<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/gubernur-riau-tersangka-3115639062.jpg" alt="KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan; serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam sebagai tersangka. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan; serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam sebagai tersangka. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan/penerimaan hadiah atau janji di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025. Penetapan tersangka ini terhadap Abdul Wahid setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Senin (3/11). Selain Abdul Wahid, KPK juga menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) M. Arief Setiawan; serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam yang merupakan kader PKB sebagai tersangka. "Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan, yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11). Johanis menjelaskan rangkaian OTT terhadap Abdul Wahid dilakukan setelah KPK menerima pengaduan dari masyarakat. &nbsp;Menindaklanjuti laporan tersebut, tim KPK segera melakukan serangkaian pengumpulan bahan keterangan di lapangan. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya pertemuan antara pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dengan sejumlah kepala UPT wilayah. &ldquo;Dari informasi awal, pada Mei 2025, terjadi pertemuan di salah satu kafe di Pekanbaru antara Ferry Yunanda, selaku Sekretaris Dinas PUPR PKPP, dengan enam Kepala UPT Wilayah I-VI,&rdquo; terang Johanis. Dalam pertemuan itu, dibahas kesanggupan pemberian fee sebesar 2,5 persen kepada Gubernur Riau Abdul Wahid atas penambahan anggaran tahun 2025 pada Dinas PUPR PKPP. Penambahan anggaran nilainya signifikan dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar, atau meningkat Rp 106 miliar. Dari situ, muncul kesepakatan awal bahwa sebagian dari tambahan dana tersebut akan disetorkan kepada Gubernur Riau sebagai "jatah preman". Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah fee yang diminta meningkat.&nbsp; &ldquo;Ferry Yunanda kemudian menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, M. Arief Setiawan, yang merepresentasikan Gubernur. Dari sana, muncul permintaan kenaikan fee menjadi 5 persen atau sekitar Rp 7 miliar,&rdquo; ujar Johanis Tanak. Menurut Johanis, permintaan setoran tersebut disertai ancaman terhadap para pejabat yang menolak.&nbsp; &ldquo;Bagi yang tidak menuruti perintah itu, diancam akan dicopot atau dimutasi dari jabatannya. Di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau, praktik ini dikenal dengan istilah &lsquo;jatah preman&rsquo;," jelasnya.&nbsp; Pola seperti ini, kata Johanis, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah. Setelah adanya tekanan tersebut, seluruh Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR PKPP bersama Sekretaris Dinas kembali menggelar pertemuan lanjutan. Dalam pertemuan itu, mereka akhirnya menyepakati besaran fee untuk Gubernur Abdul Wahid sebesar 5 persen atau sekitar Rp 7 miliar. Kesepakatan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP menggunakan bahasa sandi.&nbsp; &ldquo;Dalam komunikasi internal, hasil pertemuan itu dilaporkan dengan kode &lsquo;7 batang&rsquo;, yang mengacu pada nilai fee Rp 7 miliar,&rdquo; pungkas Johanis. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua pejabat sebagai tersangka dugaan pemerasan. KPK ungkap modus operandinya.

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka Dugaan Kasus Pemerasan Bersama Kader PKB dan Kadis PUPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/Screenshot_2025-11-04-20-19-58-387_comandroidchrome-edit-1600124593.jpg" alt="Kader PKB sekaligus orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana (dua kiri), saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/10/2025). (ANTARA/Rio Feisal)" width="100%">
<figcaption>Kader PKB sekaligus orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana (dua kiri), saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/10/2025). (ANTARA/Rio Feisal)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dua kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Tata Maulana dan Dani M. Nursalam, menjadi orang yang terakhir tiba di Gedung Merah Putih KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang turut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid. Pewarta di lapangan, Selasa, melaporkan Tata Maulana tiba pada pukul 18.56 WIB dengan mengenakan kaos berwarna merah bata, dan rompi berwarna hijau tentara. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Dani M. Nursalam tiba di Gedung Merah Putih KPK sebelum Tata Maulana. &ldquo;Dengan demikian, total yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saat ini berjumlah 10 orang,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta. Budi mengungkapkan Tata Maulana merupakan orang kepercayaan Gubernur Riau, sedangkan Dani M. Nursalam merupakan Tenaga Ahli Gubernur Riau. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau. &ldquo;Ya,&rdquo; ujar Fitroh saat dikonfirmasi di Jakarta&nbsp;(3/11). Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT. &ldquo;Benar, sementara masih berproses,&rdquo; ujar Setyo saat dihubungi di Jakarta&nbsp;(3/11). Adapun OTT tersebut merupakan yang keenam pada tahun 2025. KPK mulai melakukan OTT pada tahun ini dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025. Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Kelima, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu. (*)

