<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/WhatsApp-Image-2024-02-15-at-151728-766886502.jpg" alt="Plh Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono susur sungai sekaligus pembersihan enceng gondok di wilayah Juanda dan Bungurasih Sidoarjo, Kamis (15/2)." width="100%">
<figcaption>Plh Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono susur sungai sekaligus pembersihan enceng gondok di wilayah Juanda dan Bungurasih Sidoarjo, Kamis (15/2).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Banjir parah akibat hujan deras yang sempat merendam Kecamatan Waru, Sidoarjo, mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014171651/varian-baru-ertiga-debut-di-iims-2024-cruise-dengan-teknologi-hybrid">Varian Baru Ertiga Debut di IIMS 2024, Cruise dengan Teknologi Hybrid</a> Dilansir Radar Sidoarjo (Grup Jawa Pos), Sabtu (17/2), salah satu langkah Pemprov yaitu dengan melakukan pembersihan gundukan tanaman eceng gondok di Kali Buntung. Langkah itu perlu dilakukan, sebab, tanaman eceng gondok yang berada di Kali Buntung itu diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah tersebut. Untuk diketahui, proses pembersihan Kali Buntung dari tanaman eceng gondok tersebut turut dipantau secara langsung oleh Plh Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. Dalam kesempatan itu, Adhy mengatakan, faktor utama banjir di wilayah Waru disebabkan adanya eceng gondok yang memenuhi kali tersebut. Sehingga, air yang seharusnya mengalir ke hilir malah menjadi terhambat. "Terdapat dua titik yang sangat besar, tadi di hilir kita sudah lakukan dengan eskavator bontonnya dan karena sungai sudah mengalir maka (eceng gondok, red) akan tertarik, namun di Bungurasih eceng gondok banyak sekali, jadi ini operasi kedua yang kami lakukan," ucapnya. Adhy menuturkan, dirinya ingin agar semua sungai di wilayah Sidoarjo dapat bersih dari tanaman eceng gondok. Supaya, air dapat mengalir dengan baik. Selain memperlancar jalur air, hal itu pun menurutnya akan memberi dampak baik lainnya. Yakni, daerah yang terbiasa tergenang banjir dapat surut dengan cepat. "Jadi kalau kita persoalan darurat tidak ada masalah, tapi mau sampai kapan, maka kita ambil solusi untuk persoalan strukturnya, tidak ada lain bagaimana pengerukan sungai dan pembersihan ini," ujarnya. Menurutnya, normalisasi sungai dari tanaman liar seperti eceng gondok tersebut sangat penting dilakukan. Sebab, hal itu akan memberikan pengaruh banyak bagi penanganan banjir. Dalam pembersihannya, Adhy mengaku cukup merasa kesulitan. Karena, tak sedikit sisi sungai yang banyak didirikan bangunan oleh warga. Hal itu membuat alat berat yang dipersiapkan mengalami kesulitan untuk terjun ke sungai. "Karena itu ini adalah cara untuk membuka jalan agar (alat berat, red) dapat masuk, nanti eskavator kecil dengan ponton-pontonnya, kemudian dengan menggunaka prokelar kita bisa mencacah eceng gondok dan menarik semua untuk dibuang keluar," katanya. "Setelah eceng gondok ini diurai maka nanti akan dihancurkan sehingga tidak hanyut kembali ke sungai. Jumlahnya sudah terlalu banyak sehingga perlu operasi gabungan. Ini perlu kerja sama yang kuat ya, maka di dalam penanggulangan bencana semua resource dari pemangku kepentingan harus kita gunakan," lanjutnya.

Banjir parah akibat hujan deras yang sempat merendam Kecamatan Waru, Sidoarjo, mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov)

Buntut Banjir Parah di Waru Sidoarjo, Pembersihan Eceng Gondok di Kali Buntung Dipercepat    

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kaum-cemet-komunitas-pencinta-kali-buntung-kota-delta_m_154245.jpeg" alt="box TANPA PAMRIH: Anggota Komunitas Pencinta Kali Buntung melakukan aksi bersih-bersih sungai pada Minggu (27/8)." width="100%">
<figcaption>box TANPA PAMRIH: Anggota Komunitas Pencinta Kali Buntung melakukan aksi bersih-bersih sungai pada Minggu (27/8).</figcaption>
</figure>Risau melihat kondisi Kali Buntung, mereka pun terpanggil. Tergerak untuk melakukan bersih-bersih hingga pengerukan dengan alat seadanya. Bukan apresiasi yang didapat, tetapi cacian yang kerap terdengar. Meski begitu, Kaum Cemet tetap melangkah. &nbsp; RESVIA AFRILENE, Surabaya &nbsp; GUBUK itu mungil. Berdiri di pinggir Kali Buntung. Tepatnya di ujung jembatan sungai di RT 2, RW 1, Desa Kepuhkiriman, Waru. Wujud gubuk tersebut sederhana. Dari bambu. Atapnya berbahan banner bekas. Ditata berlapis-lapis agar sinar matahari tidak masuk. Ada kursi kayu yang melengkapi gubuk berukuran 3 x 2 meter itu. Selembar spanduk kuning tergantung di satu sisi gubuk. Terbaca saat ada yang melintas di jembatan dari arah Jalan Brigjend Katamso. Tulisannya mencolok. Merah. Base Camp Pengolahan Sampah Kali Buntung. Ya, gubuk itu menjadi markas Kaum Cemet. Mereka beranggota 10 pria. Usianya tidak muda lagi. Sudah paro baya. Mereka merupakan warga asli Desa Kepuhkiriman. Tempat tinggalnya tidak jauh dari jembatan tersebut. Mereka juga turut menjadi saksi perubahan ekosistem Kali Buntung. Dulu, sungai itu menjadi sumber air bersih. Kini