<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/peraih-adhi-makayasa-asal-papua-itu-kini-ditugaskan-mengawal-presiden_m_151215.jpeg" alt="Kombes Jhonny Edison Isir" width="100%">
<figcaption>Kombes Jhonny Edison Isir</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Melalui surat telegram bernomor ST/99/I/KEP./2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memindahtugaskan Irjen Jhonny Edison Isir. Mantan ajudan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tersebut ditarik dari Polda Papua Barat ke Mabes Polri untuk bertugas sebagai Kadiv Humas Polri. Irjen Jhonny Edison Isir akan menggantikan Irjen Sandi Nugroho yang mendapat kepercayaan menjadi kapolda Sumatera Selatan (Sumsel). Serupa dengan Sandi, Jhonny Edison Isir juga lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) atau peraih adhi makayasa. Namun, dia satu tahun lebih muda. Yakni lulusan Akpol 1996. &rdquo;Mutasi jabatan adalah hal yang rutin dan wajar dalam organisasi Polri. Ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran, penguatan struktur organisasi, serta pembinaan karier guna memastikan pelaksanaan tugas Polri berjalan optimal dan profesional,&rdquo; kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Sabtu (24/1). Melihat rekam jejak Jhonny Edison Isir, dia adalah salah seorang perwira tinggi (pati) Polri asal Papua yang memiliki karir baik. Sempat bertugas di Timor-Timur pada 1997-1999, jenderal bintang dua Polri itu kemudian mendapatkan Kanit Resintel Polsek Krembangan pada 2000-2001. Dari sana, tugasnya di Jawa Timur (Jatim) berlanjut. Pada 2003-2005 dia menjadi Kapolsek Karangpilang. Kemudian Kanit I Sat II Ekonomi Ditreskrim Polda Jatim pada 2007-2008, Wakasat Serse Polwiltabes Surabaya pada 2008-2009, dan Wakapolres Surabaya Selatan pada 2009-2010. Jabatan kapolres pertama kali diperoleh Jhonny di Polres Jayawijaya pada 2013-2014, Kapolres Manokwari pada 2014-2016. Setelah itu, Jhonny menjadi Wadirreskrimum Polda Banten pada 2016 dan Dirreskrimsus Polda Riau pada 2017. Di tahun yang sama, dia dijadikan ajudan presiden. Berselang 2 tahun, pada 2019-2020 Jhonny mendapat kepercayaan menjadi Kapolrestabes Medan. Kemudian pada 2020-2021 menjadi Kapolrestabes Surabaya. Dia resmi mendapat pangkat jenderal bintang satu saat menjadi wakapolda Sulawesi Utara pada 2021-2023 hingga akhir menjadi kapolda Papua Barat pada 2023-2026. &nbsp;

Kapolri mutasi Irjen Jhonny Edison Isir jadi Kadiv Humas Polri. Mantan ajudan Presiden Jokowi ini dipindahtugaskan.

