<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/image-1-1048115066.jpg" alt="Muhammadiyah bersama perwakilan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan perwakilan internasional lainnya meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal. (Muhammadiyah)" width="100%">
<figcaption>Muhammadiyah bersama perwakilan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan perwakilan internasional lainnya meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal. (Muhammadiyah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muhammadiyah terus memperkuat implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai langkah strategis untuk menyatukan sistem penanggalan umat Islam di seluruh dunia. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, menegaskan pentingnya penerapan KHGT. Ia mengingatkan agar penyebutan konsep tersebut tidak keliru, baik dalam bentuk lengkap maupun singkatannya, karena KHGT telah resmi menjadi metode penanggalan yang digunakan Muhammadiyah. Menurutnya, gagasan utama KHGT adalah prinsip &ldquo;satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.&rdquo; Artinya, ketika suatu hari ditetapkan sebagai tanggal tertentu dalam kalender hijriah, maka tanggal tersebut berlaku serentak bagi umat Islam di seluruh dunia tanpa perbedaan regional. &ldquo;Jika hari ini disepakati sebagai 25 Sya&rsquo;ban, maka 25 Sya&rsquo;ban itu sama dan berlaku di seluruh dunia,&rdquo; kata Arwin Juli Rakhmadi dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2). Arwin menegaskan, KHGT tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan ibadah seperti puasa dan hari raya, tetapi juga untuk aktivitas sosial dan administratif umat Islam. Ia mendorong pembiasaan penggunaan tanggal hijriah dalam berbagai kegiatan, termasuk agenda organisasi dan pengajian. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali identitas peradaban Islam. Meski telah berusia lebih dari 14 abad, umat Islam belum memiliki sistem kalender global yang seragam. &ldquo;Selama 1.400 tahun lebih, umat Islam belum memiliki kalender pemersatu yang berlaku secara global,&rdquo; ujarnya. Perbedaan penentuan awal bulan hijriah, lanjut Arwin, bukanlah hal baru. Sejak masa Nusantara pra-kemerdekaan, perbedaan sudah terjadi akibat penggunaan metode hisab dan rukyat yang beragam di berbagai wilayah. Karena itu, Muhammadiyah menawarkan &ldquo;lompatan pemikiran&rdquo; melalui kalender global yang dinilai lebih maslahat dibanding pendekatan lokal yang kerap memicu perbedaan tahunan. Ia menekankan, KHGT sejalan dengan kebutuhan peradaban modern yang menuntut keteraturan sistem waktu secara global, sebagaimana kalender Masehi yang digunakan secara seragam di seluruh dunia. &ldquo;Jika kalender Masehi bisa menyatukan penentuan hari besar keagamaan umat lain, mengapa kalender Islam tidak bisa?&rdquo; tuturnya. Secara ilmiah, kata Arwin, KHGT didasarkan pada fenomena astronomi global berupa ijtima&rsquo; (konjungsi bulan), yakni peristiwa ketika bulan menyelesaikan satu periode sinodis mengelilingi bumi selama sekitar 29 hari 12 jam 44 menit. Fakta astronomis ini dinilai sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut jumlah hari dalam satu bulan hijriah adalah 29 atau 30 hari. Menurutnya, KHGT menggunakan parameter ilmiah tertentu yang dikenal sebagai prinsip, syarat, dan parameter, termasuk kriteria visibilitas hilal minimal ketinggian 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Dengan pendekatan ini, kalender dapat disusun jauh hari sebelumnya secara pasti, sehingga berfungsi secara akurat, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Selain itu, KHGT berlandaskan konsep fikih ittihad al-mathali&rsquo; (matlak global), yaitu pandangan mayoritas ulama bahwa jika hilal telah terbukti di suatu