dan mengurangi waktu tempuh selama mudik. Mereka menilai strategi ini menunjukkan semakin matangnya pengalaman Polri dalam mengelola arus mudik secara nasional. &ldquo;KAMMI juga menyoroti suksesnya strategi Polri, terutama pada rekayasa lalu lintas yang tepat sasaran. Dan membuat kemacetan serta waktu tempuh berkurang. Membuktikan pengalaman pengelolaan arus mudik dari jajaran ke polisi yang semakin baik,&rdquo; tutup Ketua Umum KAMMI.

KAMMI apresiasi Polri atas penurunan 30% kecelakaan saat mudik 2025. Strategi rekayasa lalu lintas dinilai tepat dan efektif.

KAMMI Puji Polri, Kecelakaan Mudik 2025 Turun 30 Persen, Rekayasa Lalin Dinilai Sukses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/Prescon-pemukulan-1203926317.jpeg" alt="Korban pemukulan oknum TNI Rizki berharap motif penganiayaan tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas politik yang ia jalani bersama PP KAMMI." width="100%">
<figcaption>Korban pemukulan oknum TNI Rizki berharap motif penganiayaan tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas politik yang ia jalani bersama PP KAMMI.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Aktivis Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Rizki Agus Saputra (26) membantah soal motif pengeroyokan oleh oknum TNI dilatarbelakangi perselisihan di jalan raya. Diketahui,&nbsp;Rizki dikeroyok oleh seorang anggota TNI dan dua orang tak dikenal di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (15/12). &ldquo;Ada pernyataan dari pihak militer atau Angkatan Udara (AU) yang menyatakan ini perselisihan di jalanan. Sudah saya tegaskan di awal tadi bahwa tidak ada perselisihan di jalanan, saya bisa pastikan itu,&rdquo; tegas Rizki yang dihadirkan secara daring dalam jumpa pers di kawasan Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/12). Terlebih, orang yang mengenakan seragam TNI pada saat kejadian telah mengadang Rizki tiga kali. &ldquo;Tidak ada motif terkait perselisihan di jalanan, tidak sama sekali. Apalagi, jalanan luas dan pukul 14.00. WIB, tidak ada macet sama sekali, mobil juga tidak lalu lalang, karena memang jam istirahat, bukan jam pulang (kerja),&rdquo; tutur dia. Rizki berharap motif penganiayaan tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas politik yang ia jalani bersama PP KAMMI. &ldquo;Yang jelas, pernyataan saya pada saat deklarasi Satgas KAMMI Jaga Demokrasi itu menyampaikan bahwa hadirnya Satgas ini untuk melakukan investigasi terhadap (dugaan) kebocoran data di KPU,&rdquo; kata dia. Diberitakan sebelumnya, Komandan Polisi Militer Kodam Jaya (Danpomdam Jaya) Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar membenarkan peristiwa penganiayaan itu. Sementara itu, kuasa hukum Rizki Agus Saputra (26), Zainur Ridlo mengatakan, kliennya sampai saat ini fokus melaporkan dugaan-dugaan kebocoran data Pemilu 2024. Dia berharap, motif dugaan penganiayaan kliennya oleh oknum TNI tersebut tidak berkaitan dengan hal tersebut. &ldquo;Untuk motifnya kami duga penganiayaan biasa. Tapi di luar itu kami berharap, karena klien kami ini juga banyak berpartisipasi, juga melaporkan dugaan-dugaan kebocoran data pemilu 2024 sehingga ini tidak menjadi motif yang lain,&rdquo; demikian Zainur.

Rizki berharap motif penganiayaan oleh oknum anggota TNI tidak berkaitan dengan aktivitas politik yang ia jalani bersama PP KAMMI.

