<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/02/Hasto-bebas-Dery-Ridwansah-8JPG-2504805784.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi bebas dari Rumah Tahanan KPK setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus suap, Jakarta, Jumat (1/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi bebas dari Rumah Tahanan KPK setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus suap, Jakarta, Jumat (1/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun 2025 menjadi penanda babak baru dalam perjalanan hukum dan politik Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pemberian pengampunan negara menjadi sorotan publik setelah sejumlah figur yang telah divonis bersalah atas kasus hukum memperoleh penghapusan atau pengampunan pidana. Mereka yang mendapatkan pengampunan berasal dari beragam latar belakang, mulai dari elite politik, mantan menteri, hingga figur publik yang sebelumnya terjerat perkara hukum, khususnya kasus korupsi. Kebijakan ini dinilai mencerminkan pendekatan baru negara dalam menyelesaikan persoalan hukum yang memiliki dimensi politik dan sosial. Pengampunan tersebut diberikan dalam bentuk abolisi, amnesti, dan rehabilitasi. Presiden Prabowo disebut memiliki pertimbangan khusus dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk memberikan pengampunan kepada sejumlah tokoh. Mereka yang diberikan pengampunan yakni, Tom Lembong, Hasto Kristiyanto, dan Ira Puspadewi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menilai kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong kental dengan nuansa politik. Penilaian itu menjadi dasar Presiden memberikan amnesti dan abolisi kepada keduanya. &ldquo;Dalam dua kasus ini yang nuansanya lebih banyak ke masalah politik, itu yang Pak Presiden menggunakan haknya. Mari kita kurangi kegaduhan-kegaduhan politik,&rdquo; kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8). Sementara itu, Prasetyo memastikan pemberian amnesti kepada Ira Puspadewi telah melalui kajian mendalam oleh para pakar. Pemerintah, kata dia, juga menerima banyak aspirasi dari berbagai pihak terkait perkara yang menjerat Ira. &ldquo;Dalam prosesnya dilakukan pengkajian, dilakukan telaah dari berbagai sisi termasuk pakar hukum, yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum,&rdquo; ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/11). Keputusan pemberian pengampunan tersebut sekaligus mengakhiri rangkaian panjang proses hukum yang menjerat ketiga tokoh tersebut, mulai dari tahap penyelidikan, persidangan, hingga berujung pada pembebasan dari penjara dan pemulihan hak-hak hukum mereka. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemberian pengampunan oleh Presiden Prabowo telah sesuai dengan ketentuan konstitusi. &ldquo;Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UUD 1945 dan praktik ketatanegaraan yang berlaku,&rdquo; tutur Yusril dalam siaran pers, Selasa (25/11). Yusril menegaskan, hak Presiden dalam memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan kewenangan konstitusional yang dijamin undang-undang dasar dan telah menjadi bagian dari praktik ketatanegaraan di Indonesia. Berikut daftar tokoh yang diberi pengampunan: 1. Tom Lembong Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, meskipun yang bersangkutan telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Dalam putusan pengadilan, Tom Lembong dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 7 tahun penjara. Namun, setelah putusan pengadilan tersebut, perkembangan perkara berbalik arah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permohonan abolisi terhadap Tom Lembong, sehingga seluruh putusan pidana dalam perkara dugaan korupsi impor gula tersebut dinyatakan dihapuskan. Permohonan abolisi itu diajukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R43 tertanggal 30 Juli 2025. Surat tersebut kemudian diserahkan kepada DPR dan memperoleh persetujuan dalam rapat konsultasi antara DPR dan pemerintah. Penghapusan pidana terhadap Tom Lembong menjadi salah satu keputusan politik-hukum yang menyita perhatian publik, terutama di tengah komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi pada awal masa pemerintahannya. Menanggapi keputusan tersebut, Tom Lembong menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo dan DPR. Ia menegaskan, abolisi ini bukan hanya membebaskannya secara fisik dari hukuman penjara, tetapi juga memulihkan nama baiknya dari tudingan kasus dugaan korupsi impor gula. &ldquo;Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas pemberian abolisi serta kepada pimpinan dan anggota DPR atas pertimbangan dan persetujuannya,&rdquo; ujar Tom. 2. Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, telah divonis bersalah dalam perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI serta perintangan penyidikan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara kepada Hasto pada Jumat (25/7). Selain pidana penjara, Hasto juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan subsider 3 bulan kurungan. Meski demikian, Hasto tidak menjalani eksekusi hukuman penjara karena memperoleh pengampunan dari negara. Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Presiden untuk memberikan amnesti kepada 1.116 orang terpidana, di mana salah satu nama yang tercantum adalah Hasto Kristiyanto. &ldquo;Persetujuan atas surat presiden tentang pemberian amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,&rdquo; kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7) malam. Setelah keputusan tersebut, Hasto resmi bebas dari rumah tahanan (rutan) KPK pada Jumat (1/8). Ia keluar dari rutan setelah KPK menerima surat keputusan presiden (Keppres) terkait pemberian amnesti atas dirinya. Menanggapi keputusan itu, Hasto menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pengampunan yang diberikan. &ldquo;Tentu saja (terima kasih) kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut,&rdquo; imbuh Hasto. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/29/Ira-Puspadewi-Resmi-Bebas-2JPG-4211095929.jpg" alt="Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2017-2024 Ira Puspadewi (tengah) bersama Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019-2024 Muhammad Yusuf Hadi dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020-2024 Harry Muha" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2017-2024 Ira Puspadewi (tengah) bersama Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019-2024 Muhammad Yusuf Hadi dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020-2024 Harry Muha</figcaption>
</figure> 3. Ira Puspadewi Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Kamis (20/11). Dalam putusan itu, majelis hakim menyatakan Ira terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bersama Adjie selaku pemilik atau penerima manfaat PT Jembatan Nusantara. Perbuatan tersebut dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.253.431.651.169 atau sekitar Rp 1,2 triliun. Meski telah divonis bersalah, Ira kemudian memperoleh pengampunan dari negara. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi. Selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada dua direksi ASDP lainnya, yakni Adhi Caksono dan Yusuf Hadi. Pengumuman pemberian rehabilitasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. &ldquo;Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,&rdquo; ujar Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11). Dengan adanya keputusan rehabilitasi itu, Ira Puspadewi resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Jumat (28/11). Ia tidak lagi menjalani penahanan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menerima salinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi tersebut. Usai bebas, Ira menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan yang diberikan kepadanya. &ldquo;Kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya ke Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya, dengan rehabilitasi bagi perkara kami,&rdquo; pungkasnya.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pemberian pengampunan negara menjadi sorotan publik

Kaleidoskop 2025, Prabowo Beri Pengampunan ke Hasto Kristiyanto, Tom Lembong, hingga Ira Puspadewi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-11JPG-3634087537.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sepanjang tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat intensitas tinggi dalam penindakan kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT). Lembaga antirasuah tersebut telah melakukan sebanyak 11 kali OTT yang menyasar sejumlah pejabat negara hingga aparat penegak hukum. Kasus-kasus yang diungkap KPK beragam, mulai dari dugaan pemerasan hingga suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Para tersangka diduga melakukan praktik korupsi secara sistematis dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan, sepanjang 2025 KPK telah menetapkan total 118 orang sebagai tersangka dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Ratusan perkara tersebut diproses pada berbagai tahapan penegakan hukum. &ldquo;Rinciannya, sebanyak 69 perkara masih berada pada tahap penyelidikan, 110 perkara dalam tahap penyidikan, dan 112 perkara sudah masuk tahap penuntutan,&rdquo; kata Fitroh dalam laporan akhir tahun KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12). Selain itu, KPK juga mencatat sebanyak 73 perkara telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Sementara itu, 75 perkara lainnya telah dilaksanakan eksekusinya sesuai putusan pengadilan. Dalam aspek pemulihan keuangan negara, Fitroh menyebut KPK berhasil mengembalikan aset negara senilai Rp 1,53 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut disebut sebagai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. &ldquo;Angka tersebut menjadi angka tertinggi di lima tahun terakhir ini,&rdquo; ucap Fitroh. Pimpinan KPK yang berlatar belakang jaksa itu menambahkan, 11 kali OTT yang dilakukan sepanjang tahun ini menyasar berbagai latar belakang pelaku, mulai dari pejabat negara, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta. KPK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan guna menciptakan efek jera dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut daftar OTT KPK sepanjang 2025: 1. OTT di Kabupaten OKU Operasi Tangkap Tangan (OTT) pertama KPK pada tahun 2025 dilakukan pada Maret lalu di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek infrastruktur. Enam tersangka itu terdiri atas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU Nopriansyah, serta tiga mantan anggota DPRD OKU, yakni Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi III M. Fahrudin, dan Ketua Komisi II Umi Hartati, yang diduga menerima aliran suap. Selain dari unsur penyelenggara negara, KPK juga menetapkan dua tersangka dari pihak swasta, yakni M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Keduanya diduga berperan sebagai pemberi suap dalam pengaturan proyek tersebut. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terjadi pengondisian nilai proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKU Tahun Anggaran 2025. Nilai proyek yang semula dianggarkan sebesar Rp 48 miliar disepakati untuk dinaikkan menjadi Rp 96 miliar. Kenaikan nilai proyek tersebut diduga berkaitan dengan komitmen pemberian fee kepada sejumlah pihak, sebagai imbalan atas persetujuan dan kelancaran pelaksanaan proyek. KPK menilai praktik tersebut mencerminkan pola korupsi sistematis antara penyelenggara negara dan pihak swasta. 2. OTT di Sumatera Utara Operasi Tangkap Tangan (OTT) kedua KPK dilakukan di wilayah Sumatera Utara pada 26 Juni 2025. Operasi ini berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara. KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar; serta PPK Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto. Selain itu, dua tersangka lainnya berasal dari unsur swasta, yakni Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi Piliang dan Direktur PT Rona Na Mora M. Rayhan Dulasmi Piliang. Keduanya diduga berperan sebagai pihak pemberi suap. KPK menduga para tersangka telah mengondisikan sejumlah proyek pembangunan jalan agar dikerjakan oleh vendor tertentu. Proyek tersebut terdiri atas empat paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan dua paket di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara. Enam proyek tersebut direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2025 dengan total nilai anggaran mencapai Rp 231,8 miliar. Dugaan pengaturan pemenang proyek dilakukan melalui kesepakatan awal antara penyelenggara negara dan pihak swasta. Dugaan tindak pidana korupsi ini semakin diperkuat dengan informasi yang diperoleh penyidik KPK terkait adanya penarikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar oleh pihak swasta beberapa waktu sebelum OTT dilakukan. Uang tersebut diduga akan dibagikan kepada sejumlah pihak terkait sebagai bagian dari komitmen fee proyek. 3. OTT di Kabupaten Kolaka Timur OTT ketiga dilakukan KPK di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada 7 Agustus 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menjerat Penanggung Jawab Proyek dari Kementerian Kesehatan Andi Lukman Hakim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Kolaka Timur Ageng Dermanto, perwakilan PT Pilar Cerdas Putra (PT PCP) Deddy Karnady, serta pihak swasta rekanan KSO PT PCP Arif Rahman. Kelima tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana suap terkait proyek peningkatan fasilitas RSUD Kolaka Timur dari rumah sakit kelas D menjadi kelas C. Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp 126,3 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2025. 4. OTT Pejabat Inhutani di Jakarta OTT keempat KPK digelar di wilayah Jakarta pada 13 Agustus 2025. Operasi ini menyasar jajaran manajemen PT Inhutani V terkait dugaan suap pengelolaan hutan tanaman industri. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yana Rady, Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) Djunaidi, serta seorang staf perizinan SB Grup bernama Aditya. KPK mengungkap, PT PML melalui Djunaidi diduga memberikan uang sebesar Rp 4,2 miliar dengan dalih pengamanan tanaman ke rekening PT Inhutani V. Dari total dana tersebut, Dicky Yana Rady diduga menerima uang tunai sebesar Rp 100 juta dari Djunaidi. Sebagai imbalannya, Dicky menyetujui permintaan PT PML untuk mengelola hutan tanaman seluas lebih dari 2 juta hektare di wilayah register 42 serta lebih dari 600 hektare di register 46. Kesepakatan tersebut diduga melanggar ketentuan dan dilakukan tanpa prosedur yang semestinya. 5. OTT di Kemnaker OTT kelima dilakukan pada 20 Agustus 2025 dengan menyasar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel. KPK melakukan OTT di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait dugaan praktik korupsi dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam kasus ini, selain Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel, KPK juga menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka. Noel diduga menerima suap senilai Rp 3 miliar dari pengurusan sertifikasi K3. 