<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/Wiranto-Sambangi-Markas-PPP-Hendra-Eka-1-4039025131.jpg" alt="Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (kiri) berbincang bersama Jenderal TNI (Purn) Wiranto saat tiba untuk menghadiri acara silaturahim dan halalbihalal di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (1/5/2023). Dalam acara tersebut Wiran" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (kiri) berbincang bersama Jenderal TNI (Purn) Wiranto saat tiba untuk menghadiri acara silaturahim dan halalbihalal di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (1/5/2023). Dalam acara tersebut Wiran</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Parpol-parpol terus berupaya menjaring tokoh jelang Pemilu 2024. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya. Parpol berlambang Kakbah itu bakal mendapat tambahan "amunisi". Kemarin (1/5) mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyerahkan seratus nama untuk dapat menjadi kader PPP. Wiranto datang langsung ke kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kedatangan mantan Menko Polhukam itu disambut Plt Ketua Umum PPP Mardiono beserta jajaran. Lantunan salawat mengiringi. Mardiono juga mengalungkan sorban hijau berlogo PPP. Menurut Wiranto, kedatangannya ke PPP itu antara lain untuk menyerahkan seratus nama mantan kader Partai Hanura yang loyal dengannya. Mereka punya kualitas untuk berjuang bersama PPP. Sebelum menyerahkan nama-nama itu, Wiranto mengaku berbincang dengan mereka untuk memberikan berbagai alternatif dan gambaran partai mana yang cocok. "Ternyata pilihannya jatuh di PPP," kata Wiranto. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan Wiranto yang menyerahkan seratus eks kader Partai Hanura. Menurut dia, mereka akan masuk daftar long list caleg. Baik pusat maupun daerah. "Hal itu semakin memperkuat posisi PPP dan menepis anggapan bahwa tidak ada yang minat nyaleg di PPP," ucapnya. (lum/c18/hud)

PPP bakal mendapat tambahan "amunisi". Kemarin (1/5) mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyerahkan seratus nama untuk jadi kader PPP.

Wiranto Setor Seratus Nama eks Kader Partai Hanura ke PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kader-hanura-geruduk-kpu-tuntut-masukkan-oso-ke-dct_m_-scaled.jpg" alt="Kader Hanura saat berunjuk rasa di depan kantor KPU Pusat, Senin (21/1)" width="100%">
<figcaption>Kader Hanura saat berunjuk rasa di depan kantor KPU Pusat, Senin (21/1)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) digeruduk oleh massa yang mengatasnamakan dirinya kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Mereka kompak menggunakan pakaian berwarna oranye. &lrm;Pantauan JawaPos.com, di tengah hujan rintik mereka tetap melakukan aksinya menuntut supaya KPU memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), di daftar calon tetap (DCT) Anggota DPD RI 2019-2024. "Kita minta Ketua KPU dan Komisioner KPU memasukan ketua umum kita ke DCT kita minta diloloskan" ujar salah seorang orator dari atas mobil di depan Kantor KPU, Jakarta, Senin (21/1). Massa peserta akasi juga membawa kertas dengan foto Ketua Umum Partai Hanura OSO. Salah satu orator mempertanyakan kenapa KPU tidak mematuhi terhadap putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Kami menduga ini ada intervensi dari lawan politik OSO melalui KPU sehingga ketua umum kami tidak diloloskan," katanya. Pantauan di lapangan, ruas jalan di depan KPU Jalan Imam Bonjol ditutup sementara. Kemudian dari Bundaran Hotel Indonesia menuju ke Menteng, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Pihak kepolisian pun tampak sibuk mengurai arus lalu lintas yang macet panjang akibat aksi ini. &lrm;Adapun KPU memutuskan tetap tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota legislatif DPD. KPU bersikukuh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai caleg DPD. Sikap KPU ini bertolakbelakang dengan putusan Bawaslu yang meminta KPU tetap memasukkan nama OSO dalam DCT, namun harus mengajukan pengunduran diri bila terpilih nanti. Oleh KPU, OSO diberikan waktu hingga 22 Januari 2019, untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai. Nantinya, bila OSO tidak menyerahkan maka OSO tidak dapat dimasukan dalam DCT.&lrm;

