<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/WhatsApp-Image-2024-01-25-at-132945-904103441.jpg" alt="Sebanyak 12.633 kader kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo tahun ini bakal menerima kenaikan honor." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 12.633 kader kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo tahun ini bakal menerima kenaikan honor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Total sebanyak 12.633 kader kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo tahun ini bakal menerima kenaikan honor. Dari yang semula per bulan Rp 25 ribu menjadi Rp 30 ribu. Tahun ini dinaikkan lagi menjadi Rp 50 ribu per bulan. Pemkab Sidoarjo juga memberikan perlindungan jaminan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada belasan ribu kader kesehatan itu diberikan lewat CSR perusahaan. Namun tahun ini sepenuhnya dibiayai APBD Sidoarjo. Bupati Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab dipanggil Gus Muhdlor mengatakan, peningkatan honor kader kesehatan merupakan bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo. Dia meminta kader kesehatan tidak memandang nominal honor yang didapatkan. Akan tetapi perhatian pemerintah terhadap pengabdian kader kesehatan yang telah membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Sidoarjo. &rdquo;Per hari ini perhatian Pemkab Sidoarjo terhadap pembangunan kesehatan tidak bisa dibantah lagi, baik pembangunan infrastruktur maupun penunjangnya. Terbukti tahun ini, honor kader kesehatan kembali kita naikkan,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor Ali. Gus Muhdlor berharap pemberian honor menjadi semangat para kader kesehatan dan tenaga kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Selain itu, mereka juga ditugaskan menuntaskan angka stunting. &rdquo;Tahun ini seluruh kader kesehatan di Kabupaten Sidoarjo juga akan terproteksi BPJS Ketenagakerjaan,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor Ali. Kepala Dinas Kesehatan Feny Apridawati mengatakan, mulai tahun ini kader kesehatan akan menerima horor Rp 50 ribu per bulan. Selain itu, mereka semua juga akan diproteksi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka akan diikutsertakan sebagai pekerja penerima upah. Seluruhnya akan ditanggung Pemkab Sidoarjo. &rdquo;Panjenengan diikutkan yang penerima upah, naudzubillqh min dzalik, jadi misal terjadi kecelakaan, santunan tidak hanya Rp 70 juta namun juga ada beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi,&rdquo; ujar Feny Apridawati. Sementara itu, kader kesehatan Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, Ernawati tampak bahagia atas kenaikan honor tersebut. Apalagi ditambah perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. &rdquo;Alhamdulillah senang yang awalnya 30 ribu menjadi 50 ribu, jadi nambah semangat buat ibu-ibu kader kesehatan untuk terus mengabdi memberikan pelayanan kepada masyarakat,&rdquo; ucap Ernawati. Ernawati mengatakan, belum setahun menjadi kader kesehatan. Namun sudah banyak ilmu yang didapat. &rdquo;Menjadi kader kesehatan bukan beban, yang terpenting ikhlas menjalani, jadi kita bisa enjoy dalam menjalankan tugas untuk membantu masyarakat,&rdquo; ujar Ernawati.

