<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Irjen-Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-7-2.jpg" alt="Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus" width="100%">
<figcaption>Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus</figcaption>
</figure>Hari Ini Putri Candrawathi Diperiksa sebagai Tersangka  JawaPos.com – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk menentukan nasib Irjen Ferdy Sambo berlangsung secara maraton. Hingga sekitar pukul 23.45 tadi malam, sidang yang dimulai pukul 09.30 itu belum selesai. Itu berarti sidang berlangsung sekitar 15 jam.  Pantauan Jawa Pos, Sambo datang jauh lebih awal, sekitar pukul 07.30, ke ruang sidang KKEP yang terletak di gedung TNCC Kompleks Mabes Polri. Tampak Sambo mengenakan seragam dengan tanda pangkat jenderal bintang satu dengan lis yang tidak lagi merah.  Lis merah itu merupakan tanda kewenangan, untuk komandan yang memiliki anak buah bidang operasional atau komandan yang memiliki wilayah.  Sidang KKEP berlangsung tertutup, tapi bisa diakses dalam siaran visual atau video tanpa suara. Hingga pukul 18.20, sebanyak delapan orang saksi telah diperiksa. Tiga di antaranya adalah Bharada E, Bripka Ricky, serta Kuat Ma’ruf. Sekitar pukul 20.45 tadi malam, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Nurul Azizah mengatakan bahwa 15 saksi telah diperiksa dalam sidang kode etik tersebut. Setelah 15 saksi itu, terang dia, giliran Irjen Sambo yang akan diperiksa.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, beberapa saksi tersebut antara lain Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Benny Ali, Kombespol Budhi Herdi Susianto, Kombespol Agus Nurpatria, dan Kombespol Susanto. Keterangan para saksi itu diperlukan untuk mendalami konstruksi hukum pelanggaran kode etik.  Setelah sidang kode etik tersebut, lanjut Dedi, penyidik dan tim khusus (timsus) Polri akan memproses tindak pidana, yakni dugaan pembunuhan berencana. ”Saudari Putri Candrawathi juga akan diperiksa secepatnya,” ucap dia. Setelah itu sidang kasus obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan akan dilakukan secara paralel antara pelanggaran etik dan pidana. ”Fokus utama ke Irjen FS (Ferdy Sambo, Red),” katanya.  Sebelum sidang kode etik tersebut, beredar surat yang ditulis tangan dan diteken Sambo. Dalam surat bermeterai itu, Sambo meminta maaf kepada senior dan rekan-rekannya di Polri yang terdampak perbuatannya. Sambo juga mengaku siap bertanggung jawab dan menanggung semua akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan kepolisiannya. ”Semoga rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima. Saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik,” ucapnya dalam surat tersebut. Kuasa hukum Sambo, Arman Hanis, memastikan bahwa surat itu benar-benar ditulis kliennya.  Persepsi Publik  Kasus pembunuhan berencana yang diduga dilakukan Sambo dipastikan telah memengaruhi penilaian publik terhadap Polri. Indikator Politik Indonesia pada Kamis (25/8) merilis hasil survei yang mereka lakukan berkenaan dengan hal tersebut. Survei itu mereka lakukan pada 11 sampai 17 Agustus 2022. Lebih kurang satu bulan setelah Yosua meninggal dunia di rumah dinas Kadivpropam Polri.  Survei tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode random digit dialing atau RDD. Secara keseluruhan, ada 1.229 responden yang dilibatkan dalam survei itu. Mereka dihubungi Indikator Politik Indonesia secara acak. Berkaitan dengan margin of error atas hasil survei tersebut, Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa angkanya berada di kisaran 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, survei itu dilakukan beberapa saat setelah Polri mengumumkan status hukum Sambo. ”Hanya beberapa hari setelah Kapolri menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka,” ucap dia dalam paparannya kemarin. Dari hasil survei tersebut, pihaknya mendapati bahwa tren penurunan kepercayaan publik terhadap Polri masih terjadi.  Burhanuddin menyebutkan, kejaksaan yang sebelumnya berada di posisi terbawah (bila dibandingkan dengan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) kini justru menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya. ”Kepolisian yang tahun lalu peringkat pertama itu trennya menurun. Sekarang tinggal 54 persen publik yang percaya atau sangat percaya terhadap institusi kepolisian,” terangnya.  Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. Keduanya dipanggil secara terpisah. Mahfud hadir sekitar pukul 10.00, sedangkan Sugeng pukul 13.00.  MKD mengklarifikasi pernyataan Mahfud yang menyebutkan adanya anggota DPR yang dihubungi Ferdy Sambo. Mahfud mengatakan, Sambo menghubungi beberapa pihak setelah pembunuhan Yosua. Antara lain Kompolnas, Komnas HAM, pemimpin redaksi TV, dan anggota DPR. Dia menyatakan, Sambo menghubungi sejumlah pihak agar mereka percaya terhadap skenario pembunuhan yang dibuatnya. Yaitu, terjadi aksi saling tembak yang menewaskan Yosua. Mungkin ada ratusan orang yang dihubungi Sambo. ”Sambo membuat prakondisi agar orang percaya terjadi tembak-menembak,” ucapnya.  