tidak bersih lagi. Kondisi tersebut memanggil mereka. Namun, mereka tidak mau disebut aktivis lingkungan. &rsquo;&rsquo;Kami ini bukan siapa-siapa. Buruh semua. Jadi, apalagi kalau bukan Kaum Cemet,&rsquo;&rsquo; ujar Solihan, lantas tertawa. Solihan saat itu terpaksa berdiam diri dulu. Dia untuk sementara absen dari kegiatan Kaum Cemet. Sebab, kaki Solihan masih dalam tahap penyembuhan. Terdapat tujuh jahitan di kakinya. Luka itu ada setelah dia terjatuh dari perahu yang biasa digunakan Kaum Cemet untuk menyusuri Kali Buntung. &rsquo;&rsquo;Habis ngajak anak-anak ngambili sampah. Sudah mandek di pinggir kali, anak-anak naik, kok mak bluk, jatuh pas ada besi,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Pada Minggu (27/8), seperti biasa, mereka melakukan aksi bersih-bersih. Mereka berkumpul di gubuk sejak pukul 08.00. Menggunakan kaus oranye. Bak petugas search and rescue (SAR). Mereka lantas menuruni tanggul sungai dari gubuk satu per satu. Menuju ke tempat perahu. Nah, perahu itu merupakan bikinan Solihan dan kawan-kawan. Mereka membuat perahu dari tong. Hadi menapak ke kapal lebih dulu. Lalu, disusul Malik dan Sulem. Mereka kemudian menyusuri titik-titik yang penuh sampah. Pemilahan sampah secara spontan pun dilakukan. Terutama sampah-sampah plastik untuk diuangkan. &rsquo;&rsquo;Ingin beli sepatu bot biar kaki nggak sobek lagi,&rsquo;&rsquo; katanya. Mereka tidak pernah mengambil uang untuk keuntungan pribadi. Gubuk, perahu, seragam, sampai crane dan backhoe manual bisa mereka beli dengan hasil tabungan kas tersebut. Minggu kemarin agenda mereka mengeruk endapan di sisi sungai. Mereka berharap air bisa lancar mengalir jika endapan berkurang. &rsquo;&rsquo;Kami hanya bisa pakai alat manual. Ya, sedikit-sedikit,&rsquo;&rsquo; ungkap Anshori. Upaya Kaum Cemet itu layak mendapat apresiasi. Mereka juga sadar bahwa mengembalikan kondisi Kali Buntung menjadi sebersih dulu tidak mungkin. Namun, Kaum Cemet tidak mau tak acuh. &rsquo;&rsquo;Kami prihatin kalau sungai menjadi tempat sampah, bikin banjir,&rsquo;&rsquo; tutur Solihan. Dia berharap aksi kecil yang mereka lakukan bisa jadi pengingat warga lain. &rsquo;&rsquo;Saya nggak minta dipuji. Dihina sudah sering, ndak saya dengar. Yang penting, jangan perparah kondisi Kali Buntung,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Kaum Cemet terkadang malah dicaci orang. &rsquo;&rsquo;Katanya, ngurusi dapur saja kesusahan kok gaya bersih-bersih sungai,&rsquo;&rsquo; tutur Hadi. Beruntung, istri mereka bisa menyadari. Bahkan turut memberikan dukungan. &rsquo;&rsquo;Lek gorong podo gendeng ojo mandek (kalau belum gila, jangan berhenti, Red) kata istri saya,&rsquo;&rsquo; ucap Solihan yang langsung membuat seluruh temannya terpingkal-pingkal. Aksi sederhana, tetapi tidak semua orang mau melakukannya.

Kaum Cemet, Komunitas Pencinta Kali Buntung Kota Delta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anggaran-bertambah-pemkab-ini-optimistis-kurangi-banjir_m_153548.jpeg" alt="BUTUH NORMALISASI: Sungai Sidokare menjadi salah satu pemicu banjir yang menerjang Kota Delta saat musim hujan." width="100%">
<figcaption>BUTUH NORMALISASI: Sungai Sidokare menjadi salah satu pemicu banjir yang menerjang Kota Delta saat musim hujan.</figcaption>
</figure>Pemkab Sidoarjo, tampaknya, serius untuk bisa keluar dari problem tahunan. Yakni, masalah banjir. Beberapa bulan terakhir, sejumlah upaya telah dilakukan. Keseriusan itu juga dibuktikan dengan alokasi anggaran yang cukup besar.  KALI Buntung. Inilah salah satu sungai yang membelah Kota Delta. Mulai Kecamatan Krian hingga Sedati. Kali tersebut paling padat. Sejatinya, area sempadan sungai dengan panjang 32 km itu digunakan jalur inspeksti. Harus steril dari bangunan atau permukiman. Nyatanya, sempadan tersebut sudah beralih fungsi menjadi kawasan padat penduduk. Rumah-rumah permanen berderet di sana. Kumuh. Di kawasan Bungurasih dan Medaeng, Kecamatan Waru, misalnya. Sempadan berubah menjadi perkampungan tersendiri. Rumah berdiri mepet di bibir sungai. Bukan hanya rumah, banyak juga area usaha. Mulai penginapan, toko, hingga garasi bus yang berdiri di lokasi itu. Saking sempitnya tanah, tidak jarang pemilik bangunan tersebut membangun bangunan yang menjorok ke sungai. Wajah sungai tampak sangat kumuh. Badan sungai pun mengalami penyempitan. Selain itu penuh sedimentasi lantaran tidak pernah dikeruk. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan fungsi sempadan Kali Buntung kerap membuat petaka. Dalam dua tahun terakhir, kawasan Bungurasih, Medaeng, dan Kedungrejo kerap tersapa banjir. Berhari-hari air baru bisa surut. Tidak berbeda halnya dengan wajah Sungai Sidokare di Jalan Lingkar Timur. Tepatnya di dekat Depo Pemasaran Ikan. Di sepanjang sempadan tersebut, terdapat beberapa bangunan semipermanen. Nah, Pemkab Sidoarjo tergerak. Normalisasi sungai adalah jawabannya. Sedimentasi dikeruk. Bangunan di sempadan ditertibkan. Proyek itu tidak hanya menyasar Kali Buntung, tetapi juga lima sungai lain. Yakni, sungai Sidokare, Ketapang, Pucang, Golondoro, serta Kali Alo. Pengerjaannya dilakukan serentak. Tujuannya satu. Sidoarjo bebas dari banjir. Total alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 103 miliar. Tahun depan anggaran tersebut ditambah Rp 15 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo Sigit Setyawan menjelaskan, pengerukan sungai mulai dikerjakan tahun ini. Setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) digedok, normalisasi bakal berjalan. &rdquo;Peralatan-peralatan sudah siap. Tinggal jalan,&rdquo; ujarnya, Sabtu (26/8). Tentu, normalisasi tidak bisa dikerjakan satu tahun. Program tersebut membutuhkan anggaran yang besar dan bertahap. Sebab, luasan sungai yang dikeruk cukup panjang. Misalnya, sungai Sidokare dengan panjang mencapai 25 km. Persoalan lain adalah banyaknya sedimentasi dan bangli. &rdquo;Persoalan itu harus kami selesaikan,&rdquo; paparnya. Dalam KUA-PPAS APBD 2018, lanjut Sigit, dewan merasa anggaran normalisasi masih kurang optimal. Di antara total kebutuhan Rp 415 miliar, baru teranggarkan Rp 103 miliar. Artinya, dewan masih kekurangan Rp 312 miliar. Akhirnya, banggar dan timgar sepakat menambah Rp 15 miliar. &rdquo;Tambahan itu akan membantu penanggulangan banjir. Namun, kalau untuk menuntaskan 100 persen banjir, belum bisa. Yang pasti, kami terus berusaha,&rdquo; ungkapnya. Saat ini masih musim kemarau. Beberapa bulan ke depan sudah memasuki musim penghujan lagi. Apakah kerja keras dan keseriusan pemkab bakal membuahkan hasil sesuai harapan publik? Kita tunggu saja.

Anggaran Bertambah, Pemkab Ini Optimistis Kurangi Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/penertiban-bangli-di-sempadan-kali-buntung-lanjut-door-to-door_m_140488.jpeg" alt="Bangli Hilang, Normalisasi Berjalan" width="100%">
<figcaption>Bangli Hilang, Normalisasi Berjalan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sosialisasi penertiban Kali Buntung di empat desa di Waru, yakni Bungurasih, Medaeng, Waru, dan Kedungrejo, telah tuntas. Pascalebaran ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo akan melanjutkan agenda sosialisasi ke sepuluh desa lain di arah timur yang masih masuk wilayah Waru. Dua desa yang akan didahulukan untuk mendapatkan sosialisasi lanjutan adalah Ngingas dan Kureksari. Bila sebelumnya warga dikumpulkan di balai desa, kali ini petugas akan&nbsp;door-to-door&nbsp;ke rumah warga pemilik bangunan liar (bangli). Camat Waru Fredik Suharto menjelaskan, rencana turun langsung ke lapangan itu digagas setelah pihaknya berdiskusi dengan para kepala desa di Waru. Sosialisasi dari pintu ke pintu itu diharapkan dapat mendatangkan hasil yang lebih cepat dan optimal. "Warga yang rumahnya melanggar sempadan kami datangi satu per satu," katanya Senin (26/6). Mereka diharapkan bisa segera merobohkan sendiri bangunannya yang melanggar batas sempadan. "Sehingga kayu dan barang-barang lain yang masih bisa dimanfaatkan tidak ikut diangkut," jelasnya. Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas PUPR Sidoarjo Bambang Tjatur menyampaikan, saat ini timnya masih mengumpulkan data-data lapangan dari empat desa yang telah menerima sosialisasi. Mulai lebar sempadan sampai lebar dan alur sungai. Patokannya adalah sertifikat tanah milik warga. "Sebagai pedoman, kami gunakan data sertifikat Desa Waru," jelasnya. Bambang menjelaskan, untuk mendata lebar sempadan di sepanjang aliran sungai, tim menggunakan cara manual. Mereka membuat gambar Kali Buntung. Setelah itu, menggambar posisi rumah warga. Dari bibir sungai, ditarik 10 meter ke arah rumah. Sepuluh meter merupakan lebar sempadan Kali Buntung yang menjadi patokan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Lebar sungainya sendiri telah ditetapkan 15 meter. Ukuran lebar sungai dan sempadan di Desa Waru itu menjadikan patokan untuk tiga desa lainnya. Cara penentuan sempadan dan alur sungai di tiga desa yang lain sama. Saat ini gambar alur sungai dan lebar sempadan di empat desa tersebut sudah tuntas. "Tinggal kami umumkan kepada warga. Setelah Lebaran kami kumpulkan warga," kata Bambang. Normalisasi Kali Buntung sendiri diperkirakan tidak bisa tuntas dalam tahun ini. Sebab, sekarang sudah akhir Juni, waktu pengerjaannya sangat minim. Hanya tersisa enam bulan ganti tahun anggaran. Kepala Bidang Operasional Dinas PUPR Agus Hidayat mengatakan, ada enam anak sungai di aliran Kali Buntung yang bakal dikeruk. Diangkut sedimen yang mengendap di dasarnya. Yakni,&nbsp;afvoer&nbsp;Bulubendo, Bono, Buntung, Cantel, Pranti, dan Mangetan Kanal. "Tidak bisa semuanya jika satu tahun," ujarnya.  Mau tidak mau dinas PUPR akan memprioritaskan saluran-saluran yang kritis. Di Kali Buntung, misalnya. Ada empat lokasi yang didahulukan. Yakni, daerah Medaeng, Kedungrejo, Waru, dan Bungurasih.&nbsp;(aph/c10/pri)

Penertiban Bangli di Sempadan Kali Buntung Lanjut Door-to-Door