Total sebanyak 12.633 kader kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo tahun ini bakal menerima kenaikan honor dan memberi BPJS Ketenagakerjaan

Bupati Sidoarjo Naikkan Honor Ribuan Kader Kesehatan dan Beri Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/WhatsApp-Image-2023-08-04-at-212533-4095723547.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kembali menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader kesehatan di wilayahnya. Dalam upaya tersebut, insentif diberikan kepada lebih dari 950 orang tenaga kesehatan dan kader kesehatan di Kecamatan Gedangan. Tidak hanya itu, sekitar 12.633 kader kesehatan juga akan mendapatkan fasilitas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. &rdquo;Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua kader kesehatan di Sidoarjo, yaitu sebanyak 12.633 orang, agar mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan pada 2024,&rdquo; ungkap Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Ahmad Muhdlor, saat acara penyerahan santunan jaminan kematian kepada ahli waris almarhumah Kusmiati, seorang kader kesehatan dari Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, pada Jumat (4/8). Bupati Muhdlor menekankan pentingnya mengakui dan menghargai peran para pekerja kesehatan dengan memberikan fasilitasi dan insentif sebagai pengakuan atas kontribusi mereka dalam kemajuan Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Kami berusaha memastikan kesejahteraan para kader kesehatan dengan menyediakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial dan perlindungan dari situasi yang tidak terduga,&rdquo; tambah Bupati Ahmad Muhdlor. Upaya kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan komitmen bersama dalam menghadirkan perlindungan jaminan sosial bagi para tenaga kesehatan. Saat ini, lebih dari 6.000 kader kesehatan telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Angka tersebut diperkirakan akan mencapai 12.633 pada tahun berikutnya. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Novias Dewo Santoso menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi angkatan kerja di daerah tersebut. &rdquo;Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di Kabupaten Sidoarjo, membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah,&rdquo; ujar Dewo. Rizki Putra, anak dari almarhumah Kusmiati, mewakili keluarga penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, mengucapkan rasa terima kasih atas program tersebut. &rdquo;Kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas program BPJS Ketenagakerjaan dan peran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkannya,&rdquo; ucap Rizki. &rdquo;Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan para tenaga kesehatan di Sidoarjo. Dengan adanya perlindungan dan insentif yang baik, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terbantu dalam upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan bersama,&rdquo; tambah dia.

Bupati Ahmad Muhdlor berkomitmen tingkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader kesehatan. Bupati beri insentif kepada nakes dan kader

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/WhatsApp-Image-2023-08-04-at-154804-930959890.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyerahkan insentif untuk kader dan tenaga kesehatan." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyerahkan insentif untuk kader dan tenaga kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kembali membagikan insentif kepada tenaga kesehatan dan kader kesehatan. Kali ini kepada mereka yang berada di Kecamatan Gedangan. Terdapat 951 orang tenaga kesehatan dan kader kesehatan di Kecamatan Gedangan yang memperolehnya. Pagi tadi (Jumat 4/8), insentif tersebut diserahkan bupati Sidoarjo di GOR Gedangan. Ikut hadir dalam penyerahannya Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Feny Apridawati, Camat Gedangan Inneke Dwi Setyawati, serta Kepala Bank Jatim Sidoarjo. Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Muhdlor tersebut mengapresiasi kerja keras seluruh tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pengabdian mereka kepada masyarakat tidak sebentar. Ada yang sudah 40 tahun menjadi kader Posyandu. Jumlah kader seperti ini juga tidak sedikit. Di Kecamatan Gedangan ada 40 orang. &rdquo;40 orang merupakan angka yang sangat besar dengan pengabdian selama 40 tahun seperti ini,&rdquo; ucap Gus Muhdlor. Gus Muhdlor mengatakan, pemberian insentif itu bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo. Dia meminta tidak melihat dari nominalnya. Namun bentuk apresiasi yang diberikan kepada mereka yang mengabdi di bidang kesehatan. Selain itu, Pemkab Sidoarjo berencana memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan gratis kepada seluruh kader kesehatan. &rdquo;Yang harus dilihat hari ini adalah semangat perhatian kami kepada ibu-ibu semua, saya juga menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan mulai 2024 semua kader kesehatan harus dilengkapi BPJS Ketenagakerjaan,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor. Gus Muhdlor menyampaikan, Kabupaten Sidoarjo saat ini mempunyai tugas yang amat berat. Kompleksitas masalah tidak dapat dihindari sebagai kabupaten penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur. Menurut