Kuasa Hukum KAMMI Berharap Motif Penganiayaan Tak Berkaitan dengan Laporan Kecurangan Pemilu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/KAMMI-Atambua-3525079408.jpeg" alt="Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra." width="100%">
<figcaption>Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra. Sesuai pemberitaan yang tersebar di media sosial bahwa Rizki hendak pulang dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur, tiba-tiba ikuti dari belakang. Tidak lama kemudian mendadak Rizki langsung diterjang ketepi jalan oleh oknum TNI dan rekannya, saat itu juga pengeroyokan tidak terelakan, Rizki pun dicekek, di tendang, dipukul hingga bajunya robek.&nbsp; Sesuai persoalan di atas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua NTT melalui Agustinus Neno Ketua PMKRI, mengecam keras atas tindakan para oknum TNI AU yang di duga melakukan pengeroyokan terhadap mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Program Studi Hukum. "Tentu tidak dibenarkan dan sangat tidak etis mereka menggunakan jabatannya sebagai TNI untuk menekan masyarakat sipil," tegas Agustinus. Ia pun menegaskan jangan sampai hal ini terulang lagi seperti peristiwa 98 masa orba, oleh karena itu Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (Puspomau) seger menangkap oknum-oknum tersebut dan di proses sesuai hukum yang berlaku. "Agus pun menyampaikan bahwa hari ini Indonesia diperhadapkan dengan pemilu, dan jangan sampai persoalan ini mengganggu situasi demokrasi&nbsp; yang kita jaga bersama ini," pungkasnya.&nbsp;

PMKRI Cabang Atambua NTT melalui Agustinus Neno Ketua PMKRI, mengecam keras atas tindakan para oknum TNI AU yang di duga melakukan itu.

Jangan Sampai Pola Kekerasan Orba Terulang, PMKRI Atambua Desak Tangkap Oknum TNI Pelaku Pengeroyokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/16/WhatsApp-Image-2023-12-16-at-194704-2613184844.jpeg" alt="Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PP KAMMI Rizki Agus Saputra." width="100%">
<figcaption>Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PP KAMMI Rizki Agus Saputra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PP KAMMI Rizki Agus Saputra resmi melaporkan oknum TNI yang diduga menganiaya dirinya pada Jumat (15/12) malam ke Polisi Militer Daerah Militer Jaya/Jayakarta Detasemen Polisi Militer Jaya/2. Laporan pengaduan Nomor LP/53/XII/2023 itu diterima Sersan Dua Haris Maulana NRP 152311101000378. &rdquo;Saya berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti agar oknum TNI tersebut dapat ditindak sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia,&rdquo; kata Rizki Agus Saputra di Jakarta, Sabtu (16/12). Rizki menceritakan awal mula kejadian yang mengakibatkan luka lebam serta memar di kepalanya tersebut. Awalnya, dia hendak pulang dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Dia merasa di ikuti dari belakang. Benar saja ada orang tidak dikenal mengklakson keras seolah ingin buru-buru mendahului padahal jalan di sebelah kanan masih luas. Setelah mendahului Rizki, oknum TNI tersebut langsung menghadangkan motornya, lalu mengeluarkan kata-kata kasar. Rizki terus mengelak, kejadian tersebut berulang sebanyak tiga kali. Rizki pun tidak mau memperpanjang urusan, sebab dia curiga orang tersebut membawa senjata tajam. &rdquo;Saya buru-buru mau ke rumah, sebab istrinya masih dirawat, jadi saya mau pulang untuk makan, tiba-tiba saya diserang oknum tidak dikenal,&rdquo; ungkap Rizki. Tidak lama kemudian, dia diterjang ke tepi jalan oleh oknum TNI dan rekannya, seketika Rizki membalas, saat itu juga pengeroyokan tidak terelakan. Rizki mengaku dicekik, ditendang, dipukul, hingga bajunya robek. Dia sempat melakukan perlawanan, namun sia-sia karena mereka bertiga. Mereka terus memukuli berulang kali.&nbsp;Beruntung kejadian tersebut dilerai masyarakat di sekitar jalan I Gusti Ngurah Rai persis di seberang Stasiun Buaran lama. &rdquo;Untuk menghindari pengrusakan laptop, dan handphone Rizki pun menjauh, tapi tetap dikejar oknum TNI, lalu teriak-teriak mau membunuh sambil menepuk dada saya ini militer,&rdquo; ucap Rizki Agus Saputra. Rizki berharap kejadian tersebut sama sekali tak berkaitan dengan gerakan melaporkan kebocoran data ke DKPP. &rdquo;Kalau benar, ini tindak pidana serius, karena tidak pantas aparat mengintimidasi masyarakat sipil, harus segera dituntaskan. TNI itu tugasnya melindungi masyarakat, bukan mengintimidasi apalagi sampai mengeroyok,&rdquo; tutur Rizki Agus Saputra. Rizki berharap oknum itu segera ditangkap dan diberhentikan dari anggota militer. Sebab, tidak layak ada di sana dan merusak citra TNI.

Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PP KAMMI laporkan oknum TNI yang diduga menganiaya ke Polisi Militer Daerah Militer Jaya

Dianiaya Hingga Memar di Wajah dan Kepala, Ketua PP KAMMI Resmi Laporkan Oknum TNI ke Denpom Militer Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-06-at-17.29.19.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) saling menyepakati bahwa Kejayaan Indonesia tahun 2045, seiring bonus demografi dan 100 tahun Indonesia merdeka perlu disiapkan mulai hari ini.  Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat menjadi Keynote Speaker dalam KAMMI Scholarship Festival, sebuah festival daring yang dihadiri kader organisasi kemahasiswaan itu untuk saling berbagi informasi dan persiapan beasiswa di berbagai kampus terbaik di seluruh dunia.  "Tahun 2045, Negara Indonesia diproyeksikan akan menjadi Negara terhebat ke-4 di Dunia. Karena itu, kita perlu mempersiapkannya mulai hari ini baik Pemprov Jabar maupun KAMMI," kata Ridwan Kamil, Sabtu (24/4) secara daring kepada 200 lebih kader KAMMI dalam keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos.com, Sabtu (24/4).  Menurut kepala daerah yang biasa disapa Emil itu, terdapat tiga syarat untuk mempersiapkan kejayaan Indonesia di tahun 2045. Pertama demokrasi harus kondusif, kedua ekonomi harus tumbuh tidak boleh berada di bawah 5 persen dan ketiga generasi muda terlebih millenial dan Gen Z harus kompetitif.  Selain itu, Emil juga mengingatkan tentang dunia yang sedang berubah dan kompetitif, semakin berbahaya juga emakin terkoneksi.  "Dalam dunia yang kompetitif kader KAMMI harus menjadi mahasiswa yang excellent, harus juara. Apabila tidak mempunyai daya kompetitif, maka hanya akan menjadi angka-angka statistik saja. Oleh karenanya perlu menguasai dunia digital, bahasa-bahasa pergaulan global dan kepemimpinan," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> Emil juga meyakini kader KAMMI telah teruji secara kepemimpinan di organisasi dan ia mendoakan kelak kader-kader KAMMI bisa memimpin dan menentukan arah bangsa ke depan.  Senada dengan Emil, Ketua Bidang Pengembangan SDM Strategis PP KAMMI Ahmad Jilul Qur'ani Farid menyebutkan, oragnisasinya telah mempersiapkan peta jalan untuk menjayakan Indonesia di tahun 2045 yang fokus pada pengembangan SDM strategis agar bisa menyambut bonus demografi.  "Secara konseptual kita telah memiliki platform Jayakan Indonesia 2045, kemudian kita secara intensif terus melakukan pembinaan kompetensi dan kepakaran di KAMMI, salah satunya melalui agenda ini, harapannya kader KAMMI dapat berdiaspora untuk melanjutkan studinya di seluruh dunia" kata Jilul.