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/bangli-permanen-pinggir-kali-tergerus-kumpulkan-data-kepemilikan-tanah_m_129528.jpeg" alt="SEGERA DIBONGKAR: Deretan bangunan berjajar di sempadan Kali Buntung di kawasan Medaeng, Waru, Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>SEGERA DIBONGKAR: Deretan bangunan berjajar di sempadan Kali Buntung di kawasan Medaeng, Waru, Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah melakukan sosialisasi penertiban Kali Buntung di tiga desa, yakni Medaeng, Kedungrejo, dan Bungurasih, pemkab mulai mengumpulkan data kepemilikan tanah. Keabsahan sertifikat tanah yang dimiliki warga tersebut nanti diperiksa.   Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan menyatakan, sambil menunggu sosialisasi keempat yang diadakan di Waru, pihaknya akan mengumpulkan sertifikat tanah milik warga.   Sigit mengakui, banyak warga bantaran Kali Buntung yang memiliki sertifikat. Misalnya, di Desa Medaeng dan Desa Bungurasih. Mayoritas bangunannya permanen dan menjulang di pinggir sungai. &rdquo;Memang ada yang memiliki sertifikat,&rdquo; jelasnya.   Dia menjelaskan, Dinas PUPR Sidoarjo akan mengumpulkan sertifikat milik warga tersebut. Lantaran tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa akta tanah, pihaknya akan bekerja sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasiononal) Sidoarjo. &rdquo;Yang berhak memeriksa sertifikat warga adalah BPN,&rdquo; ungkapnya.  Setelah klarifikasi kepemilikan tanah tuntas, dilakukan penentuan batas tanah dan batas saluran. Sigit menyampaikan, lewat sertifikat itu, akan dilihat berapa luas bangunan sebenarnya. Menurut dia, jika ada sungai, seharusnya keberadaan bangunan tidak sampai berada di bibir sungai.   Ketika sudah menemukan batas tanah dan saluran, bisa diketahui batas sempadan. Sigit menuturkan, berdasar perhitungan, lebar sempadan Sungai Buntung mencapai 5&ndash;10 meter. Hunian warga yang menjorok hingga melebihi garis sempadan akan diberi tanda. Setelah itu, warga diminta melakukan pembongkaran. &rdquo;Kalau tidak dibongkar, petugas yang akan membongkar,&rdquo; ucapnya.  Yang tidak kalah penting adalah pemetaan alur sungai. Sigit menjelaskan, dengan adanya sertifikat itu, nanti dapat dilihat sempadan sungai. Setelah mengadakan sosialisasi di Bungurasih, dia mendapatkan laporan bahwa badan sungai di sisi utara, yakni Kedungrejo dan Bungurasih, berkurang. Penyebabnya, tergerus arus sungai. Dengan demikian, jarak bangunan dengan sempadan yang cukup jauh kini diperkirakan jadi mepet dengan bibir sungai. &rdquo;Nanti kami akan sesuaikan alur sungai,&rdquo; ujarnya.  Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas PUPR Sidoarjo Bambang Tjatur mengungkapkan, pihaknya sedang mempersiapkan sosialisasi keempat. Rencananya, hari ini, PUPR menggelar sosialisasi di Desa Waru. Sekitar 70 warga diundang dalam kegiatan tersebut.  Bambang menjelaskan, sejauh ini sosialisasi berjalan lancar. Warga yang tinggal di bantaran sungai sudah tahu tanah yang mereka tinggali merupakan tanah negara. &rdquo;Tidak ada yang protes saat sosialisasi,&rdquo; tuturnya.  Penertiban bangunan akan berjalan setelah Lebaran. Bambang menyatakan, PUPR tidak akan tebang pilih dalam menertibkan bangunan. Seluruh bangunan permanen yang melanggar garis sempadan bakal diratakan. Selain itu, pemilik bangunan tidak diberi ganti rugi meski memiliki sertifikat hak milik. &rdquo;Karena mereka sudah melanggar,&rdquo; jelasnya. (aph/c23/dio)

Bangli Permanen Pinggir Kali Tergerus, Kumpulkan Data Kepemilikan Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/dukung-penertiban-bangli-di-setren-kali-buntung-waru-dan-bungurasih_m_128815.jpeg" alt="TERTIBKAN: Bangunan rumah dan tempat usaha berdiri di sepanjang sempadan Kali Buntung." width="100%">
<figcaption>TERTIBKAN: Bangunan rumah dan tempat usaha berdiri di sepanjang sempadan Kali Buntung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana penertiban bangunan liar (bangli) di sempadan Kali Buntung bakal berjalan lancar. Berdasar hasil sosialisasi di dua desa terdampak, Medaeng dan Kedungrejo, Waru, warga bulat mendukung rencana normalisasi sungai tersebut. Dengan demikian, banjir tahunan diharapkan tidak lagi terjadi.  Sosialisasi itu dilakukan tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo. Pada Minggu (7/5), tim mengundang 70 pemilik bangunan yang berdiri di sempadan Kali Buntung, Desa Kedungrejo. &rdquo;Dalam sosialisasi tahap kedua itu, warga menanyakan tujuan penertiban. Mereka mengaku sudah tinggal bertahun-tahun di sempadan sungai, mengapa baru ditertibkan sekarang,&rdquo; kata Kepala Dinas PUPR Sigit Setyawan.  Dia menjelaskan, penertiban tersebut merupakan rangkaian kegiatan normalisasi Kali Buntung. Selama ini sungai yang mengalir dari wilayah Krian&ndash;Sedati itu kerap menyusahkan banyak warga. Sebab, setiap hujan deras, air sungai sering meluap hingga menggenangi jalan serta hunian. &rdquo;Sedimentasi membuat Kali Buntung menjadi dangkal,&rdquo; jelasnya.  Nah, sejatinya, pemerintah ingin melakukan normalisasi. Namun, program itu terbentur kondisi sempadan Kali Buntung. Sebab, banyak bangunan yang berdiri. Padahal, sempadan seharusnya berfungsi sebagai jalan inspeksi. Faktanya, sempadan sudah berubah fungsi menjadi bangunan-bangunan permanen. Baik rumah tinggal, toko, biro perjalanan, hingga tempat usaha lain. Bangunan tersebut berderet dari Bungurasih hingga Janti.  