Terkait anggota DPR yang dihubungi Sambo, Mahfud tidak menyebutkan namanya. Sambo menghubungi anggota DPR itu pada Senin (11/7). Namun tidak dalam rangka perencanaan pembunuhan, tapi lebih ke penyebaran skenario yang dikarang. Sambo ingin mereka percaya dengan skenario yang dibuatnya.  Mahfud menegaskan, anggota DPR yang dihubungi Sambo bukanlah suatu kesalahan dan bukan perbuatan pidana. Untuk itu, dia merasa tidak perlu menyampaikan nama anggota dewan yang dihubungi Sambo. ”Dihubungi orang itu bukan tindak pidana,” tegasnya.  Sementara itu, Ketua IPW Sugeng dimintai klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut ada dugaan anggota DPR menerima aliran dari Sambo. Dalam pertemuan tersebut, Sugeng mengatakan bahwa dirinya melakukan slip of the tongue atau selip lidah terkait dugaan aliran dana dari Sambo ke DPR. Hal itu terjadi ketika dia diwawancarai seorang wartawan media online.  Saat itu Sugeng hendak masuk mobil, kemudian ada wartawan yang mengikutinya dan bertanya terkait dugaan tersebut. Saat itulah dia salah bicara. Atas kesalahan ucap tersebut, Sugeng sudah membuka klarifikasi. ”Saya sudah membuat rilis ke media untuk klarifikasi pernyataan saya,” ungkapnya.  Ketua MKD Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan kepada Mahfud, tidak ada dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus Sambo. Anggota dewan hanya dihubungi Sambo setelah peristiwa pembunuhan terjadi. Hal itu bukan sebuah tindak pidana.  Sedangkan terkait dugaan adanya aliran dana dari Sambo ke anggota DPR juga tidak benar. IPW menyatakan bahwa hal itu hanya kesalahan komunikasi atau selip lidah. Maka, dari hasil klarifikasi kepada Mahfud dan Sugeng, MKD memutuskan tidak melanjutkan proses pengungkapan dugaan keterlibatan anggota dewan dalam kasus Sambo. ”Case closed. Sudah tidak ada apa-apa,” tegas Aboe yang juga menjabat Sekjen DPP PKS.

Sidang Kode Etik Irjen Ferdy Sambo 15 Jam, Periksa 15 Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Irjen-Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat banyak apresiasi setelah mencopot anggotanya yang diduga menghambat pengusutan kasus Yosua. Pengamat kepolisian hingga Kompolnas memberikan acungan jempol atas transparansi yang ditunjukkan Kapolri.  Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyatakan, kehebohan kasus penembakan Brigadir Yosua telah memunculkan asumsi yang sangat liar akibat ketidakprofesionalan dan integritas personel Polri. ”Langkah Kapolri memeriksa 25 personel harus diapresiasi,” tuturnya.  Kapolri bisa menjadikan momentum ini untuk membenahi internal kepolisian. Tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga membenahi perilaku anggota Polri dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang tidak detail.  Komisioner Kompolnas Poengky Indarti juga memberikan acungan jempol kepada Kapolri. Menurut dia, berlarutnya pengusutan kasus Yosua yang diduga akibat ulah segelintir oknum polisi telah mencoreng profesionalitas dan integritas Polri. Namun, dengan ketegasan ini, dia yakin nama baik Polri akan pulih. ”Kompolnas optimistis ketegasan Kapolri akan memperlancar penyidikan kasus ini,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Kompolnas memastikan akan mengawal kasus penembakan Brigadir Yosua hingga tuntas. Serta memastikan Polri profesional dan berintegritas. ”Kami kawal semuanya,” katanya.  Sementara itu, pemeriksaan Ferdy Sambo di Bareskrim kemarin memantik protes dari tim pengacara keluarga Yosua. Mereka mengkritik Sambo yang masih mengenakan seragam Kadivpropam.  Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamaruddin Simanjuntak, menyebut kedatangan Sambo dengan seragam lengkapnya itu kurang pas. Sebab, pemeriksaan akan menjadi sangat aneh. ”Yang menyidik brigadir, yang diperiksa jenderal bintang dua,” jelasnya.  Dia menuturkan, seharusnya Sambo memakai baju sipil saat diperiksa. Dia juga tidak perlu datang dengan diantar ajudan-ajudannya. ”Ini kan bisa bikin penyidiknya gemetaran,” ujarnya.  Apalagi, kemarin Sambo masih mengenakan seragam bertanda bintang dua dengan garis merah. List atau garis merah itu merupakan tanda kewenangan. Baik untuk komandan yang memiliki anak buah bidang operasional maupun komandan yang memiliki wilayah. Padahal, Sambo sudah nonaktif dari Kadivpropam.  Bambang Rukminto mengungkapkan, kondisi itu bisa memicu masalah psikohierarkis. Padahal, Menko Polhukam Mahfud MD telah menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan dengan tegas. ”Jadi problem ini,” tegasnya.  Begitu juga nomenklatur Inspektorat Khusus (Irsus). Dia menyatakan bahwa Irsus ini mungkin muncul karena kasus yang diduga melibatkan Irjen Sambo sebagai Kadivpropam. ”Mulai kapan Irsus ini muncul, dasarnya, dan tugas fungsinya bagaimana,” katanya.