Emil dan KAMMI Sepakat Siapkan Peta Jalan Kejayaan Indonesia 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hnw-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, Sultan Syarif Kasim II Raja ke-12 Kesultanan Siak, Yang Dipertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin memiliki tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Karena berkat perjuangan dan pengorbanannya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, makin bermakna.  HNW menuturkan, beberapa bulan setelah Proklamasi, Sultan Syarif Kasim II berkirim kabar kepada Bung Karno. Saat itu, ia menyatakan diri bahwa kesultanan yang dipimpinnya siap bergabung bersama NKRI. Bahkan, ia juga merelakan wilayah kerajaannya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Rebupblik Indonesia.  Tidak hanya itu, Sultan Syarif Kasim juga menyerahkan mahkota kerajaan yang berhias batu permata. Serta menyumbang dana sebesar 13 juta Golden setara dengan Rp 1 triliun untuk pemerintah Indonesia.  "Sultan Syarif Kasim juga juga mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk mendukung NKRI. Karena sebelum proklamasi, Sultan Syarif dikenal sebagai pendukung kemerdekaan," ujar HNW saat menjadi pembicara pada acara Temu Tokoh Nasional, kerjasama MPR dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Rengat, Indragiri Hulu Provinsi Riau. Acara tersebut berlangsung di Wisma Happy, Pematang Reba, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Minggu (4/4).  Menurut HNW, Sultan Syarif Kasim juga kerap membantu para pejuang. Salah satu jalan perjuangannya dengan membangun masyarakatnya melalui pendidikan. Terbukti, pada 1917 Sultan Syarif mendirikan madrasah Taufiqiyah Al Hasyimiah.  "Kemudian pada 1926 beliau juga mendirikan sekolah khusus untuk perempuan," kata HNW.  Mengingat jasa-jasanya yang begitu besar, menurut HNW, pantas jika bangsa Indonesia memberikan penghargaan kepada Sultan Syarif, meski saat ini namanya sudah diabadikan menjadi nama bandara Internasional di Pekanbaru.  Karena, lanjut HNW, dalam arti yang lebih luas, bukan hanya ekonomi, Sultan Syarif adalah teladan. Ia adalah tokoh daerah yang berhasil membangun wilayahnya, kemudian berkontribusi membantu melakukan pembangunan di pusat. Ini harus menjadi panutan bagi kita semua, khususnya generasi muda.  "Tokoh-tokoh daerah yang terdidik dan terpanggil untuk mengabdi kepada bangsa dan negara," imbuh HNW.  Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PKS Syahrul Aidi Maqzat, mengatakan saat ini dunia termasuk Indonesia berada pada era disrupsi atau percepatan. Pada era ini kompetitor usaha muncul dengan sangat cepat. Karena itu, masyarakat dituntut memproduksi sendiri kebutuhan yang diperlukan agar bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena kalau kebutuhan tersebut masih dipenuhi orang lain, niscaya kita akan terus terjajah.  "Tidak usah berfikir soal mobil atau kendaraan. Cukup kebutuhan kita sehari hari. Apa yang dimakan dan dipakai, itu perlu kita cukupi sendiri," kata Syahrul.  Potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri kata Syahrul sangat besar. Apalagi saat ini ada jaringan yang sangat luas seperti di Kemendes dan Bumdes. Dan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya.

