<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/didakwa-korupsi-kepala-dan-wakil-kepala-sekolah-ini-protes-keras_m_172515.jpeg" alt="Ilustrasi Pungli" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pungli</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah video yang menampilkan narasi dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terhadap seorang sopir bajaj viral di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di kawasan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Dalam video yang diunggah pada akun Instagram @warganetjabodetabek, terlihat seorang sopir bajaj memberikan sebungkus rokok kepada petugas Dishub yang mengendarai mobil derek. Narasi dalam video menyebutkan bahwa pemalakan berupa sebungkus rokok ini terjadi setiap hari.&nbsp;"Di palak setiap hari sama preman berseragam," bunyi narasi dalam video tersebut. Menanggapi viralnya video itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti informasi ini dengan pemeriksaan internal. Ia menyatakan, akan memeriksa anggota Disbub tersebut pada Senin (30/6) besok. "Kami tetap akan lakukan pemeriksaan kepada jajaran yang bersangkutan pada hari Senin, 30 Juni 2025," kata Syafrin saat dikonfirmasi, Minggu (29/6). Sementara itu, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Wildan Anwar, menyatakan pihaknya langsung bergerak untuk memverifikasi kejadian tersebut dan memanggil pihak-pihak terkait. "Segera kami panggil para yang bersangkutan untuk diperiksa," ungkap Wildan. Sebagai respons terhadap kegaduhan ini, Wildan juga membagikan sebuah video klarifikasi dari pria yang disebut-sebut dalam video sebagai korban pemalakan. Dalam video klarifikasi tersebut, Sopian, sopir bajaj yang terekam dalam video viral, menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak merasa menjadi korban pemalakan. "Jadi mereka berenti, saya diminta tolong untuk membelikan rokok. Jadi selama ini saya tidak ada masalah dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta," ujar Sopian. Ia pun menyatakan ketidaktahuannya terhadap penyebaran video yang menuduh adanya pungli.&nbsp;"Saya tidak tahu-menahu soal video tersebut," pungkasnya. &nbsp;

Sopir bajaj di Jakarta viral usai dinarasikan dipalak oleh petugas Dishub Jakarta, pemeriksaan internal akan dilakukan pada Senin.

Viral Sopir Bajaj Disebut Dipalak Sebungkus Rokok, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo Akan Lakukan Pemeriksaan Senin Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/Sopir-Jaklingko-Demo-Depan-Balai-Kota-Jakarta-Dery-Ridwansah-1-3051179380.jpg" alt="Kelompok sopir Mikrotrans atau angkot Jaklingko melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Angkot Jaklingko pun diparkirkan berjejer di seberang Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kelompok sopir Mikrotrans atau angkot Jaklingko melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Angkot Jaklingko pun diparkirkan berjejer di seberang Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di samping demonstrasi yang dilakukan para sopir JakLingko, beberapa operator mikrotrans ditemukan melakukan pemalsuan dokumen berupa kartu pengawasan yang dibutuhkan untuk perizinan jalan.&nbsp; <div dir="auto">Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menerangkan bahwa kartu pengawasan ini adalah salah satu syarat administrasi agar operator mikrotrans JakLingko dapat beroperasi.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah beberapa operator terindikasi mereka tidak melakukan pengurusan kartu pengawasan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014920552/tinggal-di-new-york-ini-mimpi-pandji-pragiwaksono-dalam-10-tahun-ke-depan">Tinggal di New York, Ini Mimpi Pandji Pragiwaksono dalam 10 Tahun ke Depan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kartu pengawasan itu melekat di setiap kendaraan dan izin penyelenggaran angkutan itu melekat di perusahaan. Jadi perusahaan memiliki izin penyelenggaran angkutan, kemudian kendaraannya punya kartu pengawasan," sambung Syafrin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab tak mau ribet, beberapa operator tak mengurus kartu pengawasan untuk kendaraan ini dan memilih untuk memalsukannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi semestinya izin pengawasannya hanya lima kendaraan, tapi mereka berkontrak dengan Transjakarta karena ingin cepat 20 (kendaraan). Yang lima (kendaraan) memiliki benar kartu pengawasan, yang 15 (kartu pengawasan kendaraan) dipalsukan," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/014920520/jadwal-sholat-5-waktu-untuk-kabupaten-sidoarjo-dan-sekitarnya-selasa-30-juli-2024">Jadwal Sholat 5 Waktu untuk Kabupaten Sidoarjo dan Sekitarnya Selasa 30 Juli 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga sejauh ini, Syafrin menyebut bahwa ada 160 kendaraan mikrotrans JakLingko yang kartu pengawasannya dipalsukan operator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya sudah ada 160 unit yang ditemukan menggunakan pemalsuan kartu pengawasan dan kemudian mereka sudah bisa berkooperasi," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa terhadap para operator yang melakukan pemalsuan kartu pengawasan kendaraan itu kini disanksi tak boleh jalan lagi.</div>

Kartu pengawasan ini adalah salah satu syarat administrasi agar operator mikrotrans JakLingko dapat beroperasi.