Agar alat berat bisa mengeruk sedimen serta lumpur di Kali Buntung, lanjut dia, petugas perlu menertibkan bangli di sempadan sungai. Karena itu, bangunan yang jelas tidak berizin serta melanggar garis sempadan sungai bakal ditertibkan dengan menggunakan ekskavator.  Sigit menambahkan, dalam pertemuan itu, sejumlah warga menanyakan apakah bakal menerima ganti rugi atau tidak. Dia menyampaikan, secara aturan, pemkab tidak bisa memberikan ganti rugi. Sebab, bangunan milik warga berdiri di atas sempadan sungai. Kalau pemkab memberi ganti rugi, hal itu justru menyalahi aturan. &rdquo;Sesuai ketentuan, sempadan seharusnya harus steril dari bangunan,&rdquo; tambahnya.  Dia menuturkan, penjelasannya bisa diterima warga. Dalam waktu dekat, petugas dinas PUPR mengukur luas tanah dan bangunan milik warga. Setelah itu, bangunan milik warga diberi tanda batas garis. Tanda tersebut menunjukkan luas sempadan yang harus steril dari bangunan.  Sejauh ini, dua desa sudah mendapatkan sosialisasi dari dinas PUPR. Yakni, Medaeng dan Kedungrejo. Kedua desa mendukung rencana penertiban itu. Sigit berharap sikap warga dua desa lain, Waru dan Bungurasih, juga sama. &rdquo;Kami menginginkan semua mendukung demi kebaikan dan kepentingan bersama,&rdquo; tuturnya.  Camat Waru Fredik Suharto mengungkapkan, sempadan Kali Buntung memang harus ditertibkan. Sebab, selama ini warga di wilayah Kecamatan Waru sering mengeluhkan masalah banjir. Setiap hujan deras, kawasan Waru menjadi langganan banjir. Nah, solusi untuk mengatasi genangan itu adalah normalisasi sungai. Sampah dan sedimentasi harus dikeruk. Bangunan yang menjorok ke sempadan kali ditertibkan. Jika hal itu dilakukan, pihaknya optimistis banjir tidak lagi menyapa Waru. &rdquo;Sempadan sungai ditertibkan agar kawasan Waru tidak terlihat kumuh seperti sekarang. Coba lihat saja saat ini,&rdquo; ungkapnya. (aph/c16/hud/sep/JPG)

Dukung Penertiban Bangli di Setren Kali Buntung Waru dan Bungurasih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/membedah-konsep-pengelolaan-lingkungan-kecamatan-waru_m_122856.jpeg" alt="JAGA TETAP BERSIH: Larangan membuang sampah di Kali Buntung terlihat di jembatan Desa Wedoro kemarin. Sungai yang melintasi sebagian besar wilayah Kecamatan Waru itu menjadi poros masalah lingkungan saat ini." width="100%">
<figcaption>JAGA TETAP BERSIH: Larangan membuang sampah di Kali Buntung terlihat di jembatan Desa Wedoro kemarin. Sungai yang melintasi sebagian besar wilayah Kecamatan Waru itu menjadi poros masalah lingkungan saat ini.</figcaption>
</figure> Salah satu permasalahan besar Kecamatan Waru adalah banjir. Faktor utama adalah sampah. Pihak kecamatan telah merancang konsep untuk menyelesaikan masalah itu.    KINI seluruh desa di Kecamatan Waru mematangkan rancangan pembuatan peraturan desa (perdes) tentang lingkungan. Sejumlah poin masih dibahas. &rdquo;Tidak butuh waktu lama, tiga minggu lagi harapannya bisa disahkan,&rdquo; terang Camat Waru Fredik Suharto Selasa (11/4).  Dia menyatakan bahwa penanganan sampah merupakan masalah besar di wilayahnya. Terutama sampah di Kali Buntung. Bahkan, pembuangan limbah rumah tangga menjadi salah satu penyebab pendangkalan sungai yang melewati hampir seluruh desa di Waru itu. &rdquo;Kalau masalah Kali Buntung tersebut beres, 60 persen permasalahan di Kecamatan Waru terselesaikan,&rdquo; ujarnya.  Menurut dia, peran serta pemerintah desa sudah menjadi keharusan. &rdquo;Karena itu, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus menyediakan dana tersendiri untuk penghijauan dan kebersihan, biar jelas,&rdquo; ucap mantan camat Prambon tersebut.  Tentang penanganan masalah lingkungan, Fredik punya cerita tersendiri. Hal tersebut berdasar pengalaman saat mengunjungi Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Dia berharap bisa diterapkan di Waru maupun Sidoarjo secara keseluruhan. &rdquo;Di Bandung, pendidikan tentang peduli lingkungan sudah dimasukkan kurikulum sejak TK,&rdquo; terangnya.  Dengan pembekalan pendidikan cinta lingkungan sejak tingkat dasar, karakter anak akan terbentuk. Selain itu, di setiap desa, terdapat pojok edukasi sampah. Isinya, ada papan dan poster larangan buang sampah serta imbauan memilah sampah. Juga, petugas rutin mendatangi pojok edukasi sampah tersebut untuk memberikan penyuluhan kepada warga sekitar dan warga yang melintas.  Sementara itu, ada hari khusus inovasi sampah. Misalnya, Senin adalah hari peduli kertas, Selasa peduli plastik, dan Kamis peduli botol. &rdquo;Pas Senin, warga harus meminimalkan penggunaan kertas sehingga minim sampah kertas,&rdquo; katanya.  Selain Kabupaten Bandung, lanjut dia, Jakarta Barat merupakan daerah yang bisa dicontoh. Kawasan itu melibatkan petugas kebersihan yang dikelola langsung oleh kelurahan. Para petugas tersebut turun langsung ke pelosok-pelosok gang. &rdquo;Di sana (Jakarta Barat, Red) ada 20 ribu pasukan oranye yang dikelola langsung oleh lurah,&rdquo; tuturnya.  