<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/WhatsApp-Image-2024-12-05-at-122553-3194864585.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni tegas menolak wacana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sultoni mengatakan, mengembalikan Polri di bawah TNI/Kemendagri merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi yang sudah susah payah penuh pengorbanan diperjuangkan. &rdquo;Kalau ini diterapkan tentu menjadi langkah mundur dari perjalanan bangsa Indonesia,&rdquo; ujar Sultoni, Kamis (5/12). Sultoni menjelaskan, TNI, Kemendagri, dan Polri, memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang berbeda. Untuk itu, sangat tidak tepat menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri. &rdquo;Namun demikian, kita tidak ingin Polri juga menjadi jumawa, demikian halnya dengan TNI. Sehingga, adanya gesekan antara personel TNI dan Polri di lapangan dapat dicegah,&rdquo; terang Sultoni. Menurut dia, adanya usul agar korps Bhayangkara kembali di bawah TNI/Kemendagri harus juga menjadi bahan evaluasi internal Polri untuk terus berbenah. &rdquo;Pertama, tentu Polri harus semakin bekerja profesional dan beritegritas. Kedua, jajaran Polri harus tegas tidak berpolitik praktis, jangan ada cawe-cawe urusan politik,&rdquo; ungkap Sultoni. Sultoni memberikan catatan banyaknya kasus yang mendegradasi citra Polri belakangan ini juga harus menjadi atensi besar Kapolri untuk segera melakukan reformasi dan berani menindak tegas jajarannya yang melanggar aturan. &rdquo;Kita sangat menyayangkan ada kasus polisi menembak polisi hingga polisi menembak warga tanpa alasan kuat. Ini menjadi PR besar Kapolri untuk bisa mereformasi jajarannya,&rdquo; tandas Sultoni.

PB Komunitas Aktivis Muda Indonesia tolak wacana Polri kembali di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kementerian Dalam Negeri

Ketum PB KAMI Tegas Tolak Polri di Bawah TNI atau Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/Sholeh-dan-Gibran-2210478347.jpeg" alt="Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat ditemani salah satu caleg PSI Sholeh." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat ditemani salah satu caleg PSI Sholeh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melakukan konsolidasi bersama relawan Kawan Milenial Joko Widodo (KAMI). Dalam acara konsolidasi relawan itu, ia berdialog secara langsung dengan relawan milenial yang hadir. &ldquo;Saya juga mengajak rekan-rekan yang hadir di sini untuk tetap menjaga objektivitas dengan melihat lebih seksama. Perubahan ataupun peningkatan kualitas, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini maupun pemerintah yang akan datang,&rdquo; kata Kaesang dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Kaesang mengambil contoh Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dia menginginkan penerima bantuan pendidikan itu lebih efektif dan tepat sasaran ke depannya. &ldquo;Sehingga bisa betul-betul mendukung anak-anak muda yang membutuhkan bantuan dalam mengakses pendidikan,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Kaesang juga menyoroti pentingkan sektor kesehatan. Menurutnya, kesehatan dan pendidikan merupakan sektor viral yang dapat mendukung generasi muda untuk bisa lebih berkembang. &ldquo;Sehingga mampu mendukung mereka untuk bisa lebih berkembang. Lebih fokus belajar memulai karir dan membangun kehidupan yang lebih nyaman atau mapan,&rdquo; ungkapnya. Dengan demikian, Kaesang menambahkan, PSI berkomitmen untuk melanjutkan program Jokowi yang baik. Dan akan menyempurnakan program yang dinilai masih belum optimal. &ldquo;Maka dari itu PSI berkomitmen untuk melanjutkan dan menyempurnakan kinerja dan program Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah dalam aspek kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk anak muda,&rdquo; pungkas Kaesang.

Kaesang mengambil contoh Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dia menginginkan penerima bantuan pendidikan itu lebih efektif dan tepat sasaran.

