<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/5iGnP3IMWlUO8bK2FkjtKGaOZNs3oCkMdvzkmpZq-1-558937109.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai tegas melarang pelajar ikut aksi demonstrasi. Mereka juga wajib shareloc saat PJJ. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai tegas melarang pelajar ikut aksi demonstrasi. Mereka juga wajib shareloc saat PJJ. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dispendik Jatim) resmi melarang pelajar terlibat aksi demonstrasi. Untuk memastikan larangan dipatuhi, para pelajar wajib shareloc alias melaporkan lokasinya saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung. Larangan itu dikeluarkan Kadispendik Jatim Aries Agung Paewai, imbas sejumlah pelajar SMA/SMK diamankan polisi dalam aksi kericuhan dalam demonstrasi di sejumlah titik di Jatim baru-baru ini. Untuk mencegah keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi, Dispenndik Jatim mewajibkan guru dan wali kelas untuk memastikan siswa benar-benar berada di rumah selama pembelajaran daring. &ldquo;Pada waktu rapat dengan seluruh kepala cabang dinas di 38 kabupaten/kota, kami minta agar anak-anak yang melaksanakan kegiatan daring itu berada di rumah masing-masing," tutur Aries, Kamis (4/9). Siswa diminta untuk foto bersama orang tua dan disertai shareloc alias melaporkan lokasi mereka secara real time. Harapannya, mereka bisa fokus belajar dan ujian di rumah di tengah situasi yang tidak kondusif ini. Tentu dengan pengawasan wali kelas. Aries menegaskan larangan pelajar ikut aksi demonstrasi, khususnya yang berpotensi anarkis, telah diatur dalam Surat Edaran resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. &ldquo;Di surat edaran masing-masing cabang dinas sudah jelas, mereka tidak boleh terlibat secara langsung dalam demonstrasi, apalagi aksi anarkis. Wali kelas, kepala sekolah, dan cabang dinas wajib memantau langsung," jelasnya.&nbsp; Pelajar yang terbukti ikut aksi akan dikenai sanksi sesuai tingkat keterlibatan, mulai dari pembinaan hingga tindakan tegas. Aries menekankan pentingnya komunikasi demi menjaga pelajar fokus belajar, bukan demo. "Sementara ini yang dilakukan pihak kepolisian masih berupa pembinaan, dipanggil orang tua, dipanggil kepala sekolah. Nanti kalau ada unsur pidana, kami akan koordinasi dengan pihak keamanan," terang Aries. Terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah pasca kerusuhan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus memantau situasi di 38 kabupaten/kota untuk memastikan kelancaran pembelajaran di tingkat SMA, SMK, dan SLB.&nbsp; Aries menyebut tidak semua wilayah menerapkan program pembelajaran daring. Sebab, mekanisme belajar disesuaikan kondisi keamanan daerah masing-masing. Hingga saat ini, pembelajaran daring masih diterapkan di Surabaya, Gresik, Sidoarjo. "Sudah mulai 1 September kita melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring. Namun kalau kondusivitasnya cukup aman dan terkendali, kami harapkan untuk masing-masing cabang dinas melaksanakan kegiatan normal, yaitu di sekolah masing-masing," imbuh Aries.&nbsp;

Dinas Pendidikan Jatim melarang pelajar terlibat demonstrasi, mewajibkan kehadiran di rumah secara real time selama pembelajaran daring.

Pelajar di Jawa Timur Wajib Shareloc saat Pembelajaran Jarak Jauh, Kadispendik Jatim Aries Paewai: Tidak Boleh Ikut Demo!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/1000556241-4063502237.jpg" alt="Ilustrasi calon siswa baru datang ke sekolah. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon siswa baru datang ke sekolah. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memang bukan wacana baru. Sudah lama disuarakan. Yang terbaru oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi wacana tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, sistem zonasi sejauh ini berjalan dengan baik di Jatim. "Dari pengamatan kami, zonasi sampai saat ini berjalan paling baik di Indonesia. Kemarin kita sudah diberikan penghargaan bahwa Jawa Timur yang paling baik dalam PPDB tahun kemarin," ujar Aries, Jumat (20/12). Kebijakan PPDB sistem zonasi juga dinilai Aries memiliki arah atau tujuan yang bagus. Yakni mendukung pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Artinya tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah non favorit. Namun, sekolah favorit ini akan muncul lagi bila sistem zonasi PPDB benar-benar dihilangkan. Akan ada sekolah yang kembali dianggap sebagai sekolah yang unggul dan yang tidak unggul. "Kalau seperti itu, tidak ada pemerataan pendidikan. Kenapa? Kesempatan orang untuk mendapat pendidikan yang ada di wilayah itu berarti kan hilang kalau tidak ada zonasi," imbuhnya. Daripada menghapus sistem yang sudah ada, Aries berharap pemerintah pusat bisa kembali mengkaji wacana penghapusan zonasi. Apakah benar-benar perlu dihilangkan atau cukup dengan melakukan perbaikan. "Kalau ini baik, mungkin regulasinya yang dibenahi, sistemnya diperbaiki. Kalau bisa langkah-langkah yang berdampak pada psikologi orang tua, siswa, dipikirkan matang-matang lagi," ucap Aries. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya sedang melakukan kajian soal kebijakan zonasi PPDB, untuk kemudian ditetapkan apakah akan dihapus, diubah, atau dilanjutkan. &ldquo;Kami sudah tiga kali melakukan pengkajian mengenai zonasi. Kami mengundang para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pada bulan Februari sudah bisa kita umumkan," tukasnya di Jakarta, Senin (25/11).&nbsp; Senada dengan Mu&rsquo;ti, alih-alih memeratakan pendidikan, Wapres Gibran menilai pelaksanaan sistem zonasi justru menimbulkan masalah-masalah baru. Bahkan ia mendengar keluhan dari banyak masyarakat tentang penerimaan berbasis jarak ini. "Kemarin pada waktu rakor dengan para-para kepala dinas pendidikan itu, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan (Mendikdasmen Abdul Mu'ti). Pak ini zonasi harus dihilangkan," &nbsp;ujar Gibran akhir November lalu. &nbsp;