dia, hal seperti itu sangat wajar sebagai kabupaten dengan pertumbuhan yang pesat. Industrialisasi yang semakin masif dan jumlah penduduk yang semakin banyak, akan seiring dengan bertambahnya polusi. &rdquo;Kami harapkan semua kader-kader harus mulai bergerak untuk menurunkan angka stunting, kemudian AKI dan AKB, serta penting lagi yaitu konsistensi untuk memastikan bahwa&nbsp; IPM di Kabupaten Sidoarjo yang salah satu tolak ukurnya adalah bidang kesehatan harus berubah jauh lebih baik dari hari ini,&rdquo; papar Ahmad Muhdlor. Gus Muhdlor juga mengharapkan sinergi semua pihak untuk menuntaskan permasalahan kesehatan. Derap langkah pembangunan kesehatan dimintanya juga seirama. &rdquo;Dengan begitu tujuan menyejahterakan dan menyehatkan generasi emas menuju Indonesia emas 2024 akan lebih mudah,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor. Gus Muhdlor meminta kepada kader Posyandu berusia lanjut untuk tetap semangat dalam mengabdi. Meski dihadapkan pada pelayanan yang serba digital. &rdquo;Hal ini yang membuat kami bangga, 40 tahun mengabdi sebagai kader Posyandu dan masih mengabdi di usia 80 tahun sangatlah luar biasa, semangat ini yang harus kita jaga bahwa kabupaten akan maju bila semua warganya memahami bahwa membangun itu harus dimulai dari hati yang paling dalam,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kembali membagikan insentif kepada tenaga kesehatan dan kader kesehatan

Bupati Sidoarjo Serahkan Insentif Kepada Ratusan Nakes dan Kader Posyandu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/WhatsApp-Image-2023-05-03-at-210615-2550489440.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama para kader kesehatan." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama para kader kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Peringatan hari Kartini 2023 di Sidoarjo melibatkan ibu-ibu kader kesehatan. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengajak ibu-ibu kader penggerak kesehatan lebih getol mengampanyekan hidup sehat guna mencegah stunting dan BABS (buang air besar sembarangan). Bupati Muhdlor juga mendorong keterlibatan perusahaan-perusahaan di Sidoarjo berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di tempat kerja masing-masing. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) diharapkan untuk lebih diintensifkan lagi di masyarakat. Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu mengapresiasi pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sidoarjo. &rdquo;Permasalahan stunting maupun BABS butuh penanganan bersama agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor Ali. &rdquo;Untuk itu kami ingin menggugah, membuka semua perusahaan bersama-sama melahirkan generasi-generasi unggul. Kami juga mengajak perusahaan berkontribusi aktif, memberikan perhatian terkait BPJS Ketenagakerjaan bagi kader-kader kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo,&rdquo; tambah dia. Gus Muhdlor juga mengimbau perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo memberikan perhatian lebih kepada pekerja perempuan yang sedang menyusui. Tiap perusahaan wajib sediakan ruang laktasi. Perusahaan juga diharapkan memberikan waktu bagi pekerja perempuan untuk bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. &rdquo;Hal ini menjadi salah satu komitmen kami untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor Ali.&nbsp; &rdquo;Saya mengimbau perusahaan-perusahaan menyiapkan dan melonggarkan waktu bagi pekerja perempuan untuk bisa memberikan ASI eksklusif dengan menyediakan ruang laktasi sekaligus peralatannya,&rdquo; papar dia. Gus Muhdlor menyampaikan, dari data, hanya 10 persen ibu menyusui yang bisa berikan ASI eksklusif.&nbsp; Selebihnya bayi yang lahir tidak memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan sampai 2 tahun. &rdquo;Padahal menyusui salah satu menjaga kesehatan bagi para ibu. Aktivitas tersebut dapat mencegah kanker payudara,&rdquo; terang Ahmad Muhdlor Ali. Dia meminta peran kader kesehatan memberikan edukasi agar capaian pemberian ASI eksklusif makin meningkat. Selain itu, dia meminta kader kesehatan mengedukasi masyarakat terkait BABS yang menyebabkan bakteri E-coli. &rdquo;Pada semua kader PPKBD pada saat menyampaikan edukasi di bawah diimbau menyampaikan dengan menggunakan bahasa&nbsp; yang mudah dimengerti masyarakat,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor Ali. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan, PT Tjiwi Kimia memberi bantuan kepada kader kesehatan berupa keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 3 bulan. Dia menambahkan, apresiasi itu layak diberikan kepada kader-kader kesehatan yang menjadi pejuang menurunkan stunting. Kader kesehatan sosialisasikan pemberian ASI eksklusif kepada seluruh keluarga di Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Kurang lebih terdapat 13.014 kader kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Dari ribuan kader kesehatan itu, yang merangkap PPKBD sekitar 400 orang. Sedangkan kader kesehatan yang merangkap sub PPKBD sejumlah 2.747 orang,&rdquo; papar Fenny Apridawati. &rdquo;PT Tjiwi Kimia memberikan support CSR dengan mengikutsertakan para kader PPKBD dan kader kesehatan ke BPJS Ketenagakerjaan selama 3 bulan,&rdquo; terang Fenny Apridawati.

Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali ajak ibu-ibu kader penggerak kesehatan lebih getol mengampanyekan hidup sehat guna mencegah stunting dan BABS

Begini Cara Bupati Sidoarjo Cegah Stunting dan BABS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/tekan-angka-kemiskinan-ganjar-puji-kades-blora-jadi-bapak-asuh-anak-berisiko-stunting_158543.jpeg" alt="Ganjar memimpin rapat koordinasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang pada Jumat (27/1). (Foto: Ist)" width="100%">
<figcaption>Ganjar memimpin rapat koordinasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang pada Jumat (27/1). (Foto: Ist)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terus menggenjot penurunan angka stunting. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, Ganjar melibatkan ahli gizi dan kader kesehatan hingga ke tingkat puskesmas.  "Karena puskesmas itu tempat yang paling familiar untuk mereka bisa selalu memeriksakan kesehatannya," kata Ganjar saat meninjau penanganan stunting di Posyandu Kabupaten Cilacap, Jateng, Kamis (2/2).  Ganjar mengatakan, ahli gizi dan kader-kader kesehatan tersebut akan menjelaskan kepada ibu hamil terkait stunting seperti gizi, anemia, hingga kondisi ibu hamil yang beresiko tinggi. Tak hanya itu, Ganjar menyebut mereka juga akan memantau perkembangan kesehatan ibu hamil dan balita.  "Dengan cara itu, pertumbuhan-pertumbuhan bayi yang punya problem kandungan yang punya masalah, semuanya masuk dalam monitor para pelayan kesehatan. Jadi kita harapkan pada saat ibu hamil melahirkan sehat. Ibunya sehat, bayinya sehat," kata Ganjar seperti dikutip RM.id (Jawa Pos Group).  Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyalurkan beras fortifikasi yang telah diperkaya vitamin A, vitamin E, vitamin D, B1, B2, B3, B6, B9 (Asam Folat), B12, zat besi, protein, zinc, yodium, dan kalsium. Beras yang akan digunakan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) itu mulai disalurkan ke pusmesmas se-Jateng.  "Kita bantukan kepada mereka, dan mulai detik ini kita akan memonitor. Nanti kita akan distribusikan ke tempat-tempat itu dan kades nanti kita minta untuk membantu, kemudian kader-kader kesehatan termasuk ahli gizi agar semua sampai kepada yang berhak," kata Ganjar.  Sementara itu, Ahli Gizi Kabupaten Cilacap, Dyah Kartika Ratnasari mengatakan, pihaknya akan melakukan PMT ke balita beresiko stunting selama 90 hari tanpa putus di puskesmas-puskesmas. Dyah mengatakan, PMT tersebut juga akan dibarengi dengan kelas ibu hamil.  "Jadi itu ada tiga sesi, yang pertama sesi tentang ibu hamil, yang kedua tentang ASI, terus yang ketiga itu tentang KB pasca persalinan karena diharapkan setelah ibu hamil tersebut bersalin, dia memberikan jarak untuk merawat diri sendiri, balitanya juga tumbuh kembangnya lebih baik dan terpantau," katanya.  Sebagai informasi, penurunan stunting Jateng lebih cepat dibanding nasional. Pada tahun 2019, stunting Jateng dan nasional ada di angka 27 persen. Sementara di 2022 Jateng berhasil turun di 20,9 persen, sementara nasional masih 24 persen. Ganjar menargetkan angka stunting di Jateng jadi 14 persen di tahun 2023 ini. Pemprov Jateng dan BKKBN membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, dan 8.562 desa/ kelurahan untuk mencapai target tersebut.