Dua kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Tata Maulana dan Dani M. Nursalam, menjadi orang yang terakhir tiba di Gedung Merah Putih

Dua Orang Kader PKB yang Terkait OTT Gubernur Riau Tiba di Gedung KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/B10JPG-3645804906.jpg" alt="Gubernur Riau Abdul Wahid saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Riau Abdul Wahid saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seorang kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bernama Tata Maulana yang dikenal dekat dengan Gubernur Riau Abdul Wahid, ikut diterbangkan ke Jakarta bersama rombongan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Selasa pagi (4/11/) usai terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemprov Riau sehari sebelumnya oleh KPK. Berdasarkan data penerbangan yang diperoleh Riau Pos (Jawa Pos Grup), Abdul Wahid, Tata, dan rombongan lepas landas dari Pekanbaru menggunakan pesawat Citilink QG 937 pukul 06.05 WIB. Dalam rombongan tersebut, selain Tata Maulana, turut pula Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau Arief Setiawan, Sekretaris Dinas Ferry Yunanda, serta Kepala UPT I Khairil Anwar. Mereka semua merupakan bagian dari pejabat yang diamankan tim antirasuah pada Senin (3/11). Setibanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.40 WIB, Abdul Wahid tampak mengenakan kaus putih dan masker. Ia berjalan cepat dengan pengawalan ketat tanpa menjawab pertanyaan awak media yang sudah menunggu sejak pagi. Begitu tiba di lobi utama, petugas langsung menggiringnya ke lantai dua untuk menjalani pemeriksaan, sementara area sekitar dijaga ketat dan akses media ditutup. Hingga berita ini ditulis, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai status hukum Abdul Wahid maupun pejabat lain yang turut diamankan. Namun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa OTT ini dilakukan di Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau saat pimpinan dinas tengah menggelar rapat dengan para kepala UPT. Dalam operasi itu, tim penyidik disebut mengamankan sekitar sepuluh orang dari unsur penyelenggara negara dan pihak swasta, serta menyita sejumlah uang tunai yang diduga terkait praktik korupsi.

Seorang kader PKB bernama Tata Maulana yang dikenal dekat dengan Gubernur Riau Abdul Wahid, ikut diterbangkan ke Jakarta.

Kader PKB yang Dekat dengan Gubernur Riau Abdul Wahid Ikut Terbang ke KPK Usai di-OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-2JPG-1560017823.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga ne" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga ne</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin turut bertemu Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10). Cak Imin mengaku kader PKB siap untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Cak Imin mengaku telah menyampaikan langsung ke Prabowo untuk mensukseskan pemerintahannya 5 tahun mendatang. Menurutnya, kader-kader utama PKB siap membantu pemerintahan Prabowo-Gibran. "Soal posisi atau siapa, siapa saja kader PKB saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan pak prabowo," kata Cak Imin usai bertemu Prabowo di Kertanegara IV. Cak Imin menyebut Prabowo selama ini sudah kerap hadir dalam acara-acara PKB. Ia mengakui, PKB diajak untuk bergabung di dalam kabinet Prabowo-Gibran. "Intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerinrahan," pungkas Muhaimin Iskandar.

Cak Imin mengaku telah menyampaikan langsung ke Prabowo untuk mensukseskan pemerintahannya 5 tahun mendatang.

