<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1810611639019472594" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/JKT_RK-Bersama-Teman-Disabilitas_MIFTAHUL-HAYAT12-4232268346.jpeg" alt="Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (tengah) bersama dengan teman penyandang disabilitas saat kegiatan Jejak Langkah Inklusi RIDO bersama Teman Disabilitas di Halte Transjakarta Tosari, Jakarta, Jumat (13/9/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (tengah) bersama dengan teman penyandang disabilitas saat kegiatan Jejak Langkah Inklusi RIDO bersama Teman Disabilitas di Halte Transjakarta Tosari, Jakarta, Jumat (13/9/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemprov DKI Jakarta buka suara terkait kemungkinan janji Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) yang menyatakan akan memperpanjang rute Bus Transjakarta hingga daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015106083/pramono-anung-janji-buat-transjakarta-laut-untuk-ke-kepulauan-seribu-kadishub-dki-syafrin-liputo-sebut-bukan-hal-baru">Pramono Anung Janji Buat Transjakarta Laut untuk ke Kepulauan Seribu, Kadishub DKI Syafrin Liputo Sebut Bukan Hal Baru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, perpanjangan rute Transjakarta ke Bodebek itu memang memungkinkan dan bahkan sudah dimulai saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memungkinkan, bahkan sudah jalan. Koordinasi dengan dinas perhubungan setempat itu terus intens kita lakukan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/9) malam kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti contoh dengan di Depok dan lain sebagainya, itu terus dilakukan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu rute Transjakarta yang sudah ke luar dari Jakarta sendiri adalah rute Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah masuk dalam wilayah Tangerang dengan tarif Rp3.500 dan beberapa wilayah lainnya," terang Syafrin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi dengan status Jakarta pasca-tak lagi menjadi ibu kota negara dan dewan aglomerasi, ia mengatakan bahwa perpanjangan rute Transjakarta ke daerah penyangga sangat memungkinkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) kembali menebar janji akan melanjutkan trek bus Transjakarta hingga daerah penyangga. Hal itu ia ungkapkan usai mengunjungi mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, janji untuk meneruskan trek bus Transjakarta ke daerah penyangga itu adalah salah satu komitmen untuk melanjutkan kebijakan baik dari pemimpin Jakarta terdahulu, yaitu Sutiyoso.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu hal tentunya yang kita simpulkan adalah hal-hal baik di zaman pak Sutiyoso, khususnya tentang transportasi berbasis bus ya, atau busway (Transjarta)," ujar RK kepada wartawan, Kamis (12/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia menyebut bahwa idealnya trek bus Transjakarta akan diteruskan ke Bekasi, Bogor, dan Tangerang yang kini masuk kawasan Aglomerasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga sekian juta orang yang bekerja siang di Jakarta malamnya pulang ke aglomerasi bisa kita layani juga," ujar dia. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, perpanjangan rute Transjakarta ke Bodebek itu memang memungkinkan

Kadishub DKI Syafrin Liputo Respons Pernyataan Ridwan Kamil untuk Perpanjang Rute Transjakarta hingga ke Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

<div id="m#msg-f:1810612437289322229" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/pram-rano-CFD-3179881831.jpeg" alt="Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno (Bang Doel) saat dijumpai di Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2024). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)" width="100%">
<figcaption>Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno (Bang Doel) saat dijumpai di Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2024). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa rencana adanya Transjakarta laut bukan hal baru dan sedang digodok pelaksanaannya.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015105838/ishowspeed-tembus-15-juta-penonton-saat-siaran-langsung-di-jakarta">IShowSpeed Tembus 15 Juta Penonton saat Siaran Langsung di Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya berjanji akan membuat Transjakarta Laut untuk warga yang hendak ke Kepulauan Seribu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi untuk layanan ke Kepulauan Seribu, memang saat ini kita ada dua pola. Pertama adalah kapal rakyat, itu yang dilayani oleh masing-masing pemilik kapal yang saat ini eksisten di sana," ujar Syafrin kepada wartawan, Kamis (19/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kedua adalah kapal Dinas Perhubungan yang dilayani oleh disuruh," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ke depan ia mengatakan bahwa polanya akan sama. Hanya saja, bila menggunakan pola seperti halnya Transjakarta maka ongkos akan dibuat per kilometer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka di laut nanti akan ada Rp per mil. Dan itu sedang disiapkan untuk jadi lanjutan dan terintegrasi dengan layanan Transjakarta yang ada saat ini," pungkas Syafrin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Calon Gubernur Jakarta dari PDI-P Pramono Anung berjanji akan mengadakan Transjakarta Laut untuk memfasilitasi warga yang hendak berkunjung ke Kepulauan Seribu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut bahwa pengadaan Transjakarta Laut ini dapat direalisasikan dengan kerja sama dengan PT ASDP dan bisa dilaksanakan karena sudah sempat diwacanakan. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kadishub dki syafrin liputo bahwa rencana adanya Transjakarta laut bukan hal baru dan sedang digodok pelaksanaannya.