"Sambo Pakai Seragam Lengkap, Penyidik Bisa Gemetaran"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bharada-E-Dery-Ridwansah-2-3.jpg" alt="Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden bak" width="100%">
<figcaption>Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden bak</figcaption>
</figure>Keluarga Yosua Desak Usut Dugaan Penghilangan CCTV  JawaPos.com – Penyidikan kasus terbunuhnya Brigadir Yosua memasuki tahap krusial. Bareskrim Polri menetapkan Bharada E sebagai tersangka dalam peristiwa yang disebut polisi sebagai insiden tembak-menembak di rumah mantan Kadivpropram Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli lalu itu.  Dalam status barunya sebagai tersangka, Bharada E, yang juga menjadi ajudan Ferdy Sambo, dikenai Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.  Pasal yang mengatur tentang pembunuhan tersebut sesuai dengan laporan pihak keluarga Yosua.  Pasal 338 sendiri berbunyi: ”Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Sementara pasal 55 dan 56 mengarah pada dugaan adanya persekongkolan atau membantu kejahatan. Artinya, dalam kasus itu Bharada E dipastikan bukan pelaku tunggal.  ”Jadi, yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi dari pihak keluarga Brigadir Yosua,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian dalam konferensi pers di Mabes Polri tadi malam. ”Bharada E setelah ditetapkan sebagai tersangka tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan akan langsung kita tangkap dan ditahan,” imbuhnya.  Andi menjelaskan, dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, pihaknya sudah memeriksa 42 orang saksi. Termasuk di dalamnya ahli-ahli dari berbagai unsur. Mulai ahli biologi kimia forensik, metalogi balistik forensik, hingga kedokteran forensik. ”Pemeriksaan atau penyidikan tidak berhenti di sini. Akan berkembang,” ujarnya.  Upaya lain ditempuh keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk membuat terang misteri dugaan tembak-menembak di rumah mantan Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo 8 Juli lalu. Kemarin (3/8) mereka menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Salah satunya mendesak pengusutan terhadap dugaan terjadinya obstruction of justice atau intervensi terhadap berjalannya proses hukum.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bharada_e-750x339.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENCARI KEADILAN: Ayah Brigadir Yosua, Samuel Hutabarat (tengah) setelah bertemu dengan Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin (3/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Ketua Hutabarat Lawyers Pheo Hutabarat yang mewakili keluarga Yosua menegaskan, penanganan kasus yang sudah lebih dari tiga minggu tanpa hasil patut dipertanyakan. Karena itu, dugaan bahwa ada upaya menghalangi penyidikan harus segera diusut. ”Karena siapa yang menghalangi-halangi (penanganan, Red) kasus, dia bisa diproses hukum,” ujarnya.  Pheo menjelaskan, dugaan penghalangan penyidikan tidak diarahkan kepada institusi Polri. Melainkan kepada oknum polisi. Ada beberapa hal yang bisa didalami untuk membuktikan indikasi obstruction of justice itu. Salah satunya, dugaan adanya tekanan atau perintah untuk menutupi kasus kematian Yosua. ”Padahal, perintah presiden jangan ada yang ditutup-tutupi,” katanya.  Pihak keluarga menilai, pengusutan terhadap dugaan terjadinya obstruction of justice penting dilakukan karena banyaknya kejanggalan yang muncul dalam kasus tersebut. Salah satunya terkait dengan hasil visum et repertum jasad Yosua. Saat itu disebutkan bahwa hanya ada luka di dada Yosua. ”Sementara, hasil otopsi (ditemukan, Red) bukan hanya satu (luka),” ungkapnya.  Pheo mengungkapkan, jika pengusutan obstruction of justice tidak dilaksanakan, implikasinya akan berdampak pada sistem penegakan hukum. Juga, membuat stigma buruk terhadap Yosua yang kini ditanggung pihak keluarga menjadi semakin berat. ”Kemarin ada yang mengatakan Brigadir J mencabuli (istri Irjen Pol Ferdy Sambo). Sedih kami (mendengarnya),” katanya.  Ayah Yosua, Samuel Hutabarat, menuturkan bahwa kedatangannya ke Kemenko Polhukam bersama perkumpulan Hutabarat di Jabodetabek juga bertujuan menyampaikan rasa sakit hati atas stigma ”cabul” yang disematkan kepada putranya akhir-akhir ini. ”Belum ada putusan pengadilan, anak kami dikatakan mencabuli. Kami (marga) Hutabarat kurang terima,” ucapnya.  Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan mencatat semua hal yang disampaikan keluarga Yosua. Saat ini dia belum bisa berpendapat tentang kasus yang ditangani. Namun, Mahfud berjanji mengawal kebijakan atau arahan Presiden Joko Widodo tentang keterbukaan penanganan kasus.  