Temui Prabowo di Kertanegara, Cak Imin Pastikan Kader PKB Siap Ditugaskan di Kabinet Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/gus-bupati-1197585821.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bahwa dua kader mereka, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan sang kakak Syaikhul Islam, otomatis dianggap mengundurkan diri dari partai. Itu setelah keduanya ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Ya otomatis. Mereka otomatis berhenti dari PKB," terang Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB sekaligus calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan itu, di sela kampanyenya di Serang, Banten, kemarin (2/2). Deklarasi bertajuk Santri Nderek Kiai itu berlangsung di parkir selatan Ponpes Bumi Shalawat, Sidoarjo, Kamis (1/2) lalu. Syaikhul dan Muhdlor adalah putra KH Agoes Ali Masyhuri, pengasuh Bumi Shalawat. Bupati Gresik sekaligus kader PDIP Fandi Akhmad Yani, yang juga saudara ipar Syaikhul dan Muhdlor, hadir dalam acara tersebut. Syaikhul merupakan caleg incumbent DPR RI nomor urut 1 di daerah pemilihan Jawa Timur 1 yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo. PKB salah satu partai pengusung pasangan Anies-Muhaimin dalam Pemilihan Presiden 2024. Sedangkan PDIP pengusung utama pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Muhaimin menegaskan bahwa sikap politik yang mereka lakukan tidak sesuai dengan perintah partai. Terkait dugaan keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK, Muhaimin mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. &rsquo;&rsquo;Silakan proses hukum berjalan secara objektif,&rsquo;&rsquo; kata wakil ketua DPR RI itu. Dari Sidoarjo, Ketua DPC PKB Sidoarjo Subandi mengaku, pihaknya belum menerima laporan terkait pernyataan sang ketua umum tersebut. Terkait sanksi, Subandi menyebut keputusan itu menjadi ranah DPP PKB. &rsquo;&rsquo;Selama ini beliaunya masih tercatat sebagai kader PKB. Semua kita serahkan kepada DPP PKB,&rsquo;&rsquo; jelas Subandi. Muhdlor sendiri mengklaim sudah lama mendukung Prabowo-Gibran. Bukan hanya saat deklarasi Kamis (1/2) lalu. &rsquo;&rsquo;Saya ikut judicial review Gibran sudah 10 bulan, wis lama,&rsquo;&rsquo; ujar Muhdlor setelah rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo kemarin. Kemarin KPK menjadwalkan Gus Muhdlor diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Di hari yang sama, KPK memanggil Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono. Ari dipastikan datang memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan. &rdquo;Saksi Ari Suryono sudah hadir,&rdquo; ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Sedangkan Muhdlor tak hadir. Pantauan Jawa Pos di Sidoarjo, Muhdlor berada di DPRD Sidoarjo sampai pukul 11.15. Dia lalu menunaikan ibadah salat Jumat. Sesudahnya, dia tidak berkenan diwawancarai. Tadi malam Ali memastikan Muhdlor tidak memenuhi panggilan. Untuk itu, tim penyidik KPK akan membuat jadwal pemeriksaan ulang dan memanggil kembali Muhdlor. &rsquo;&rsquo;Kalau sudah ada jadwal pemanggilan bakal disampaikan kepada publik,&rdquo; katanya. Dalam kasus dugaan korupsi di Sidoarjo, KPK telah menetapkan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka. Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap Ari sudah selesai dilakukan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ali dijadikan saksi untuk tersangka Siska Wati. &rdquo;Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPBD Pemkab Sidoarjo,&rdquo; ujarnya. Selain itu, penyidik mendalami beberapa hal penting lainnya. &rdquo;Termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan bupati Sidoarjo,&rdquo; tambahnya.(lum/syn/uzi/son/c17/ttg)

DPP PKB menyatakan bahwa dua kader mereka, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan sang kakak Syaikhul Islam, otomatis dianggap mengundurkan diri.