Fedrik juga bakal mencontoh kebijakan tentang sampah di negara-negara tetangga. Misalnya, Filipina. Pengelolaan 3 R (reuse, reduce, recycle) di negara itu terbilang sukses tanpa melibatkan mesin. Semua kreasi mengandalkan keterlibatan warga. Setiap hari, masyarakat sudah sadar untuk memilah sampah di rumah masing-masing. Petugas tinggal mengangkut sampah sesuai jenisnya. &rdquo;Dua hari sekali diambil ke rumah warga,&rdquo; ceritanya.  Sementara itu, di Thailand, penindakan bagi pelanggar sampah cukup tegas. Misalnya, saat ada orang yang membuang sampah, lalu ada orang lain yang berhasil mengabadikan dengan foto, hal itu akan dilaporkan kepada petugas. Jadi, orang yang melaporkan berhak menerima 50 persen uang denda yang dibayarkan. &rdquo;Contohnya, denda buang sampah Rp 500 ribu. Nah, yang melaporkan itu berhak mendapat Rp 250 ribu,&rdquo; terangnya.  Diharapkan, sejumlah kebijakan di beberapa tempat tersebut bisa diserap saat membuat perdes. Namun, yang paling mendasar saat ini adalah perekrutan petugas kebersihan setiap desa. Mereka digaji desa. Kerjanya harus fokus mengurusi kebersihan di kawasan tersebut. &rdquo;Gajinya harus sebanding, pasti mereka mau,&rdquo; tandasnya.  Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Waru Khoirun Nasirin mengungkapkan, perdes sampah disiapkan sejak tahun lalu. Hingga kini, memang tinggal pemantapan. Karena itu, pembahasannya harus makin intensif. &rdquo;Misalnya, saat menentukan hukuman dengan denda, harus ditentukan juga penanganannya bagaimana saat ada yang ngeyel tidak mau bayar denda. Pihak kecamatan harus membantu memberikan solusi,&rdquo; ungkap pria yang menjabat kepala Desa Kepuh Kiriman itu.  Menurut dia, bukan masalah nominal denda dan sikap yang ditentukan saat ada warga yang melanggar. Perdes bertujuan menyadarkan warga untuk tidak membuang sampah. Antardesa juga harus bekerja sama. &rdquo;Misalnya, Desa Kepuh Kiriman bisa kerja sama dengan Desa Berbek untuk perawatan jembatan sungai yang menghubungkan dua desa itu,&rdquo; tuturnya.  Kepala Desa Berbek Zainal Abidin menambahkan, perdes harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa. Dia menyebutkan, ada sembilan petugas yang mengambil sampah di wilayahnya dengan gaji Rp 1,8 juta per orang. &rdquo;Di sini, masalahnya, TPS (tempat penampungan sampah) kurang besar,&rdquo; tambahnya. (uzi/c16/dio/sep/JPG)

Membedah Konsep Pengelolaan Lingkungan Kecamatan Waru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kompak-ingin-normalisasi-kali-buntung_m_119364.jpeg" alt="RAPAT KOORDINASI: Bupati Saiful Ilah (tengah) berfoto bersama seluruh kepala desa Senin (27/3) di Kecamatan Waru." width="100%">
<figcaption>RAPAT KOORDINASI: Bupati Saiful Ilah (tengah) berfoto bersama seluruh kepala desa Senin (27/3) di Kecamatan Waru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Para kepala desa (Kades) berkumpul di pendapa Kecamatan Waru, Senin (27/3). Mereka mengikuti dua agenda penting. Yakni, rapat koordinasi (rakor) tentang penyelenggaraan pemerintahan desa serta penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Desa Melangkah 2017.  Di antara 17 desa di Kecamatan Waru, 15 desa bakal bergabung di program Desa Melangkah. Seremonial penandatanganan itu sengaja digabungkan dengan agenda rapat koordinasi untuk menangkap isu-isu penting apa yang harus diperhatikan oleh mereka. Bupati Saiful Ilah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Transmigrasi Ali Imron juga hadir.  Dengan bergabung dalam program Desa Melangkah, para Kades berharap dalam setahun ke depan dapat terbantu untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat. Salah satu isu hangat yang mereka sampaikan dalam rakor tersebut adalah rencana normalisasi Kali Buntung dan pengaturan kebijakan terkait masalah prona. Kades Medaeng Subambang menyatakan, persoalan pengurusan sertifikat tanah memang menjadi prioritas. Apalagi di tengah kondisi Waru yang semakin padat. &rdquo;Desa Medaeng satu-satunya yang enggak punya pendapa desa. Mesti nunut di balai RW, kan sungkan lama-lama,&rdquo; celetuknya kepada Jawa Pos. Nah, pihaknya berharap pada tahun ini bisa membangun Balai Desa Medaeng. Sementara itu, Kades Kedungrejo Hasan Syafi&rsquo;i menyampaikan urgensi normalisasi Kali Buntung. Setiap tahun, luapan Kali Buntung mengakibatkan banjir. Problem kepadatan penduduk menjadi masalah utama. Sempadan sungai yang penuh bangunan harus dihilangkan. &rdquo;Kami seluruh Kades sudah duduk dalam satu forum dan kompak. Kali Buntung harus dinormalisasi,&rdquo; tegasnya.   Meski demikian, lanjut dia, pihaknya meminta cara yang digunakan untuk menertibkan bangunan di sepanjang sempadan Kali Buntung tidak represif. Namun, lebih ke pemahaman kepada masyarakat. &rdquo;Ada warga saya yang sudah membongkar sendiri saat sadar dampaknya,&rdquo; ungkap Hasan. Nah, melalui program Desa Melangkah, diharapkan ada pengawalan dan edukasi tentang rencana normalisasi Kali Buntung. (via/c6/hud/sep/JPG)