Sosok Irjen Jhonny Edison Isir, Mantan Ajudan Jokowi yang Kini Jadi Kadiv Humas Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210516-WA0011_3.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes Polri merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 dengan menarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM. Usai membatalkan penugasan jenderal bintang dua tersebut di luar struktur Korps Bhayangkara, Polri mengambil beberapa langkah. Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat pasca keluarnya putusan MK. Persisnya putusan yang membatasi penugasan personel Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian. &rdquo;Polri melakukan penarikan pati (perwira tinggi) Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono,&rdquo; kata Trunoyudo saat dikonfirmasi pada Jumat (21/11). Brigjen Trunoyudo menyatakan bahwa penarik Argo dari Kementerian UMKM kembali ke tubuh Polri berdasar pada surat Kapolri tertanggal 20 November 2025. Pasca penarikan Argo, Polri memastikan Tim Pokja terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa. &rdquo;Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,&rdquo; jelasnya. Trunoyudo tidak menjawab secara tegas saat ditanya ihwal pati Polri lain yang ditarik dari penugasan di luar organisasi selain Argo. Baik jumlah maupun nama-nama polisi aktif yang mungkin akan menyusul Argo untuk kembali ke institusi Polri. Trunoyudo hanya menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan MK. &rdquo;Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,&rdquo; terang dia. Trunoyudo memastikan Tim Pokja melakukan kajian dengan tetap berkoordinasi dan berkonsultasi kepada kementerian serta lembaga terkait. Mengingat penugasan personel Polri di luar organisasi dilaksanakan berlandas pada permintaan dari kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, Pokja juga mengkaji prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri. Mabes Polri membatalkan penugasan Irjen Argo Yuwono di Kementerian UMKM dan menarik kembali jenderal bintang dua itu kembali ke organisasi kepolisian. Sebagai salah seorang jenderal di tubuh Polri, Argo memiliki profil yang mentereng. Dia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Argo tercatat sebagai salah seorang lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dia merupakan rekan satu angkatan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sebelum mendapat kepercayaan untuk menduduki salah satu jabatan di Kementerian UMKM, Argo sempat mendampingi kapolri sebagai asisten logistik (aslog). Pada 2020 lalu, Argo bertugas sebagai kepala Divisi Humas (Divhumas) Polri. Dia juga pernah menjadi kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divhumas Polri pada 2019, Kabid Humas Polda Metro Jaya pada 2016, dan Kabid Humas Polda Jawa Timur (Jatim) pada 2015. Kiprahnya di Humas Polri membuat namanya semakin dikenal oleh publik. Namun jauh sebelum itu, Argo sudah meniti karir panjang. Dia pernah menjadi Kasat Serse Polres TTU pada 1994, Kasat Serse Polres Buleleng pada 1995, Kapuskodal Ops Polres Tabanan pada 1997, Kapolsek Denpasar Timur pada 1998, Kapolsek Denpasar Barat pada 1999, Wakapolres Takalar pada 2005, hingga Kapolres Nunukan pada 2010. Kini Argo yang sempat ditugaskan ke Kementerian UMKM ditarik kembali ke tubuh Polri. Hal itu dilakukan sebagai respons Polri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025. Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat pasca keluarnya putusan MK. "Polri melakukan penarikan pati (perwira tinggi) Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono," kata Trunoyudo saat dikonfirmasi pada Jumat (21/11). &nbsp;

Mabes Polri merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 dengan menarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM.

Baru Irjen Argo Yuwono yang Ditarik dari Kementerian Sesuai Putusan MK, Begini Profil Mantan Kadiv Humas Polri Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/6360f057-c973-4cbc-a984-0de2a63a77c9-2077845844.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ipda Rudy Soik dari institusi Polri mendapat sorotan dari DPR dan publik. Bahkan menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Polri. Dari hasil RDP itu, Polri mendapat banyak masukan dari DPR. Di antaranya untuk mempertimbangkan pembatalan pemecatan mantan perwira pertama di Satreskrim Polres Kupang itu. Kadiv Humas Polri Irjen Shandi Nugraha menyatakan bahwa Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga bakal mempertimbangkan saran dan usulan dari Komisi III DPR terkait dengan Rudy Soik. Menurut Sandi, Polri sudah memiliki mekanisme dan sistem terkait PTDH. Saat ini prosesnya sedang berjalan. Usulan dan saran dari Komisi III DPR agar Rudy Soik tidak kena sanksi PTDH mengemuka dalam pertemuan para legislator pada Senin (28/10). &rdquo;Nanti sudah ada sistem yang mengatur bahwa prosesnya sedang berlangsung. Tentu bapak kapolda akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan saran dan masukan dari Komisi III,&rdquo; terang Sandi kepada awak media di Jakarta pada Selasa (29/10). Perwira tinggi bintang dua Polri itu menyampaikan, ihwal kasus yang akhirnya membuat Rudy Soik kena sanksi PTDH dari Polda NTT sudah dijelaskan oleh kapolda NTT dalam pertemuan dengan Komisi III DPR. Menurut dia, penjelasan itu sudah lengkap. &rdquo;Sudah dijelaskan sangat lengkap oleh kapolda, tentu kapolda melaksanakan arahan sesuai dengan ketentuan berlaku,&rdquo; bebernya. Sandi menyampaikan bahwa langkah dan tindak lanjut yang diambil oleh kapolda NTT merupakan representasi hasil pertemuan dengan Komisi III DPR. Dalam pertemuan itu, Rudy Soik dan tim penasihat hukumnya turut hadir dan mendengarkan langsung penjelasan dari kapolda NTT. Sebelumnya, Rudy Soik bersama tim kuasa hukumnya telah membuat aduan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Aduan itu disampaikan setelah dia merasa dapat intimidasi dari sejumlah pihak pasca dirinya disanksi PTDH oleh Polda NTT.

Kasus pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ipda Rudy Soik dari institusi Polri mendapat sorotan dari DPR dan publik.