Menurut Mahfud, kasus tewasnya Yosua memang bukan tindak kriminal biasa. Karena itu, dia meminta semua pihak, khususnya keluarga Hutabarat, untuk bersabar. ”Karena ada psikohierarkis, ada juga psikopolitisnya. Secara teknis, penyidikan itu sebenarnya katanya gampang,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.  Mahfud melihat, penanganan oleh Bareskrim Polri sudah bagus. Sebab, bila dirunut sejak kasus itu mencuat tiga hari setelah kejadian, Polri langsung responsif dengan membentuk tim khusus. Penonaktifan Ferdy Sambo juga dilakukan untuk meyakinkan masyarakat. Kemudian, penanganan kasus tersebut diambil alih oleh Bareskrim Polri. ”Kapolri sudah melakukan langkah-langkah yang terbuka. Tinggal nanti pada akhirnya kita kawal semua,” tuturnya.  Terpisah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik akan melaporkan Polri kepada Menko Polhukam jika tidak mau menjawab penyebab kerusakan CCTV di rumah Sambo. Menurut dia, kerusakan CCTV yang misterius itu menjadi kendala Komnas HAM dalam mengungkap insiden meninggalnya Yosua.  ”Kami mau tahu kenapa rusak. Kalau nggak dijawab, saya minta Pak Menko (Mahfud MD) untuk memerintah (Polri) itu dijawab,” kata Taufan di kantor Komnas HAM.  Menurut dia, Menko Polhukam merupakan kepanjangan tangan presiden yang bisa membantu Komnas HAM mengungkap penyebab kematian Yosua. Awalnya, CCTV di rumah dinas Sambo disebut rusak karena tersambar petir. Kemudian, disebutkan pula bahwa CCTV rusak sejak dua minggu sebelum kejadian.

Jadi Tersangka, Bharada E Kena Pasal Pembunuhan dan Persekongkolan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/temukan-tembakan.jpg" alt="JADI SOROTAN: Irjen Pol Ferdy Sambo (dua dari kanan), Brigadir Yosua (kanan) dan Bharada E (kiri). (TWITTER)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Irjen Pol Ferdy Sambo (dua dari kanan), Brigadir Yosua (kanan) dan Bharada E (kiri). (TWITTER)</figcaption>
</figure>22 Hari Bekerja, Polisi Belum Berhasil Ungkap Misteri Penembakan Brigadir Yosua  JawaPos.com – Hari ini (29/7) tepat 22 hari Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat tewas. Namun, hingga kini, kasus penembakan di rumah Kadivpropam (nonaktif) Irjen Pol Ferdy Sambo itu belum juga terungkap. Bagaimana sebenarnya kronologi penembakan, apa motifnya, dan siapa tersangkanya belum juga jelas.  Yang pasti, hingga saat ini, satu kejadian penembakan itu masih ditangani dua pihak.  Pertama, kasus dugaan pembunuhan berencana yang ditangani tim khusus (timsus) bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Kasus itu berdasar laporan tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua.  Kedua, kasus dugaan pelecehan yang diusut Polda Metro Jaya. Untuk yang satu ini, pelapornya adalah Bharada E.  Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, M. Febrian, mengakui penanganan kasus itu terasa kurang cepat. Meski begitu, penyelidikan dan penyidikan timsus sudah berjalan. ”Kini posisinya menunggu hasil ekshumasi. Meninggal karena apa, lukanya diakibatkan senjata apa,” terangnya.  Kuasa hukum melihat bahwa Polri dalam penyelidikan dan penyidikan bersikap hati-hati. Namun, akan ada saatnya kuasa hukum dan keluarga Brigadir Yosua mempertanyakan siapa tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana tersebut. ”Karena kasusnya sudah naik status ke penyidikan,” jelasnya.  Terkait dengan hasil ekshumasi yang baru keluar 4–8 pekan mendatang, Febrian menyatakan bahwa kuasa hukum menghormati kinerja tim forensik. ”Ada sampel yang harus diteliti di Jakarta juga,” paparnya.  Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri atas 14 civil society organization (CSO) mempertanyakan posisi Irjen Pol Ferdy Sambo yang masih aktif mengampu jabatan di Polri. Dalam Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/1583/VII/HUK.6.6/2022, Sambo diketahui tercatat sebagai kepala satuan tugas khusus (Kasatgasus) Polri sejak 1 Juli hingga 31 Desember mendatang.  Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang masuk koalisi CSO tersebut menjelaskan, jabatan Sambo yang diteken langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit itu terbilang masih baru. Sepengetahuannya, surat perintah itu masih berlaku. Posisi Sambo belum dinonaktifkan dari jabatan tersebut.  ”Kadivpropam (nonaktif) masih tercatat sebagai kepala satgas khusus yang dibentuk Kapolri,” kata Usman dalam konferensi pers kemarin (28/7). ”Dalam hal ini, kami mempertanyakan apakah penonaktifan Ferdy Sambo sebagai Kadivpropam juga diikuti penonaktifan sebagai kepala satgas khusus itu,” lanjut mantan koordinator Kontras tersebut.  