<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/image-1-1048115066.jpg" alt="Muhammadiyah bersama perwakilan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan perwakilan internasional lainnya meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal. (Muhammadiyah)" width="100%">
<figcaption>Muhammadiyah bersama perwakilan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan perwakilan internasional lainnya meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal. (Muhammadiyah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muhammadiyah terus memperkuat implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai langkah strategis untuk menyatukan sistem penanggalan umat Islam di seluruh dunia. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, menegaskan pentingnya penerapan KHGT. Ia mengingatkan agar penyebutan konsep tersebut tidak keliru, baik dalam bentuk lengkap maupun singkatannya, karena KHGT telah resmi menjadi metode penanggalan yang digunakan Muhammadiyah. Menurutnya, gagasan utama KHGT adalah prinsip &ldquo;satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.&rdquo; Artinya, ketika suatu hari ditetapkan sebagai tanggal tertentu dalam kalender hijriah, maka tanggal tersebut berlaku serentak bagi umat Islam di seluruh dunia tanpa perbedaan regional. &ldquo;Jika hari ini disepakati sebagai 25 Sya&rsquo;ban, maka 25 Sya&rsquo;ban itu sama dan berlaku di seluruh dunia,&rdquo; kata Arwin Juli Rakhmadi dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2). Arwin menegaskan, KHGT tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan ibadah seperti puasa dan hari raya, tetapi juga untuk aktivitas sosial dan administratif umat Islam. Ia mendorong pembiasaan penggunaan tanggal hijriah dalam berbagai kegiatan, termasuk agenda organisasi dan pengajian. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali identitas peradaban Islam. Meski telah berusia lebih dari 14 abad, umat Islam belum memiliki sistem kalender global yang seragam. &ldquo;Selama 1.400 tahun lebih, umat Islam belum memiliki kalender pemersatu yang berlaku secara global,&rdquo; ujarnya. Perbedaan penentuan awal bulan hijriah, lanjut Arwin, bukanlah hal baru. Sejak masa Nusantara pra-kemerdekaan, perbedaan sudah terjadi akibat penggunaan metode hisab dan rukyat yang beragam di berbagai wilayah. Karena itu, Muhammadiyah menawarkan &ldquo;lompatan pemikiran&rdquo; melalui kalender global yang dinilai lebih maslahat dibanding pendekatan lokal yang kerap memicu perbedaan tahunan. Ia menekankan, KHGT sejalan dengan kebutuhan peradaban modern yang menuntut keteraturan sistem waktu secara global, sebagaimana kalender Masehi yang digunakan secara seragam di seluruh dunia. &ldquo;Jika kalender Masehi bisa menyatukan penentuan hari besar keagamaan umat lain, mengapa kalender Islam tidak bisa?&rdquo; tuturnya. Secara ilmiah, kata Arwin, KHGT didasarkan pada fenomena astronomi global berupa ijtima&rsquo; (konjungsi bulan), yakni peristiwa ketika bulan menyelesaikan satu periode sinodis mengelilingi bumi selama sekitar 29 hari 12 jam 44 menit. Fakta astronomis ini dinilai sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut jumlah hari dalam satu bulan hijriah adalah 29 atau 30 hari. Menurutnya, KHGT menggunakan parameter ilmiah tertentu yang dikenal sebagai prinsip, syarat, dan parameter, termasuk kriteria visibilitas hilal minimal ketinggian 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Dengan pendekatan ini, kalender dapat disusun jauh hari sebelumnya secara pasti, sehingga berfungsi secara akurat, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Selain itu, KHGT berlandaskan konsep fikih ittihad al-mathali&rsquo; (matlak global), yaitu pandangan mayoritas ulama bahwa jika hilal telah terbukti di suatu tempat di bumi, maka penetapan awal bulan berlaku bagi seluruh umat Islam. Arwin menyebut literatur mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang mendukung pandangan tersebut. Dengan demikian, posisi hilal di satu wilayah dapat menjadi rujukan global. Sebagai contoh, awal Ramadan tahun ini menurut Muhammadiyah jatuh pada 18 Februari karena kriteria visibilitas hilal telah terpenuhi di wilayah Alaska, meskipun di Indonesia posisi hilal masih berada di bawah ufuk. Menanggapi kritik bahwa kalender global memerlukan otoritas internasional tunggal, Arwin menegaskan bahwa KHGT tidak mensyaratkan hal tersebut. Yang dibutuhkan adalah penerimaan sukarela dari umat dan negara-negara Muslim. &ldquo;Jika setuju silakan diikuti, jika belum setuju tidak apa-apa. Konsep ini akan berkembang secara alami,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Arwin mengajak umat Islam menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan dan hari raya secara dewasa dengan tiga sikap, yakni meningkatkan literasi dan pemahaman; konsisten terhadap pilihan ijtihad yang diyakini; serta menjaga toleransi dan saling menghormati. Ia mengingatkan agar ibadah tidak didasarkan pada pencarian kemudahan semata, melainkan pada dalil, ijtihad ulama, dan kesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Sebab, perbedaan adalah realitas yang hampir pasti terjadi dan harus dihadapi dengan kedewasaan. &ldquo;Kalau perdebatan tidak ada ujungnya, cukupkan saja. Biarkan KHGT mengalir dan terus dikaji,&rdquo; pungkasnya.

