<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AG-kejari-jaksel-antara.jpg" alt="AG (15) selaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan berat terhadap D (17) di Kejari Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). ANTARA/Luthfia Miranda Putri" width="100%">
<figcaption>AG (15) selaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan berat terhadap D (17) di Kejari Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). ANTARA/Luthfia Miranda Putri</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Syarief Sulaeman Ahdi mengungkapkan, AG (15) selaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora (17) ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama lima hari.  "Yang bersangkutan ditempatkan di LPKS selama lima hari per hari ini," kata Syarief saat ditemui di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Selasa (21/3).  Syarief menambahkan, berkas beserta barang bukti anak berkonflik dengan hukum tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Dengan demikian, JPU dinyatakan hanya berhak menahan selama lima hari dan diperpanjang selama tujuh hari sehingga masa penahanan terbilang singkat. Kemudian, pihaknya menyiapkan sebanyak tujuh orang orang yang bersertifikasi sebagai jaksa anak dalam kasus tersebut.  Pihaknya juga tengah menyempurnakan surat dakwaan kemudian dalam waktu dekat akan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Proses berkas AG terbilang cepat karena masih anak, jadi masa penahanannya sangat-sangat singkat sehingga menjadi prioritas terlebih dahulu," katanya.  Dia menyebutkan, pihak David menyatakan menolak penyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan sehingga kesempatan diversi dinyatakan tertutup dan langsung diarahkan ke pengadilan. "Sidang anak berlangsung tertutup, bahkan AG dan jaksa tidak boleh menggunakan atribut," katanya.  Pada Selasa ini, AG dibawa pihak Kepolisian ke Kejari Jakarta Selatan sejak pukul 12.35 WIB hingga selama dua jam setelahnya untuk pelimpahan berkas perkara.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebut berkas perkara AG (15) selaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan berat terhadap D (17) sudah dinyatakan lengkap atau P21. ’’Untuk anak yang berkonflik dengan hukum, yakni AG (15), sore ini (berkas perkara) sudah P21 oleh pihak Kejaksaan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (20/3).  Hengki menambahkan, setelah berkas perkara yang bersangkutan lengkap, penyidik selanjutnya melakukan tahap dua yakni pelimpahan pelaku beserta barang bukti ke Kejaksaan. "Rencananya, pihak penyidik akan melakukan proses pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan besok (21/3)." katanya.  Polisi juga tetap berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan dan Peradilan Anak sehingga hak-hak anak tetap terpenuhi selama penahanan terhadap AG. (*)

Kajari Jaksel Sebut AG ditahan di LPKS selama Lima Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7141_24551_amir-yanto-kejagung.jpg" alt="Kapuspen Umum Kejagung Amir Yanto" width="100%">
<figcaption>Kapuspen Umum Kejagung Amir Yanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Amir Yanto, mengaku sudah memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Anang Supriatna. Pemeriksaan terkait dugaan jamuan dua tersangka jenderal Polri kasus penghilangan nama Djoko Tjandra dalam rednotice, yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Dia menyebut, hal itu masih dalam taraf yang wajar.  "Sudah saya klarifikasi, itu bukan jamuan. Itu memang setiap orang yang dimintai keterangan, baik saksi maupun tersangka, dapat makan siang, malah biasa makan siangnya itu lebih mahal," kata Amir Yanto dikonfirmasi, Rabu (22/10).  Amir menyebut, berdasarkan klarifikasi Kajari Jaksel, makan siang soto Betawi yang diberikan untuk dua tersangka jenderal Polri dan tim kuasa hukumnya dipesan dari kantin. Dia menyebut, hal itu memang telah dianggarkan.  "Itu cuma soto ada anggarannya. Kemudian Kejari jaksel itu sudah memperoleh predikat WBK/WBBM, sehingga harus memberikan pelayanan yang terbaik," cetus Amir.  Menurut Amir, memang biasanya makan siang di Kejari Jaksel baik itu untuk tersangka maupun saksi diberikan nasi kotak. Namun, pada saat itu karena singkatnya waktu, terpaksa memesan soto Betawi untuk dua tersangka jenderal polisi dan tim kuasa hukumnya.  "Karena itu hari Jumat, kan waktunya mepet, sehingga tidak sempat mencari keluar. Makanya pesan soto di kantin, begitu," ujar Amir.  Amir pun menegaskan, Kajari Jaksel tidak ikut menemani kedua tersangka jenderal polisi tersebut. Terlebih, yang memviralkan foto tersebut tim kuasa hukum Brigjen Prasetijo, Petrus Bala Pattyona. "Itu Kajari tidak ikut di situ," tegas Amir.  Dia pun menegaskan, perlakuan terhadap dua tersangka jenderal polisi itu bukan hal istimewa. Sebab perlakuan yang sama juga berlaku untuk tersangka lainnya.  "Itu bukan jamuan, itu makan siang untuk tahanan, semua dikasih," pungkasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/10/2020/beri-soto-ke-2-jenderal-kejagung-bukan-jamuan-jatah-makan-siang/">Beri Soto ke 2 Jenderal, Kejagung: Bukan Jamuan, Jatah Makan Siang!</a>  Sebelumnya, tim kuasa hukum Brigjen Prasetijo Utomo, Petrus Bala Pattyona mengakui telah menghapus unggahan foto terkait dugaan jamuan makan siang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna. Petrus menyebut, publik berlebihan menafsirkan unggahannya itu.  "Jadi bukan suatu jamuan istimewa, pas jam makan siang, setengah dua orang selesai solat, dapet makan soto Betawi. Saya posting itu rasa senangnya kan gitu loh, itu aja. Cuma jadi viral, kesannya negatif," kata Petrus kepada JawaPos.com, Senin (19/10).  Petrus menyampaikan, makanan soto Betawi tersebut dibawakan dari kantin usai pelimpahan perkara kasus red notice yang menjerat Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Bonaparte dinyatakan P21. Dia mengklaim, tidak ada yang istimewa dalam makan siang tersebut.  "Padahal makanan itu untuk semua orang yang ada di situ, gitu loh dan itu pesannya di kantin nggak sampai Rp20.000 di kantin Kejaksaan. Jadi kita dikasih makan, bukan suatu istimewa," ujar Petrus.  Petrus menyebut, foto yang diunggahnya dalam laman akun media sosial facebook miliknya itu berada di ruang P21. Dalam ruangan itu, dia mengklaim tidak sama sekali ditemani oleh Kajari Jaksel.  Dalam ruangan tersebut, sambung Petrus, dia hanya bersama lima orang yakni Irjen Napoleon Bonaprte dengan penamgacaranya Haposan dan Santrawan. Kemudian Brigjen Prasetijo dan dirinya sebagai pendamping kuasa hukum.  "Kami paginya juga itu kan kami ya tamu dikasih tahu gitu loh ada minum kopi atau sambil nunggu selesai pemberkasan," tandas Petrus.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WlR03FozkaM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Jamwas: Pemberian Makan ke 2 Jenderal Tersangka Bukan Hal Istimewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejagung-bantah-penyataan-polisi-soal-sp3-kasus-gunawan-jusuf_m_.jpg" alt="Kejagung RI" width="100%">
<figcaption>Kejagung RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memeriksa Anita Kolopaking, pengacara kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Pemeriksaan terhadapnya terkait pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna.  Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono membenarkan rencana pemeriksaan Anita Kolopaking itu. Namun, dia tidak menjelaskan detail kapan pengacara Djoko Tjandra itu akan diperiksa. "Rencananya diperiksa," kata dia saat dikonfirmasi, Senin (27/7).  Hari menuturkan pemeriksaan terhadap Anita untuk mendalami dugaan keterlibatan Kajari Jaksel dalam sengkarut Djoko Tjandra. Selain itu, Kejagung pun akan menelisik soal pertemuan seorang jaksa berinisial PI yang diduga melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra di Malaysia.  "Tentu seputar dugaan pertemuan dengan Kajari Jakarta Selatan dan seorang Jaksa perempuan yang dikaitkan dengan berita yang beredar di media sosial," ucap Hari.  Dalam sengkarut penanganan perkara Djoko Tjandra, Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, diantaranya Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kepala Seksi Intelijen, pegawai yang bertugas saat kejadian dan salah satu tamu yang turut terekam dalam video pertemuan yang kemudian viral di media sosial.  Selain itu, beredar juga foto Anita bersama seorang wanita yang tengah mengenakan seragam dinas Kejaksaan. Diduga jaksa tersebut berinisial PI yang bertugas di Kejaksaan Agung.  Sementara itu, Anita telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pencegahan tersebut menindaklanjuti permintaan Bareskrim Polri.  "Iya sudah dicegah, terhitung sejak 22 Juli selama 20 hari," ucap Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, Jumat (24/7).

Dalami Pertemuan Kajari Jaksel, Kejagung Akan Periksa Anita Kolopaking

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-penjelasan-kajari-jaksel-soal-foto-pernikahan-richard-muljadi_m_.jpg" alt="Foto Richard Muljadi bersama kekasihnya melangsungkan pernikahan beredar di media sosial" width="100%">
<figcaption>Foto Richard Muljadi bersama kekasihnya melangsungkan pernikahan beredar di media sosial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar foto terpidana kasus penyalahgunaan narkoba jenis kokain, Richard Muljadi melangsungkan pernikahan dengan Shalvynne Chang di salah satu gereja di Jakarta. Foto itu terendus melalui unggahan media sosial Insta Story milik akun @aidatanihaha yang tersebar pada Jumat (1/2). Padahal, status cucu konglomerat di Indonesia itu sedang menjalani masa tahanan. Di samping itu, Richard diketahui sedang menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur. Saat dikonfirmasi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Supardi mengaku tak mengetahui jika Richard sudah melangsungkan pernikahan di sebuah gereja. Bahkan, dirinya belum pernah mengeluarkan surat izin atau surat permohonan izin menikah. "Tidak ada izin. Dari pihak kami tidak ada yang mengizinkan. Dan tidak ada surat permohonan menikah (dari Richard), apalagi mengizinkan," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (1/2). Supardi mengaku kaget dengan kejadian tersebut. Padahal Richard seharusnya tidak diperkenankan keluar tanpa izin yang jelas dari tempat rehabilitasi di RSKO. Dia menjelaskan, apabila tahanan narkoba ingin keluar dari RSKO untuk kepentingan tertentu, maka harus mengajukan surat permohonan kepada pihak rumah sakit. Dia mengatakan, Richard sudah menjalani proses persidangan. Sehingga izin yang ditempuh untuk pernikahan harus melalui majelis hakim. Setelah izin dari majelis hakim keluar, maka penetapannya, akan dikeluarkan dari Kejaksaan Negeri Selatan. Setelah itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan rumah sakit didampingi tim medis. "Dia (Richard) ini kan posisinya sedang masa rehab di sana (RDKO), artinya sama saja seperti orang sakit. Terus kondisi dia, maka itu tanggung jawab medisnya disana. Jika dia mau keluar untuk kepentingan medis, itu pun harus berdasarkan izin yang memiliki tanggungjawab yuridis, dalam hal ini majelis hakim di pengadilan," jelasnya. Supardi mengaku tak mengetahui prosesi pernikahan Richard yang secara bebas dilangsungkan di gereja. Atas kejadian tersebut, dirinya pun akan menindaklanjuti masalah Richard yang menikah *tanpa izin.* "Yang jelas Kejari tidak tahu apa-apa. Apalagi izin. Rencananya kami koordinasi minggu depan, tapi saya lihat perkembangan dulu sebagai dasar," jelasnya. Diketahui, Richard didakwa dengan Pasal 112 Juncto 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas kepemilikan 0, 038 gram kokain. Berkas perkara cucu konglomerat, Kartini Muljadi itu dilimpahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 29 Oktober 2018. Richard ditangkap polisi usai terbukti mengonsumi dan menyimpan kokain di dalam toilet restoran Vong Kitchen, Rabu (22/8). Richard diringkus langsung oleh perwira polisi bernama Kombes Herry Heryawan di sebuah restoran di Jakarta.

Ini Penjelasan Kajari Jaksel Soal Foto Pernikahan Richard Muljadi

kajari jaksel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kajari jaksel

Berita Terkini

Kajari Jaksel Sebut AG ditahan di LPKS selama Lima Hari

Jamwas: Pemberian Makan ke 2 Jenderal Tersangka Bukan Hal Istimewa

Dalami Pertemuan Kajari Jaksel, Kejagung Akan Periksa Anita Kolopaking

Ini Penjelasan Kajari Jaksel Soal Foto Pernikahan Richard Muljadi

Download Aplikasi JawaPos.com