Posisi Sambo yang masih aktif sebagai Kasatgasus, kata Usman, berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam pengusutan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Sebab, satgasus itu beranggota perwira tinggi, menengah, bintara, hingga tamtama polisi. Apalagi, ada sebagian yang terlibat dalam pengusutan kasus Yosua hingga penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual istri Sambo.  Masyarakat sipil khawatir jabatan Sambo tersebut memengaruhi proses pengusutan kematian Yosua. Bahkan, yang paling buruk, penanganan kasus yang masih di tahap penyidikan tersebut terancam tidak bisa berjalan efektif. ”Karena dengan jabatan itu, dia (Sambo, Red) sangat mungkin memengaruhi proses pengusutan (kematian Yosua, Red),” ujar Usman.  Rumah Bharada E Kosong  Hingga kemarin, sosok Bharada E belum terungkap dengan jelas. Beredar kabar bahwa Bharada E yang bernama lengkap Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan anggota Polri asal Sulawesi Utara (Sulut). Tim Manado Post kemarin mencari jejak rumah Bharada E di Manado.  Informasinya, Bharada E tinggal di lokasi perumahan di pinggiran Kota Manado. Penelusuran terus dilakukan. Dari hasil tanya-tanya, akhirnya didapat informasi bahwa Bharada E tinggal di Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Manado. Penelusuran mengerucut ke salah satu perumahan yang terletak tak jauh dari Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado. Namun, mendapatkan informasi tentang keberadaan rumah Bharada E tidak mudah.  Beberapa warga yang dikonfirmasi di perumahan tersebut enggan memberikan informasi. ’’Kurang tahu di mana,’’ kata warga di beberapa lokasi berbeda saat ditanya mengenai rumah keluarga Bharada E.  Akhirnya, dari sumber tepercaya, diperoleh informasi akurat tentang rumah keluarga Bharada E. ’’Jadi, orang tuanya (Bharada E) memang tinggal di sini. Mama dan papanya yang tinggal di sini karena memang kan rumah (keluarga) mereka di sini. Namun, dia (Bharada E) semenjak tugas, sudah tidak di sini, sudah (tinggal) di Jakarta,’’ jelasnya.  Rumah keluarga Bharada E berada di lokasi perumahan yang terbilang sepi. Akses jalan yang rusak menyulitkan kendaraan untuk masuk. Rumah itu berada di blok paling sudut dari perumahan tersebut. Keadaan rumah tampak kosong. Sepi dan sunyi. Tertera jelas nama keluarga Pudihang Lumiu di atas kusen pintu.  Di depan rumah terdapat pagar besi setinggi sekitar 2 meter yang tertutup rapat. Digembok menggunakan rantai.  Terlihat beberapa kursi plastik dan kursi kayu di teras yang disusun ke arah meja tamu berbentuk bundar. Tapi, lampu di teras dalam keadaan mati. Hanya ada beberapa pot tanaman yang dipajang. Di sisi paling dalam teras, ada beberapa barang yang ditumpuk. Tapi, rak sepatu di depan pintu kosong. Ada juga sampah yang berserakan di teras, terlihat sudah beberapa hari tidak dibersihkan.

Jabatan Irjen Ferdy Sambo sebagai Kasatgasus Polri Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/nopryansyah-yosua-IST.jpg" alt="Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat" width="100%">
<figcaption>Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat</figcaption>
</figure>Nonaktifkan Karopaminal dan Kapolrestro Jakarta Selatan  JawaPos.com – Kasus penembakan Brigadir Yosua Hutabarat memasuki babak baru. Tadi malam Kapolri Jenderal Listyo Prabowo memutuskan untuk menonaktifkan Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombespol Budhi Herdi Susianto.  Keputusan penonaktifan itu sesuai dengan permintaan keluarga Brigadir Yosua. Dengan demikian, sudah ada tiga petinggi Polri yang dinonaktifkan.  Sebelumnya, Kapolri mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadivpropam.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pengganti Kapolres Jaksel akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. ’’Ini sebagai komitmen Kapolri untuk menyerap aspirasi masyarakat,” jelasnya.  Sebagaimana diberitakan, kuasa hukum keluarga Yosua mendesak Kapolri untuk mencopot Karopaminal dan Kapolrestro Jaksel. Kuasa hukum keluarga Yosua menyebut Karopaminal pernah datang ke Jambi untuk menemui keluarga Yosua. Namun, kedatangan Karopaminal terkesan mengintimidasi. Sementara itu, Kapolrestro Jaksel adalah orang pertama yang memimpin penyelidikan kasus tersebut. Dia dinilai sering memberi pernyataan yang menyudutkan Brigadir Yosua tanpa bukti konkret.  Kapolri juga menyetujui permintaan keluarga Brigadir Yosua untuk melakukan ekshumasi atau otopsi ulang. Selain itu, tim khusus telah menemukan rekaman CCTV yang bisa mengungkap kasus tersebut secara jelas. Rekaman video itu akan diungkap setelah tim khusus selesai bekerja.  Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Andi Rian Djajadi menambahkan, pihaknya bakal melakukan sinkronisasi berdasar metadata CCTV tersebut. Apakah rekaman CCTV itu menunjukkan adanya baku tembak? Andi tidak menjawab pertanyaan Jawa Pos. ’’Itu materi penyidikan. Hanya penyidik yang boleh meminta CCTV itu,” paparnya.  Irjen Dedi juga mengklarifikasi kabar yang menyebutkan bahwa kasus Brigadir Yosua di Polda Metro Jaya diambil alih Bareskrim. Menurut dia, yang ditangani Bareskrim adalah kasus pembunuhan berencana yang dilaporkan keluarga Brigadir Yosua. Kasus itu berdiri sendiri. ’’Beda dengan yang ditangani Polda Metro Jaya,” terangnya. Kasus yang ditangani Polda Metro Jaya bersumber dari pelaporan Bharada E.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/temukan-tembakan-750x386.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JADI SOROTAN: Irjen Pol Ferdy Sambo (dua dari kanan), Brigadir Yosua (kanan) dan Bharada E (kiri). (TWITTER)  Polemik Sudut Tembakan  Sebelum penonaktifan Karopaminal dan Kapolrestro Jaksel, Jawa Pos sempat mewawancarai seorang petugas yang menangani kasus Yosua. Dia mengatakan bahwa tim gabungan penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua Hutabarat seolah memulai penyelidikan dari nol. Sebab, hasil penyelidikan yang dilakukan Polrestro Jakarta Selatan (Jaksel) dianggap sumir. Sejumlah alat bukti juga diragukan keotentikannya. ”Semua (tim gabungan, Red) bisa memakluminya. Karena kemungkinan Satreskrim Polrestro Jaksel bekerja dalam tekanan yang cukup besar,” kata petugas yang tidak mau disebutkan namanya itu.  Maklum, Kapolrestro yang pangkatnya Kombespol harus memeriksa perkara yang melibatkan jenderal bintang dua. Apalagi, yang punya perkara adalah Kadivpropam (nonaktif) Irjen Pol Ferdy Sambo.  Sumber Jawa Pos itu mengungkapkan, yang pertama diperiksa adalah luka tembak di tubuh Yosua. Semua luka tembak tersebut mempunyai sudut yang tidak sesuai dengan situasi baku tembak. Sebelumnya Kapolrestro Jaksel Kombespol Budhi Herdi Susianto memang menyatakan bahwa terjadi baku tembak antara Brigadir Yosua dan Bharada E.  Saat itu Bharada E yang disebut berada di tangga lantai 2 berhasil memberondong tubuh Yosua. ”Padahal, luka tembak semua sudutnya lurus. Artinya, tidak mungkin ditembak dari tempat yang lebih tinggi. Yang berarti, cerita baku tembak menjadi tidak masuk akal,” paparnya.  Selain itu, ada dua luka akibat tembakan dari arah belakang. Pertama, dari kepala bagian belakang tembus hidung. Lalu dari pergelangan tangan kiri tembus ke jari. ”Bagaimana bisa seperti itu jika terjadi baku tembak?” cetusnya.  Yang paling mungkin adalah Yosua sudah bersujud minta ampun, tapi tetap ditembak. ”Tapi, yang ini baru spekulasi sementara ya. Belum kesimpulan. Perlu alat bukti lainnya. Yang jelas, narasi baku tembak sudah terpatahkan,” ungkap sumber tersebut. Hanya, bagaimana kronologi sebenarnya, itu yang masih dicari.  Ada dugaan terjadi cekcok berat saat Yosua mengawal perjalanan Ferdy Sambo dari Magelang menuju Jakarta. Kemudian, eksekusi dilakukan di rumah Kadivpropam. Dari olah TKP, diketahui genangan darah hanya tampak di titik Yosua tertelungkup. Artinya, jika narasi baku tembak benar terjadi, seharusnya ada darah yang terciprat.  Pada bagian lain, Mabes Polri Selasa lalu memutuskan untuk menahan Bharada E. Namun, tim gabungan belum bisa mendapatkan banyak keterangan. Setiap ditanya, Bharada E selalu menjawab dengan ”saya”. Seolah-olah dialah yang mengambil tanggung jawab dari semua yang terjadi. Bharada E inilah yang tercatat sebagai pelapor kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawati, istri Ferdy Sambo. Laporan itu diajukan ke Polrestro Jaksel.  Sementara itu, Kamaruddin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, mendatangi markas Bareskrim kemarin. Mereka datang karena mendapatkan undangan untuk gelar perkara awal kasus penembakan Yosua. Kamaruddin mengatakan, pihaknya sangat yakin Yosua menjadi korban pembunuhan berencana. Keyakinan itu didasari temuan bukti baru. ”Ada bekas luka jeratan di leher jenazah Brigadir Yosua,” paparnya.  Luka bekas jeratan itu terlihat melingkar di leher. Dia menduga, saat penyiksaan, leher Yosua dijerat seseorang. ”Karena itu, pelakunya bisa lebih dari satu orang,” urainya, lalu menunjukkan foto jenazah Yosua dengan luka memar di leher.  Menurut Kamaruddin, keluarga menduga ada orang yang berperan menembak, lalu orang lainnya menggunakan senjata tajam. Ada juga seseorang yang menjerat leher Yosua dari belakang. ”Tidak mungkin dilakukan hanya satu orang,” jelasnya di lobi Bareskrim Polri kemarin.  Jika memang Yosua tewas dalam baku tembak dengan satu orang, tidak mungkin muncul luka memar bekas jeratan tali. Karena itu, keluarga Yosua tetap meminta dilakukan otopsi ulang. Otopsi ulang harus dilakukan para ahli dari sejumlah rumah sakit. Yakni Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Rumah Sakit TNI-AL, Rumah Sakit TNI-AU, RS Cipto Mangunkusumo, dan RS swasta nasional. ”Kami mohon ke Kapolri, Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, dan Dirtipidum untuk membentuk tim tersebut,” ujarnya.  Kamaruddin menegaskan, keluarga menolak hasil otopsi yang sebelumnya. Sebab, sesuai keterangan sebelumnya, luka-luka di tubuh Yosua disebut akibat tembakan. Padahal, ditemukan luka yang bukan karena peluru. ”Kalau Polri tidak ada anggaran untuk otopsi ulang, saya siap menanggung,” tegasnya.