Ahli Gizi dan Kader Kesehatan Diterjunkan ke Puskesmas Atasi Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220927_110856.jpg" alt="Acara Capacity Building Peran Kader dan Guru Program Eliminasi TB Anak di SMK Barunawati Surabaya. Salsabila Naqiyya Qoriroh" width="100%">
<figcaption>Acara Capacity Building Peran Kader dan Guru Program Eliminasi TB Anak di SMK Barunawati Surabaya. Salsabila Naqiyya Qoriroh</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Geliat Unair (Gerakan Peduli Ibu dan Anak Sehat Universitas Airlangga) berkolaborasi dengan Unicef selenggarakan capacity building Peran Kader dan Guru Program Eliminasi TB Anak.  Kegiatan itu mengundang pemateri Susanto Adi Wibowo (Penanggung Jawab TBC Kota Surabaya), Wahyu Utomo (Dokter Puskesmas Perak Timur), dan Wahyul Anis (PIC Program Eliminasi TB Anak Geliat Airlangga). Mereka memberikan informasi seputar kasus TB, gejala, penanganan, dan pengarahan sosialisasi kepada masyarakat.  Kegiatan tersebut merupakan upaya menanggulangi kasus tuberkulosis (TB). Saat ini menduduki posisi ke-3 negara dengan kasus TB terbanyak. Program itu untuk menekan angka kematian akibat TB, khususnya pada anak-anak.  ”Dari data Kemenkes pada 2019, angka kematian balita akibat tuberkolosis mencapai 4.216. Di Surabaya, terdapat 3.091 kasus tuberkulosis pada 2021,” ucap Susanto Adi Wibowo.  Selain dihadiri para kader dan guru, acara tersebut juga mengundang Camat Pabean Cantian M. Januar Rizal. ”Kecamatan Pabean menyumbang kasus TB terbanyak di Jawa Timur. Ini disebabkan kondisi lingkungan yang kurang masih minim ventilasi,” tutur dia.  PIC Program Eliminasi TB Anak Geliat Airlangga Wahyul Anis menjelaskan, tngginya kasus tuberkulosis di Surabaya disinyalir karena kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat terkait penyakit tuberkulosis dan penyebarannya. Seringnya tidak terbuka apabila ada anggota keluarganya mengidap tuberculosis.  ”Sehingga ini menghambat proses investigasi dan pencegahan penularan,” ungkap Wahyul.  Dia menambahkan, Geliat Unair yang berkolaborasi dengan Unicef menggandeng para nakes, guru, dan para kader, untuk bersama-sama menekan angka kasus tuberkulosis, khususnya di Surabaya.  ”Komunikasi adalah hal terpenting. Di sini mengundang para kader dan guru karena mereka punya modal dikenal dan dipercaya oleh masyarakat,” ucap Wahyul.