Muhammadiyah terus memperkuat implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai langkah strategis untuk menyatukan sistem

Muhammadiyah Perkuat Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal sebagai Upaya Pemersatu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/Pemantauan-Hilal-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-7JPG-1260307005.jpg" alt="Petugas memantau penampakan hilal guna menetapkan 1 Ramadan 1446 H di Masjid Al-Musyari" width="100%">
<figcaption>Petugas memantau penampakan hilal guna menetapkan 1 Ramadan 1446 H di Masjid Al-Musyari</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Awal puasa Ramadhan berpotensi berbeda. Perbedaan ini kerap terjadi setiap tahun. Semua itu dipicu oleh perbedaan metode penentuan awal bulan. Baik yang dilakukan pemerintah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU). Puasa Ramadhan 1447 Hijriah atau 2026 pun bukan tak mungkin akan terjadi ketidakseragaman. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Arsad Hidayat menuturkan, potensi perbedaan penetapan awal Ramadhan di Indonesia merupakan hal yang wajar. &ldquo;Sebenarnya kalau berbeda itu biasa. Karena, cara pandang kemudian cara penetapan dari ormas-ormas Islam tersebut tidak sama,&rdquo; ujar Arsad di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa (17/2). Apalagi ada sejumlah pendekatan dalam penentuan awal Ramadhan. Mulai dari metode hisab dan rukyatul hilal. Terbaru, mengacu pada konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Sementara itu, pemerintah setiap tahunnya melalui Kemenag memiliki mekanisme sidang isbat sebagai forum musyawarah untuk menyikapi perbedaan terhadap awal Ramadhan. &ldquo;Kita undang seluruh ormas Islam, baik Muhammadiyah, NU, Persis, dan yang lain. Kita dengarkan pandangan mereka, kemudian dimusyawarahkan dan diambil keputusan yang maslahat,&rdquo; sambungnya. Pada 2026 atau 1447 Hijriah, sidang isbat penentuan 1 Ramadhan digelar pada Selasa (17/2) di Hotel Borobudur, Jakarta dan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar. <h3>Puasa Ramadan 2026 versi Muhammadiyah</h3> Berdasarkan hasil hisab hakiki Majelis Tarjih dan Tajdid yang berpedoman pada prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebagaimana tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. <h3>Puasa Ramadan 2026 versi Nahdlatul Ulama (NU)</h3> Nahdlatul Ulama (NU) melalui surat resmi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lembaga Falakiyah NU merilis pengumuman awal Ramadhan 1447 Hijriah akan disampaikan melalui Ikhbar Ketua Umum Pengurus Besar Nahldatul Ulama pada 17 Februari 2026 pukul 19.00 WIB. Dalam surat edaran tersebut juga dituliskan potensi jatuhnya 1 Ramadan 1447 H berbeda dengan Muhammadiyah yakni pada Kamis 19 Februari 2026. Prediks tersebut terjadi karena hilal di seluruh Indonesia berada pada zona istihalah al-rukyah.

Pemerintah, Muhammadiyah, dan NU dianggap sebagai otoritas oleh masyarakat dalam penentuan 1 Ramadhan. Namun, tahun ini ada perbedaan awal.