Kompak Ingin Normalisasi Kali Buntung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/sterilisasi-kali-buntung-maju-mundur-bangli-tambah-banyak_m_116573.jpeg" alt="TIDAK TUNTAS: Petugas saat menertibkan bangunan liar di sempadan Kali Buntung, Gresikan, Kecamatan Krian, pada bulan lalu." width="100%">
<figcaption>TIDAK TUNTAS: Petugas saat menertibkan bangunan liar di sempadan Kali Buntung, Gresikan, Kecamatan Krian, pada bulan lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Rencana penertiban bangunan liar (bangli) di sepanjang Kali Buntung sudah beberapa tahun lalu disuarakan pemkab. Namun, hingga kini kebijakan untuk mengurai problem banjir tahunan karena luapan kali itu terkesan maju-mundur. Jumlah bangli yang berdiri pun makin banyak.  Pada musim hujan tahun ini, beberapa kali sungai sepanjang sekitar 10 kilometer itu meluap. Ratusan rumah warga pun terdampak banjir. Ketika Kali Buntung meluap dan merendam rumah warga, suara sterilisasi bangli kembali mengemuka. Baik dari kalangan pejabat terkait maupun gedung dewan. Namun, wacana itu biasanya timbul-tenggelam. Kini lagi-lagi pemkab mengemukakan rencana tersebut. Bahkan, mematok target pada tahun ini merobohkan seluruh rumah petak dan bangunan yang berdiri di sempadan sungai tersebut. Selanjutnya, sungai yang membentang dari wilayah Kecamatan Krian hingga Sedati itu akan dinormalkan. Harapannya, banjir tahunan tersebut tidak lagi menyapa. Rencana penertiban Sungai Buntung sudah beberapa kali dirapatkan. Rabu (15/3) badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) juga memanggil kecamatan dan kelurahan/desa. Dalam pertemuan itu, bappeda memaparkan rencana penertiban di Sungai Buntung. Camat Waru Fredik Suharto menyatakan, rangkaian kegiatan penertiban Sungai Buntung dimulai pada pekan depan. Untuk tahap awal, Kecamatan Waru akan mengirim surat peringatan kepada para pemilik bangunan. &rdquo;Surat sudah siap. Tinggal kami kirimkan,&rdquo; jelasnya saat ditemui Rabu (15/3). Surat peringatan itu akan dikirimkan kepada seluruh pemilik bangli. Tak tanggung-tanggung, jumlah mencapai 1.200. Mulai Medaeng, Bungurasih, Kedungrejo, Janti, hingga Kepuh Kiriman. Jangka waktu surat peringatan sekitar satu bulan. Waktu satu bulan itu diberikan agar warga membongkar rumahnya sendiri. Kalau surat peringatan tersebut tidak diindahkan, satpol PP bertindak. Instansi penegak peraturan daerah (perda) tersebut akan mengirim surat teguran hingga tiga kali. Setelah itu, bangunan langsung ditertibkan tanpa ampun. Fredik mengakui, bangli yang berdiri di wilayah Kecamatan Waru memang sangat banyak. Rumah-rumah petak itu berdiri sebagai salah satu konsekuensi dari padatnya penduduk yang bermukim di Waru. &rdquo;Ini kan daerah perbatasan Surabaya. Penduduknya sangat padat,&rdquo; jelasnya. Selain jumlahnya banyak, bangli itu sudah menjadi permanen. Dindingnya tembok. Mayoritas merupakan hunian warga dan kos-kosan. Namun, tidak sedikit yang digunakan sebagai tempat usaha. Bahkan, ada bangunan yang jelas-jelas berdiri di sempadan sungai, tapi memiliki sertifikat. Mantan Camat Prambon itu menyatakan, penertiban tetap harus dilakukan. Sebab, orang yang mendirikan bangunan di sempadan sungai sudah jelas melanggar aturan. Termasuk peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Rencananya, pada Juli penertiban itu dilakukan serentak. &rdquo;Kalau melanggar, harus ditertibkan,&rdquo; paparnya. Ada rumah yang bersertifikat. Namun, Fredik mengungkapkan, jumlahnya tidak banyak. Hanya 8&ndash;10 bangunan. Saat ini pihaknya sedang memeriksa keaslian sertifikat itu. &rdquo;Seharusnya bangli itu kan tidak ada sertifikatnya,&rdquo; ungkapnya. Fredik berharap penertiban itu juga dapat mengubah wajah wilayah Waru. Yang awalnya kumuh karena banyak bangli menjadi lebih tertata. Selain itu, penertiban rumah liar tersebut berkaitan dengan program penanganan banjir. Setelah ada penertiban, Balai Besar Wilayah Brantas (BBWS) menormalisasi Sungai Buntung. &rdquo;Setelah dinormalisasi, tentu daya tampung sungai semakin besar. Sehingga ketika hujan, air bisa ditampung,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo Bambang Tjatur menyatakan, banjir menerjang bantaran Sungai Buntung karena ada sedimentasi dan sampah. Sedimentasi membuat sungai dangkal, sedangkan sampah menghambat aliran air. Untuk melakukan normalisasi itu, petugas BBWS kesulitan dalam bekerja. &rdquo;Karena banyaknya hunian di sempadan sungai,&rdquo; jelasnya.  Bambang mengatakan, penertiban dan normalisasi Kali Buntung dilakukan secara bertahap. Giliran pertama adalah kawasan Kedungrejo. Sebab, wilayah Kedungrejo sering kebanjiran. &rdquo;Area itu kami dahulukan,&rdquo; jelasnya. (aph/c10/hud/sep/JPG)