HNW: Perjuangan Sultan Syarif Kasim II Harus Jadi Pelajaran Kaum Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bamsoet-empat-pilar-KAMII.jpg" alt="mpr ri" width="100%">
<figcaption>mpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan, bahwa pergantian kepemimpinan dalam sebuah organisasi adalah sebuah keniscayaan, sebagai bagian dari siklus tumbuh kembang organisasi yang sehat. Karena itu sudah seharusnya menjadi tradisi yang akan terus berulang secara periodik.  Namun, kata Bamsoet, yang terpenting adalah suksesi kepemimpinan tersebut harus dibarengi dengan lahirnya gagasan baru yang visioner dan mempunyai muatan nilai tambah yang optimal bagi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.  "Selain tantangan internal dalam mengembangkan organisasi, ada juga berbagai tantangan eksternal yang hadir dari berbagai penjuru," ujar Bamsoet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara virtual dari Jakarta, Minggu (4/10). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/10/2020/bamsoet-paparkan-empat-alasan-penting-perlunya-merawat-kebhinekaan/">Bamsoet Paparkan Empat Alasan Penting Perlunya Merawat Kebhinekaan</a></li> </ul> Saat ini, lanjut Bamsoet, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan. Diantaranya melemahnya toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, memudarnya identitas dan karakteristik bangsa, kesenjangan sosial-ekonomi hingga persoalan ancaman kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi politik dunia.  Ketua DPR RI ke-20 ini menjabarkan, melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman dapat dirujuk pada data SETARA Institut yang mencatat terjadinya 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2019. Artinya, rata-rata setiap satu bulan terjadi 14 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.  Contoh lain adalah, penyalahgunaan politik identitas dalam kontestasi politik, sehingga menyebabkan polarisasi masyarakat pada dua kutub yang berseberangan, baik sebelum, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu.  Sementara persoalan demoralisasi generasi muda bangsa merupakan salah satu tantangan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan. Sebagai gambaran, menurut laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, dari 3.602 pelaku kekerasan seksual pada ranah komunitas 2.257 (atau sebesar 62,7 persen) diantaranya dilakukan oleh kelompok usia 19 sampai dengan 40 tahun.  "Kelompok usia ini juga mendominasi angka pelaku kekerasan seksual pada ranah privat atau rumah tangga, yaitu sebanyak 6.791 orang dari total 11.105 pelaku, atau sekitar 61,2 persen," urai Bamsoet.  Bamsoet juga menambahkan, contoh lain, berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi (LIPI) yang dirilis Juni 2019, terdapat 2,3 juta pelajar dan mahasiswa yang pernah mengonsumsi narkotika. Mengingat generasi muda pada rentang usia 15 – 35 tahun adalah kelompok usia yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba, kemungkinan jumlahnya saat ini telah melebihi angka 2,3 juta.  Menurutnya, memudarnya identitas dan karakteristik bangsa telah menjadi fenomena seiring laju perkembangan dan dinamika zaman. Identitas nasional sebagai manifestasi nilai-nilai luhur budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kebangsaan seakan mulai tergerus oleh budaya asing yang masuk melalui derasnya arus globalisasi.  "Gaya hidup hedonis, individualis, egois, dan pragmatis, mulai menggeser nilai budaya dan kearifan lokal kita," tandas Bamsoet.  Ia pun mengaku pada beberapa kasus, terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal telah mengusik nurani. Misalnya ketika menyaksikan kasus seorang anak tega memenjarakan orangtua kandungnya karena persoalan harta. Atau, seorang nenek miskin mesti berhadapan dengan polisi ketika mencuri tiga buah pepaya untuk mengisi perut kosongnya.  "Masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi dapat kita rujuk dari angka ketimpangan distribusi pendapatan atau dikenal dengan rasio gini," ujarnya.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2020, rasio gini berada di angka 0,381, atau meningkat 0,001 poin jika dibandingkan September 2019 sebesar 0,380. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, target rasio gini sebesar 0,36, sehingga pencapaian saat ini masih tertinggal selisih 0,02 poin. Gambaran nyata mengenai kesenjangan sosial ekonomi juga terlihat dari laporan Global Wealth Report 2018 yang mencatat bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen dari total kekayaan penduduk Indonesia.  Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, tantangan selanjutnya berupa ancaman kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi-politik dunia. Harus disadari bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia adalah negara yang kaya potensi sumber daya laut. Merujuk data badan pangan dunia (Food and Agricultural Organization/FAO), potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).  "Letak geografis Indonesia pun pada posisi strategis di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia), dimana lebih dari 80 persen perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, dan 40 persen di antaranya melalui perairan Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis tersebut, menempatkan kita sebagai 'center of gravity' dan sekaligus menjadikan kita dalam posisi rapuh terhadap pengaruh dan infiltrasi asing," tutur Bamsoet.  Karena itu, kondisi tersebut tidak hanya disikapi dengan memperkuat kekuatan militer dan persenjataan, atau membangun benteng-benteng pertahanan fisik yang memagari wilayah Nusantara. Melainkan juga dengan membangun benteng ideologi. Setiap warga negara yang tinggal di setiap wilayah Nusantara harus merasa menjadi bagian dari NKRI. Pemerataan dan distribusi kesejahteraan harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.  "Paradigma dalam memandang wilayah perbatasan harus diubah, bukan lagi sebagai wilayah 'terluar', tetapi wilayah 'terdepan'. Semangat nasionalisme tidak hanya dibangun melalui slogan, melainkan diimplementasikan dalam tindakan nyata," pungkas Bamsoet.