Dapat Saran dari DPR, Mabes Polri Pertimbangkan Pembatalan Pemecatan Ipda Rudy Soik

<div id="m#msg-f:1802339842753882297" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/19/IMG_4925-784464065.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho." width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Polda Jawa Barat telah menyelesaikan pemberkasan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan. Dalam berkas tersebut, penyidik telah memeriksa puluhan saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014777152/bandel-dan-gampang-dirawat-berikut-harga-terbaru-suzuki-ertiga">Bandel dan Gampang Dirawat, Berikut Harga Terbaru Suzuki Ertiga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Pegi alias Perong sebanyak 70 orang. Dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Pegi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Kamis (20/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, adapula saksi yang meringankan Pegi. Termasuk ada puka seksi berdasarkan pabrikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lainnya ada saksi yang meringankan dan ada jg saksi ahli baik itu terkait ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, DPO&nbsp;Pegi&nbsp;Setiawan alias Perong&nbsp;alias Robi resmi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan&nbsp;Vina&nbsp;Dewi Arsita alias&nbsp;Vina&nbsp;Cirebon. Hal itu diungkap usai Polda Jawa Barat melakukan konferensi pers usai menangkap&nbsp;Pegi&nbsp;beberapa waktu lalu di kawasan Bandung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abast mengatakan,&nbsp;Pegi&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka usai pihaknya melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti dari yang bersangkutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014775647/gak-sampe-5-menit-langsung-jadi-resep-telur-dadar-krispi-yang-enak-dan-cocok-untuk-jadi-menu-sarapan">Gak Sampe 5 Menit Langsung Jadi! Resep Telur Dadar Krispi yang Enak dan Cocok untuk Jadi Menu Sarapan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut bahwa&nbsp;Pegi&nbsp;terbukti melanggar pasal berlapis, yaitu Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pegi ditetapkan sebagai tersangka usai pihaknya melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti

Kadiv Humas Polri Sebut Ada 18 Saksi yang Beratkan Tersangka Pembunuhan Vina Cirebon 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/retas-narasi-tv.jpg" alt="Pengumuman 11 awak redaksi Narasi.tv (INSTAGRAM NARASI.TV)" width="100%">
<figcaption>Pengumuman 11 awak redaksi Narasi.tv (INSTAGRAM NARASI.TV)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyebutkan tidak ada anggota kepolisian yang terlibat peretasan akun digital milik sejumlah awak redaksi Narasi TV seperti yang diduga oleh Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.  "Kalau dugaan (peretasan) tidak ada," kata Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (29/9).  Ia mengatakan Polri telah memperoleh informasi mengenai kasus peretasan yang dialami oleh karyawan Mata Najwa dan Narasi TV.  Bahkan, Dedi mengaku telah berkoordinasi dengan Dewan Pers mengenai kasus peretasan itu dan meminta para korban peretasan untuk membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. "Sudah saya koordinasikan dengan Dewan Pers untuk dapat melaporkan ke polda terkait peretasan tersebut," ujar Dedi.  Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Nurul Azizah mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap upaya peretasan yang marak terjadi akhir-akhir ini dengan melakukan pengamanan terhadap data pribadinya. "Masyarakat juga untuk waspada dengan melakukan langkah-langkah mengamankan data pribadinya," ujar Nurul.  Sebelumnya pada Rabu (28/9), Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Polri mengusut dugaan anggotanya yang melakukan peretasan terhadap data milik Najwa Shihab dan sejumlah karyawan Narasi TV.  Bahkan, menurut Usman Hamid, dalam perkara ini, informasi yang beredar itu cukup serius bahwa Narasi TV diserang karena mengkritisi kepolisian dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan juga mengkritisi Ferdy Sambo.  Ramai diberitakan sebanyak 34 awak redaksi Narasi TV terkena peretasan massal. Hal ini diketahui pertama kali pada Sabtu (24/9), peretas berupaya mengambil alih akun media sosial milik redaksi Narasi, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Telegram.  Dewan Pers meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki kasus peretasan terhadap akun digital awak redaksi Narasi yang terjadi sejak 24 September 2022. "Meminta aparat penegak hukum supaya proaktif untuk menyelidiki kejadian peretasan ini dan segera menemukan pelakunya serta mengusut tuntas," kata Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (28/9).  Dewan Pers menerima laporan dari beberapa konstituen bahwa telah terjadi peretasan terhadap akun digital puluhan awak redaksi Narasi. Kejadian ini merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional. (*)