Bertemu KAMI, Kaesang Tegaskan PSI Komit Lanjutkan Program Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gatot-Nurmantyo-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Gatot Nurmantyo marah ke Hercules karena kasus pembakaran mobil dinas polisi di Depok. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gatot Nurmantyo marah ke Hercules karena kasus pembakaran mobil dinas polisi di Depok. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gatot Nurmantyo mengaku bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) saat ini sedang fokus memperjuangan menyelamatkan Indonesia. Menurut mantan Panglima TNI tersebut, KAMI yang digawanginya belum berpihak pada siapapun juga calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres). Gatot Nurmantyo menyampaikan KAMI fokus pada perjuangan untuk menyelamatkan Indonesia. &ldquo;Untuk itu, maka dalam perpolitikan sekarang, KAMI dalam proses penentuan sekarang ini, tidak ada berpihak pada siapapun juga,&rdquo; kata Gatot Nurmantyo saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/5), seperti dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Gatot menyebut pihaknya akan mendiskusikan apakah calon yang diusung dan partai yang mengusung capres 2024 dapat sejalan dengan amanat 8 maklumat KAMI. Mengenai kriteria capres dukungan KAMI, pihaknya tak bisa mengatakan ada atau tidak hingga saat ini. Namun, hal itu menjadi hak penilaian oleh rakyat dalam memilih capres usungan partai. &ldquo;Biar rakyat yang mikir, tetapi sekarang ini rakyat tidak punya pilihan yang punya adalah partai, kan gitu,&rdquo; ungkap deklarator KAMI ini. Sementara itu, soal capres dan cawapres yang akan didukung, KAMI tidak mau gegabah. KAMI pun saat ini masih mengambil sikap menunggu. &ldquo;KAMI tidak punya kompetensi atau otoritas untuk mencalonkan presiden. Jangankan KAMI, partai-partai aja masih bingung,&rdquo; kata Komite Eksekutif KAMI Adhie M Massardi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/5). Setelah calon yang beredar ini resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), barulah KAMI akan melakukan peneropongan. Sosok mana yang pantas untuk menjadi presiden. Kendati begitu, KAMI memberikan indikator bahwa capres 2024 harus sesuai dengan delapan maklumat yang telah disepakati. KAMI menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktik oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan. &ldquo;Tugas seluruh komponen KAMI adalah mana yang harus dipilih. Tapi, itu setelah ada yang jadi. Karena sekarang yang muncul belum tentu jadi capres betulan,&rdquo; katanya.

Gatot Nurmantyo mengaku bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) saat ini sedang fokus memperjuangan menyelamatkan Indonesia.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Fokus Selamatkan Indonesia, Belum Berpihak ke Capres 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/images-91.jpeg" alt="Ilustrasi: Hoaks menghambat upaya penanganan Covid-19 di tanah air. (Dok.JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hoaks menghambat upaya penanganan Covid-19 di tanah air. (Dok.JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman selama 10 bulan penjara terhadap deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Anton Permana. Dia terbukti bersalah melanggar Undang-undang (UU) ITE.  Anton Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang tidak benar alias hoaks terkait sejumlah postingan di media sosial.  "Menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan dikurangi masa tahanan. Menyatakan terdakwa Anton Permana telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana, menyebarkan informasi atau kabar yang tidak benar," kata Ketua Majelis Hakim Nazar saat membacakan putusan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/5).  Majelis Hakim meyakini, unggahan Anton di media sosial Facebook dan YouTube terbukti melanggar pasal penyebaran informasi yang bersifat kebencian berdasarkan SARA. Anton juga terbukti bersalah, lantaran menyebarkan kabar yang dianggap tidak lengkap sehingga berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.  "Menetapkan terdakwa (Anton Permana) tidak ditahan. Menyatakan barang bukti untuk dimusnahkan dan sebagian dikembalikan kepada terdakwa Anton Permana," ucap majelis hakim.  Anton Permana terbukti melanggar Pasal 45A ayat Undang-undang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana; Jo Pasal 28 Ayat (2) Nomor 19 tahun 2016.  Meski divonis bersalah, Anton Permana tidak ditahan oleh Majelis Hakim. Karena vonis hukuman itu telah dikurangi masa tahanan yang dijalani Anton selama persidangan bergulir. (*)