Di Hadapan Kader KAMMI, Bamsoet Ajak Atasi Tantangan Kebangsaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/HNW-uang-kuliah-PTKIN.jpg" alt="Dok MPR RI" width="100%">
<figcaption>Dok MPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dihadapan pengurus, anggota dan peserta Mukernas Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan prihatin terhadap aksi teror, intimidasi dan perundungan yang menimpa para ulama.  Perundungan itu terjadi, kata HNW, karena pelakunya tidak menyadari betapa besar jasa dan peran para ulama bagi kemerdekaan serta keutuhan NKRI. Akibatnya, tanpa merasa bersalah sedikitpun, mereka terus meneror ulama.  Ancaman dan teror kepada siapapun kata Hidayat bertentangan dengan nilai demokrasi dan prinsip negara hukum, yang sudah disepakati berlaku di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi dan prinsip negara hukum itu seharusnya ditegakkan dan dipatuhi, bukannya malah dilanggar. Lebih memprihatinkan, karena pihak yang dintimidasi dan diancam, itu adalah para ulama.  "Ada yang tengah dilupakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu relasi antara umat Islam dan negaranya. Seolah-olah ulama dan umat Islam Indonesia, tidak memiliki jasa apapun terhadap kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945," kata Hidayat menambahkan. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/08/2020/hnw-teror-terhadap-deklarasi-kami-adalah-warisan-penjajah/">HNW: Teror Terhadap Deklarasi KAMI adalah Warisan Penjajah</a></li> </ul> Pernyataan itu disampaikan HNW secara daring, saat menjadi narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR dan Narasi Kebangsaan KAMMI. Acara tersebut berlangsung di Aula Rumah Jabatan Anggota DPR RI, Komplek Kalibata, Jakarta Selatan Rabu (19/8) malam.  Di berbagai catatan sejarah Indonesia, kata HNW, peran Ulama dan umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan keutuhan NKRI sangatlah jelas. Bersama-sama dengan para pejuang nasionalis, ulama dan umat Islam bahu membahu menegakkan pergerakan kemerdekaan. Salah satu bukti pengorbanan ulama adalah kerelaan menghapus tujuh kata dalam piagam Jakarta dan menerima Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama Pancasila.  Menurut HNW, kalau dulu, para ulama yaitu, Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wachid Hasjim, Teuku M. Hasan, dan juga Kasman Singodimedjo tidak mau menghilangkan tujuh kata dalam piagam Jakarta, lalu balik mengancam akan keluar dari NKRI jika Piagam Jakarta tidak disahkan, niscaya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus akan sia-sia saja.  "Tetapi, itu tidak dilakukan oleh para ulama, dengan ikhlas mereka menerima sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, demi menyelamatkan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan NKRI," kata Hidayat menambahkan.  Lalu, ketika NKRI hilang, akibat perjanjian meja bundar dan digantikan dengan Republik Indonesia Serikat, umat Islamlah yang mengembalikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah Muhamad Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi, pada 3 April 1950 menyampaikan pidato di depan DPR RIS. Dalam pidato yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir, itu Ia mengusulkan agar Indonesia kembali menjadi NKRI, sesuai cita-cita UUD 1945.  Seperti diketahui, baru-baru ini sejumlah ulama dan tokoh nasional yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengalami teror, intimidasi dan pembajakan akun. Mereka itu, antara lain Prof Din Syamsudin (Muhammadiyah), Prof Rahmat Wahab Hasbullah (NU), Jend (Purn) Gatot Nurmantyo, Dr. Rizal Ramli, Prof Sri Edi Swasono, Dr Meutya Hatta, hingga Abdullah Hehamahua.  Hidayat berharap Proses penegakan hukum dan pengusutan terhadap teror, intimidasi dan pembajakan akun terhadap para tokoh bangsa harus dilakukan secara tuntas. Ini penting untuk membuktikan bahwa Negara benar-benar melaksanakan Pancasila, dan menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi, UUD NRI 1945.