Jadwal Sidang Isbat dan Prediksi 1 Ramadhan versi Pemerintah, Muhammadiyah, dan NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/freepik__expand__35388-219783012.jpg" alt="Ilustrasi Ramadhan. (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ramadhan. (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengungkapkan alasan organisasi tersebut mantap menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada pada Rabu, 18 Februari 2026. Alasan itu disampaikan sebagai respons atas berbagai masukan dan diskusi mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang terus mengalir beberapa waktu terakhir. Pada prinsipnya, terdapat sejumlah alasan yang mendasari penetapan awal Ramadhan bagi Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Sebagaimana tercantum dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025. "Penetapan ini menggunakan KHGT sebagai metode baru yang kini menjadi acuan resmi Muhammadiyah, menggantikan metode wujudul hilal yang sebelumnya digunakan," kata pakar falak Muhammadiyah Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dalam keterangannya, Senin (16/2). Kedua, implementasi KHGT mensyaratkan keterpaduan tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameter pentingnya ialah terpenuhinya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas pada wilayah tertentu. "Untuk awal Ramadhan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat, dengan ketinggian hilal 05&deg; 23&rsquo; 01&rdquo; dan elongasi 08&deg; 00&rsquo; 06&rdquo;," ucapnya. Ketiga, konjungsi (ijtimak) awal Ramadhan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Konjungsi menandai berakhirnya siklus bulan sebelumnya dan menjadi penanda astronomis masuknya bulan baru. Setelah matahari terbenam pada hari itu, lanjut Arwin, posisi hilal yang memenuhi parameter KHGT telah tercapai di wilayah Alaska. Sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya, Rabu 18 Februari 2026, sebagai awal Ramadahn. Keempat, kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Setelah matahari terbenam, posisi hilal masih berada di bawah ufuk (hilal negatif). Sehingga tidak memenuhi kriteria pemerintah indonesia melalui Kementerian Agama, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia. "Karena itu, pemerintah diperkirakan menetapkan awal Ramadhan pada Kamis, 19 Februari 2026. Namun keputusan resmi tetap menunggu proses rukyat, laporan lapangan, sidang isbat, dan pengumuman Menteri Agama," ujarnya. <h2>Tekankan Prinsip Kesatuan Umat</h2> Kelima, penerapan KHGT didasarkan pada argumentasi teologis dan fiqih yang menekankan prinsip kesatuan umat (ummah wahidah), universalitas Islam sebagai rahmatan lil &lsquo;alamin, serta gagasan sistem waktu Islam yang bersifat global dalam ranah sosial-muamalah. "Hadis tentang perintah berpuasa dan berhari raya karena melihat hilal dipahami bersifat universal, ditujukan kepada seluruh umat Islam tanpa batas geografis tertentu. Sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan kata ganti jamak dalam hadis tersebut," tuturnya. Keenam, pemahaman universal itu melahirkan konsep fiqih ittihad al-mathali&rsquo; (matlak global). Yakni ketika hilal telah terbukti secara definitif di satu wilayah mana pun di bumi&mdash;baik melalui rukyat maupun hisab&mdash;maka ketetapan tersebut berlaku secara global. "Muhammadiyah mendasarkan penetapan awal Ramadhan 1447 H pada prinsip ini, karena hilal telah memenuhi parameter secara definitif di Alaska," tegasnya. Ketujuh, baik Muhammadiyah maupun pemerintah sebenarnya sama-sama menggunakan pendekatan hisab imkan rukyat, tetapi berbeda dalam implementasi. KHGT Muhammadiyah menjadikan parameter 5&ndash;8 sebagai hasil hisab yang definitif tanpa menunggu verifikasi rukyat, serta berlaku secara global. "Sebaliknya, kriteria MABIMS 3&ndash;6,4 yang digunakan pemerintah mensyaratkan konfirmasi rukyat dan berlaku dalam batas teritorial Indonesia," urainya. Kedelapan, perbedaan lainnya terletak pada aspek kepastian dan kepraktisan. KHGT memungkinkan penetapan kalender jauh hari sebelumnya sehingga umat dapat merencanakan aktivitas Ramadhan secara pasti. Sementara, metode pemerintah baru menghasilkan keputusan definitif setelah rangkaian rukyat dan sidang isbat dilaksanakan, meskipun secara astronomis sebelumnya sudah dapat diperkirakan. Kesembilan, perbedaan awal Ramadhan yang kemungkinan terjadi antara Muhammadiyah dan pemerintah sejatinya bukanlah perbedaan akidah atau prinsip ibadah, melainkan perbedaan teknis implementasi kriteria dan cakupan keberlakuannya. Secara fiqih, keduanya memiliki dasar argumentasi, metodologi ilmiah, serta pertimbangan maslahat masing-masing. Penilaian terhadap keduanya seharusnya didasarkan pada kekuatan dalil, keilmiahan konsep, dan manfaatnya bagi umat, bukan pada pertimbangan di luar itu. "Berbagai masukan, kritik, dan koreksi terhadap implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal merupakan hal yang sangat penting dan bernilai konstruktif. Seluruh tanggapan tersebut bukan dipandang sebagai pertentangan, melainkan sebagai bagian dari proses ilmiah dan ijtihad," pungkasnya. &nbsp;