Divonis 10 Bulan Penjara, Deklator KAMI Anton Permana Tak Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220107-WA0016.jpg" alt="Tren busana modest tahun 2022 milik KKAMI. /dokumentasi KAMI" width="100%">
<figcaption>Tren busana modest tahun 2022 milik KKAMI. /dokumentasi KAMI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2022 menjadi penting untuk menyimak bagaimana tren busana yang berkembang. Tak mudah bagi modest wear untuk bisa bertahan hingga detik ini, termasuk tantangan dan pasang surut yang harus dihadapi setiap pelaku usaha apalagi di tengah pandemi Covid-19. Label KAMI tetap optimis tren terus berkembang.  Nadya Karina sebagai Creative Director of KAMI mengatakan selain dari sisi bisnis dan kekuatan tim, kemampuan pelaku usaha dalam membaca peluang dan memanfaatkan tren di masa mendatang juga penting dalam sebuah industri retail untuk bertahan di masa pandemi. KAMI melihat tren tahun 2022 diwarnai warna-warna cantik.  "Tren modest warna-warna cerah cantik yang netral untuk acara santai dan formal akan menjadi favorit nantinya," katanya dalam keterangan resmi kepada JawaPos.com, Jumat (7/1).  Lalu untuk jenis busana, akan lebih banyak kategori produk smart casual, yang bisa digunakan untuk pemakaian santai hingga formal. Oleh karena itu untuk koleksi di tahun 2022 ini, KAMI akan meluncurkan produk terbaru.  "Kami akan meluncurkan lebih banyak variasi koleksi yang dilakukan secara berkala setiap bulannya serta mengekspansi bisnis KAMI lebih besar lagi ke seluruh Indonesia bahkan kalau bisa ke lain negara,” ungkapnya.  Perjalanan Tahun 2021  Kesuksesan ini tidak terlepas dari kerjasama tiga wanita hebat pendiri KAMI, yakni Istafiana Candarini, Nadya Karina, dan Afina Candarini. Sebagai CEO of KAMI, Istafiana Candarini atau akrab dipanggil Irin mengatakan ada beberapa aspek yang menjadi faktor keberhasilan KAMI di tahun 2021, yaitu kemampuan beradaptasi dan tetap membangun human connection yang hilang selama pandemi ini.  “Kami percaya, kekuatan sebuah brand ada pada emotional connection dengan konsumennya. Di awal pandemi kita kehilangan itu, namun kita terus berusaha membangun koneksi dengan #kamipeople. Misalnya melalui virtual event seperti gathering ataupun webinar yang memanfaatkan platform online yang dimiliki dan Instagram Live. Di mana Kami sebagai sebuah brand bisa mampu berinteraksi dan membangun kedekatan dengan konsumennya”, jelas Irin.  Peraturan pemerintah yang mewajibkan pelaku industri untuk Work From Home (WFH) menjadi tantangan tersendiri, namun KAMI mampu menjaga kerjasama dan kekompakan tim dalam menjawab kebutuhan serta keinginan dari para konsumen. "Di tengah pandemi sekalipun, KAMI terus berinovasi dengan menghasilkan produk yang relevan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen,” tambahnya.  Irin menambahkan, inovasi-inovasi yang dihasilkan di masa pandemi yang tidak menentu ini dimulai dari koleksi spesial Hari Raya, Monogram Scarf, loungewear, hingga koleksi basic yang siap menemani konsumen di berbagai kesempatan. Di setiap koleksi, KAMI selalu membawa konsep refined, urban, dan timeless. Refined quality selalu menjadi janji kami pada konsumen, dengan dibalut dalam silhouette yang simpel, elegan dan timeless dengan kualitas bahan yang bersaing dengan produk impor. Sedangkan urban fashion merujuk pada baju-baju yang simpel dan mudah digunakan guna menjawab kebutuhan wanita modern yang menginginkan kepraktisan.  "Kami berkolaborasi mendukung semakin banyak wanita modern agar tampil percaya diri, cantik, dan cerdas terutama di tengah pandemi sekalipun," tutup Irin.

