<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/x2n2Y9TwNM1A0bfqYx4sp0pkaFRJum8lQxaqBATh-1-604759484.jpg" alt="Ilustrasi lansia penerima manfaat Kartu Lansia Jakarta (KLJ). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lansia penerima manfaat Kartu Lansia Jakarta (KLJ). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira datang bagi masyarakat penerima manfaat bantuan sosial (Bansos) di DKI Jakarta.&nbsp; Dinas Sosial DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang menyasar tiga kelompok utama yakni anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Tercatat ada 213.789 penerima manfaat yang mendapatkan bantuan pada periode ini. Dengan rincian, 25.450 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), 167.820 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan 20.519 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).&nbsp; Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menegaskan, langkah ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah bagi warga yang membutuhkan. "Kami ingin memastikan bahwa masyarakat rentan, seperti lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas di Jakarta tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial. Bantuan ini bukan sekadar dukungan finansial, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Iqbal di Jakarta, Rabu (24/12). Setiap penerima manfaat akan mendapatkan dana sebesar Rp 300.000. Dana ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok harian di pengujung tahun. Untuk menghindari salah sasaran, Dinas Sosial terus melakukan validasi data yang lebih ketat. Proses ini melibatkan pemadanan data hingga verifikasi langsung di lapangan bersama perangkat wilayah setempat. Iqbal menambahkan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan periode ini. "Kami percaya, dengan keterlibatan seluruh pihak, penyaluran bansos dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Harapannya, kesejahteraan masyarakat Jakarta semakin meningkat menuju kota yang kuat, aman, dan sejahtera," imbuhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016922140/kabar-gembira-bansos-akhir-tahun-pkh-bpnt-hingga-blt-kesra-rp-900-ribu-cair-serentak-mulai-6-desember-2025">Kabar Gembira Bansos Akhir Tahun: PKH, BPNT, hingga BLT Kesra Rp 900 Ribu Cair Serentak Mulai 6 Desember 2025</a>

Dinas Sosial DKI Jakarta menyalurkan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk 213.789 penerima, termasuk anak-anak, lansia, dan disabilitas.

Segera Cek Rekening! Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Cair Desember 2025 untuk 213 Ribu Warga Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT-1-PEMBAGIAN-KUPON-BANSOS-2023-FED-1JPG-2412052945.jpg" alt="Ilustrasi pembagian kupon bansos di Jakarta. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembagian kupon bansos di Jakarta. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kabar gembira bagi lansia, disabilitas, dan anak warga Jakarta yang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos). Bansos untuk mereka akan cair pada bulan ini.&nbsp; Yang akan cair adalah bansos&nbsp;Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk periode Oktober 2025. Bantuan ini akan disalurkan langsung ke rekening penerima dan dilakukan secara bertahap supaya proses pencairan berjalan lancar. Dalam unggahan resmi akun Instagram @dinsosdkijakarta, Dinas Sosial DKI Jakarta mengungkapkan bahwa total penerima manfaat bansos mencapai 200.684 individu. Rinciannya 23.707 orang penerima KAJ, 157.755 orang penerima KLJ, dan 19.222 orang penerima KPDJ.&nbsp; Sebagai pembanding, pada September 2025, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial menyalurkan ketiga bansos tersebut secara bersamaan pada Jumat, 26 September 2025. Ketiga bansos ini diperkirakan akan disalurkan pada akhir bulan atau minggu keempat. Sama halnya dengan pencairan pada bulan September yang berada pada waktu yang sama.&nbsp; <h2>Cek Status Penerima Bansos DKI Jakarta 2025</h2> Pada awal Oktober 2025, warga Jakarta yang terdaftar pada bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ sudah bisa memulai memeriksa status penerimaan serta pencairan bansos. Pengecekan sendiri bisa dilakukan dengan cara online. Ada dua cara untuk memeriksa status penerima bansos ini, yakni melalui situs web SILADU Jakarta dan aplikasi JAKI. Kedua platform ini memang telah disediakan oleh Pemprov Jakarta untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek penerimaan bansos. Berikut caranya: <h3>Melalui Website SILADU Jakarta</h3> 1. Buka situs resmi siladu.jakarta.go.id. 2. Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom. 3. Klik tombol &ldquo;Cek&rdquo;. 4. Sistem akan langsung menampilkan informasi lengkap mengenai status penerima manfaat, termasuk jenis bantuan dan periode pencairan. <h3>Melalui Aplikasi JAKI</h3> 1. Buka aplikasi JAKI pada ponsel. 2. Masuk menggunakan akun yang telah terdaftar atau daftar akun baru jika belum punya. 3. Pilih menu &ldquo;Bantuan Sosial&rdquo;. 4. Masukkan NIK sesuai dengan data yang dimiliki. 5. Informasi mengenai status dan jumlah besaran bantuan akan segera muncul. <h2>Bansos PKH-BPNT Juga Cair Oktober</h2> Secara Nasional,&nbsp;Pemerintah memastikan bahwa bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alias BPNT periode keempat akan kembali disalurkan pada periode Oktober&ndash;November 2025. Pedoman penyalurannya sudah turun, artinya bantuan ini sudah fix dan siap dibagikan kepada masyarakat penerima. Total penerima bantuan mencapai sekitar 18,3 juta keluarga di seluruh Indonesia. Diperkirakan pencairan bansos PKH-BPNT tahap empat ini akan mulai dicairkan akhir bulan Oktober ini sekaligus untuk dua bulan dengan November. Mereka yang berhak menerima bantuan PKH-BPNT adalah masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Khususnya para penerima BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau program sembako, baik yang mendapatkan BPNT murni maupun yang juga terdaftar sebagai penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Namun, penerima PKH murni kemungkinan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan pangan ini. <center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center> Meski begitu, mereka tetap masih mendapatkan hak bantuan rutin dari program PKH. Pemerintah menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan ini dilakukan secara otomatis berdasarkan data pusat, bukan oleh pendamping di lapangan. Adapun rincian bantuan yang disalurkan cukup signifikan dengan penambahan dibanding periode sebelumnya. Dalam penyaluran bansos PKH-BPNT tahap ini, setiap keluarga penerima akan mendapatkan total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, dibagikan dalam satu tahap untuk dua bulan.

Pencairan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Jakarta Oktober 2025 akan segera dilakukan. Cek status penerimaan Anda.

Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ DKI Jakarta Oktober 2025: Jadwal Pencarian, Cara Mengecek, dan Besaran Bantuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/hand-holding-wallet-with-indonesian-rupiah_393864-3693-1510750895.jpg" alt="Ilustrasi uang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira, Pemprov DKI Jakarta kembali mencairkan dana bantuan sosial (bansos) mencakup Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) pada Agustus ini. Kepala Dinsos DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menegaskan, bansos PKD merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat rentan. Khususnya lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas.&nbsp; "Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat," ujar Iqbal, Selasa (26/8). Pada Agustus 2025, jumlah penerima bansos mencapai 165.375 orang dengan rincian: <ul> <li>Penerima eksisting: 148.109 orang (KLJ 121.491, KAJ 11.605, KPDJ 15.013).</li> <li>Penerima baru: 17.226 orang (KLJ 2.661, KAJ 11.025, KPDJ 3.540).</li> <li>Penerima eksisting yang sempat ditangguhkan namun lolos verifikasi: 40 orang.</li> </ul> Bansos ini disalurkan bertahap mulai 25 Agustus 2025, dengan nilai Rp300.000 per bulan sebagai top up untuk periode Agustus. Untuk penerima baru tahun 2025, masih dilakukan proses pembukaan rekening dan distribusi kartu ATM bagi 38.958 orang hingga 30 Agustus. Proses pemanggilan dilakukan dalam dua tahap. Undangan pertama pada 8&ndash;30 Agustus 2025 dan undangan kedua dijadwalkan September 2025 bagi penerima yang belum hadir. Data Berbasis DTSEN Iqbal menjelaskan, penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun kini sistem sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Permensos Nomor 3 Tahun 2025. "Ke depan, penentuan penerima bansos akan berdasarkan peringkat status kesejahteraan atau desil dalam DTSEN," katanya. Jika ada warga yang desil-nya tidak sesuai dengan kondisi faktual, belum tercatat, atau belum memiliki desil, maka akan dilakukan pemutakhiran data sesuai kebijakan Kementerian Sosial RI dan Pemprov DKI Jakarta. Iqbal menegaskan pihaknya terus memperkuat validasi data agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan transparan. "Dengan adanya penyaluran bansos ini, Pemprov DKI Jakarta berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat, sehingga tercipta kota yang kuat, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya," imbuhnya. Siapa saja yang berhak menjadi penerima Bansos PKD? Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial, yaitu sebagai berikut: 1. Memiliki KTP, KK serta berdomisili di DKI Jakarta. 2.Terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).&nbsp; 3.Kartu Anak Jakarta (KAJ) berusia 0-6 tahun. 4.Kartu Lansia Jakarta (KLJ) berusia 60 tahun ke atas. 5.Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang terdaftar pada pendataan disabilitas Dinas Sosial. 6.Penerima KLJ dan KPDJ bukan merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pensiunan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. 7.Hasil verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh Petugas Pendamsos Pusdatin Kesos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan perangkat wilayah

Pemprov DKI Jakarta mencairkan dana bansos untuk Kartu Lansia, Kartu Anak, dan Kartu Penyandang Disabilitas pada Agustus 2025.

Ada 17.226  Penerima Baru, Cek Daftar Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Cair Rp300 Ribu per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/ooBRUAJKXrwhV7oFwyJGd8YzwVgDaYm6EdeQHEkG-1-2117815406.jpg" alt="Rama (dua dari kiri) bersama tim kuasa hukum saat melapor kasus kekerasan yang dialami saat demo le Polda Jatim. (Juliana Christy/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rama (dua dari kiri) bersama tim kuasa hukum saat melapor kasus kekerasan yang dialami saat demo le Polda Jatim. (Juliana Christy/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah mengalami kekerasan saat meliput aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI di Surabaya, wartawan beritajatim.com, Rama Indra, resmi melaporkan kasusnya ke Polda Jawa Timur pada Selasa (25/3). Didampingi oleh Komite Advokasi Jurnalis (KAJ) Jawa Timur dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Rama melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang penghambatan kerja jurnalis, serta pasal-pasal terkait penganiayaan dan pengeroyokan dalam KUHP. Kuasa hukum Rama, Salawati Taher dari KAJ Jatim, menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti kuat terkait dugaan kekerasan yang dialami Rama. "Kami memiliki bukti berupa rekaman video yang menunjukkan insiden pemukulan terhadap Rama saat ia sedang melakukan peliputan," ujar Salawati. Ia juga menjelaskan bahwa kekerasan tersebut bukan sekadar insiden biasa, melainkan bagian dari tindakan yang menghambat kebebasan pers dan mengancam keselamatan jurnalis. Sebelumnya, upaya Rama untuk melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya mengalami kendala. Laporannya ditolak dengan alasan kurangnya alat bukti. Bahkan, pihak kepolisian menyebut Rama tidak mengenakan atribut pers seperti rompi atau ID saat kejadian. Pernyataan ini dibantah oleh pihak KAJ Jatim, yang menunjukkan bukti foto dan video bahwa Rama mengalungkan ID pers saat meliput. "Jika memang ada keraguan, seharusnya dicek dulu, bukan malah melakukan kekerasan. Apalagi, dalam video, Rama sudah berteriak 'saya media', tetapi tetap dipukul," tambah Salawati. Kondisi fisik Rama setelah insiden itu juga cukup mengkhawatirkan. Ia mengalami luka di pelipis kanan, bibir sobek, serta memar di kepala dan punggung. Selain itu, ia mengeluhkan pusing dan mual akibat pukulan yang diterimanya, sehingga harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Namun, upaya untuk mendapatkan visum sempat terhambat karena ia belum memiliki laporan polisi sebagai syarat utama. Pihak beritajatim.com mengecam keras tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh aparat. Redaktur beritajatim.com Teddy Ardianto menegaskan, bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi oleh undang-undang. "Kami meminta agar kepolisian bertindak profesional dan memberikan perlindungan kepada jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya," tegasnya. AJI Surabaya dan KAJ Jatim berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka juga akan memastikan Rama mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis selama proses hukum berlangsung. "Kami ingin ini menjadi pembelajaran agar tidak ada lagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput. Kebebasan pers harus dijaga, dan aparat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka," tutur Salawati.

Rama Indra, jurnalis beritajatim.com, melapor ke Polda Jatim setelah mengalami kekerasan saat meliput di Surabaya.

AJI dan KAJ Dampingi Wartawan Beritajatim Laporkan Kekerasan ke Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PENJAGAAN-GEREJA-KATEDRAL-JAKARTA_MIFTAHULHAYAT-3-1.jpg" alt="Petugas melakukan penjagaan di Gereja Katedral, Jakarta, Jumat (24/12/2021). Kepolisian melakukan sterilisasi di sejumlah gereja guna memastikan gereja steril dari bahan yang membahayakan juga memberikan rasa aman kepada jemaat yang akan melakukan rangkai" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan penjagaan di Gereja Katedral, Jakarta, Jumat (24/12/2021). Kepolisian melakukan sterilisasi di sejumlah gereja guna memastikan gereja steril dari bahan yang membahayakan juga memberikan rasa aman kepada jemaat yang akan melakukan rangkai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) membantah video viral yang beredar mengenai "Uskup Katolik Se-Jabodetabek Deklarasi Dukung Anies Presiden". Sekjen Keuskupan Agung Jakarta Rm. V. Adi Prasojo menyatakan bahwa narasi dalam video tersebut tidak benar.  "Kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar," katanya kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Jumat (21/10).  Adi menyampaikan, Gereja Katolik Indonesia tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap menjaga netralitas untuk mendorong proses politik dapat dijalankan dengan menjunjung prinsip dan etika yang diabdikan bagi bonum commune (kebaikan bersama). "Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kondusivitas kehidupan publik," katanya.  Dalam video yang beredar tersebut, tampak pertemuan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Kardinal Ignatius Suharyo (Uskup KAJ) pada (28/10) dijadikan bahan untuk diplintir menjadi alat politik. Padahal, menurut Adi, dalam pertemuan tersebut Anies hanya berpamitan kepada umat Katolikndi Jakarta.  "Dalam kunjungan ini Gubernur Anies Baswedan menyampaikan pamitan bahwa masa tugasnya akan berakhir sebagai Gubernur DKI dan ucapan terima kasih atas kontribusi umat katolik dalam kerjasama banyak pihak bagi kebaikan bersama," jelasnya.  "Sebagai pemimpin umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo sering menerima tamu dan beraudiensi dengan banyak tokoh dari berbagai latar belakang," tambahnya.  Adi menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan masalah tersebut dan tidak ada soalan lain mengenai politik praktis.  "Selaras dengan prinsip bahwa Gereja Katolik tidak berpolitik praktis, maka dalam pertemuan dan kegiatan tersebut tidak pernah membahas persoalan politik praktis, termasuk dalam pertemuan dengan Bapak Anies Baswedan," tandasnya.

KAJ Bantah Dukung Anies Jadi Presiden seperti Video yang Beredar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_Uskup-KAJ-Mrg.-Ignatius-Suharyo_MIFTAHULHAYAT-11.jpg" alt="Uskup KAJ Mrg. Ignatius Suharyo memberikan keterangan di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).Paus Fransiskus menunjuk Uskup Keuskupan Agung Jakarta Monsinyur (Mgr) Ignatius Suharyo sebagai satu dari 13 kardinal baru.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA PO" width="100%">
<figcaption>Uskup KAJ Mrg. Ignatius Suharyo memberikan keterangan di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).Paus Fransiskus menunjuk Uskup Keuskupan Agung Jakarta Monsinyur (Mgr) Ignatius Suharyo sebagai satu dari 13 kardinal baru.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA PO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Mgr Ignatius Suharyo, menjelaskan bahwa penunjukkannya menjadi Kardinal oleh Paus Fransiskus pada Minggu (1/9) lalu, bukan karena prestasi pribadi. Menurut Mgr Suharyo, penunjukan tersebut karena Gereja Katolik di Indonesia dan tentunya karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Mgr Suharyo menyebut Kardinal merupakan kedudukan kehormatan yang tidak fungsional di daerah atau negara yang dimaksud. Oleh karena itu, penunjukkan dirinya menjadi kardinal merupakan penghargaan terhadap Gereja Katolik Indonesia dan penghargaan terhadap negara Indonesia.  "Jadi bukan penghormatan pribadi, tetapi penghormatan untuk Gereja Katolik di Indonesia dan bangsa kita tercinta Indonesia," ungkap Mgr Suharyo.  Mantan Uskup Keuskupan Agung Semarang itu membeberkan alasannya. Mgr Suharyo mengatakan bahwa pimpinan Gereja Katolik di Vatikan sangat menghargai harmoni kehidupan masyarakat di Indonesia. "Harmoni khususnya lintas iman. Itu sungguh sangat dihargai," ungkapnya.  "Alasan kedua, tentu karena umat Katolik sejak sebelum kemerdekaan sudah punya peranan yang berarti bagi kemerdekaan Indonesia. Tonggak pertama yang tertulis pada tahun 1922 ketika misionaris asal Belanda menyatakan dengan tegas bahwa Gereja Katolik di Indonesia berpihak kepada bangsa yang yang ditindas. Seperti diketahui, Indonesia waktu itu pada masa penjajahan," imbuh Mgr Suharyo.  Mgr Suharyo menambahkan bahwa penunjukkannya sebagai Kardinal dia pahami dengan penuh syukur bukan karena pribadi karena pertama Gereja Katolik yang hidup di Indonesia dengan segala macam usahanya untuk terlibat dalam kehidupan bangsa. Dan, kedua terhadap penghargaan realitas kehidupan di Indonesia yang diusahakan terus-menerus semakin baik meski banyak tantangannya.  "Kehidupan yang harmonis yang bisa menjadi tempat belajar bagi negara lain. Bahwa perbedaan itu tidak harus berarti perpisahan. Tetapi perbedaan itu kekayaaan yang memperkaya sejarah. Perhatian tidak tertuju kepada saya. Pertama Gereja Katolik di Indonesia dan kedua adalah Bangsa Idonesia sendiri," ungkap Mgr Suharyo.  Hubungan antara Vatikan dengan Indonesia memang sangat baik. Meski negara kecil, Vatikan bersama beberapa negara lain adalah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia setahun setelah proklamasi. Peranan vatikan pada waktu itu disebut Mgr Suharyo besar sekali di dunia. "Hubungan Vatikan dengan Indonesia bagus. Simbolnya adalah kedutaan besar Vatikan untuk Indonesia sudah ada sejak 1947. Relasi itu ingin ditegaskan kembali dengan pengangkatan Kardinal tahun ini," pungkas Mgr Suharyo.

Penunjukkan Mgr Suharyo Sebagai Kardinal Penghormatan untuk Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dekat-gereja-katedral-kaj-doakan-reuni-212-berlangsung-damai_m_.jpg" alt="Reuni aksi 212 akan digelar di Monas" width="100%">
<figcaption>Reuni aksi 212 akan digelar di Monas</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Ribuan massa akan memadati Monas, Jakarta Pusat dalam acara Reuni Akbar 212 yang diselenggarakan besok. Melihat hal tersebut, akan banyak ruang-ruang publik yang digunakan seperti lahan parkir maupun kendaraan umum. Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi Prasojo menyatakan harapannya untuk aksi 212 tersebut. Dia berharap acara reuni 212 akan berlangsung secara aman sehingga ibadah di Katedral yang berlangsung bersamaan dengan acara 212 berlangsung lancar. "Kami yakin aparat keamanan akan bisa mengatur acara itu (reuni 212) dan menjaga acara ibadah tetap berlangsung di Minggu. Kami umat katolik sudah semacam bisa menyesuaikan diri juga," jelas Romo Adi, saat dihubungi, Sabtu (1/12). Menurutnya, penyesuaian atas situasi-situasi tersebut sudah dirasakan sejak lama oleh umat di Paroki Katedral. Sebab, jemaat pasti akan merasakan imbas atas akses jalan lalu lintas ke&nbsp; Paroki Katedral. "Kami mendoakan supaya acara yang akan berlangsung, berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai. Diharapkan tidak mengganggu ketertiban," ujarnya. Bahkan, Romo Adi menambahkan jikalau lahan parkir sulit di sekitar Monas pihaknya dapat berbagi lahan parkir. Namun, dia yakin pihak aparat keamanan telah mengatur soal kantong parkir, sehingga ibadah jemaat Katedral masih dapat beribadah dengan tenang. "Kita juga biasa sharing parkir terlebih situasi seperti itu yang agak sulit akses kesananya ya kalau mengenai parkir masih bisa diatur. Tapi kami berdoa semoga acara itu berjalan dengan baik lancar dan damai," pungkasnya.

Dekat Gereja Katedral, KAJ Doakan Reuni 212 Berlangsung Damai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kaj

Berita Terkini