Muhammadiyah ungkap alasan tetapkan awal Ramadhan 18 Februari 2026 melalui Kalender Hijriah Global Tunggal dan perbedaan metode

9 Alasan Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/image-1-1048115066.jpg" alt="Muhammadiyah bersama perwakilan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan perwakilan internasional lainnya meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal. (Muhammadiyah)" width="100%">
<figcaption>Muhammadiyah bersama perwakilan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan perwakilan internasional lainnya meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal. (Muhammadiyah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Muhammadiyah akhirnya secara resmi meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Peresmian dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Universitas &lsquo;Aisyiyah Yogyakarta pada Rabu, (25/6). Peresmian yang dinilai bersejarah bagi peradaban umat Islam ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting Islam baik dari dalam maupun luar negeri. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Muhammadiyah menghadirkan KHGT untuk menegaskan peran dan posisinya di tengah globalisasi yang tak terelakkan. &ldquo;Islam adalah agama kosmopolitan yang mengandung nilai-nilai universal, rahmatan lil &lsquo;alamin yang ditujukan untuk seluruh alam&rdquo; ujarnya. Menurut dia, sejarah Islam telah membuktikan kemampuannya menembus batas geografis internasional. Dari Jazirah Arab hingga Afrika, lalu menembus Eropa, Balkan, Rusia, Asia Timur hingga Tenggara. Karena itu, KHGT adalah keniscayaan mutlak dalam mewujudkan persatuan dunia Islam. Bagi Haedar, sudah terlalu lama umat Islam terpecah hanya karena perbedaan dalam menetapkan tanggal dan hari besar keagamaan. Ia juga berharap terobosan ini bisa menjadi kunci lahirnya ijtihad kolektif yang mampu diterima secara luas oleh umat Islam baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia. KHGT ini nantinya akan sama penerapannya dengan prinsip kalender Masehi. Yakni menerapkan prinsip satu hari satu tanggal secara global dan memandang seluruh permukaan bumi sebagai satu matlak. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas mengatakan, peluncuran KHGT menjadi bagian dari riset mendalam, yang telah diputuskan pada Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-32 Muhammadiyah di Pekalongan pada Februari 2024 silam. Keputusan tersebut juga melanjutkan gagasan sistem kalender global yang dimufakati dalam Konferensi Internasional di Turki pada tahun 2016, yang dianggap memenuhi syariat Islam dan berbasis ilmiah. Adopsi KHGT oleh Muhammadiyah pada dasarnya merupakan bagian panjang dari usaha Tajdid dalam bidang penanggalan Islam. Sebelumnya, usaha ini telah menjadi wacana internasional sejak lama. Oleh karenanya, dengan mengadopsi KHGT, Hamim menjelaskan bahwa Muhammadiyah mengambil langkah bersejarah dalam melunasi &ldquo;utang peradaban Islam&rdquo;. Dengan pemenuhan kebutuhan sistem kalender Islam yang pasti, rujukannya dapat dibuktikan secara saintifik, serta penggunaannya bermanfaat untuk menyatukan umat Islam secara global.&nbsp;

Peresmian dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Rabu (25/6).

Lunasi Utang Peradaban Islam, Muhammadiyah Resmi Luncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal   