<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/moeldoko_robertus-risky-6.jpg" alt="KEBANGSAAN: Kepala staf kepresidenan, Jendral TNI (Purn) Moeldoko berswa foto usai memberikan seminar kebangsaan dihadapan para mahasiswa baru di Airlangga Convention Center, Unair Kampus C, Jalan Mulyorejo, Surabaya, Sabtu (10/8/2019). Kegiatan tersebut" width="100%">
<figcaption>KEBANGSAAN: Kepala staf kepresidenan, Jendral TNI (Purn) Moeldoko berswa foto usai memberikan seminar kebangsaan dihadapan para mahasiswa baru di Airlangga Convention Center, Unair Kampus C, Jalan Mulyorejo, Surabaya, Sabtu (10/8/2019). Kegiatan tersebut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko diusir dalam Seruan Aksi Kamisan di Semarang pada Kamis (18/11) kemarin. Moeldoko pun menjelaskan alasan dirinya mendatangi massa aksi massa tersebut.  Menurut Moekdoko, kala itu dirinya mendapatkan laporan dari Wali Kota Semarang Hendar Prihadi bahwa sedang ada aksi. Demo itu adalah yang menyuarakan persoalan hak asasi manusia (HAM). Sehingga dia putuskan untuk menenui para peserta aksi dengan didampingi oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Wali Kota Semarang Hendar Prihadi.  "Intinya adalah saya ingin memahami apa yang sedang dia sampaikan kepada pemerintah atas berbagai persoalan tentang masa lalu. Saya datang ke sana untuk melihat berbagai spanduknya, terus saya mencoba untuk berbicara dengan mereka, tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang disampaikan," ujar Moeldoko kepada wartawan, Jumat (19/11).  Moeldoko tidak mempermasalahkan dirinya diusuir oleh massa peserta aksi. Baginya itu adalah hal yang biasa. Tetapi dirinya simpati dan peduli terhadap unjuk rasa yang dilakukan tersebut.  "Bagi saya itu sesuatu yang biasa, saya menghormati dan menghargai apa yang sudah dia sampaikan. Untuk itu, saya beserta rombongan meninggalkan tempat," katanya.  "Pertanyaannya kenapa saya datang? kan begitu. itulah sebuah wujud kalau kami datang untuk melihat dan mendengarkan," tambahnya.  Mantan Panglima TNI tersebut menuturkan, pemerintah tidak pernah lari dari persoalan mengenai HAM. Pemerintah tetap berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kejahatan HAM.  "Saya ingin juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga, tapi tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu," ungkapnya.  Sebelumnya, massa Aksi Kamisan Semarang mengunggah video aksi di depan Hotel Paragon, Kamis (18/11). Dalam video itu, mereka mengusir KSP Moeldoko dan sejumlah pejabat yang datang.  Massa aksi kecewa terhadap pemerintah yang mengabaikan persoalan HAM selama ini. Mereka enggan memberi panggung bagi orang-orang yang tidak menyelesaikan persoalan HAM, meski punya kewenangan untuk melakukannya.  "Ini panggung rakyat, pelanggar HAM tidak boleh dikasih ruang," ungkap salah satu massa aksi dalam video yang diunggah tersebut.

