<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/TASPEN-2844190722.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara kedua sehubungan adanya permintaan dari salah satu Organisasi Advokat yang meminta untuk diberi kesempatan memeriksa secara internal Saudara Komaruddin Simanjuntak sebagai advokat, Senin (11/9/2023).</p> <p>Gelar perkara dilakukan sehubungan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menyeret pengacara Kamaruddin Simanjuntak menjadi tersangka pidana menyusul laporan yang dilayangkan mantan suami kedua Rina Lauwy, yakni Antonius Kosasih<br /> <br />Kuasa hukum Kosasih, Muhammad Ismak menegaskan bahwa kasus ini muncul karena ada tuduhan yang sangat serius terhadap Kliennya yang dituduh mengelola uang sebesar 300 trilyun dengan tujuan pencapresan oleh capres tertentu, hingga terlibat pernikahan ghoib yang berkaitan dengan kickback investasi dan membiayai berbagai perempuan sebesar 200 juta rupiah per hari.<br /> <br />"Jelas tuduhan ini tidak benar dan mengada-ada dan sudah menyerang harkat dan martabat Klien kami. Itu yang jadi masalah. Bukan yang lainnya. Jadi supaya clear, sesuai permintaan Pak Kosasih, sebaiknya kasus dugaan berita bohong ini diproses saja di persidangan. Hal ini juga sejalan dengan permintaan Kamaruddin Simanjuntak untuk masalah ini dilanjutkan di persidangan sebagaimana yang terungkap di dalam gelar perkara tersebut," ujar Ismak dalam keterangannya, Jakarta, Senin (11/9).</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012959533/kiper-pss-sleman-anthony-pinthus-ngecas-energi-di-pantai">Kiper PSS Sleman Anthony Pinthus Ngecas Energi di Pantai</a></strong><br /> <br />Ismak tak ingin dugaan penyebaran hoaks oleh Kamaruddin ini menimbulkan polemik di publik.<br /> <br />&ldquo;Kami sampaikan bahwa dalam penegakan hukum oleh Profesi Hukum dalam hal ini oleh advokat ada namanya itikad baik dalam membela Klien. Di dalam perkara ini kami menduga ada iktikad tidak baik. Perlu kita luruskan bahwa Rekan Kamaruddin Simanjuntak menjadi kuasa hukum Mantan Istri Kedua Klien kami dalam perkara perceraian di tingkat banding dan kasasi," ujarnya.</p> <p>Menurutnya, ada paradoks yang terjadi, karena dalam pengadilan tingkat pertama antara Klien kami dan mantan istrinya ketika berlangsung proses perceraian baik Klien kami dan mantan istrinya saling menggugat untuk bercerai. Namun pada tahap banding setelah Rekan Kamaruddin Simanjuntak menjadi Kuasa Hukum Rina, tiba-tiba mengubah permintaan agar tidak terjardi perceraian, tapi sebaliknya di luar pengadilan Kuasa Hukum Sdri Rina menyerang pribadi, martabat, dan harga diri Klien Kami yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan materi perceraian.</p> <p>"Sehingga jadi pertanyaan kami, Kalau berniat mau mendamaikan klien atau mendukung agar tidak terjadi perceraian, maka mestinya tidak menyerang pribadi harkat dan martabat orang,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Ismak menyebut selama ini Kamaruddin Simanjuntak (KS) selaku kuasa hukum Rina Lauwy secara terus menerus menyerang kliennya dengan berita hoaks. Bukan hanya melalui video yang beredar viral dan menjadi alasan laporan namun juga setelah ditetapkan menjadi tersangka, Kamaruddin Simanjuntak masih tetap menyerang Kosasih melalui pemberitaan bohong melalui berbagai media podcast.<br /> <br />Selain itu Ismak menyampaikan, &ldquo;Rekan KS dalam video yang beredar viral diundang berbicara sebagai Narasumber dalam Seminar dengan Tema &ldquo;Selamatkan NKRI dari Mafia Hukum di Tubuh POLRI&rdquo; yang mana dalam seminar itu dia tidak sedang bertindak sebagai kuasa hukum Rina Lauwy. Kemudian di dalam forum seminar tersebut, rekan KS menyerang pribadi Klien kami.&rdquo;</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012959539/39-anggota-sindikat-narkoba-fredy-pratama-terancam-hukuman-mati">39 Anggota Sindikat Narkoba Fredy Pratama Terancam Hukuman Mati</a></strong><br /> <br />"Jadi di mana itikad baiknya, ini kan paradoks," ujarnya. Karena itu Ismak selaku kuasa hukum Kosasih mendorong kasus hukum ini bisa segera dibawa ke pengadilan.<br /> <br />Di sisi lain, Ismak menyampaikan bahwa kasus perceraian kliennya dengan Rina Lauwy telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No.1340K/PDT/2023 tertanggal 22 Juni 2023.<br /> <br />"Itu jelas pada putusan perdata ditingkat kasasi di MA yang telah diputus pada bulan Juni 2023 dan diumumkan pada bulan Juli 2023 dalam laman Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Karena itu diminta kepada saudari Rina Lauwy tidak lagi berhak berbicara untuk menyatakan diri sebagai istri sah dari klien kami," ujarnya.<br /> <br />Bareskrim Polri telah menetapkan Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen (Persero)!ANS Kosasih. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara, pada Senin (7/8).<br /> <br />Kasus ini bermula dari laporan ANS Kosasih selaku Direktur Utama PT Taspen (Persero) ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor LP/B/1966/IX/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 September 2022.<br /> <br />Kamaruddin dilaporkan terkait pernyataan dalam sebuah video yang beredar di media Sosial dan kanal YouTube. Dalam video itu Kamaruddin menyebut bahwa Kosasih mengelola dana capres sebesar Rp300 triliun hingga terlibat pernikahan ghoib yang berkaitan dengan kickback investasi sebesar Rp200 juta per hari.<br /> <br />Kamaruddin juga telah diperiksa sebagai tersangka pada Senin 14 Agustus lalu. Ia menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam. Ia selesai diperiksa pukul 21.20 WIB. Kamaruddin mengklaim kasus yang menjeratnya ini sarat muatan politis.</p>

Kasus muncul karena ada tuduhan terhadap Kosasih yang dituduh mengelola uang sebesar 300 triliun untuk pencapresan oleh capres tertentu.

Kuasa Hukum Dirut Taspen Sebut Kamaruddin Simanjuntak Tak Punya Itikad Baik

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/IMG_20230905_153828-2355017696.jpg" alt="Kamaruddin Simanjuntak dan Muhammad Ismak." width="100%">
<figcaption>Kamaruddin Simanjuntak dan Muhammad Ismak.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Seperti diketahui, Kamaruddin Simanjuntak sering membahas kasus Dirut Taspen, bahkan berambisi agar ANS Kosasih dipecat dari jabatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deddy Corbuzier melalui podcast-nya sempat menduga ada unsur dendam pribadi dari Kamaruddin Simanjuntak kepada ANS Kosasih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu diduga imbas dirinya menjadi tersangka atas dugaan penyebaran hoaks.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012934846/kamaruddin-simanjuntak-ngotot-dirut-taspen-ans-kosasih-dipecat-deddy-corbuzier-curiga-ada-motif-balas-dendam">Kamaruddin Simanjuntak Ngotot Dirut Taspen ANS Kosasih Dipecat, Deddy Corbuzier Curiga Ada Motif Balas Dendam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal yang sama juga disampaikan oleh kliennya Rina Lauwy. Bahwa kemungkinan ada persoalan pribadi, terlepas dari tugas Kamaruddin membela dirinya sebagai klien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin ini lebih terkait ke laporan dari sisi Dirut Taspen itu kepada Pak Kamaruddin yang laporannya kemarin sehingga beliau menjadi tersangka," tutur Rina Lauwy kepada Deddy Corbuzier.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Kamaruddin Simanjuntak menepis semua dugaan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan tidak ada unsur personal atau dendam pribadi terkait bersikukuhnya dia dalam 'menyerang' Dirut Taspen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012934674/maafkan-dirut-taspen-rina-lauwy-kami-dianjurkan-mengampuni-tapi-untuk-kembali-seperti-semula-ya-nanti-dulu">Maafkan Dirut Taspen, Rina Lauwy: Kami Dianjurkan Mengampuni, tapi untuk Kembali Seperti Semula Ya Nanti Dulu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berdalih bahwa ANS Kosasih tidak layak menjadi Dirut karena tidak tertib administrasi dan rumah tangga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai warga negara, Ia menilai bahwa Antonius Kosasih adalah pejabat yang seharusnya tidak bersikap dan berperilaku demikian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus (dipecat), karena kenapa? Karena ini demi bangsa dan negara. Di Indonesia ini dikatakan negara hukum. Tertib administrasi tertib rumah tangga," pungkas Kamaruddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden bilang revolusi mental. Menteri BUMN-nya mengatakan akhlak. Akhlak nggak begini?" ujar Kamaruddin lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012933381/soal-rujuk-dengan-dirut-taspen-rina-lauwy-saya-harus-berpikir-lagi-untuk-keselamatan-saya-dan-anak-anak">Soal Rujuk dengan Dirut Taspen, Rina Lauwy: Saya Harus Berpikir Lagi untuk Keselamatan Saya dan Anak-anak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kuasa Hukum Antonius Kosasih, Muhammad Ismak, juga sempat beraksi atas kegigihan Kamaruddin Simanjuntak tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Ismak keberatan karena Kamaruddin Simanjuntak dianggap menyerang pribadi ANS Kosasih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan mengapa rekan KS berbicara menyerang pribadi klien kami?," tandas Ismak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, ia juga mempertanyakan alasan kegigihan Kamaruddin Simanjuntak dalam "menyerang" kliennya karena mereka tidak saling mengenal secara pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa yang menjadi tanda tanya besar adalah, klien kami tidak mengenal secara pribadi dengan rekan KS, tidak memiliki urusan bisnis maupun pribadi, tetapi mengapa klien kami diserang secara membabi buta oleh rekan KS?," pungkasnya.</div>

Kuasa Hukum Antonius Kosasih, Muhammad Ismak, juga sempat beraksi atas kegigihan Kamaruddin Simanjuntak yang memojokkan kliennya.

Didesak Komaruddin Simanjuntak, Kuasa Hukum ANS Kosasih: Klien Kami Tak Kenal KS, Kenapa Diserang Membabi Buta

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/Kamaruddin-Siman-3272268277.jpg" alt="Kamaruddin Simanjuntak pernah membuat pernyataan yang cukup menghebohkan tentang sosok Dirut PT Taspen ANS Kosasih." width="100%">
<figcaption>Kamaruddin Simanjuntak pernah membuat pernyataan yang cukup menghebohkan tentang sosok Dirut PT Taspen ANS Kosasih.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dalam podcast Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu, Kamaruddin Simanjuntak blak-blakan menginginkan Dirut Taspen ANS Kosasih dipecat dari jabatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, meski kasus perceraian Rina Lauwy sudah tuntas, Kamaruddin tetap akan menggugat agar Dirut Taspen ANS Kosasih diberhentikan dari jabatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertanyaan saya kalau udah cerai dan sebagainya, udah beres, apa bapak tetap akan ngelawan untuk supaya dia dipecat?" tanya Deddy Corbuzier.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012929709/dirut-taspen-ans-kosasih-laporkan-harta-kekayaan-palsu-ke-dalam-lhkpn">Dirut Taspen ANS Kosasih Laporkan Harta Kekayaan Palsu ke dalam LHKPN?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sudah beres dari Mahkamah Agung ya? Kalau soal pemecatan itu pasti," jawab Kamaruddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lah, kalau ga dipecat?" potong Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus dipecat," jawab Kamaruddin dengan tegas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/012930059/terkait-kemungkinan-rujuk-dengan-dirut-taspen-ans-kosasih-begini-tanggapan-rina-lauwy">Terkait Kemungkinan Rujuk dengan Dirut Taspen ANS Kosasih, Begini Tanggapan Rina Lauwy</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rina Lauwy membantu menjelaskan ke Deddy Corbuzier bahwa alasan kuasa hukumnya menginginkan pemecatan tersebut kemungkinan imbas dari laporan Dirut Taspen yang menjadikan Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kamaruddin mengatakan bahwa alasan pemecatan tersebut karena menurutnya Dirut Taspen ANS Kosasih tidak layak menjadi pejabat di salah satu BUMN itu, terlebih dengan dugaan manipulasi administrasi (kawin tidak tercatat dan LHKPN), dan kasus perselingkuhannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus (dipecat). Karena kenapa? Ini demi bangsa dan negara. Di Indonesia ini dikatakan negara hukum. Tertib administrasi, tertib rumah tangga," tegasnya.</div>

Meski kasus perceraian Rina Lauwy sudah tuntas, Kamaruddin tetap akan menggugat agar Dirut Taspen ANS Kosasih diberhentikan dari jabatannya.