6. OTT Pemprov Riau OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang 2025 menyasar Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka bersama Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam serta Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan. Ketiganya diduga terlibat praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. KPK mengungkap, Abdul Wahid bersama Sekretaris Dinas PUPR PKPP bernama Ferry menggelar rapat dengan enam Kepala UPT Wilayah I&ndash;VI Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberian fee proyek kepada Abdul Wahid sebesar 2,5 persen. Fee tersebut diduga berkaitan dengan penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan kepada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I&ndash;VI Dinas PUPR PKPP. Anggaran yang semula sebesar Rp 71,6 miliar dinaikkan menjadi Rp 177,4 miliar atau bertambah Rp 106 miliar. Dalam konstruksi perkara, Abdul Wahid disebut mengancam akan mencopot pejabat di lingkungan PUPR PKPP jika tidak memenuhi permintaan tersebut. Praktik ini dikenal sebagai &ldquo;jatah preman&rdquo;, di mana Abdul Wahid diduga menerima uang sekitar Rp 4,05 miliar dari para pihak terkait. 7. OTT di Kabupaten Ponorogo OTT ketujuh dilakukan KPK di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada 7 November 2025. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, serta seorang pihak swasta bernama Sucipto. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan jabatan, suap proyek pekerjaan di RSUD Harjono Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dalam konstruksi perkara, Sugiri Sancoko berperan sebagai pihak penerima utama. Sugiri diduga menerima uang suap sebesar Rp 900 juta dari Yunus Mahatma. Uang tersebut diserahkan dalam dua tahap, masing-masing Rp 400 juta melalui ajudan Sugiri dan Rp 500 juta melalui seorang teman dekat Sugiri. Selain itu, Sekda Ponorogo Agus Pramono juga turut menerima uang sebesar Rp 325 juta. Tak berhenti di situ, Sugiri kembali meminta tambahan uang kepada Yunus Mahatma sebesar Rp 1,5 miliar. Namun, uang yang baru sempat diterima Sugiri sebesar Rp 500 juta. Pada saat transaksi inilah, KPK melakukan OTT dan menyita uang tersebut sebagai barang bukti. Pemberian suap tersebut diduga bertujuan untuk mengamankan posisi Yunus Mahatma sebagai Direktur RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo. Selain itu, dalam proyek pekerjaan di RSUD Harjono, Sugiri juga diduga menerima fee sebesar Rp 1,4 miliar dari Sucipto selaku pihak swasta yang menangani proyek senilai Rp 14 miliar. Sugiri Sancoko juga dijerat dengan sangkaan penerimaan gratifikasi. KPK mencatat, dalam rentang waktu 2023&ndash;2025, Sugiri menerima gratifikasi sebesar Rp 225 juta dari Yunus Mahatma. Sementara pada Oktober 2025, Sugiri kembali menerima uang sebesar Rp 75 juta dari Eko, pihak swasta lainnya. 8. OTT di Kabupaten Lampung Tengah OTT kedelapan dilakukan KPK di Kabupaten Lampung Tengah pada 9 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menjaring Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama tiga orang lainnya yang diduga terlibat dalam perkara korupsi. KPK menetapkan Ardito Wijaya dan pihak-pihak terkait sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Praktik korupsi ini diduga berlangsung secara sistematis sejak Ardito dilantik sebagai bupati. Dalam konstruksi perkara, Ardito diduga meminta fee sebesar 15 hingga 20 persen dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Proyek-proyek tersebut mayoritas berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program prioritas daerah yang bersumber dari anggaran pemerintah. Kader Partai Golkar itu disebut melakukan pengondisian proyek sejak awal masa jabatannya. Ardito memerintahkan Riki untuk mengatur proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sehingga perusahaan yang memenangkan proyek-proyek tersebut merupakan milik keluarga Ardito sendiri. Dari skema tersebut, Ardito diduga menerima uang sebesar Rp 5,25 miliar dalam kurun waktu Februari hingga November 2025. Uang tersebut diberikan oleh sejumlah rekanan melalui perantara Riki dan Ranu sebagai bentuk fee atas proyek-proyek yang dikondisikan. Selain proyek infrastruktur, Ardito juga diduga mengatur pengadaan jasa alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Melalui Anton, Ardito mengondisikan pemenangan vendor tertentu dalam proses pengadaan tersebut. KPK mengungkap, PT Elkaka Mandiri ditetapkan sebagai pemenang tiga paket pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dengan total nilai proyek mencapai Rp 3,15 miliar. Dari pengadaan ini, Ardito diduga menerima fee sebesar Rp 500 juta dari Mohamad Lukman. Dengan demikian, total uang yang diduga diterima Ardito Wijaya dari berbagai proyek pengadaan barang dan jasa tersebut mencapai Rp 5,75 miliar. 9. OTT di Tangerang OTT kesembilan berlangsung di Tangerang, Banten, pada 17 Desember 2025. Dari operasi tersebut, KPK mengamankan seorang jaksa berinisial RZ. Selanjutnya, penanganan perkara jaksa yang bersangkutan dilimpahkan KPK kepada Kejaksaan Agung. 10. OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara OTT ke-10 digelar sehari kemudian, yakni pada Kamis, 18 Desember 2025, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dalam operasi ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait penanganan perkara hukum. Ketiga tersangka tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budiyanto, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/JKT_Bupati-Bekasi-di-Tahan-KPK_Salman-Toyibi_-1-3368773072.jpg" alt="Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (tengah) bersama ayahnya H.M. Kunang (kanan) dan pihak swasta Sarjan (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Sal" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (tengah) bersama ayahnya H.M. Kunang (kanan) dan pihak swasta Sarjan (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Sal</figcaption>