Kepala Brigadir Yosua Diduga Ditembak ketika Bersujud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/wakapolri-gatot-eddy-sulitnya_menemukan.jpg" alt="KOLABORASI: Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono (kiri) didampingi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan keterangan usai pertemuan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, kemarin (15/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono (kiri) didampingi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan keterangan usai pertemuan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, kemarin (15/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akhirnya menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadivpropam Polri. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga objektivitas penanganan kasus penembakan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Ferdy Sambo Jumat (8/7) lalu.  Kapolri menjelaskan, penonaktifan Ferdy Sambo dilakukan setelah mencermati perkembangan dan melihat spekulasi yang berkembang terkait dengan penanganan kasus tersebut.  Jika tidak mengambil sikap, dia menilai kondisi itu cukup berpengaruh terhadap kerja-kerja timnya. ”Jadi, saya putuskan bahwa mulai hari ini, mulai malam ini (tadi malam, Red), jabatan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai Kadivpropam kami nonaktifkan,” tegas dia.  Selanjutnya, jabatan Kadivpropam akan dirangkap sementara oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy. ”Sehingga kemudian apa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di (Divisi) Propam (Polri) dikendalikan oleh Bapak Wakapolri,” terang Sigit. Dia menegaskan, langkah itu merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel.  Mantan kepala Bareskrim Polri itu menyatakan, pihaknya menjaga betul penanganan kasus tersebut agar berjalan baik. ”Dan membuat terang peristiwa yang terjadi,” imbuhnya. Saat ini, kata Sigit, tim khusus masih bekerja. Demikian pula petugas dari Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Hasil kerja dari tim khusus, polres, dan polda akan digabungkan. ”Menjadi satu rangkaian peristiwa,” ujar dia.  Sigit menegaskan, penanganan kasus itu terus berjalan. Pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti sedang berlangsung. Sigit memastikan seluruh bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik. ”Sebagaimana komitmen kami untuk memproses seluruh peristiwa ini dengan pertanggungjawaban scientific crime investigation,” jelas lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 tersebut.  Beberapa jam sebelum Jenderal Sigit mengumumkan pencopotan Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya, tim penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat mendatangi kantor Bareskrim Polri. Tim yang dikoordinatori advokat Kamaruddin Simanjuntak itu menyatakan bahwa pihaknya datang ke Bareskrim Polri untuk melaporkan beberapa kasus. ”Laporannya sudah diterima,” kata dia kepada awak media.  Semula, mereka hendak melaporkan kasus dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian, dan peretasan. Namun, tidak semua laporan diterima Bareskrim. Khusus laporan pencurian dan peretasan ditolak lantaran masih ada berkas yang belum lengkap. Salah satunya telepon genggam yang diretas. Melalui laporan tersebut, Kamaruddin berharap besar Polri bisa mengungkap sejumlah kejanggalan yang dinilai sangat jelas terlihat itu.  Dalam peristiwa tembak-menembak di rumah Kadivpropam, Kamaruddin menyebut jenazah Yosua ditemukan pukul 17.00. Informasi itu berdasar hasil visum et repertum yang diterima keluarga dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kabar dari Polres Metro Jakarta Selatan lantas diperkuat dengan keterangan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pada hari yang sama, mereka menyatakan bahwa Yosua telah meninggal. Dua berkas itu, lanjut Kamaruddin, disertakan sebagai barang bukti dalam laporan kemarin. Selain berkas-berkas itu, mereka turut menyertakan foto-foto jenazah Yosua. Bukan sebatas foto-foto yang menunjukkan bekas luka tembak, Kamaruddin juga menyerahkan foto-foto yang bisa menjadi petunjuk telah terjadi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana.  