Dukung Prabowo-Gibran, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Dianggap Otomatis Mundur dari PKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/virus-korona-13.jpg" alt="ILUSTRASI. Para peneliti dan akademisi berlomba untuk mencegah dan menemukan antivirus COVID-19. (The Verge)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Para peneliti dan akademisi berlomba untuk mencegah dan menemukan antivirus COVID-19. (The Verge)</figcaption>
</figure>Jawapos.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI sepakat memotong gaji seluruh anggotanya untuk digunakan sebagai jaring pengaman sosial (social safety net), bagi masyarakat yang terkena dampak dari wabah Virus Korona atau Covid-19.  Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan, PKB berkomitmen penuh dalam percepatan penanggulangan wabah Covid-19. Salah satunya dengan pemotongan gaji untuk disumbangkan kepada korban terdampak Covid-19.  Menurut dia, dari rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar secara daring, seluruh legislator PKB di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota berkomitmen memberikan sebagian gajinya untuk percepatan penanggulangan wabah Covid-19 di Tanah Air. "Salah satunya untuk social safety net bagi pekerja harian yang kehilangan mata pencarian,” terang Cucun.   Tidak hanya pemotongan gaji, sejumlah kegiatan seperti reses atau kunjungan ke daerah pemilihan (kundapil) untuk bertemu dengan konstituen juga difokuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. "Semua untuk membantu social safety net," tutur dia.   Cucun menilai, saat ini wabah Covid-19 telah memberikan dampak besar, terutama bagi pekerja informal di Tanah Air. Kebijakan pembatasan sosial (social distancing) maupun physical distancing sangat berpengaruh kepada mereka yang menggantungkan sumber penghasilan harian.   Mereka membutuhkan jaring pengaman sosial (social safety net), karena sebagian besar telah kehilangan sumber penghasilan. "Kami berharap pemotongan gaji para legislator khususnya dari PKB bisa sedikit meringankan beban mereka,” papar dia.  Cucun mengatakan, penanggulangan wabah Covid-19 membutuhkan kontribusi dari semua elemen bangsa. Menurutnya, proses penanggulangan wabah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Pemerintah, swasta, hingga masyarakat harus bahu membahu, bergotong royong untuk menghadapi bencana non-alam. “Maka semua elemen bangsa harus memberikan sumbangsih baik dalam bentuk donasi atau sekadar berdiam diri di rumah,” ujarnya.  Politikus asal Jawa Barat itu mengungkapkan, para anggota Fraksi PKB DPR dalam reses masa sidang ke-II telah melakukan sosialisasi bahaya Covid-19 di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Selain itu, anggota Fraksi PKB juga telah melakukan berbagai kegiatan penanggulangan Covid-19 seperti pembagian masker, sosialisasi pentingnya cuci tangan, hingga kampanye social distancing.   “Ke depan kami akan kian masifkan berbagai kegiatan penanggulangan Covid-19 baik di dapil masing-masing maupun di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap dia.   Selain itu, lanjut Cucun, pihaknya juga akan memberikan dukungan legitimasi kepada Pemerintah terkait penanggulangan wabah Covid-19. “Yang terpenting, setelah pembukaan ini, Fraksi PKB juga mendukung langkah-langkah pemerintah. Regulasi apa yang dibutuhkan kita dukung,” tegasnya.  Aksi tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang sebelumnya telah mengeluarkan 11 intruksi kepada seluruh pengurus dan kader di seluruh Indonesia untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) semaksimal mungkin dalam menghadapi virus Covid19.  "Seluruh pengurus dan kader PKB di seluruh Indonesia, agar PKB berdiri terdepan bersama seluruh kekuatan bangsa untuk bergotongroyong menghadapi Covid-19 dan membantu semaksimal seluruh langkah dan kebijakan Presiden Jokowi dan Pemerintah Republik Indonesia," tutur Cak Imin.  Wakil Ketua DPR itu memerintahkan partainya untuk menurunkan tim medis untuk mengecek kesehatan warga yang memerlukan pengecekan dari rumah ke rumah. Selanjutnya, setiap DPW dan DPC PKB menjadi posko hotline, menjadi pusat orang kontak minta pengecekan kesehatan dalam rangka tindakan preventif COVID-19.  Menurut dia, PKB menyediakan relawan medis membantu penyemprotan disinfektan ke rumah ke rumah atau daerah rentan. Seluruh struktur partai mulai DPW hingga ranting (desa) melakukan pendataan dan mengedukasi masyarakat di sekitarnya terkait Korona meliputi bagaimana cara mencegah Korona. "Baik melalui pamflet maupun bahan medsos disebarkan ke semua jaringan partai," ucapnya.  Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga meminta agar program social safety net atau jaring pengaman sosial untuk melindungi pekerja informal dan harian di tengah wabah Virus Korona dipercepat. Program tersebut diharapkan bisa melindungi perekonomian para pekerja tersebut dari pelemahan ekonomi akibat wabah Korona.  "Saya minta percepatan program social safety net dari pengaman sosial yang berikan perlindungan di sektor informal dan pekerja harian, dan program insentif ekonomi mikro kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas virtual, Senin (30/3/2020).

