<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/thomas-djamaluddin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KESATUAN kalender Islam menjadi dambaan umat. Bukan hanya karena kalender adalah salah bukti kemajuan peradaban. Tetapi, lebih dari itu, kalender menjadi basis penyatuan umat dalam beribadah yang bersifat massal. Perbedaan waktu mengawali ibadah Ramadan dan ber-Idul Fitri serta ber-Idul Adha akar masalahnya karena adanya beragam kalender Islam. Walaupun ada kalangan yang mendasarkan keputusannya pada rukyatul hilal (pengamatan bulan sabit pertama), sesungguhnya rukyat pun bergantung pada kalender.  Secara umum, kalender adalah produk hisab (perhitungan) awal-awal bulan berdasar posisi bulan dengan kriteria tertentu. Bagi pengamal rukyat, untuk penetapan waktu ibadah, hasil hisab tersebut perlu dikonfirmasikan dengan hasil rukyat. Perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah secara umum bukan karena perbedaan hisab dan rukyat tersebut, melainkan karena perbedaan kriteria.  Contohnya, perbedaan penetapan awal Ramadan 1443/2022 karena beda kriteria. Pada 1 April tinggi bulan hanya sekitar 2 derajat dengan elongasi (jarak sudut bulan-matahari) sekitar 3 derajat. Muhammadiyah yang menggunakan kriteria wujudul hilal (asal piringan bulan masih menyembul di ufuk saat magrib) menganggapnya sudah masuk Ramadan karena hilal dianggap sudah wujud di atas ufuk, jadi 1 Ramadan ditetapkan 2 April. Tetapi, Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah menganggapnya belum memenuhi kriteria, jadi 1 Ramadan diputuskan 3 April. NU dan pemerintah menggunakan kriteria baru forum MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).  Prasyarat Kalender Mapan  Kalau kita cermati, semua sistem kalender yang mapan mensyaratkan tiga hal. Yakni, harus ada otoritas tunggal yang mengawalnya, harus ada kriteria tunggal yang mengaturnya, dan harus ada batas wilayah yang disepakati. Sistem kalender tanpa otoritas yang mengawalnya akan mati, seperti kalender Sunda. Sistem kalender Masehi yang saat ini menjadi kalender internasional dulu mempunyai dua versi. Versi Inggris yang menggunakan kriteria Julius dan versi Roma yang menggunakan kriteria Gregorius. Dengan dua otoritas dan dua kriteria, Hari Natal di Roma dan di Inggris kabarnya berbeda 12 hari.  Perbedaan yang sering terjadi di Indonesia dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha juga terjadi karena adanya beragam otoritas dan kriteria. Otoritas ormas Islam masih mewarnai keragaman kalender Islam di Indonesia. Otoritas itu juga menetapkan kriteria masing-masing. Setidaknya dua ormas besar mewarnai perbedaan tersebut.  Muhammadiyah dengan otoritas Majelis Tarjih dan Tajdid serta Pimpinan Pusat (PP) adalah otoritas yang menetapkan kalender Islam dengan kriteria wujudul hilal (WH). Kriteria WH tidak mensyaratkan ketampakan hilal. Hal terpenting, secara hisab, piringan bulan masih menyembul di atas ufuk saat magrib. Ketinggian bulannya sekitar 0 derajat. Jauh-jauh hari PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah berdasar hisab dengan kriteria WH.  NU dengan Lembaga Falakiyah dan Pengurus Besar (PB) menetapkan kalender Islam dengan kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal. Kalender dengan data-data posisi hilal akan menjadi rujukan dalam melakukan rukyatul hilal. PBNU membuat ikhbar (pengumuman) awal bulan Hijriah berdasar hasil rukyat, khususnya dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Dulu kriteria imkan rukyat yang digunakan adalah tinggi bulan minimal 2 derajat, sesuai dengan kriteria lama MABIMS. Sekarang NU menggunakan kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan jarak sudut bulan-matahari (elongasi) minimal 6,4 derajat.  Bila posisi bulan berada di antara dua kriteria itu, pasti terjadi perbedaan. Seperti terjadi pada penetapan awal Ramadan 1443 lalu. Menurut Muhammadiyah, posisi bulan sudah cukup untuk menetapkan awal bulan. Sementara menurut NU, posisi bulan itu belum cukup untuk menetapkan awal bulan. Kalaupun ada yang melaporkan berhasil melihat hilal, yang biasanya sekadar pengamatan mata tanpa alat yang dikuatkan sumpah, kesaksian itu akan ditolak. Alasannya, kesaksian tersebut diragukan karena belum memenuhi kriteria imkan rukyat.  Menuju Titik Temu  Diawali dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, upaya menuju titik temu terus dilakukan. Fatwa itu menyebutkan wajibnya umat Islam untuk mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Fatwa tersebut mengarahkan untuk menyatukan otoritas pada otoritas pemerintah.  Untuk menyatukan kriteria, fatwa itu merekomendasikan agar MUI mengupayakan adanya kriteria tunggal untuk menjadi pedoman bersama. Sayangnya, sampai saat ini rekomendasi tersebut belum terwujud. Pada 2015 pernah diusulkan kriteria baru, tapi munas MUI di Surabaya belum menerimanya. Rumusan kriteria yang diusulkan saat itu substansinya sama dengan kriteria baru MABIMS yang ditetapkan pada 2021 dan diterapkan di Indonesia pada 2022.  Pada muktamar di Makassar, diusulkan agar kalender Islam global (KIG) digunakan Muhammadiyah. Kemudian, pada 2016 Muhammadiyah melirik konsep KIG ala Turki. KIG ala Turki menggunakan kriteria imkan rukyat tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat di mana pun, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar. Kriteria tersebut berpotensi mengabaikan kepentingan pengamal rukyat.  Untuk mengakomodasi pengamal rukyat di Asia Tenggara, pada 2017 diusulkan konsep KIG ala Rekomendasi Jakarta 2017 (RJ2017). Kriteria yang digunakan adalah kriteria yang kini digunakan sebagai kriteria baru MABIMS dengan rujukan kawasan barat Asia Tenggara. Konsep KIG RJ2017 berupaya mengakomodasi keinginan Muhammadiyah untuk menggunakan KIG, tapi juga tidak mengabaikan kepentingan pengamal rukyat seperti warga NU. Jalan panjang menuju penyatuan kalender Islam memang berliku. Namun, ada optimisme untuk mewujudkannya. (*)  <hr />  *) THOMAS DJAMALUDDIN, Profesor Riset Astronomi Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Ada Optimisme Penyatuan Kalender Islam

kalender islam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kalender islam

Berita Terkini

Ada Optimisme Penyatuan Kalender Islam

Download Aplikasi JawaPos.com