KAMI Ungkap Tren Busana 2022 dan Perjalanan Modest Tahun Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20211124_181642.jpg" alt="Label Kami dalam konferensi pers virtual bersama JFW/zoom" width="100%">
<figcaption>Label Kami dalam konferensi pers virtual bersama JFW/zoom</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jakarta Fashion Week (JFW) 2022 bakal digelar sebentar lagi. Sejumlah desainer sudah siap untuk menggebrak panggung JFW dengan koleksi terbaik mereka. Salah satunya label Kami.  Akan hadir dalam 16 look, koleksi label Kami yang ditampilkan memiliki pesan cerita tentang indahnya menyimpan kenangan sebagai penghargaan hidup. Kami konsisten menghadirkan koleksi modest kepada para pecinta fashion. Meskipun tahun ini kembali diadakan secara virtual, CEO dan salah satu Founder Kami, Istafiana Candarini, mengatakan pihaknya akam membawakan koleksi yang juga sejalan dengan tema dan tren fashion yang digadangkan oleh JFW yakni pilihan fashion yang lebih praktis dan fungsional.  Koleksi nanti diberi nama KATIRA. Koleksi itu terinspirasi dari seni pressed flower di abad 1800-an, di mana pada masa itu, kreasi seni pressed flower cukup menarik wanita Victoria yang sedang mencari cara baru untuk mengekspresikan diri secara artistik dan berinteraksi dengan alam.  Creative Director dan salah satu Founder Kami, Nadya Karina, menjelaskan pada zamannya pressed flower berkembang menjadi lebih dari sekadar bentuk seni. Kreasi seni ini kemudian menjadi cara untuk mendokumentasikan dan menyimpan tanaman baru atau yang belum pernah terlihat, juga sebagai metode menyimpan kenangan khusus.  "Pemberian nama KATIRA sendiri diambil dari Bahasa Persia yakni ‘Khatereh’ yang berarti ‘ingatan’," kata Karin secara virtual, Rabu (24/11).  Motif Bertabur Bunga  Karin menjelaskan bahwa koleksi ini terinspirasi dari ide untuk menyimpan kenangan dengan cara melestarikan tanaman dan bunga yang dipetik dari tempat khusus atau diberikan oleh seseorang yang penting. Dan di masa-masa yang menantang ini, menyimpan kenangan adalah cara yang baik untuk menghargai hidup, tidak peduli seberapa sulitnya.  Koleksi KATIRA dibuat dengan paduan motif kotak-kotak serta motif bunga, serta dihiasi dengan bunga yang dibuat dengan kain bordir dan patch. Pada koleksi ini juga Kami mencampurkan beberapa variasi desain motif (mix print).  Koleksi ini menggunakan beberapa jenis kain diantaranya ada premium crepe, satin, and chiffon. Semua koleksi merupakan koleksi ready to wear dengan siluet yang didominasi aksen berlapis (layering), asimetris, and flowy A-line yang semakin menambah kesan unik, playful dan kontemporer.

