<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/48A583B7-6A09-430C-8AD8-1512F31E314F-752088450.jpeg" alt="Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin membenarkan adanya penangkapan terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag oleh Densus 88 Antiteror Polri. ASN tersebut berinisial MZ, dan tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kanwil Kemenag Provinsi Aceh. &ldquo;Saya sudah menerima laporan dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh terkait adanya ASN dengan inisial MZ yang ditangkap Densus 88 karena diduga terlibat dalam gerakan terorisme," kata Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu (6/8). "Saya juga sudah membaca surat pemberitahuan penangkapan dari Densus 88 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh," sambungnya. Kamaruddin memastikan pihaknya mendukung langkah Densus 88 Antiteror Polri dalam penegakan hukum, dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.&nbsp; &ldquo;Kita dukung langkah Densus 88 menangkap ASN yang diduga terlibat terorisme, tentu dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah,&rdquo; ucapnya. Menurut dia, saat ini Kemenag masih menunggu keterangan resmi dari Densus 88 terkait dugaan keterlibatan ASN tersebut. Ia menegaskan, Kemenag akan bersikap kooperatif bila dibutuhkan keterangan selama proses hukum berjalan. &ldquo;Kementerian Agama adalah leading sector penguatan moderasi beragama. Tentu keterlibatan ASN Kemenag dalam gerakan terorisme tidak bisa kita tolerir. Kita akan berikan sanksi berat sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Kamaruddin menyampaikan pihaknya akan memperkuat langkah pencegahan keterlibatan ASN dalam gerakan terorisme. Ia menekankan, penguatan moderasi beragama menjadi kunci, sekaligus internalisasi kurikulum cinta tanah air di lingkungan Kemenag. &ldquo;Kepada seluruh ASN Kemenag, saya minta untuk terus tingkatkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Di sini kita lahir dan bertumbuh. Menjadi kewajiban kita untuk menjaganya hingga akhir hayat,&rdquo; pungkasnya.

Kemenag mengonfirmasi penangkapan ASN di Aceh oleh Densus 88 terkait dugaan terorisme, menekankan dukungan penegakan hukum.

ASN Kemenag di Aceh Ditangkap Densus 88 Antiteror Polri, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin: Diduga Terlibat Gerakan Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ilustrasi-logo-kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia merupakan negara dengan macam ragam pemeluk agama, untuk menjaga keharmonisan itu, tentu diperlukan strategi. Pemerintah pun berbagi strategi tersebut dalam pertemuan Sidang Dewan Eksekutif Konferensi Menteri-Menteri Wakaf dan Urusan Agama Islam Negara-Negara Islam, yang diselenggarakan di Kairo, Mesir.  Mewakili Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Bina Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kamaruddin Amin pun mengungkapkan, meskipun mayoritas penduduknya (87 persen) pemeluk agama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam teokratis maupun negara sekuler.  "Indonesia bukan negara agama, namun agama memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara," tutur dia dalam keterangannya, Selasa (15/2).  Sejak dulu, seluruh penduduk memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa untuk pembangunan yang mutualistik. Di masa lalu, Indonesia memiliki sejarah kolonialisme dan hanya dengan bersatu, Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan kemerdekaan hingga sekarang.  "Kesadaran ini kemudian diwujudkan dalam kesepakatan bersama tentang rukun Pancasila, UUD 1945, dan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, terus dilakukan upaya untuk menjaga kerukunan bermasyarakat dan berbangsa," papar dia.  "Selain peraturan negara, ada ikatan peraturan sosial yang lebih kuat, atau disebut 'kearifan lokal', yang mengikat seluruh masyarakat secara sosial," sambungnya.  Selanjutnya, ada upaya struktural yang dilakukan untuk merawat kerukunan yang ada, yakni dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini telah dibentuk di 34 provinsi dan sekitar 510 kabupaten dan kota.  "Fungsinya adalah membantu menjaga kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan kerjasama antar umat beragama di Indonesia serta memberikan kesempatan," ujar Kamaruddin.  Sementara dalam tataran yang lebih luas, Indonesia juga terlibat dalam perdamaian dunia. Selain aktif dalam dialog lintas agama dan multinasional, Indonesia telah mengekspor pengalaman mengelola keragaman agama dan budaya ke ranah global.  "Indonesia juga melakukan penguatan Islam rahmatan lil alamin atau moderasi beragama, sebagai cara strategis untuk kerukunan umat beragama. Selanjutnya, penguatan peran masyarakat sipil berbasis agama seperti Nahdlatul Ulama dalam proses perdamaian di Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir," tandas dia. (*)