Di antara foto-foto itu, Kamaruddin menjelaskan, terdapat foto gigi yang berantakan, memar di sekitar tulang rusuk, pergeseran rahang, luka sayatan di bagian kaki, dan bagian perut yang tampak membiru. Lalu, luka di bagian perut yang masih mengeluarkan darah. Luka-luka tersebut, lanjut dia, memunculkan dugaan terjadi penganiayaan berat dan pembunuhan berencana terhadap Yosua oleh pihak yang sampai saat ini belum diketahui.  Karena itu, dalam laporan yang dibuat timnya, terlapor tidak tertuju kepada satu pihak. Dalam laporan tersebut hanya disebutkan bahwa terlapor masih dalam penyelidikan. ”Kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan Bharada E,” jelas Kamaruddin. Berdasar fakta-fakta yang ditemukan sejauh ini, dia meyakini bahwa terlapor tidak mungkin seorang diri. ”Bukan hanya satu atau dua orang. Ini ada beberapa orang,” tambahnya.  Orang-orang itu, masih kata Kamaruddin, bisa jadi memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang memukul, melukai dengan senjata tajam, dan menggunakan senjata api. ”Dengan banyaknya luka (di tubuh Brigadir Polisi Yosua), kami sangat yakin ini adalah pembunuhan berencana,” ujarnya. Atas temuan itu pula, pihaknya meminta dilakukan visum et repertum dan otopsi ulang terhadap jenazah Yosua.  Sementara itu, 50 advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (Tampak) turut mendorong Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa kematian Brigadir Yosua secara profesional dan transparan. Mereka juga mendesak Kapolri agar membuka rekaman CCTV dan melakukan otopsi ulang. ”Kami minta supaya ini dituntaskan secara terang benderang,” kata Judianto Simanjuntak, salah seorang advokat Tampak, kepada Jawa Pos.  Kemarin beberapa advokat Tampak mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan tuntutan tersebut. ”Tadi kami berupaya menemui Kapolri, tapi tidak bisa ditemui,” ujarnya. Menurut Tampak, kredibilitas Polri benar-benar diuji dalam kasus kematian Yosua. Apalagi, sampai saat ini belum diketahui seberapa jauh progres pengungkapan kasus yang dilakukan tim khusus tersebut. ”Sampai saat ini belum ada titik terang siapa sebetulnya pelakunya (yang membuat Yosua tewas, Red),” imbuh Judianto.

Kapolri Tunjuk Wakapolri Gantikan Ferdy Sambo sebagai Kadivpropam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JKT-1-SINERGISITAS-KOMNAS-HAM-POLRI-FED-1.jpg" alt="Kepala Divisi Propam, Irjen Pol Ferdy Sambo didapingi Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan dan penyelidikan M Choirul saat memberi keterangan kepada awak media usai mengadakan pertemuan di kantor Komnas Ham, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat," width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Propam, Irjen Pol Ferdy Sambo didapingi Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan dan penyelidikan M Choirul saat memberi keterangan kepada awak media usai mengadakan pertemuan di kantor Komnas Ham, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo beserta Pejabat Utama Divpropam Polri melakukan kunjungan kerja ke Polda-Polda yang tingkat pelanggaran maupun jumlah pengaduan masyarakatnya tinggi.  Kunjungan ke Polda Metro Jaya adalah Polda keempat setelah sebelumnya terlebih dahulu mengunjungi Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Timur.  "Rangkaian kegiatan kunjungan Divisi Propam Polri ke Polda Metro Jaya adalah memberikan arahan tentang Pembinaan Pencegahan Perilaku Menyimpang Pelanggaran Anggota Polri (Deviant Behavior Prevention)," kata Ferdy dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2).  Pejabat Utama Propam Polri juga telah melakukan random sampling on the spot ke Polres Jakarta Barat, Polres Bekasi Kota, Polsek Metro Setiabudi, Satpas Daan Mogot, Satpas Bekasi Kota dan Direktorat di Polda Metro Jaya dalam rangka melakukan cek ricek pengawasan internal.  "Divisi Propam Polri telah mengusulkan kepada Kapolri untuk menambah kewenangan tidak hanya melakukan pemeriksaan pada pelanggaran etik dan disipilin juga dapat melakukan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Anggota Polri," tegas Ferdy.  Harapannya Propam Polri lebih optimal dalam melakukan pencegahan dan pengawasan Anggota Polri.  "Dalam rangka pemuliaan profesi bagi Anggota Polri yang telah diputus melanggar kode etik dan disiplin oleh Bagian Rehab Propam Polri akan dilakukan pembinaan lanjutan di KorBrimob Polri," pungkas Ferdy.

Kadivpropam Berharap Bisa Menyidik Pelanggaran Pidana Anggota