Kadishub DKI Jelaskan Kronologis Temuan 160 Mikrotrans JakLingko Lakukan Pemalsuan Kartu Pengawasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230124_133746.jpg" alt="Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo" width="100%">
<figcaption>Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di ruas jalan di Ibu Kota menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta penting agar petugas di lapangan tak terlalu sering menghirup polusi udara yang disebut Dinas Lingkungan Hidup bahwa kebanyakan berasal dari kendaraan bermotor.  "Semakin lama petugas di jalan terpapar (polusi udara bisa) ISPA," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta dan Dirlantas Polda Metro Jaya, Selasa (24/1).  Lebih jauh lagi, dengan kondisi udara yang tak sehat di Jakarta, Syafrin mengatakan bahwa risiko penyakit yang diterima petugas lalu lintas di lapangan cukup besar.  "Kalau hanya ISPA masih oke, bahkan ada penelitian menyebutkan bahwa jika terpapar polusi udara untuk jangka waktu tertentu, maka yang laki-laki dan perempuan akan berdampak produktivitas," ungkapnya.  Ia mengatakan, bukan tidak mungkin banyak anggota kepolisian yang sering berjaga di lapangan kesulitan mendapat keturunan lantaran banyak terpapar polusi udara di Jakarta.  "Itu ada penelitiannya. Dan kalaupun ada keturunan, biasanya ada kelainan dari sang anak, entah kecerdasannya tidak mengikuti ibunya, biasanya kan kecerdasan mengikuti ibu, tiba-tiba ikut bapaknya, karena ibu terpapar polusi, dan ini saya harapkan dengan ETLE lebih efisien," jelas Syafrin.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberikan hibah kepada Polda Metro Jaya untuk pengadaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebesar Rp 75,4 miliar dalam APBD 2023.  "Untuk tahun ini yang sudah masuk dalam APBD tahun 2023 total adalah Rp 75,4 miliar untuk 70 titik ETLE," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Selasa (24/1).  Ia mengatakan bahwa saat ini ETLE eksisting yang ada di Ibu Kota sudah mencapai 57 titik, dengan adanya pemberian hibah itu, ditargetkan ada 127 titik ETLE yang diterapkan di titik-titik Ibu Kota.  "Untuk yang 57 (titik ETLE eksisting) 45 (titik) itu adalah hibah (Dishub) 2019, Rp 38 miliar dan 12 (titik)-nya itu adalah internal Polda Metro," jelas Syafrin.

Kadishub DKI Sampaikan Pentingnya ETLE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gerbang-erp-terpasang-dekat-kantor-jokowi_c_241012.jpg" alt="Gerbang ERP ketiga terpasang di dekat kantor Jokowi." width="100%">
<figcaption>Gerbang ERP ketiga terpasang di dekat kantor Jokowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah terobosan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Setelah melakukan perluasan ganjil genap, kali ini program Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar akan segera diterapkan.   Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, ERP ditargetkan bisa dijalankan di Jakarta tahun ini. "Tahun ini kita akan implementasikan electronic road pricing," kata Syafrin di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (21/2).  Syafrin menjelaskan, pembahasan program ini sudah cukup matang. Saat ini sudah masuk dalam tahap finalisasi review dokumen. Setelah selesai, akan dilanjutkan kepada lelang proyek.  "Lelang kami targetkan akhir Maret," imbuhnya.  Setelah itu, pemenang lelang akan membuat fasilitas yang diperlukan. Dan ditargetkan akhir tahun ini bisa mulai dioperasikan kepada masyarakat.   "Targetnya Juni sudah ada pemenangnya. Setelah Juni mereka bekerja. Setelah bekerja akhir tahun kami implementasikan," jelas Syafrin.  Pada tahap pertama ini, Pemprov DKI merencanakan ada 3 ruas jalan raya yang kenakan ERP. Yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan MH Thamrin.

Siap-siap, Jalan Berbayar di Jakarta Diterapkan Mulai Akhir Tahun Ini