Kemenag Beberkan Strategi Jaga Keharmonisan Antaragama kepada Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Menag-Lukman-Hilmi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Terbitnya Undang-Undang tentang Pesantren tidak lantas membuat anggaran pemerintah untuk pesantren naik. Anggaran untuk pesantren yang ada di Kementerian Agama (Kemenag) tahun depan masih sama seperti saat ini. Anggaran itu digunakan untuk pesantren terkait fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan pesantren.  Usai mengikuti pembukaan Muktamar Pemikiran Santri Nusantara di Ma’had Aly Saidussiddiqiyah, Kedoya, Jakarta Sabtu (28/9), Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengungkapkan anggaran pesantren tahun depan. ’’Belum ada kenaikan. Hanya Rp 500 miliar,’’ katanya.  Anggaran tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Data dari Kemenag menyebutkan jumlah pesantren mencapai 25.938 unit. Kemudian jumlah santri ada di pesantren tercatat ada 3,9 juta orang.  Meskipun bagitu, di dalam UU tentang Pesantren diatur keberadaan dana abadi pesantren. Kamaruddin menjelaskan sampai saat ini belum bisa diketahui besaran dana abadi pesantren. Sebab ketentuan tentang dana abadi pesantren bakal diatur dalam peraturan Presiden sebagai turunan dari UU tentang Pesantren.  Lebih lanjut, Kamaruddin menuturkan dalam kegiatan muktamar tersebut akan dibahas terkait posisi strategis pesantren. Dia menjelaskan, muktamar ini juga bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri 2019. Seperti diketahui Hari Santri diperingati setiap 22 Oktober.  Guru besar UIN Alauddin Makassar itu mengatakan, melalui muktamar itu diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan dunia bahwa pesantren merupakan role model untuk menggagas perdamaian dunia. Kemudian juga ada penekanan tentang literasi media di kalangan pesantren.  ’’Guna menangkal gejala radikalisme agama dan kejahatan siber di ruang virtual,’’ tuturnya. Selain itu akan dikupas juga beragam strategis pesantren dalam mewujudkan perdamaian dunia dan Islam yang rahmatan lil alamin.  Kegiatan muktamar itu dibuka secara remi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lukman titip dua hal dalam kegiatan muktamar itu. Pertama adalah selama ini pesantren dikenal dengan cirinya yang mamppu menerima budaya serta tradisi setempat. ’’Sejarah masuknya Islam di nusantra nyaris tidak ada konflik,’’ tuturnya.  Pesan yang kedua adalah ciri khas yang menonjol lainnya dari pesantren adalah kecintaannya terhadap tanah air. Menurut Lukman, nyaris tidak pernah melihat ada pesantren atau santri yang tidak cinta pada tanah airnya. Lukman mengatakan nasionalisme yang dibangun kaum santri dalam mencintai tanah airnya sangat luar biasa. Lukman berharap dua hal itu juga ikut dikaji dalam mukmatan santri kali ini.

Anggaran Pesantren Tahun Depan Tetap Rp 500 M

Kamaruddin Amin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kamaruddin Amin

Berita Terkini

ASN Kemenag di Aceh Ditangkap Densus 88 Antiteror Polri, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin: Diduga Terlibat Gerakan Terorisme

Kemenag Beberkan Strategi Jaga Keharmonisan Antaragama kepada Dunia

Anggaran Pesantren Tahun Depan Tetap Rp 500 M

Download Aplikasi JawaPos.com