Unair Bersama Guru dan Kader Tekan Angka Tuberkulosis pada Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Kader-Kesehatan-2.jpg" alt="Kader kesehatan mendata lansia. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Kader kesehatan mendata lansia. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Insentif kader kesehatan yang sempat molor selama 2 bulan akhirnya cair. Pencairan itu sesuai dengan janji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Seluruh kader kesehatan akan mendapatkan insentif pada Kamis (10/3).  Berdasar informasi yang diperoleh Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah pencairan insentif kader untuk Januari dan Februari dilakukan secara bertahap. ”Kemarin ada yang sudah cair, ada juga yang proses tanda tangan SPJ (surat pertanggungjawaban),” kata Khusnul ketika dihubungi pada Kamis (10/3).  Masing-masing kader kesehatan mendapatkan insentif senilai Rp 400.000. Total terdapat 47.996 kader kesehatan di Kota Surabaya.  ”Alhamdulillah, masing-masing kader kesehatan mendapat insentif Rp 400 ribu per bulan. Semoga insentif ini bisa menjadikan pelecut mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Karena hak-haknya sudah diberikan,” kata Khusnul Khotimah, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya itu.  Khusnul mengingatkan, meski saat ini ada kader kesehatan yang akan diubah menjadi Kader Surabaya Hebat, pelibatan masyarakat untuk gotong royong menjaga lingkungan agar tetap sehat harus tetap digalakkan. Pemerintah Kota Surabaya, baik lurah, camat, RT, maupun RW, tidak berpikir karena sudah ada kader semuanya dilimpahkan ke para kader.  ”Menjaga Surabaya itu harus dengan gotong royong dan kekeluargaan. Meski di wilayah kita ada kader, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga harus melibatkan masyarakat. Tidak bisa beban itu hanya ditanggung para kader,” ungkap Khusnul Khotimah.  Khusnul meminta agar pola perencanaan beban kerja harus proporsional. Tidak bisa semua beban kerja dilimpahkan ke para kader.  ”Terima kasih Pak Wali Kota Surabaya. Akhirnya insentif teman-teman kader kesehatan mulai cair. Pencairan ini merupakan bentuk apresiasi Pemkot Surabaya untuk para kader yang telah bekerja ikhlas membantu pemerintah menciptakan lingkungan yang sehat,” ujar Khusnul.

Molor 2 Bulan, Insentif Kader Kesehatan Surabaya Akhirnya Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220304-WA0033.jpg" alt="Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khatimah ketika mendampingi kader kesehatan di Balai RW Kapas Madya Baru. Khusnul for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khatimah ketika mendampingi kader kesehatan di Balai RW Kapas Madya Baru. Khusnul for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya berkomitmen untuk terus mendampingi kader kesehatan dalam bertugas. Terlebih setelah isu pemecatan kader kesehatan yang akan diubah menjadi Kader Surabaya Hebat.  Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khatimah mengatakan, pihaknya melakukan beberapa terobosan untuk mendampingi total 47.669 kader kesehatan di Surabaya. Komisi D memastikan honorarium diterima kader yang bekerja bersama Pemerintah Kota Surabaya.  ”Sebab sejak Januari, honor atau insentif kader belum diterima,” papar Khusnul ketika dihubungi pada Jumat (4/3).  Khusnul memastikan, Komisi D DPRD Kota Surabaya akan terus mengawal suara kader. Salah satunya yang meminta Pemkot Surabaya segera mentransfer honor selama 2 bulan.  ”Jangan sampai kader ini sudah bekerja bersama Pemerintah Kota Surabaya, tapi honornya nggak didapatkan. Kami akan terus bergerak dan mendampingi kader,” kata Khusnul Khatimah.  Selain itu lanjut dia, Komisi D DPRD Kota Surabaya sedang melakukan kajian tugas kader. Dia berharap tugas yang diemban kader kesehatan proporsional.  ”Kami melakukan kajian agar beban kerja proporsional. Jadi jangan sampai honor Rp 400.000, beban kerjanya terlalu berat,” terang Khusnul Khatimah.  Beberapa kali Komisi D turun ke lapangan untuk menemui kader kesehatan dan masyarakat. Hal-hal yang dikeluhkan tak jauh berbeda satu sama lain.  ”Beban kerjanya ya. Karena ibu-ibu kader ini harus input data di aplikasi Sayang Warga. Menu (di aplikasi) itu tumpang tindih. Itu juga ada data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang harus diinput. Sementara data MBR juga diinput RT RW,” urai Khusnul Khatimah.  Dia menjelaskan, kendala yang sering dikeluhkan kader kesehatan adalah masalah server. Sebab, bila semua kader mengakses aplikasi, server menjadi lemot.  ”Sehingga kami dampingi kader, kami ajari cara dan sistem aplikasi yang jadi tugas itu,” kata Khusnul Khatimah.  Selama ini, menurut dia, kader kesehatan mengemban tugas yang berlipat ganda. Mulai dari menemani warga, menginput data, hingga mengantar ke rumah sakit.  ”Jadi tugas harus proporsional. Jangan sampai nggak sesuai dengan honornya,” ucap Khusnul Khatimah.  Selanjutnya, Komisi D DPRD Kota Surabaya melakukan pendampingan call center puskesmas. Selama ini, puskesmas menaungi kader kesehatan.  ”Ketika ada isu yang membingungkan, kader kesehatan tanya ke puskesmas. Komisi D DPRD Kota Surabaya mendampingi kanal call center di puskesmas. Sehingga kader tidak dibiarkan kebingungan,” papar Khusnul Khatimah.