Pramono Anung Janji Buat Transjakarta Laut untuk ke Kepulauan Seribu, Kadishub DKI Syafrin Liputo Sebut Bukan Hal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221109-WA0005.jpg" alt="Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo membeberkan alasan uji coba pengaturan jam kerja tak diberlakukan untuk karyawan swasta. Diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menguji coba pengaturan jam kerja untuk PNS di ibu kota.</p> <p>Ia menjelaskan, perusahaan swasta memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur pekerjanya. Oleh karena itu, pemerintah tak bisa mengatur secara paksa terhadap perusahaan swasta. "Kan diimbau kepada mereka untuk melakukan pengaturan jam kerja, waktu kerja secara mandiri," ujar Syafrin kepada wartawan, Senin (10/7).</p> <p>Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa untuk permulaan, pihaknya ingin memberi contoh dengan menguji coba pengaturan jam kerja untuk PNS di DKI Jakarta. "Nah oleh sebab itu yang akan dilakukan adalah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tahap awal," ungkapnya. "Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk pengaturannya," imbuh Syafrin.</p> <p>Jika dari hasil uji coba ini, kemacetan di ibu kota akhirnya dapat terurai, ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan ke sektor yang lebih luas. "Begitu ada efeknya baru akan dilihat untuk penerapan di sektor lainnya," urainya. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo membeberkan alasan uji coba pengaturan jam kerja tak diberlakukan untuk karyawan swasta.

Uji Coba Pengaturan Jam Kerja Tak Diberlakukan untuk Karyawan Swasta, Begini Kata Kadishub DKI 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/LRT-Jakarta-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas menuggu penumpang yang akan menaiki gerbong LRT, Di Stasiun Velodrome, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).  LRT Jakarta rute Velodrome-Gading yang menggunakan sistem integrasi antarmoda tersebut masih sepi peminat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Petugas menuggu penumpang yang akan menaiki gerbong LRT, Di Stasiun Velodrome, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).  LRT Jakarta rute Velodrome-Gading yang menggunakan sistem integrasi antarmoda tersebut masih sepi peminat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap alasan pembangunan LRT rute Velodrome-Manggarai. Yaitu, Stasiun Manggarai memang dicanangkan sejak awal untuk menjadi stasiun sentral.<br /> <br /> "Sesuai dengan rencana bahwa Manggarai dikembangkan menjadi <em>central station</em> untuk antarkota," kata Syafrin Liputo kepada wartawan, Rabu (9/11).<br /> <br /> Hal itu sesuai dengan visi Jakarta dalam pengembangan angkutan umum, yakni menjadikan angkutan perkeretaapian atau angkutan kereta sebagai <em>back bone</em> angkutan umum<br /> <br /> Selain itu, sambung Kadishub DKI, pembangunan stasiun LRT Jakarta tidak hanya melibatkan Pemprov DKI Jakarta, melainkan ada campur tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.<br /> <br /> "Jadi tentu kita melihat perkembangan. Rencana tidak hanya dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, tetapi juga dari kementerian perhubungan dalam hal ini," urai mantan pria yang pernah bertugas di Kemenhub itu.<br /> <br /> Syafrin menegaskan, dengan adanya LRT rute Manggarai-Velodrome, nantinya terjadi pengintegrasian secara utuh dengan stasiun sentral, yaitu Manggarai. "Kita memandang perlu untuk mendorong kembali ada layanan dari Velodrome langsung ke Manggarai sehingga terintergrasi secara utuh dengan central stasion yang ada di Manggarai," pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebesar Rp 443 Miliar untuk membiayai pembangunan trek Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 2A rute Velodrome-Manggarai pada 2023.<br /> <br /> PMD itu disetujui saat Banggar DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.

Kadishub DKI Beber Alasan Pembangunan LRT Rute Velodrome-Manggarai

kadishub dki syafrin liputo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kadishub dki syafrin liputo

Berita Terkini

Kadishub DKI Syafrin Liputo Respons Pernyataan Ridwan Kamil untuk Perpanjang Rute Transjakarta hingga ke Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

Pramono Anung Janji Buat Transjakarta Laut untuk ke Kepulauan Seribu, Kadishub DKI Syafrin Liputo Sebut Bukan Hal Baru

Uji Coba Pengaturan Jam Kerja Tak Diberlakukan untuk Karyawan Swasta, Begini Kata Kadishub DKI

Kadishub DKI Beber Alasan Pembangunan LRT Rute Velodrome-Manggarai

Download Aplikasi JawaPos.com