</figure> 11. OTT di Kabupaten Bekasi Pada hari yang sama, Kamis, 18 Desember 2025, KPK juga menggelar OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami H. M. Kunang, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan. KPK kemudian menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. OTT ini menambah daftar panjang operasi senyap KPK sepanjang 2025 yang menyasar kepala daerah. Berdasarkan konstruksi perkara, sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade diduga kerap meminta jatah &ldquo;ijon&rdquo; kepada Sarjan. Permintaan tersebut disampaikan melalui ayah Ade, yakni H. M. Kunang, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami. Total uang &ldquo;ijon&rdquo; yang diberikan Sarjan kepada Ade melalui H. M. Kunang mencapai Rp 9,5 miliar. Selain itu, Ade juga diduga menerima aliran dana lain dengan nilai sekitar Rp 4,5 miliar dari pihak-pihak terkait.

Sepanjang tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat intensitas tinggi dalam penindakan kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan

Kaleidoskop 2025, Daftar Panjang OTT KPK Tangkap Wamen, Gubernur, Bupati hingga Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Y60hd5cVA9aJTTvZOfdlbNC25NVDoLQ9HGL4gbPp-1-1578974361.jpg" alt="Ekspresi Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim saat menjalani pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ekspresi Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim saat menjalani pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sepanjang 2025, sejumlah kasus korupsi kembali menjerat pejabat negara. Pengungkapan perkara dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung, mencerminkan masih kuatnya praktik rasuah di tengah upaya pembenahan tata kelola pemerintahan. Ironisnya, rentetan kasus tersebut terjadi di saat Presiden Prabowo Subianto berulang kali mewanti-wanti jajaran pemerintahannya agar menjauhi korupsi dan membangun sistem pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik rasuah. Prabowo secara tegas menyatakan menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit berbahaya yang dapat menghancurkan negara apabila tidak ditangani secara tegas dan konsisten. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel The St Regis, Jakarta, Rabu (15/10). &ldquo;Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,&rdquo; kata Prabowo. Dalam forum internasional itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama pemerintahannya. Ia menilai, tanpa upaya serius memberantas praktik rasuah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat akan sulit tercapai. Prabowo juga memaparkan langkah konkret pemerintah dalam menindak praktik ilegal, khususnya di sektor sumber daya alam yang selama ini rawan kebocoran. Salah satu contoh yang disampaikan adalah operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Menurut Prabowo, operasi tersebut dilakukan secara terukur dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk kekuatan militer. Pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap wilayah yang menjadi pusat aktivitas ilegal guna menghentikan penyelundupan dan perusakan lingkungan. &ldquo;Saya melakukan program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Kami blokade kedua pulau tersebut, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar 2 miliar dolar AS,&rdquo; tegas Prabowo. Berikut daftar menteri dan wakil menteri terjerat korupsi: 1. Immanuel Ebenezer alias (Wakil Menteri Ketenagakerjaan) Immanuel Ebenezer yang menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 20 Agustus 2025. KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan praktik korupsi dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam kasus ini, selain Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel, KPK juga menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka. Noel diduga menerima suap senilai Rp 3 miliar dari pengurusan sertifikasi K3. 