Deddy Corbuzier Heran dengan Sikap Kamaruddin Simanjuntak, Ngotot Ingin Dirut Taspen ANS Kosasih Dipecat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/Rina-Istri-Dirut-PT-Taspen-3371114640.jpg" alt="Istri direktur PT Taspen Rina Lauwy akhirnya datang dan buka suara terkait rekaman viral di Podcast Deddy Corbuzier. Ia hadir didampingi oleh pengacaranya, Kamaruddin Simanjuntak." width="100%">
<figcaption>Istri direktur PT Taspen Rina Lauwy akhirnya datang dan buka suara terkait rekaman viral di Podcast Deddy Corbuzier. Ia hadir didampingi oleh pengacaranya, Kamaruddin Simanjuntak.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Dalam berbagai kesempatan, Kamaruddin Simanjuntak selalu mengatakan bahwa Dirut Taspen memiliki uang banyak (Rp 43 miliar), tapi tidak pernah menafkahi istrinya Rina Lauwy dan tidak peduli dengan sekolah anaknya.</p> <p>Dalam acara podcast Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu, Kamaruddin menyebut Dirut Taspen ANS Kosasih diduga mentransfer uang sebesar Rp 200 juta kepada selingkuhannya per hari.</p> <p>"Kalau sehari bisa ngirim Rp 200 juta, kayaknya gaji ga nyampe tuh ya," celetuk Deddy Corbuzier.</p> <p>Menurut pengakuan Rina Lauwy, dirinya menikah dengan Dirut Taspen ANS Kosasih pada 2013. Saat itu Antonius tidak memiliki apa-apa dan belum bekerja di salah satu BUMN tersebut.</p> <p>ANS Kosasih sendiri baru bekerja di Taspen pada 2019. "Kalau sejak (bekerja) di Taspen, dia 2019 masuknya," beber Rina.</p> <p>Menanggapi hal tersebut, Deddy Corbuzier memancing Kamaruddin Simanjuntak terkait kekayaan Dirut Taspen itu. "Jadi, menurut bapak ini uang korupsi atau bukan?" tanya Deddy.</p> <p>"Saya nggak tahu, dari mana itu uangnya. Ada penjelasan resmi untuk itu," jawab Kamaruddin.</p> <p>"Katanya tadi Anda punya bukti-bukti transfer dana ke wanita ini, ke wanita ini, kata Anda tadi," pancing Deddy.</p> <p>"Kalau itu harus bisa dibuktikan, dari mana ini uangnya?" jawab Kamaruddin Simanjuntak.</p> <p>Kamaruddin Simanjuntak tidak pernah menuduh ANS Kosasih korupsi. Selama ini dia hanya menginginkan harta kekayaan Dirut Taspen diperiksa oleh KPK karena menurutnya tidak wajar.</p> <p>"Apakah kalian bayar gajinya Dirut Taspen ini lebih daripada sekian per bulan, yang jelas kepada wanita lain dikasih Rp 200 juta per hari, berarti kalian kasih berapa gaji dia," keluh Kamaruddin di podcast Close The Door tersebut.</p>

Dirut Taspen memiliki uang banyak (Rp 43 miliar), tapi tidak pernah menafkahi istrinya Rina Lauwy dan tidak peduli dengan sekolah anaknya.