tempat di bumi, maka penetapan awal bulan berlaku bagi seluruh umat Islam. Arwin menyebut literatur mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang mendukung pandangan tersebut. Dengan demikian, posisi hilal di satu wilayah dapat menjadi rujukan global. Sebagai contoh, awal Ramadan tahun ini menurut Muhammadiyah jatuh pada 18 Februari karena kriteria visibilitas hilal telah terpenuhi di wilayah Alaska, meskipun di Indonesia posisi hilal masih berada di bawah ufuk. Menanggapi kritik bahwa kalender global memerlukan otoritas internasional tunggal, Arwin menegaskan bahwa KHGT tidak mensyaratkan hal tersebut. Yang dibutuhkan adalah penerimaan sukarela dari umat dan negara-negara Muslim. &ldquo;Jika setuju silakan diikuti, jika belum setuju tidak apa-apa. Konsep ini akan berkembang secara alami,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Arwin mengajak umat Islam menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan dan hari raya secara dewasa dengan tiga sikap, yakni meningkatkan literasi dan pemahaman; konsisten terhadap pilihan ijtihad yang diyakini; serta menjaga toleransi dan saling menghormati. Ia mengingatkan agar ibadah tidak didasarkan pada pencarian kemudahan semata, melainkan pada dalil, ijtihad ulama, dan kesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Sebab, perbedaan adalah realitas yang hampir pasti terjadi dan harus dihadapi dengan kedewasaan. &ldquo;Kalau perdebatan tidak ada ujungnya, cukupkan saja. Biarkan KHGT mengalir dan terus dikaji,&rdquo; pungkasnya.

Muhammadiyah terus memperkuat implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai langkah strategis untuk menyatukan sistem

Muhammadiyah Perkuat Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal sebagai Upaya Pemersatu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sidang-Isbat-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dalam jumpa pers soal hasil Sidang Isbat tentang awal Syawal 1440 H, Selasa (3/6). 1 Syawal 1440 H ditetapkan pada Rabu 5 Juni 2019. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dalam jumpa pers soal hasil Sidang Isbat tentang awal Syawal 1440 H, Selasa (3/6). 1 Syawal 1440 H ditetapkan pada Rabu 5 Juni 2019. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menuntaskan sidang isbat tadi malam (3/6). Hasilnya, pemerintah memastikan bahwa 1 Syawal 1440 Hijriah jatuh pada Rabu besok (5/6). Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa Idul Fitri tahun ini dirayakan serentak. Sebelumnya, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa besok adalah 1 Syawal.  Berdasar hasil pengamatan petugas rukyat pada 105 titik di seluruh wilayah Indonesia, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa sampai kemarin hilal belum tampak. "Bahwa dari seluruh wilayah di tanah air, hilal berada di bawah ufuk," tutur dia. Keterangan tersebut diungkap Lukman setelah mendengarkan laporan dari seluruh petugas rukyat dari 33 provinsi.  Dari semua petugas itu, tidak ada yang melaporkan melihat hilal kemarin. "Jadi, tidak ada satu pun yang berhasil melihat hilal," ujar pejabat yang biasa dipanggil Lukman tersebut. Karena itu, dia menyampaikan bahwa Ramadan tahun ini genap menjadi 30 hari. "Dan, 1 Syawal 1440 Hijriah jatuh pada Rabu, 5 Juni 2019," tambahnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pemantauan-Hilal-1-Syawal-1440-Hijriah-Salman-Toyibi-6-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas ketika melakukan pemantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1440 H di salah satu titik, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)  Pakar astronomi dari tim falakiah Kemenag Cecep Nurwendya pun menyampaikan hal serupa. Cecep menyebutkan bahwa sampai kemarin tidak ada referensi empiris visibilitas atau ketampakan hilal awal Syawal tahun ini yang bisa teramati dari seluruh wilayah Indonesia. "Semua wilayah Indonesia memiliki ketinggian hilal negatif. Hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari," terang dia. Meski demikian, secara hisab, awal Syawal memang sudah ketahuan. Tanggalnya sesuai dengan yang sudah diumumkan Lukman.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Yusnar Yusuf menuturkan, langkah-langkah yang diambil Kemenag untuk menentukan tanggal 1 Syawal sudah sesuai dengan ketentuan. Karena itu, 1 Syawal 1440 H besok disepakati bersama. Masyarakat Indonesia tidak perlu lagi meragukan keputusan itu. "Yang dinyatakan Menag, 1 Syawal jatuh pada 5 Juni 2019," jelasnya.  Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher menyambut baik keputusan Kemenag. Dia menyebutkan bahwa hisab maupun rukyat menuntun pemerintah untuk menentukan 1 Syawal esok. Selanjutnya, dia berharap pemerintah bersama MUI segera menuntaskan kajian kalender Hijriah bersama. Tujuannya, ke depan tidak ada lagi perbedaan penanggalan kalender Hijriah.  "DPR terus mendorong pemerintah untuk mengkaji pembuatan kalender bersama," ungkap Ali. Kajian terkait hal itu, diakui Menag, bukan barang baru. Pihaknya sudah jauh hari mengambil langkah-langkah strategis. "Berbagai pertemuan sudah sering kita lakukan untuk mencari titik temu kriteria yang disepakati sehingga kita punya acuan yang sama," paparnya.  Menurut dia, penyatuan kalender Hijriah penting. Namun, itu bukan perkara mudah. Sebab, mensyaratkan dua hal yang harus disepakati semua pihak. "Pertama, kesepakatan kriteria pada posisi hilal seperti apa. Yang kita bersepakat hilal itu ada atau tidak ada atau tidak bisa dilihat," jelasnya. "Kedua, kesepakatan siapa pihak yang dapat otoritas untuk melakukan isbat," lanjut dia.  Lukman berharap, ikhtiar melalui kajian kalender Hijriah bersama segera tuntas. Dalam waktu dekat, dia menyatakan bahwa MU bersama sejumlah ahli dan pakar akan melaksanakan kajian ilmiah untuk mewujudkan hal itu. "Mudah-mudahan kita bisa bersepakat berapa sebenarnya kriteria hilal yang bisa dilihat," imbuhnya. Dengan begitu, keinginan untuk tidak ada lagi perbedaan dalam penanggalan bulan Hijriah akan terwujud.  Serupa dengan pemerintah, para perukyat dari Lajnah Falakiyah PB NU dan pengurus cabang di 99 titik pemantauan hilal se-Indonesia melaporkan tidak bisa melihat hilal. Ketua PB NU Robikin Emhas menyatakan, sesuai perhitungan (hisab), posisi hilal berada di titik 1 derajat. Posisi itu berada jauh di bawah posisi imkanur rukyat atau batas terendah bisa dilihatnya hilal. Karena itu, PB NU mengeluarkan ikhbar resmi bahwa umur Ramadan tahun ini adalah 30 hari atau dikenal dengan istilah istikmal.

Kajian Kalender Hijriah Bersama Segera Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/dpr-dorong-indonesia-jadi-pelopor-kalender-hijriah_m_140211.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam telah rampungmenggelar sidang itsbat Sabtu (24/6) sore. &nbsp; Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid berharap Indonesia ke depan, menjadi pelopor dari kalender hijriah permanen dan akurat sesuai dengan standar syariat, tapi juga menggunakan ilmu pengetahuan yang mutakhir. "Dengan pola begini maka tidak perlu lagi ada kesibukan khusus jelang 1 Ramadhan atau 1 Syawal. Cukup pengumuman Menteri Agama saja tentang kalender tersebut ditambah penjelasan menteri mengenai&nbsp;keputusan sidang isbat internal ormas," ujar Sodik dalam keterangannya, Sabtu (24/6). Politisi Partai Gerindra ini menilai sidang isbat H-1 Lebaran seringkali menimbulkan kesan kurang&nbsp;baik jika ada perbedaan hasil penetapan.&nbsp; "Sehingga mengekspose perbedaan H-1 Ramadhan ataupun Syawal," pungkasnya.(jar/rmol/mam/JPG)

DPR Dorong Indonesia Jadi Pelopor Kalender Hijriah