2. Nadiem Makarim (Mantan Mendikbudristek) Salah satu kasus besar yang mencuat sepanjang 2025 adalah penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka pada 4 September 2025, terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019&ndash;2022. Penetapan status tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Nurcahyo Jungkung Madyo, di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (4/9). Dalam konstruksi perkara, Nadiem disebut telah merencanakan penggunaan produk Google dalam pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kemendikbudristek sejak 2020. Padahal, saat itu proses pengadaan secara resmi belum dimulai. Mantan menteri era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu diduga berperan dalam pengambilan kebijakan yang mengarahkan pengadaan pada produk tertentu. Kebijakan tersebut kemudian berujung pada dugaan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Atas perbuatannya, Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejaksaan Agung menduga Nadiem memperoleh keuntungan hingga Rp 809 miliar dari proyek pengadaan laptop Chromebook tersebut. Sementara itu, total kerugian keuangan negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp 2,1 triliun. 3. Tom Lembong (Mantan Menteri Perdagangan) Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015&ndash;2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kasus tersebut ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 400 miliar. Tom Lembong menjadi salah satu dari dua saksi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi impor gula yang terjadi pada periode 2015&ndash;2023. Penetapan status tersangka itu dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan impor gula saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Keterlibatan Tom Lembong bermula pada 2015, ketika dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa kondisi pergulaan nasional mengalami surplus. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Indonesia dinilai tidak membutuhkan impor gula pada tahun itu. Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong yang kala itu menjabat sebagai Mendag justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam regulasi yang ada, impor gula kristal putih hanya diperbolehkan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemberian izin kepada perusahaan swasta tersebut dinilai melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Perkara tersebut kemudian berlanjut ke pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 7 tahun penjara. Meski telah divonis bersalah, perkembangan perkara kemudian berbalik arah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permohonan abolisi terhadap Tom Lembong, sehingga putusan pidana dalam perkara dugaan korupsi impor gula tersebut dihapuskan. Permohonan abolisi itu diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R43 tertanggal 30 Juli 2025. Surat tersebut diserahkan kepada DPR dan disetujui dalam rapat konsultasi antara DPR dan pemerintah. Penghapusan pidana terhadap Tom Lembong menjadi salah satu keputusan politik-hukum yang menyita perhatian publik di tengah komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi di awal masa pemerintahannya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/j0jXKOUjABaNtHCUcFjuxvzF8OWJn5nCWpBOgrvU-1765366651.jpg" alt="KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> 4. Yaqut Cholil Qoumas (Mantan Menteri Agama) Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut terseret dalam kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji tahun 2023&ndash;2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkara ini menjadi sorotan publik lantaran menyangkut tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang bersentuhan langsung dengan kepentingan jutaan umat. KPK telah mencekal Yaqut Cholil Qoumas sejak 11 Agustus 2025. Pencegahan ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan sebagai bagian dari kebutuhan penyidikan. Selain Yaqut, KPK juga menerapkan pencegahan terhadap mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Kasus ini mencuat setelah KPK menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, khususnya terkait pembagian tambahan kuota sebanyak 20.000 jamaah. Kuota tersebut dibagi secara proporsional 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Skema pembagian tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam aturan itu, porsi kuota haji khusus dibatasi maksimal 8 persen, sementara 92 persen diperuntukkan bagi jamaah haji reguler. KPK menaksir adanya potensi kerugian negara yang nilainya mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian tersebut diduga timbul karena sebagian dana yang seharusnya berasal dari jamaah haji reguler justru mengalir ke penyelenggara travel swasta melalui skema haji khusus. Meski demikian, hingga saat ini KPK belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Proses penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat. Yaqut Cholil Qoumas sendiri telah diperiksa sebanyak dua kali oleh penyidik KPK terkait kasus ini. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali keterangan mengenai kebijakan penambahan kuota haji dan mekanisme pembagiannya. Publik kini menanti langkah lanjutan KPK dalam mengusut tuntas perkara ini, terutama terkait penetapan tersangka dan kejelasan pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai merugikan keuangan negara.

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut terseret dalam kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji tahun 2023–2024

Kaleidoskop 2025, Deretan Menteri dan Wamen yang Namanya Terseret dalam Pusaran Kasus Korupsi, Ada Nadiem Makarim hingga Immanuel Ebenezer