Kami Siap Hadirkan Koleksi Bertabur Bunga Abad 1800an di Panggung JFW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/BNI-05-11A.jpg" alt="Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Konsul Jenderal (Konjen) Indonesia di Dubai Kartika Candra Negara, dan Perwakilan PMI Dubai Rukati dalam prosesi penyerahan Program CSR KAMI Bersama BNI, Dubai (5/11/" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Konsul Jenderal (Konjen) Indonesia di Dubai Kartika Candra Negara, dan Perwakilan PMI Dubai Rukati dalam prosesi penyerahan Program CSR KAMI Bersama BNI, Dubai (5/11/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memperkuat perannya sebagai bank global milik pemerintah dengan memperluas jaringan bisnis serta hubungan sosial dengan mengalokasikan dana CSR senilai Rp 5 miliar untuk mendukung program KAMI (Keluarga Migran Indonesia).  Dana ini ditujukan untuk program pemberdayaan meliputi bantuan pendidikan, bantuan pelatihan wirausaha, serta bantuan alat usaha untuk para pekerja migran di Dubai dan Abu Dhabi.  Prosesi penyerahan bantuan dilaksanakan langsung di kantor KJRI di Dubai oleh Direktur Utama BNI Royke Tumilaar kepada Konsul Jenderal (Konjen) Indonesia di Dubai, Kartika Candra Negara. Acara ini pun disaksikan secara langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.  Erick menuturkan Indonesia memiliki jaringan pekerja migran sangat kuat yang tersebar di seluruh dunia. Pekerja migran ini tak hanya memberi manfaat kepada negara yang mereka tinggali, tetapi juga Indonesia.  "Kami tentunya mengapresiasi langkah sosialnya. Kami berharap program ini dapat bermanfaat untuk para saudara kita dan memacu semangat mereka untuk lebih produktif di luar negeri," sebutnya, Dubai (5/11/2021).  Lebih lanjut, Erick menyampaikan Kementerian BUMN terus berperan aktif mendorong semua perusahaan pelat merah go global dan mempererat hubungan usahanya di luar negeri.  Dalam kesempatan yang sama, Royke memaparkan dana CSR Rp5 miliar ditujukan bagi program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program ini diharapkan dapat menjadi modal dalam membangun kapabilitas dan kapasitas bagi usaha para pekerja Migran Indonesia di Dubai dan Abu Dhabi, baik bagi pelaku usaha yang telah berjalan, maupun bagi yang baru akan memulai.  "Sehingga bagi yang telah berjalan, usahanya diharapkan dapat berkembang dan memperluas target pemasarannya, bahkan hingga mencapai pasar global. Sedangkan bagi yang baru memulai, diharapkan dapat memiliki kemampuan dasar dalam membangun usaha yang baik," tuturnya.  Di samping itu, Royke menuturkan BNI diarahkan untuk dapat menjadi bank dengan kapabilitas bisnis Internasional yang unggul.  Perseroan pun terus menguatkan perannya sebagai agent of development, termasuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia di luar negeri.  Di tengah hal tersebut, BNI memandang bahwa pelaku UMKM merupakan salah satu segmen strategis yang menjadi prioritas BNI untuk turut dikembangkan. Dengan jumlah pelaku UMKM yang sangat besar, yakni sekitar 60 Juta, UMKM Indonesia merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya bagi pelaku UMKM di dalam negeri, tetapi juga bagi pelaku UMKM Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

Dukung Pekerja Migran Indonesia, BNI Optimalkan Program KAMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201009_061910.jpg" alt="Massa demonstran bentrok dengan polisi di depan Gedung DPRD DIJ, Kamis (8/10). Demo aksi tolak RUU Cipta kerja berujung kericuhan (Foto: Elang Kharsima Dewangga)." width="100%">
<figcaption>Massa demonstran bentrok dengan polisi di depan Gedung DPRD DIJ, Kamis (8/10). Demo aksi tolak RUU Cipta kerja berujung kericuhan (Foto: Elang Kharsima Dewangga).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi jaksa penuntut umum (JPU) terhadap petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan. Dia merupakan terdakwa kasus ujaran kebencian.  Syahganda dalam perkaranya dituntut melanggar UU ITE dengan cara menyebarkan provokasi hingga menyulut demo RUU Cipta Kerja pada September 2020 lalu. "Syahganda Nainggolan bebas. Mahkamah Agung menolak Kasasi Jaksa Penuntun Umum (JPU) yang memohon DR Syahganda Naiggolan agar dihukum sesuai dengan tuntutan JPU yaitu 6 tahun penjara," kata tim kuasa hukum Syahganda Nainggolan, Abdullah Al Katiri dalam keterangannya, Jumat (5/11).  Alkatiri menjelaskan, kliennya sebelumnya dituntut menggunakan Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu 6 tahun penjara. Namun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak menggunakan Pasal 14 Ayat (1) yang ancaman hukumannya maksimal 10 tahun.  "Tetapi Majelis Hakim mengunakan pasal 15 UU yang sama ancaman hukumannya maksimal hanya 2 tahun," ucap Alkatiri.  Dia menyebut, majelis hakim hanya menghukum kliennya dengan hukuman tujuh bulan penjara. Lantas JPU mengajukan banding putusan PN Depok dan Pengadilan Tinggi menolak banding JPU.  "Sehingga JPU mengambil langkah Kasasi ke MA dan pada akhirnya Kasasi JPU juga ditolak oleh MA dan DR. Syahganda Nainggolan dapat berlapang dada menikmati kebebasannya," pungkas Alkatiri.