Komitmen Komisi D DPRD Kota Surabaya Dampingi Kader Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-5-2.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Insentif kader kesehatan di Kota Surabaya dijanjikan turun maksimal pada Kamis (10/3). Selama dua bulan, Januari dan Februari, sebanyak 44.796 kader belum mendapatkan insentif senilai Rp 400.000.  Janji itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di hadapan perwakilan kader dalam pertemuan di Convention Hall Jalan Arif Rahman Hakim, Rabu (2/3).  ”Insentif maksimal cair 10 Maret,” ujar Eri.  Molornya pencairan insentif itu, lanjut Eri, disebut karena pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Surabaya belum terkumpul. Biasanya, PAD baru terkumpul 2 bulan setelah tahun baru.  ”PAD Surabaya itu dalam kertas tapi duitnya onok gak (ada tidak)? Kan gak onok (nggak ada), nunggu uang masuk. Kalau awal tahun gitu,” terang Eri.  Eri juga berjanji insentif kader tidak molor lagi bulan berikutnya. Sebab, PAD Surabaya sudah terkumpul.  ”Kalau 2 bulan baru lancar. Next (insentif) tetap Rp 400.000,” tegas Eri.  Dalam pertemuan itu, Eri juga meluruskan kabar simpang siur tentang pemecatan kader kesehatan. Sebab, kabar yang tak jelas itu membuat 44.796 kader kesehatan, lingkungan, dan Pendidikan, di Kota Surabaya resah.  ”Kader ini orang-orang hebat. Makanya saya bilang innamal a'malu binniyat (sesungguhnya amal tergantung dengan niat). Ibu-ibu, Nek gak ngerti ojok bingung disik (kalau nggak tahu jangan bingung dulu),” kata Eri usai bertemu dengan perwakilan kader di Convention Hall Jalan Arif Rahman Hakim, Selasa (2/3).  Eri menjelaskan, tidak ada kader yang dipecat atau diberhentikan. Seluruhnya masih tetap menjadi kader yang melayani warga Kota Surabaya. Hanya saja, Kader Surabaya Hebat dipilih sosok yang mampu menjadi koordinator.  ”Jadi orang-orang ini, yang tergabung dalam Kader Surabaya Hebat, adalah koordinator atau perwakilan. Supaya koordinasi gampang. Kalau saya mau ketemu semua kan nggak mungkin. Lak luwih enak to (kan lebih enak),” papar Eri.