PKB Siap Potong Gaji Anggotanya untuk Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tegas-cak-imin-minta-kader-pkb-tidak-ikut-reuni-212_m_.jpg" alt="Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin" width="100%">
<figcaption>Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada Minggu (2/12) nanti bertempat di Monumen Nasional (Monas) akan berlangsung acara yang dinamakan Reuni Akbar 212. Hal itu untuk mengingatkan pernah adanya aksi yang dihadiri jutaan muslim pada 2016 silam. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Kabangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengingatkan supaya kadernya tidak perlu ikut dalam aksi tersebut. &lrm;"Ya kepada kader-kader PKB tentu saya imbau tidak usah ikut-ikut dulu karena nanti terlalu padat (karena banyak agenda PKB), ya kita doakan saja saudara-saudara kita," ujar Cak Imin di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Jumat (30/11). Namun demikian, apabila masih ada kader yang datang ke Reuni Akbar 212 tersebut. Cak Imin berharap kadernya jangan mengatasnamakan PKB. Melainkan hanya pribadi saja. "Itu hak individual. Tapi jangan mengatasnamakan PKB," katanya. &lrm;Lebih lanjut Cak Imin menyarankan supaya Reuni 212 ini jauh dari kepentingan politik. Termasuk juga ditunggangi khilafah atau aliran yang bertentangan dengan Pancasila. Dia berpesan masyarakat berhati-hati adanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan itu dengan adanya khilafah. Jangan sampai terpancing.&lrm; Karena NKRI sudah final tidak bisa diganggu gugat. "Ya maka saudara-saudara, sahabat, ikhwan-ikhwan, seluruh keluarga besar kaum muslimin hendaknya hati-hati dengan terperdaya oleh ide khilafah. Itu hanya ide yang akan membahayakan NKRI dan memecah," pungkasnya. Adapun Reuni Akbar 212 ini awalnya karena adanya aksi 2016 silam. Kala itu umat muslim menuntut supaya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihukum penjara. Karena dia melakukan penistaan agama dengan mengutip Surah Al Maidah ayat 51. Aksi 212 pada 2016 silam dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga pejabat pemerintah lainnya. Kala itu Jokowi melakukan Salat Jumat bersama di tengah guyuran hujan. Aksi kala itu juga diketahui dihadiri oleh jutaan muslim yang kecewa dengan Ahok.

‎Tegas! Cak Imin Minta Kader PKB Tidak Ikut Reuni 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pkb-masih-galau-hadapi-pilgub-jateng-2018_m_179291.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sudah di depan mata, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum juga menentukan pilihan. Sejauh ini, mereka masih melakukan konsolidasi di tataran internal. Ketua DPW PKB Jateng, Yusuf Chudlori menegaskan, keputusan resmi terkait sikap PKB akan diumumkan paling lambat minggu ini. Sejauh ini pihaknya masih melakukan konsolidasi internal. &ldquo;Kami saat ini sedang melakukan istikharah dan setelah itu kami akan melihat situasi peta politik di lapangan. Dalam satu atau dua hari ke depan, semoga sudah bisa diumumkan,&rdquo; tuturnya, Kamis (4/1). Dalam sisa waktu empat hari ini, menurut pria yang akrab disapa dengan Gus Yusuf ini segala kemungkinan dapat terjadi, termasuk adanya potensi berkoalisi dengan partai lain. Pasalnya PKB tidak bisa maju sendirian, lantaran keterbatasan kursi yang dimiliki. Menurutnya, pilihan berkoalisi dapat dilakukan dengan poros manapun, baik itu dengan PDIP, Gerindra, PAN dan PKS, atau membangun poros sendiri bersama Golkar dan PPP. Yang pasti, selama ini kami sudah menjalin komunikasi politik dengan partai lain,&rdquo; ungkap pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Magelang itu. Saat disinggung terkait kemungkina dirinya menjadi Wakil Sudirman Said di Pilgub Jateng mendatang, Gus Yusuf enggan berkomentar banyak. Menurutnya, segala keputusan ada di tangan partai. &ldquo;Saya ini kan kader PKB, jadi semuanya terserah keputusan atau rekomendasi partai. Saya akan maju atau tidak di Pilgub Jateng, biar DPP yang mengambil keputusan,&rdquo; tandasnya.