Diusir Massa di Aksi Kamisan, Moeldoko: Itu Sesuatu Hal yang Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenang-14-tahun-kematian-munir-puluhan-orang-gelar-aksi-kamisan_m_.jpg" alt="Aksi Kamisan yang digelar di Malang" width="100%">
<figcaption>Aksi Kamisan yang digelar di Malang</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Puluhan peserta aksi kamisan yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, serta pegiat sastra berkumpul di depan Balai Kota Malang, Kamis (6/9). Dalam aksi ini mereka menuntut pemerintah agar kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib segera diselesaikan. 14 tahun sudah pembunuhan Munir, namun hingga saat ini kasus tersebut tak juga terungkap. Meskipun pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah dibentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menginvestigasi kasus tersebut, namun hingga kini dokumen hasil penyelidikan tak kunjung dipublikasikan. "Sampai saat ini kasus ini masih terus terkatung-katung. Dan besok tepat sudah 14 tahun Munir dibunuh," ujar koordinator aksi, Julia Rahnawati. Julia juga mengatakan, bebasnya Pollycarpus pada Agustus lalu &nbsp;sangat disayangkan oleh peserta aksi Kamisan. Pasalnya, sebagai satu-satunya terpidana dalam kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus, hanya menjalani masa hukuman delapan tahun penjara. Padahal, seharusnya Pollucarpus menjalani hukuman 14 tahun. "Hal ini semakin memperlihatkan bahwa pemerintah tak serius menangani kasus pembunuhan Munir," ungkapnya. Aksi Kamisan itu sendiri sudah rutin diselenggarakan sejak era pemerintahan Presiden SBY. Namun tak pernah ada solusi pasti mengenai penuntasan kasus HAM di Indonesia. &nbsp;

Kenang 14 Tahun Kematian Munir, Puluhan Orang Gelar Aksi Kamisan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-tahun-memimpin-jokowi-dinilai-belum-mampu-tuntaskan-kasus-ham-berat_m_.jpg" alt="Koordinator Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Maria Katarina Sumarsih (tengah berambut putih), saat melakukan aksi" width="100%">
<figcaption>Koordinator Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Maria Katarina Sumarsih (tengah berambut putih), saat melakukan aksi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Maria Katarina Sumarsih menyatakan, belum ada kasus pelanggaran HAM berat yang berhasil diselesaikan selama empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kalla. Bahkan diangkatnya mantan Menteri Pertahanan 1998 Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jokowi tidak akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. "Itu bukti kalau Pak Jokowi tidak akan menyelesaikan kasus HAM berat," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/45/jokowi" target="_blank">Sumarsih</a> saat ditemui JawaPos.com&nbsp;dalam aksi payung hitam atau kamisan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/8) sore. Sumarsih menyebut, kasus pelanggaran HAM berat seperti peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, Kerusuhan Trisakti, Kerusuhan Tanjung Priok, dan lainnya belum juga ditangani secara serius oleh Jokowi. Meski saat kampanye Pilpres 2014 pasangan Jokowi-JK menyebut akan menyelesaikan kasus HAM berat, dia menduga itu hanya untuk meraup suara. "Visi dan Misi yang akan menyelesaikan kasus HAM berat hanya untuk meraup suara, bukan dari hati yang tulus ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu," ucap Sumarsih. Oleh karena itu, Sumarsih berpandangan kalau Jokowi tidak punya keberanian untuk menuntaskan kasus HAM masa lampau. "Pak Jokowi tidak berani atau takut, karena dia pernah mengatakan untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dibutuhkan keberanian untuk mencari terobosan, baik penyelesaian rekonsiliasi, yudisial atau pun non yudisial," tutur Sumarsih menandaskan.

4 Tahun Memimpin, Jokowi Dinilai Belum Mampu Tuntaskan Kasus HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2614_19610_Sapiria-Yusuf-Wahil-Fajar.jpg" alt="Tim Gabungan saat menyisir Kampung Sapiria, Makassar." width="100%">
<figcaption>Tim Gabungan saat menyisir Kampung Sapiria, Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com--Tim Gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda dan Brimob Sulselbar mengobok-obok Sapiria, sebuah kampung di Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (2/9) pagi. Wilayah sarang narkoba yang sebelumnya tidak terjamah polisi itu digerebek. Hasilnya, polisi berhasil menjaring 37 pelaku narkoba, mulai dari bandar, pengedar, sampai dengan pengguna. Direktur Tindak Pidana Narkoba Polda Sulselbar, Kombes Pol Azis Djamaluddin yang memimpin langsung penggerebekan ini belum bisa merinci jumlah bandar, pengedar, dan pengguna dari total 37 orang yang diciduk. Namun, ia bisa memastikan dua di antaranya adalah bandar narkoba. Dalam penggerebekan ini, rumah-rumah warga diperiksa satu per satu. Tim dibagi dalam beberapa kelompok dan menjaga beberapa sisi jalan. Seluruh kendaraan yang hendak keluar diperiksa luar dalam. Termasuk pengendaranya. Azis mengatakan, sebelum menjalankan operasi, sudah ada 16 nama yang menjadi target operasi. Karena itu, ketika tiba pada kampung yang disebut daerah gembong narkoba itu, polisi langsung menyasar rumah-rumah target operasi. Sayangnya, tidak semua mampu ditangkap. Beberapa yang lain berhasil kabur sebelum anggota tiba. Pengedar yang berhasil kabur diduga karena bantuan kamera pengintai yang dipasang di rumah-rumah target operasi. Ada yang dipasang di pagar rumah, ada juga ditempatkan di depan pintu. Kamera tersebut langsung diarahkan ke luar rumah. &quot;Ada yang berhasil kabur. Mereka bisa kabur karena ada lorong kecil yang bisa dilalui untuk menjauhi anggota,&quot; ucap Azis.(*/jpg)

Polda Obok-Obok Sarang Narkoba di Sapiria, 37 Pelaku Diciduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1480_18342_IMF.jpg" alt="Kanttor IMF.(foto:istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kanttor IMF.(foto:istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kondisi ekonomi Tiongkok tak seburuk yang dibayangkan. Melemahnya sektor usaha disertai jatuhnya pasar saham negeri Tirai Bambu itu menandakan mereka sedang memasuki era baru sebagai negara raksasa ekonomi kedua. Sebagai bukti, kata Senior International Monetary Fund &nbsp;Carlo Cottarelli, seperti yang dikutip dari Reuters, manakala pertumbuhan ekonomi Tiongkok melonggar, sangat memukul pasar saham global saat penutupan Jumat. Dampak kepada Wall Street begitu besar, karena saham dunia terkoreksi sangat tajam sepanjang hampir empat tahun. &quot;Kebijakan moneter telah sangat ekspansif dalam beberapa tahun terakhir dan itu butuh penyesuaian,&quot; kata Carlo Cottarelli, seorang direktur eksekutif IMF negara-negara seperti Italia dan Yunani di dewan yang mewakili. &ldquo;Jadi sangat prematur mengatakan Tiongkok mengalami krisis,&rdquo; katanya. Dia menegaskan IMF telah memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok sekira 6,8 persen tahun ini, mengalami penurunan di bawah pertumbuhan 7,4 persen yang dicapai tahun 2014. &quot;Ekonomi riil Tiongkok melambat tapi itu wajar-wajar saja terjadi. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir adalah kejutan di pasar keuangan yang alami,&quot; tambahnya. Seperti diketahui, pasar saham negara dengan penduduk 1 miliarr ini lebih dari 30 persen sampai pertengahan tahun ini. Kondisi ini mengikuti pelemahan ekonomi Tiongkok&nbsp; pasca mata uang Yuan didevaluasi.(ham/JPG)

Kata IMF, Ekonomi Tiongkok Tidak Krisis

kamisan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kamisan

Berita Terkini

Diusir Massa di Aksi Kamisan, Moeldoko: Itu Sesuatu Hal yang Biasa

Kenang 14 Tahun Kematian Munir, Puluhan Orang Gelar Aksi Kamisan

4 Tahun Memimpin, Jokowi Dinilai Belum Mampu Tuntaskan Kasus HAM Berat

Polda Obok-Obok Sarang Narkoba di Sapiria, 37 Pelaku Diciduk

Kata IMF, Ekonomi Tiongkok Tidak Krisis

Download Aplikasi JawaPos.com