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai memiliki pandangan berbeda soal penghapusan zonasi sekolah.

Kadispendik Jatim Aries Kritik Usulan Penghapusan Zonasi Sekolah: Zonasi PPDB Bisa Diperbaiki, Bukan Malah Dihapus   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1641785285031.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur saat ini masih kosong sejak Maret 2021. Heru Tjahjono merupakan pejabat terakhir yang menempati posisi tersebut. Masa jabatannya selesai karena purnatugas.  Namun sebelum itu, Heru yang pernah dua periode menjabat Bupati Tulungagung itu, mengajukan diri sebagai fungsional. Otomatis, masa purna tugasnya mundur.  Kekosongan itu seharusnya diisi dengan penjabat atau Pj yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beredar kabar Kepala Dinas Pendidikan Wahid Wahyudi merupakan sosok yang akan menempati posisi tersebut.  Kabar itu muncul setelah surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri beredar di masyarakat. Surat Nomor X.821.4/01/SJ itu menyatakan persetujuan atas usul nama Wahid Wahyudi. Lembaran yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu tertanggal 4 Januari 2022.  Surat tersebut mulai menimbulkan pertanyaan kapan pergantian posisi dari Plh Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono ke Wahid Wahyudi dilaksanakan. Termasuk kapan pelantikan digelar.  Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni menyatakan, surat tersebut merupakan persetujuan atas usul. ”Jadi belum ada pelantikan,’’ kata Indah pada Senin (10/1).  Indah menyebut, surat persetujuan itu akan ditindaklanjuti dengan surat keputusan gubernur. Sesuai aturan, seharusnya surat keputusan itu akan muncul sekitar 5 hari setelah surat persetujuan diterima.  ”Nah itu nanti kewenangan gubernur,’’ ucap Indah.  Wahid Wahyudi sebelumnya merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jawa Timur. Lelaki asal Lamongan itu juga pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur.  Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk Heru sebagai pelaksana harian (Plh) Sekdaprov Jawa Timur. Penunjukan itu menuai kritik dari berbagai pihak. Sebab Plh ditetapkan apabila pejabat definitif mengalami halangan sementara. Yakni seperti sakit atau izin cuti.  Pada kasus tersebut, pejabat definitif tidak berhalangan sementara. Masa jabatan Heru Tjahjono selesai idealnya dipilih penjabat sementara.  Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo mengatakan, penunjukkan Heru Tjahjono sebagai pelaksana harian kurang sesuai dengan konstitusi. ”Aturan menetapkan penggantinya adalah Pj atau Plt, bukan Plh,’’ kata Freddy.  Dia menjelaskan, Plh ditetapkan apabila pejabat definitif masih ada. Kenyataannya, pejabat definitif saat ini tidak ada. Karena itu, penunjukkan Heru sebagai Plh merupakan keputusan yang cacat hukum.  ”Kami hanya melihat pada proses penunjukkan, bukan siapa yang ditunjuk,’’ imbuh Freddy.  Selama ini, lanjut dia, dewan tidak memiliki wewenang terkait subjek yang diusulkan gubernur. Karena itu, nama-nama yang ditunjuk sebagai penjabat Sekdaprov Jawa Timur berasal dari gubernur.  ”Legislatif hanya mengawal proses pengusulan dan pelantikan. Tidak ada intervensi sama sekali,’’ ucap Freddy.  Penunjukkan Heru sebagai Plh Sekdaprov Jawa Timur sempat ramai saat pengesahan perubahan anggaran keuangan APBD Jawa Timur. Legislatif menanyakan posisi dan keabsahan Plh tersebut.  Penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan posisi Heru sebagai Plh sah dan tidak ada masalah. Setelah ada jaminan dari Kementerian Dalam Negeri, penyusunan anggaran tersebut dilanjutkan kembali.

Beredar Kabar Kadispendik Akan Isi Jabatan Sekdaprov Jatim yang Kosong

Kadispendik Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kadispendik Jatim

Berita Terkini

Pelajar di Jawa Timur Wajib Shareloc saat Pembelajaran Jarak Jauh, Kadispendik Jatim Aries Paewai: Tidak Boleh Ikut Demo!

Kadispendik Jatim Aries Kritik Usulan Penghapusan Zonasi Sekolah: Zonasi PPDB Bisa Diperbaiki, Bukan Malah Dihapus

Beredar Kabar Kadispendik Akan Isi Jabatan Sekdaprov Jatim yang Kosong

Download Aplikasi JawaPos.com