Insentif Kader Kesehatan Molor 2 Bulan, Eri Janjikan Minggu Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220128-WA0005.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyesalkan kabar simpang siur tentang kelanjutan kader kesehatan. Sebab, kabar yang tak jelas itu membuat 44.796 kader kesehatan, lingkungan, dan pendidikan di Kota Surabaya resah.  ”Kader ini orang-orang hebat. Makanya saya bilang innamal a'malu binniyat (sesungguhnya amal tergantung dengan niat). Ibu-ibu, Nek gak ngerti ojok bingung disik (kalau nggak tahu jangan bingung dulu),” kata Eri usai bertemu dengan perwakilan kader di Convention Hall Jalan Arif Rahman Hakim, Selasa (2/3).  Eri menjelaskan, tidak ada kader yang dipecat atau diberhentikan. Seluruhnya masih tetap menjadi kader yang melayani warga Kota Surabaya. Hanya saja, Kader Surabaya Hebat dipilih sosok yang mampu menjadi koordinator.  ”Jadi orang-orang ini, yang tergabung dalam Kader Surabaya Hebat, adalah koordinator atau perwakilan. Supaya koordinasi gampang. Kalau saya mau ketemu semua kan nggak mungkin. Lak luwih enak to (kan lebih enak),” papar Eri.  Kader-kader yang terpilih dalam Surabaya Hebat, lanjut Eri, namanya akan masuk di surat keputusan (SK) terbaru. Kader yang telah terdaftar sejak dulu, namanya tidak tercantum di SK baru.  ”Tapi, tetap jadi kader karena beliau-beliau ini masuk di SK lama. Kalau mereka tanya kader nggak dipakai lagi, lha sopo sing ngomong ga digawe (nah siapa yang bilang nggak dipakai)? Apa ada kalimat saya, kebijakan saya? Dia jawab nggak. Yo ojok ngono (ya jangan gitu). Karena yang dites itu untuk jadi koordinator,” terang Eri.  Kader yang terpilih jadi Kader Surabaya Hebat setelah menjalani tes. Mereka nanti menjadi koordinator. ”Kenapa cuma 3 (per kelurahan)? Karena koordinator. Yang lainnya ya masuk jadi anggota. Maka ada apresiasi,” tegas Eri.  Pertemuan itu, lanjut Eri, diharapkan menjadi titik terang dari kebingungan warga selama ini. Sebab, sejak minggu lalu, dia mendengar banyak kader yang resah dengan kabar simpang siur soal pemecatan kader.  ”Kader-kader ini baru eruh (tahu). Saya tanya dari siapa (kabar dipecat)? Katanya si a si b. Saya bilang, kader ini dari hati Surabaya dari zaman Bambang D.H., Bu Risma, dulu gak onok (nggak ada) honor. Surabaya hebatnya karena kader dari hati,” ujar Eri.  Dulu, lanjut dia, tidak ada honor untuk kader. Namun Pemerintah Kota Surabaya memberikan apresiasi dengan pemberian honor senilai Rp 25.000.  ”Dulu saya jadi Kepala Bappeko (Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota) honornya jadi Rp100.000. Ada juga yang tanya, gimana kalau kadernya cuma lulusan SD. Saya jawab, kader ini nggak ada (aturan) lulusan SD, SMP,” jelas Eri.  Sebab, lanjut Eri, menjadi kader datang dari hati. Tidak mementingkan lulusan pendidikan. ”Soale kalau (soalnya kalau) kerja jadi kader ya dari hati. Ini tadi wis tak jelasno sampe onok sing nangis (sudah aku jelaskan sampai ada yang nangis. Beliau bilang duh pak Alhamdulillah,” ucap Eri.  Salah satu yang mengikuti pertemuan Sri Wahyuni, Kader Posyandu Kecamatan Sidosermo. Dia menyebut puas dengan penjelasan dari wali kota.  ”Kemarin sempat bingung. Saya puas langsung bertemu dengan Pak Wali. Penjelasannya singkat padat jelas. Sudah terjun sosial. Kemarin saya kader bumantik (kader anti jentik-jentik) dan semuanya, kerja bareng. SK baru yang mulai awal 2022 ini saya cuma kader posyandu,” papar Sri.

Wali Kota Eri Cahyadi Sesalkan Kabar Pemecatan Kader Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kader kesehatan

Berita Terkini