Kasasi Jaksa Ditolak MA, Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/logo-KAMI-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Depok menyatakan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong alias hoaks terhadap petinggi Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan. Upaya hukum banding ini ditempuh setelah Syahganda divonis 10 bulan penjara.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, upaya banding itu dilakukan karena vonis terhadap Syahganda jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU. Syahganda dituntut enam tahun penjara oleh Jaksa.  Syahganda diancam dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor  1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sementara Hakim memvonis Syahganda melanggar Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.  "Karena dalam putusan pengadilan dipertimbangkan pasal yang berbeda dengan pasal yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya," kata Leonard dalam keterangannya, Senin (3/5).  Leonard menyebut, Syahganda oleh jaksa dituntut hukuman enam tahun penjara dalam kasus penyiaran berita bohong, terkait omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi Hakim Pengadilan Negeri Depok hanya memvonis Syahganda 10 bulan penjara.  "Putusan Majelis Hakim di bawah 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum dan seluruh pertimbangan dalam mengajukan tuntutan tidak diambil alih seluruhnya dalam putusan Majelis Hakim. Maka tim jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum banding," tegas Leonard.  Sebelumnya, petinggi KAMI Syahganda Nainggolan divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Depok. Syahganda dinilai terbukti bersalah menyiarkan kabar bohong mengenai omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.  "Menyatakan terdakwa Syahganda Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap sebagaimana dakwaan ketiga JPU," kata Ketua Majelis Hakim, Ramon Wahyudi membacakan amar putusan di PN Depok, Jawa Barat, Kamis (29/4). "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan," sambungnya.  Syahganda terbukti melanggar Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (*)  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=McfnSELq4l8

JPU Banding Vonis 10 Bulan Penjara Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik di dunia pendidikan Indonesia masih terus terjadi. Kali ini terkait penghapusan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (PP SNP).  Terkait hal itu, Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani mengatakan, sejak awal pihaknya tidak memahami orientasi pendidikan saat ini yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.  "Saya dari sejak awal Nadiem ini nggak mengerti arah orientasi pendidikan kita, kesalahannya siapa yang meletakkan Nadiem itu, semakin kacau ini," ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (18/4).  Ia juga meminta, perihal kesalahan penyusunan dalam PP SNP, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah tegas. Khususnya jika tidak ada komunikasi dengan presiden mengenai penyusunan ini. "Saya kira harus ada pertanggungjawaban, kalau memang presiden tidak mengetahui ada masukan dari menteri-menterinya, itu menterinya harus dipecat," terangnya.  Dirinya pun berharap Jokowi memperlihatkan komitmennya atas permasalahan ini, yakni tetap berpegang teguh pada konstitusi. Sebab menurutnya, penghapusan ini sudah menyalahi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, ini bukan kali pertama kekeliruan penyusunan kebijakan yang dilakukan Kemendikbud.  "Kalau mau menunjukkan presiden komitmen terhadap UUD, kalau ada bawahannya yg ternyata keliru, itu harus diambil tindakan tegas, kalau presiden tidak mengambil tindakan tegas, hanya memperbaiki, itu berarti presiden menyetujui, kalau begitu itu persoalan serius, ini kan berulangkali tindakan kayak gini (keliru)," tutur dia. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FgbEHhxPIg8

KAMI Bilang Nadiem Bikin Kacau, Tak Mengerti Orientasi Pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kami

Berita Terkini