Polri Tepis Kabar Anggotanya Terlibat Peretasan Awak Narasti TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kadiv-Humas-Polri-Irjen-Pol-Dedi-Prasetyo-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri memastikan masih terus mencari bukti-bukti untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Nanti jika pemeriksaan telah selesai, motif akan disampaikan kepada publik.  "Nanti motif pasti akan disampaikan. Ya karena mens rea itu, niatnya kan sudah ada. Tinggal motifnya nanti selesai pemeriksaan pendalaman dan juga nanti bukti scientific yang didapat akan disampaikan kembali," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kamis (11/8).  Dedi mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan untuk mengupas tuntas kasus ini. Segala kemungkinan akan didalami hingga didapati fakta hukum.  "Pak Kapolri sudah menyampaikan masih didalami, berbagai macam fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan tuh masih didalami semuanya," jelasnya.  Diketahui, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS) dan KM.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.  "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).  Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.  &nbsp;  &nbsp;

Soal Motif Pembunuhan Brigadir J, Polri: Tunggu Selesai Pemeriksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Rumah-Dinas-Ferdy-Sambo-Di-Jaga-Brimob-Dery-2.jpg" alt="Anggota Brimob" width="100%">
<figcaption>Anggota Brimob</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam proses penetapan tersangka baru atas penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melakukan penggeledahan di tiga lokasi di rumah Irjen Ferdy Sambo.  Penggeledahan itu berlangsung pada Selasa (9/8). Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, melakukan penggeledahan dan penyitaan di tiga lokasi rumah eks Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo.  Penggeledahan itu tepatnya di rumah pribadi Sambo. Yakni rumah dinas, Jalan Duren 3 nomor 58, dua rumah di kompleks kepolisian, dan satu di rumah mertua Ferdy Sambo, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan.  "Sudah dapat izin dari ketua PN Jaksel untuk mencari barang bukti yang terkait kasus penembakan yang terjadi di TKP," ujar Dedi Prasetyo, Selasa (9/8).  Namun, mantan kapolda Kalteng itu belum merinci hasil penggeledahan tersebut. "Hasilnya apa? Karena masih proses, nanti juga akan disampaikan," katanya.  Dedi menyebut, kehadiran pasukan Brimob yang berjaga di titik lokasi penggeledahan untuk antisipasi terjadinya gangguan saat penggeledahan. Selain itu merupakan permintaan dari penyidik. "Ya itu diskresi dari penyidik. Kalau penyidik menilai seperti itu, penyidik minta bantuan untuk back up," pungkasnya.  Hingga kini penggeledehan di tiga rumah tersebut masih berlangsung. Hanya satu rumah di Jalan Bangka yang sudah selesai digeledah dan dibawa beberapa barang bukti..  Irwan Irawan selaku k uasa Hukum Ferdy Sambo dan istri membenarkan terjadinya proses penggeledahan dan penyitaan dari rumah mertua Ferdy Sambo di Jalan Bangka XI, Kemang, Jakarta Selatan hari ini, Selasa (9/8).  Irwan mengatakan penyidik dari kepolisian telah menyita enam barang yang ada di rumah tersebut. "Sepatu, baju, dan ada beberapa hal lagi yang disita. Enam itemlah," ujarnya.

Rumah Dinas dan Rumah Mertua Sambo Digeledah, Enam Barang Bukti Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/242805432_368870888265803_884178400866626181_n-1.jpg" alt="Instagram emmerilkahn" width="100%">
<figcaption>Instagram emmerilkahn</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencarian putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmiril Kahn Mumtadz alias Eril masih terus berlangsung. Upaya pencarian melibatkan petugas di Swiss. Untuk memperkuat pencarian, Polri pun meminta bantuan Interpol.  "Identitas korban sedang kita mintakan via Polda Jabar, untuk kita mintakan yellow notice (pencarian orang) ke Interpol Swiss dan seluruh anggota Interpol lainnya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (28/5).  Dedi menuturkan, Polri terus berkomunikasi dengan pihak interpol untuk memantau perkembangan pencarian Eril. "Secara informal kita menanyakan melalui jalur P to P ke pihak Swiss perkembangan penanganan hal tersebut," jelasnya.  Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama delegasi dari Pemprov Jabar tengah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pemerintahan untuk memenuhi undangan dari berbagai pihak baik di Italy dan Inggris.  Agenda kunjungan delegasi Gubernur antara lain mengunjungi Italia (21–23 Mei 2022) untuk mengikuti pembukaan/opening of Asisi and Rome Roundtable dan kegiatan dengan Tahta Suci Vatikan. Kegiatan kedua adalah kunjungan ke Inggris (24–26 Mei 2022).  Di Inggris, kunjungan dilakukan untuk membahas energi terbarukan, penjajakan sister province, kerja sama industri kreatif, dan pertemuan dengan berbagai universitas di Inggris (program joint campus).  Pada saat yang sama, keluarga Gubernur Ridwan Kamil sedang berada di Swiss dalam rangka survei perguruan tinggi untuk Eril yang rencananya melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 di Swiss.  Ridwan Kamil mendapat kabar mengenai hilang kontaknya Eril dari keluarga pada Kamis (26/5), pukul 11.00 waktu Swiss. Setelah menerima kabar tersebut, Kang Emil--begitu Ridwan Kamil disapa, menuntaskan kegiatan di Inggris dan langsung bertolak menuju ke Swiss.  Setiba di Bern, Swiss, Jumat (27/5) pukul 01.00 waktu Swiss, Emil langsung berkumpul dengan keluarga.