HNW: Tanpa Merasa Bersalah Sedikitpun, Mereka Terus Meneror Ulama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Kammi-dan-Bamsoet.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali menegaskan soal visi Indonesia Emas 2045. Tahun di mana bangsa Indonesia akan memasuki usia 100 tahun kemerdekaan.  Harapan tersebut, kata politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu, tidak boleh menjadi pepesan kosong belaka. Melainkan perlu serius digapai oleh seluruh elemen bangsa.  "Masih ada 25 tahun lagi untuk mempersiapkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang didukung empat pilar utama, yaitu Pembangunan SDM dan Penguasaan Iptek, Perkembangan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Ketahanan Nasional dan Tatakelola Pemerintahan," ujar Bamsoet saat menerima pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode 2019-2021, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (19/8). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/08/2020/jazilul-pemerintah-mesti-melakukan-terbosan-dalam-bidang-pendidikan/">Jazilul: Pemerintah Mesti Melakukan Terobosan dalam Bidang Pendidikan</a></li> </ul> Bamsoet juga menuturkan, Bappenas memrediksi, periode tahun 2030-2040 Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun mencapai 64 persen atau sekitar 190 juta dari total penduduk yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa.  "Karena itu, Pendidikan menjadi kunci utama agar bonus demografi tersebut menjadi berkah, bukan malah menjadi musibah dalam menggapai visi Indonesia Emas 2045," ujar Bamsoet saat menerima pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode 2019-2021, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (19/8/20).  Pengurus KAMMI 2019-2021 yang hadir antara lain Ketua Umum Susanto Triyogo, Wakil Ketua Bidang Internal Deni Setiadi, Wakil Ketua Bidang Eksternal Jimmy Julian, Ketua Bidang Kebijakan Publik Abdul Salam, Ketua Bidang Humas Ali Hasibuan, dan Ketua Bidang Pembinaan Kader Rijal Muharam.  Mantan Ketua DPR RI ini juga menyoroti temuan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP) pada tahun 2011 yang mengungkapkan 50 persen pelajar setuju tindakan radikal, 25 persen siswa bahkan menyatakan Pancasila tidak relevan lagi.  Di tahun 2017, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei terdapat 9,2 persen responden setuju NKRI diganti negara khilafah. Pada tahun 2019, Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan hampir seribu penduduk telah terpapar radikalisme, dengan kaum muda berusia 17-24 tahun berada di garis terdepan.  "Jika dibiarkan, kekuatan SDM yang menjadi modal utama mencapai visi Indonesia Emas 2045, malah akan hancur berantakan. Bukannya sukses dalam berbagai bidang, di tahun 2045 nanti kita malah masih akan disibukan dengan konflik sosial mengatasnamakan agama," ujarnya.  Karenanya, lanjut Bamsoet, sejak sekarang ini para kaum muda Indonesia harus menyadari bahwa tindakan radikal dan ekstrim atas nama agama, bukanlah hal yang dibenarkan. Indonesia terlalu berharga untuk dijadikan sarana perang saudara sebagaimana yang terjadi di berbagai negara Timur Tengah.  Lebih lanjut, Bamsoet juga menambahkan, tantangan lain yang dihadapi kaum muda saat ini terkait sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19. Tak hanya Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai saat ini pendidikan di dunia mengalami disrupsi terbesar sepanjang sejarah, dengan 1,6 miliar pelajar dari 190 negara terkena dampaknya.  "PJJ membuat lahirnya masalah baru, yakni memperlebar ketimpangan akses terhadap pendidikan. Tak semua peserta didik memiliki akses terhadap internet. Jikapun memiliki akses, tak semua daerah memiliki sinyal telepon dan perangkat digital yang memadai," tegasnya.  Masalah juga dimiliki bagi peserta didik yang bisa menerapkan PJJ, mereka belum tentu bisa belajar optimal karena kondisi tempat tinggal maupun lingkungan keluarga yang tak kondusif.  "Jika dibiarkan, bukan tak mungkin kita mengalami kehilangan satu generasi akibat pandemi," pungkas Bamsoet.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3Iqhc4Ah2D4