Sterilisasi Kali Buntung Maju-Mundur, Bangli Tambah Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/sungai-buntung-meluap-lagi_m_112502.jpeg" alt="TERGENANG: Seorang warga menerobos banjir di Kedungrejo, Waru, Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>TERGENANG: Seorang warga menerobos banjir di Kedungrejo, Waru, Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Setiap kali hujan deras, warga di sejumlah kawasan di Sidoarjo selalu waswas. Sebab, banjir dipastikan datang menyapa. Selain di wilayah Kecamatan Jabon, genangan air kembali menyapa Desa Kedungrejo dan Bungurasih, Kecamatan Waru. Banjir itu terjadi lantaran afvoer Sungai Buntung meluap. Ketinggian air di dua desa tersebut sekitar 40&ndash;50 sentimeter.  Banjir di Kedungrejo dan Bungurasih Barat setinggi lutut orang dewasa. Air luapan Kali Buntung hampir menggenangi seluruh jalan. Bahkan, sebagian air menerobos rumah warga.  Ita Supraptiningsih, warga RT 10, RW 02, Desa Kedungrejo, menyatakan bahwa sejak Senin lalu (20/2) desanya terdampak luapan Sungai Buntung. Genangan sempat surut pada Kamis (23/2). Namun, air kembali meluap pada Jumat (24/2). &rsquo;&rsquo;Pokoknya, kalau hujan turun deras, pasti desa kami banjir,&rsquo;&rsquo; katanya.  Perempuan 42 tahun tersebut menuturkan, banjir di Kedungrejo hampir terjadi setiap tahun. Setiap kali hujan deras, warga selalu cemas. Maklum, Kedungrejo berada di pinggir aliran Sungai Buntung. Sejatinya rata-rata rumah sudah ditinggikan, tetapi tetap saja terdampak. &rsquo;&rsquo;Rumah saya sudah ditinggikan 75 sentimeter,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Selama banjir belum surut, lanjut dia, pihaknya tidak bisa berjualan. Warung terpaksa tutup. Sebab, sepanjang jalan tergenang air setinggi lutut orang dewasa. &rsquo;&rsquo;Mau jualan juga enggak ada orang yang lewat karena banjir,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  Di Desa Bungurasih Barat, kondisinya cukup parah. Selain merendam sebagian rumah di desa tersebut, gedung SDN Bungurasih ikut terendam dengan ketinggian air di atas lutut orang dewasa.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sigit Setyawan mengatakan, banjir di wilayah Sungai Buntung memang sudah menjadi langganan. Masalah itu telah dibahas Komisi C DPRD Sidoarjo bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas pada 2016. Saat itu telah dirumuskan konsep-konsep penanganan. Salah satunya, cara menormalisasi Sungai Buntung. &rsquo;&rsquo;Konsepnya sudah ada. Kami kebagian untuk penertiban bangunan. Fisiknya tanggung jawab BBWS Brantas,&rsquo;&rsquo; katanya.  Pemkab Sidoarjo, lanjut dia, telah mengalokasikan anggaran untuk pendataan dan sosialisasi penertiban di sepanjang afvoer Buntung. Total ada sekitar Rp 150 juta yang ditujukan untuk empat desa. Di antaranya, Desa Medaeng, Bungurasih, Kedungrejo, dan Janti di Kecamatan Waru. &rsquo;&rsquo;Kami mulai melakukan pendataan dan sosialisasi,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Meski begitu, pemkab belum bisa menindaklanjuti penertiban bangunan di sepanjang Sungai Buntung. Sebab, pemkab masih menunggu kepastian dari BBWS Brantas untuk tindakan fisik normalisasi.  Sigit menjelaskan, pada awal 2017 pihaknya bersama Komisi C DPRD berkunjung ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk menanyakan upaya normalisasi Sungai Buntung. Namun, pihak BBWS Brantas menuturkan bahwa tahun ini tidak ada kegiatan fisik untuk afvoer Buntung. &rsquo;&rsquo;Karena tidak ada kepastian, kami juga tidak berani menindaklanjuti penertiban bangunan di wilayah Sungai Buntung,&rsquo;&rsquo; paparnya.  Sigit menambahkan, pemkab sangat berharap ada normalisasi Sungai Buntung untuk mengurangi genangan-genangan di wilayah sungai tersebut. Karena itu, pihaknya terus mempersiapkan penertiban bangunan mulai dari Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, hingga Kecamatan Krian. &rsquo;&rsquo;Kalau dari BBWS sudah jelas ada pekerjaan fisiknya, kami langsung menjalankan tugas menertibkan bangunan. Jangan sampai penertiban tidak diimbangi pengerjaan fisik. Bisa sia-sia,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Penertiban bangunan di sepanjang Sungai Buntung akan mengacu pada dasar yang dimiliki BBWS Brantas. Luas Sungai Buntung akan dikembalikan seperti semula. Karena itu, sangat mungkin banyak bangunan di sekitar Sungai Buntung yang harus ditertibkan. &rsquo;&rsquo;Sebenarnya kami sudah siap. Sosialisasi dan pendataan sudah dilakukan. Tinggal menunggu kepastian BBWS dan penertibannya bisa konsultasi dengan satpol PP,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Sambil menunggu normalisasi Sungai Buntung, kata dia, pihaknya juga akan mengatasi banjir yang kerap terjadi di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman. Pemkab akan membangun boezem di Desa Sambibulu. Pembangunan boezem tersebut diharapkan bisa mengurangi beban luapan afvoer Buntung.  Pihaknya sudah meninjau ke lokasi di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman. Kebetulan ada lahan milik pemkab di samping Sungai Buntung. Akan dibangun boezem di lahan tersebut. &rsquo;&rsquo;Keperluan anggaran untuk pengerjaan fisik akan diusulkan di perubahan APBD tahun ini. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan tahun ini,&rsquo;&rsquo; paparnya. (ayu/c15/hud)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kali buntung

Berita Terkini