Anak Ridwan Kamil Hilang di Swiss, Polri Minta Bantuan Interpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20201130-WA0080.jpg" alt="Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerbong Korps Bhayangkara kembali bergerak. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) kemarin. Yang paling menonjol adalah pengisian posisi Kabaintelkam dan pergeseran lima Kapolda. Posisi Kadivhumas juga berganti.  Dalam surat telegram Nomor ST/2278/X/KEP2021, posisi Kabaintelkam diisi oleh Irjen Ahmad Dofiri. Posisi Kabaintelkam memang telah kosong karena Komjen Paulus Waterpauw menjadi deputi di Kemendagri. Posisi Kapolda Jabar yang sebelumnya diisi oleh Irjen Ahmad Dofiri lantas digantikan oleh Irjen Suntana, yang sebelumnya menjabat Wakabaintelkam.  Posisi Wakabaintelkam yang kosong tersebut lantas diduduki oleh Irjen Merdisyam, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel). Posisi Kapolda Sulsel lalu diamanahkan kepada Irjen Nana Sujana.  Irjen Nana meninggalkan jabatan sebagai Kapolda Sulawesi Utara (Sulut). Posisi Kapolda Sulawesi Utara itu selanjutnya diisi oleh Irjen Mulyatno. Irjen Mulyatno sebelumnya merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama Lemdiklat.  Posisi Kapolda yang juga bergeser adalah Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng). Irjen Dedi Pramono diangkat menjadi Kadivhumas, menggantikan Irjen Argo Yuwono. Adapun Argo bergeser menjadi Aslog Kapolri.  Posisi Kapolda Kalteng lalu diemban oleh Irjen Nanang Avianto, yang sebelumnya menjabat Kakorsabhara Baharkam. Posisi Kapolda Bangka Belitung juga bergeser, dari Irjen Anang Syarif Hidayat menyerahkan jabatannya kepada Irjen Yan Sultra Indrajaya. Irjen Anang kemudian menjabat Sahlisosbud Kapolri.  Bergesernya Irjen Yan Sultra membuat posisi Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) kosong. Yang akhirnya diisi oleh Irjen Teguh Pristiwanto, yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Pati Baintelkam Polri. Dalam surat telegram yang ditandatangani As SDM Kapolri itu, terdapat 173 pati dan pamen Polri yang dimutasi.  "Benar," kata Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono yang juga masuk dalam mutasi itu saat ditanya mengenai kabar mutasi tersebut.

Polri Mutasi Kabaintelkam dan Lima Kapolda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-baru.jpg" alt="Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat kepolisian dikabarkan berhasil meringkus Djoko Tjandra. Kini buronan kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) PT Bank Bali itu dalam proses perjalanan pulang ke Indonesia. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan kabar tersebut. Saat berita ini dilansir, jenderal bintang dua polisi itu tengah menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, untuk menjemput Djoko Tjandra. "Ya saya mau ke bandara lagi jemput (Djoko Tjandra)," kata Argo saat dihubungi wartawan, Kamis (30/7). Argo belum merinci ihwal penangkapan Djoko Tjandra. Belum diketahui pula lokasi penangkapan Djoko Tjandra. Diketahui, Djoko Tjandra dinyatakan buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali pada 2009 lalu. Majelis PK MA memvonis direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Joko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar, dirampas untuk negara. Sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini. Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan menjadi Papua Nugini pada Juni 2012. Setelah 11 tahun buron, Djoko Tjandra dikabarkan kembali ke Indonesia. Bahkan, Djoko Tjandra mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) terkait perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020 lalu. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=G-lzpH9boiU &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=qbALxTgSano &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=9tMi_oYki8c

Breaking News: Djoko Tjandra Berhasil Ditangkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kadiv humas polri

Berita Terkini