Bertemu KAMMI, Bamsoet Ajak Generasi Muda Wujudkan Visi Indonesia Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/kammi-gun.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) akan menyelenggarakan Muktamar XI pada tanggal 11 Desember sampai 15 Desember 2019 di Kota Malang, Jawa Timur. Muktamar KAMMI dengan tema 'Cipta Karya Dan Kolaborasi Sambut Kejayaan Negeri'. Perhelatan ini akan dihadiri sekitar seribu peserta delegasi yang berasal dari pengurus daerah dan wilayah serta perwakilan KAMMI luar negeri.  Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Irfan Ahmad Fauzi mengatakan, hingga saat ini sudah terjaring Bakal Calon Ketua PP KAMMI sebanyak 42 orang dari seluruh daerah di Indonesia. "Kami sudah membentuk Panitia pemilihan yang menjaring kader-kader potensial KAMMI dalam melanjutkan estafet kepimimpinan di KAMMI. Mereka ini berasal dari daerah-daerah di seluruh Indonesia" kata Ahmad Fauzi di Sekretariat PP KAMMI, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).  "Kita juga berharap akan dalam muktamar kali ini, akan melahirkan keputusan-keputusan strategis untuk organisasi, umat dan bangsa" tambahnya lagi.  Sementara itu Ketua Pelaksana Muktamar XI KAMMI, Taufik Hidayat menyebut bahwa pihaknya juga akan mengadakan temu antara kader dan para alumni untuk merancang student impact bagi Indonesia.  "Alumni-alumni kita selama ini sudah banyak yang tersebar di berbagai sektor dan bidang. Ada yang jadi akademisi, pengusaha, politisi, praktisi dan lain-lain. Kita mempertemukan kader dan alumni untuk berdiskusi dalam rangka mengkonsolidasikan dan merancang student impact untuk kontribusi nyata bagi Indonesia" katanya.  ‎Adapun ‎muktamar kali ini KAMMI akan membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan perjalanan organsisasi KAMMI kedepannya, yaitu:  1. Mengevaluasi perjalanan 21 tahun berdirinya KAMMI yang bersamaan dengan momentum refromasi sejak tahun 1998.  2. Pengembangan sumber daya manusia sekaligus konsolidasi kader dan alumni KAMMI merancang student impact dalam menyambut bonus demografi di 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045.  3. Peran Politik kebangsaan KAMMI dalam menyikapi momentum politik terdekat seperti Pilkada serentak tahun 2020, sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas.  4. Peran KAMMI sebagai civil society dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang berkualitas dengan adanya check and balance.  5. Pemilihan Ketua Umum PP KAMMI periode 2019-2021, yang diharapkan mampu menjadi perekat komponen bangsa sekaligus memberikan solusi terhadap problematika umat dan negara.

KAMMI Siap Ciptakan Demokrasi Berkualitas dan Melakukan Kontrol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kammi

Berita Terkini