PKB Masih "Galau" Hadapi Pilgub Jateng 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/setelah-ke-pdip-kader-pkb-juga-daftar-ke-pan-untuk-balon-gubernur_m_148374.jpeg" alt="Mantan Menteri PDT yang juga kader PKB Lukman Edy saat menyerahkan pembahasan RUU Pemilu ke Ketua DPR Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri PDT yang juga kader PKB Lukman Edy saat menyerahkan pembahasan RUU Pemilu ke Ketua DPR Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Pembangunan Dearah Tertinggal (PDT) Lukman Edy yang merupakan kader PKB begitu semangat untuk bisa maju menjadi bakal calon gubernur Riau. Setelah sebelumnya mengambil formulir pada penjaringan bakal calon yang dibuka PDIP, kini dia juga mendaftar ke Partai Amanat Nasional (PAN). Pada pembukaan pendaftaran bakal calon (Balon) Gubernur Riau (Gubri) dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) di DPW PAN Riau, hingga Rabu (2/8) sudah ada 12 orang yang mendaftar. Mereka memilih untuk posisi cagub dan cawagub. Sekretaris DPW PAN Riau, Tengku Zulmizan menyebut, ke-12 orang tersebut adalah HM Harris, Intsiawati Ayus, Yopi Aryanto, Lukman Edy, Indra Mukhlis, Syamsuar, Syamsurizal, Irvan Herman Abdullah, Achmad, Mustafa Kamal, Zaini Ismail dan Ahmi Septari. "Dari 12 yang sudah mendaftar dan mengambil formulir tersebut, yang menyatakan ingin maju menjadi balon Gubernur yakni Pak Haris, Yopi, Lukman Edy, Indra Mukhlis, Syamsuar, Syamsurizal dan pak Achmad. Sementara yang ingin menjadi balon Wagub Riau, IbuIntsiawati Ayus, Irvan Herman, Mustafa Kamal, Zaini Ismail dan Ahmi Septari," jelasnya seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group). Sementara dari 12 orang itu yang sudah mengambil formulir itu dua calon yakni Syamsuar dan Zaini Ismail. Sesuai petunjuk pelaksanaan dari DPP PAN, tiga hari setelah pendaftaran dan pengembalian formulir ditutup pada Rabu (9/8) mendatang, tim Pilkada DPW PAN Riau akan melakukan verifikasi dokumen dan kelengkapan. "Setelah proses pengambilan dan pengembalian formulir, selanjutnya dilakukan verifikasi berkas. Kemudian dilakukan survei khusus yang mengembalikan berkas, atas dasar survei tersebut nantinya akan memberikan rekomendasi ke DPP," katanya.

Setelah ke PDIP, Kader PKB Juga Daftar ke PAN untuk Balon Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pdip-dapatkan-lima-nama-cagub-satunya-mantan-menteri-kader-pkb_m_147904.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Pilgub Riau 2018, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapatkan lima kandidat dari hasil penjaringan. Satu dari lima nama itu mantan adalah Menteri Pembagunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edy yang kini merupakan anggota DPR. Selain Lukman Edy, empat nama lainnya terdapat nama calon petahana Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, lalu dilanjutkan anggota DPD Instiawati Ayus, Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto dan Bupati Pelalawan M Harris. "Dari yang mendaftar tersebut, kami tim penjaringan juga langsung berkomunikasi secara ke personal bahkan hingga ke rumah calon tersebut. Dalam pertemuan tersebut kami juga melakukan wawancara secara singkat untuk mengetahui apa programnya sekaligus keseriusan yang bersangkutan," kata Ketua DPD PDIP Riau, Kordias Pasaribu seperti yang dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group). Selanjutnya kelima calon itu akan mengikuti fit and proper test akan dilakukan oleh DPP PDIP. Diterangkan Kordias Pasaribu mengatakan, beberapa hal yang menjadi dasar pihaknya merekomendasikan lima nama tersebut yakni seperti kelengkapan berkas administrasi, keseriusan dalam maju menjadi calon Gubernur dan beberapa kriteria lainnya. Untuk memperkuat diri dalam kontestasi Pilkada 2018, kata Kordias, PDIP terus menjalin komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi. "Sembari proses penjaringan di daerah terus diselesaikan, komunikasi dengan partai lain juga terus berjalan," tutupnya.

PDIP Dapatkan Lima Nama Cagub, Satunya Mantan Menteri Kader PKB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kader pkb

Berita Terkini