Kader Hanura Geruduk KPU, Tuntut Masukkan OSO ke DCT ‎

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/geruduk-kpu-kader-hanura-minta-oso-dicantumkan-dalam-dct_m_.jpg" alt="Kader Partai Hanura saat berunjuk rasa di depan kantor KPU, Kamis (20/12)" width="100%">
<figcaption>Kader Partai Hanura saat berunjuk rasa di depan kantor KPU, Kamis (20/12)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Mereka yang mendatangi KPU terdiri dari Partai Hanura dari Banten, Jawa Barat dan Jakarta&lrm;. Mereka meminta ditemui para komisioner KPU. Ketua DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani meminta supaya KPU menjaga independensinya. Sehingga jangan jadi alat politik yang bisa diintervensi oleh semua pihak luar. "Kita inginkan KPU jaga independensi, KPU tidak boleh jadi alat kekuatan politik atau dikendalikan kekuatan politik luar," ujar Benny saat&nbsp; berorasi&nbsp;di depan Gedung KPU, Jakarta, Kamis (20/12). Menurut Benny, KPU adalah penjaga demokrasi, maka seharusnya bisa menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan batalnya PKPU tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) yang melarang anggota DPD rangkap jabatan di partai politik. "&lrm;Maka putusan itu harusnya dilaksanakan KPU bukan malah dikhianati," ungkapnya. Benny mengatakan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA) merupakan jawaban dari kasus Oesman Sapta Odang (OSO) untuk bisa masuk dalam DCT anggota DPD. Sehingga putusan ini wajib bagi KPU untuk menjalankannya. "Jadi KPU mutlak menjalankan putusan mencantumkan saudara OSO sebagai daftar tetap calon anggota DPD tahun 2019. KPU tidak boleh terlibat politik praktis," ungkapnya. &lrm;Adapun saat ini ratusan kader Partai Hanura berunjuk rasa di depan pintu masuk kantor KPU. Mereka meminta supaya KPU menjalankan putusan PTUN dan MA memasukan OSO di DCT. Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) terus berusaha ingin masuk dalam daftar caleg tetap (DCT) menjadi anggota DPD. Namun KPU tetap bersikukuh OSO harus mundur karena merujuk pada putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 soal larangan anggota DPD rangkap jabatan. Ketua KPU, Arief Budiman memberi target kepada OSO supaya bisa memberikan surat pengunduran diri dari ketua umum Partai Hanura sampai dengan 21 Desember 2018. Sehingga bisa dimasukan dalam DCT calon anggota DPD. Kalau tanggal tersebut OSO belum juga mengirimkan surat pengunduran. Maka KPU tidak akan memasukan nama OSO di DCT. Hal itu karena tanggal 24 Desember 2018 mendatang surat suara akan divalidasi. "Kalau itu dipenuhi maka akan terjadi perubahan DCT maksudnya, kalau tidak ada, ya tidak ada perubahan,"&lrm; ujar Arief Budiman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/12). &lrm;Arief menambahkan, KPU sudah berusaha untuk menjalani putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dahulu dilayangkan oleh kuasa hukum OSO. Namun KPU tidak bisa melawan adanya putusan MK yang melarang anggota DPD rangkap jabatan di partai politik. "Tapi kami juga jalankan putusan MK bahwa disyaratkan tidak sebagai pengurus parpol," katanya.

Geruduk KPU, Kader Hanura Minta OSO Dicantumkan dalam DCT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/begini-reaksi-hanura-ketika-kadernya-jadi-buronan-kpk_m_126313.jpeg" alt="Miryam S Haryani" width="100%">
<figcaption>Miryam S Haryani</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya kesulitan menghadirkan mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani. Dia diketahiu telah berstatus daftar pencarian orang (DPO) atau buron.&nbsp; Menanggapi hal tersebut, &lrm;Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) berharap, Miryam bisa kooperatif terhadap setiap pemeriksaan di lembaga antirasywah&lrm;. "Iya dong (harus kooperatif)," ujar OSO kepada JawaPos.com, Kamis (27/4). Dia mengaku sampai saat ini belum mengetahui keberadaan perempuan kelahiran Indramayu, Jawa Barat itu. Oleh sebab itu saat ini dirinya bersama dengan petinggi partai sedang melakukan rapat internal&lrm;, guna mengambil langkah terbaik. "Sekarang sedang rapat soal ini (DPO Miryam), dan belum mengetahui Miryam ada di mana," kata pria yang juga menjabat Ketua DPD itu. Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku, pihaknya telah berkirim surat ke Polri untuk menangkap tersangka dugaan pemberi keterangan palsu dalam sidang e-KTP, Miryam S Haryani yang juga merupakan kader Hanura. Mantan pegiat antikorupsi itu menambahkan, permintaan bantuan itu dilakukan, karena KPK sudah dua kali memanggil Miryam namun selalu mangkir. Karenanya dia meminta pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Miryam segera memberitahukan ke KPK atau kantor kepolisian terdekat. (cr2/JPG)

Begini Reaksi Hanura Ketika Kadernya Jadi Buronan KPK

kader hanura

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kader hanura

Berita Terkini

Wiranto Setor Seratus Nama eks Kader Partai Hanura ke PPP

Kader Hanura Geruduk KPU, Tuntut Masukkan OSO ke DCT ‎

Geruduk KPU, Kader Hanura Minta OSO Dicantumkan dalam DCT

Begini Reaksi Hanura Ketika Kadernya Jadi Buronan KPK

Download Aplikasi JawaPos.com