Mampu Transfer Rp 200 Juta Per Hari, Kamarudin Simanjuntak Tidak Pernah Sebut Dirut Taspen ANS Kosasih Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/KS-804537052.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih, mantan suami kedua Rina Lauwy, menyesalkan persoalan perkara perceraian jadi konsumsi publik, malah mengarah isu pengelolaan dana triliunan PT Taspen (Persero), yang berujung ditetapkannya Kamaruddin Simanjuntak alias KS menjadi tersangka atas kasus dugaan penyebaran berita bohong.</p> <p>Kuasa Hukum Kosasih, Muhammad Ismak, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia 2015-2020, mengatakan ironis cara pandang Kamaruddin Simanjuntak dan Rina Lauwy yang mana permasalahan perceraian kliennya Kosasih sebagai mantan suami kedua Rina Lauwy kemudian melebar menjadi penggiringan opini publik, di luar dari pokok permasalahan sebenarnya.</p> <p>"Bagaimana tidak ironis, cara pandang seperti itu kan masalah pribadi yang tidak ada sangkut pautnya, apalagi dikaitkan dengan pengelolaan dana trilyunan yang dikelola PT Taspen (Persero) dimana klien kami menjabat sebagai Direktur Utama," ujar Muhammad Ismak dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (31/8).</p> <p>Ismak mengungkapkan bahwa&nbsp; pernikahan antara kliennya dengan Rina Lauwy pada tahun 2013 mempunyai seorang anak yang lahir pada tahun 2014 silam. Sebelumnya, keduanya telah memiliki anak dari pasangan sebelumnya. Rina Lauwy memiliki 2 anak dari mantan suami pertamanya, dan kliennya memiliki 3 anak dari istri pertama.</p> <p>"Selama ini semua anak yang diasuh oleh saudari Rina Lauwy, termasuk dari suami pertamanya, telah dicukupi kebutuhannya oleh klien kami. Hal ini dilakukan karena tahu bahwa mantan istri keduanya tidak memiliki pendapatan tetap dan selama ini bergantung pada klien kami sebagai kepala keluarga. Dengan harapan agar kebutuhan sehari-hari serta pendidikan anaknya tidak terganggu akibat perceraian mereka," papar dia.</p> <p>Ismak mengingatkan bahwa kasus perceraian kliennya dengan mantan istri kedua Rina Lauwy telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No.1340K/PDT/2023 tertanggal 22 Juni 2023.</p> <p>"Itu jelas pada putusan perdata ditingkat kasasi di MA yang telah diputus pada bulan Juni 2023 dan diumumkan pada bulan Juli 2023 dalam laman Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, bahwa saudari Rina Lauwy tidak lagi berhak berbicara untuk menyatakan diri sebagai istri sah dari klien kami," ujar dia.</p> <p>Dia menegaskan bahwa sidang perceraian di tingkat pertama, di mana kliennya dan Rina Lauwy saling menggugat cerai, pada amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan telah terjadinya perceraian dengan segala akibat hukumnya.</p> <p>"Lalu dalam perjalannya saudari Rina Lauwy kemudian mengajukan banding dan putusannya di PT menguatkan putusan pertama, kemudian naik ke kasasi lalu di MA putusan sama. Tetap cerai. Seharusnya ketika permasalahan perceraian sudah berkekuatan hukum tetap, permasalahan klien kami dengan saudari Rina Lauwy sudah selesai, lalu mengapa saudari Rina Lauwy masih memberikan pernyataan-pernyataan di berbagai kesempatan menyerang klien kami?," ujarnya.</p> <p>Ismak menambahkan bahwa dalam perjalanan proses perceraian terjadi, pengacara Rina kemudian beralih ke Kamaruddin Simanjuntak pada gugatan di tingkat banding atau Pengadilan Tinggi (PT) hingga MA. Pada perkara itu, pada persidangan tingkat pertama, banding, hingga kasasi pokok permasalahan awalnya yakni perceraian, tidak ada satupun permasalahan pengelolaan dana trilyunan PT Taspen (Persero) yang menjadi dasar alasan perceraian atau setidak-tidaknya muncul sebagai fakta persidangan pada pengadilan.</p> <p>"Kemudian mengapa fitnah tuduhan penyalahgunaan pengelolaan dana trilyunan PT Taspen ini baru muncul diluar persidangan? Dan mengapa rekan KS berbicara menyerang pribadi klien kami?. Bahwa yang menjadi tanda tanya besar adalah, klien kami tidak mengenal secara pribadi dengan rekan KS, tidak memiliki urusan bisnis maupun pribadi, tetapi mengapa klien kami diserang secara membabi buta oleh rekan KS?," tuturnya.</p> <p>Ismak menegaskan, langkah Kosasih dengan menempuh jalur hukum dengan&nbsp; melaporkan Kamaruddin Simanjuntak ke aparat penegak hukum&nbsp; sebagai wujud memulihkan harkat dan martabat klien serta keluarganya, khususnya anak-anaknya, akibat fitnah dan berita bohong yang kemudian menjadi viral.</p> <p>"Perlu di ingat, bahwa negara ini merupakan negara hukum dan setiap perkataan seseorang yang menyerang pribadi orang lain harus dapat dibuktikan. Jika tidak dapat dibuktikan maka harus dipertanggung jawabkan jikalau perkataan itu mengandung fitnah dan pencemaran nama baik," ungkap dia.</p> <p>Ismak menambahkan bahwa Laporan Polisi ini juga merupakan langkah untuk memberikan kesempatan kepada mantan istri dan rekan KS untuk membuktikan semua perkataannya melalui proses persidangan secara hukum, bukan dengan berbicara ke media. &ldquo;Jika, merasa memiliki bukti, silahkan buktikan di pengadilan dari pada berbicara di media," tegasnya.</p> <p>Ismak meminta kepada berbagai pihak, seperti media cetak, media online, dan juga influencer media sosial untuk tidak ikut memperkeruh persoalan ini dengan menyebarkan berita yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik kepada kliennya.</p> <p>"Kami akan menempuh upaya hukum kepada pihak-pihak yang ikut serta memperkeruh permasalahan ini jika terdapat dan terbukti ada unsur dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menyerang harkat dan martabat klien kami dari postingan atau komentar tersebut. Oleh karena itu kami meminta kepada pihak-pihak tersebut untuk segera menghapus dan/atau menarik kembali postingan dan/atau komentar tersebut untuk menghindari permasalahan hukum yang akan timbul di kemudian hari," pungkasnya.</p>

Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih, mantan suami kedua Rina Lauwy, menyesalkan persoalan perkara perceraian jadi konsumsi publik.

Kamaruddin Simanjuntak Tersangka, Mantan Suami Kedua Rina Lauwy Beberkan Kehidupan Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Pengacara-Keluarga-Brigadir-Kamaruddin-Simanjuntak-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Pengacara Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menyapa wartawan saat tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2022). Kedatangan pengacara Keluarga Brigadir J tersebut untuk melapor" width="100%">
<figcaption>Pengacara Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menyapa wartawan saat tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2022). Kedatangan pengacara Keluarga Brigadir J tersebut untuk melapor</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua RT 011/003 Pluit Riang Prasetya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pengacara Kamaruddin Simanjuntak. Ia mewakili tiga nama korban atas dugaan pengerusakan dan pungutan liar yang dilakukan Riang.</p> <p>Diketahui bahwa Riang santer dikenal sebagai Ketua RT yang mengawal kasus penyerobotan bahu jalan oleh ruko-ruko yang ada di Jalan Pluit Karang Niaga, Blok Z-4 Utara dan Z-8 Selatan, RT011/003, Jakarta Utara.</p> <p>"Informasi yang kami berikan adalah informasi tentang Ketua RT Riang Prasetya di RT 11/RW 03, dugaan semena-mena (dengan) merusak daripada lingkungan sini, kemudian merusak lingkungan warga, kemudian tidak memasang kembali yang dirusaknya," ujar Kamaruddin kepada wartawan, Minggu (25/6).</p> <p>"Kami sudah memungut bukti-buktinya, akhirnya kami laporkan ke Polda," imbuhnya.</p> <p>Adapun pelaporan itu dilayangkan Kamaruddin dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 170 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan jo Pasal 406 Tentang Pengerusakan.</p> <p>Selain itu, Kamaruddin juga melaporkan dengan Pasal 263 Tentang Pemalsuan Surat jo Pasal 372 Tentang Penipuan dan Penggelapan. Ada juga Pasal 374 Tentang Penggelapan Uang dan Pasal 55 KUHP Tentang Penyalahgunaan Kekuasaan.</p> <p>Dugaan pelanggaran-pelanggaran kasus itu, kata Kamuruddin, sudah pihaknya kumpulkan bukti-bukti untuk menjerat Riang.</p> <p>"Dia pungut biaya Rp 500.000-550.000. Tetapi, pengutan ke RW adalah Rp 400.000. Jadi, di sini ada pelanggaran yang sangat luar biasa," tandasnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Riang santer dikenal sebagai Ketua RT yang mengawal kasus penyerobotan bahu jalan oleh ruko-ruko yang ada di Jalan Pluit Karang Niaga.

Ketua RT Riang Dilaporkan Polisi Dugaan Pengrusakan hingga Penggelapan