<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/prof-kacung-marijan-warek-i-universitas-nahdlatul-ulama-surabaya_m_141032.jpeg" alt="Prof Kacung Marijan." width="100%">
<figcaption>Prof Kacung Marijan.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Dr. Kacung Marijan meminta Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), tegas memanggil Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia atas perbedaan hasil survei di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2024. Sebab, SMRC dan Indikator baru saja merilis hasil survei yang berbeda pada Pilgub Jateng, dalam periode yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena perbedaan tersebut, Prof Kacung meminta Persepi harus tegas memanggil SMRC dan Indikator untuk melakukan ekspos data, seperti perbedaan hasil survei Pilgub DK Jakarta antara LSI dan Poltracking Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya menurut saya harus fair dong, harus fair kepada anggota ya kalau ada datanya tinggal di ekspos aja datanya ada atau ngganya, bener atau engganya,&rdquo; kata Prof Kacung, Minggu (17/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang di Jakarta itu kan Persepi turun tangan ya. Ya biar fair harus turun tangan juga dong. Jangan sampai Jakarta turun tangan tapi di Jateng ga turun tangan kan gitu,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prof Kacung menjelaskan, publik akan bertanya-tanya jika Persepi tidak memanggil SMRC dan Indikator atas hasil survei yang berbeda di Jateng. Mengingat di Jakarta, Persepi sangat gesit melakukan pemanggilan LSI dan Poltracking Indonesia, ketika terjadi perbedaan hasil survei.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persepi melakukan pemanggilan melalui Dewan Etik, di mana pemilik sekaligus pendiri SMRC yakni Saiful Mujani menjadi anggotanya. Pemanggilan LSI dan Poltracking juga dimotori oleh Saiful Mujani di dalam grup pesan singkat Persepi yang bocor ke publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana di dalam grup pesan singkat tersebut, Saiful Mujani mengeluarkan pernyataan ancaman terhadap lembaga survei, yang hasil berbeda dari LSI akan diadili dan dipecat dari Persepi. Belakangan diketahui, Saiful Mujani merupakan pendiri dari LSI dan masih tercatat sebagai peneliti LSI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, kini ketegasan dan kredibilitas Persepi dipertanyakan oleh publik, karena perbedaan hasil survei yang dikeluarkan oleh dua anggotanya di Pilgub Jateng 2024. Apalagi yang mengeluarkan hasil survei ini adalah lembaga besutan Dewan Etik Persepi, yakni Saiful Mujani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kacung menyatakan, jangan sampai Persepi tidak turun tangan atas perbedaan hasil survei di Jateng. Jika Persepi tidak turun, tentunya masyarakat akan meragukan kredibilitas dari Persepi yang gesit mengadili hasil survei di Pilgub Jakarta namun menutup mata di Pilgub Jateng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya jangan sampai di satu daerah turun tapi di daerah lain tidak turun. Itu kan bisa melahirkan prasangka baru. Kalau memang organisasi memanggil itu kan ya harus sama sama,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, dalam rilis survei periode 7-12 November, SMRC menyatakan elektabilitas dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi berada di angka 50,4 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, elektabilitas pasangan nomor urut 2, Ahmad Lutfi-Taj Yasin di angka 47,0 persen. Hasil survei dari SMRC secara jelas memperlihatkan keunggulan dari pasangan Andika-Hendi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejurus kemudian, Indikator mengeluarkan hasil survei berbeda di periode yang sama yakni 7-13 November, di mana elektabilitas pasangan Lutfi-Taj Yasin terekam unggul, yakni di angka 47,19 persen dan pasangan Andika-Hendi di angka 43,46 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perbedaan elektabilitas tidak berbeda seperti hasil survei Pilkada DK Jakarta, di mana LSI menemukan pasangan Pramono Anung-Rano Karno di angka 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 6,6 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015309045/hadapi-pilgub-jateng-ahmad-lutfi-dapat-tambahan-amunisi-relawan-jateng-muda">Hadapi Pilgub Jateng, Ahmad Lutfi Dapat Tambahan Amunisi Relawan Jateng Muda</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Poltracking Indonesia di periode survei yang sama menemukan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono di angka 51,6 persen, Pramono-Rani 36,4 persen dan Dharma-Kun di angka 3,9 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena perbedaan tersebut LSI dan Poltracking dalam waktu singkat dipanggil oleh dewan etik yang dikomandoi oleh Saiful Mujani. Anggota Dewan Etik Persepi yang kemudian dimotori oleh Saiful Mujani menjatuhkan sanksi kepada Poltracking karena mengeluarkan hasil berbeda dari LSI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Prof. Dr. Kacung Marijan meminta Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), tegas memanggil SMRC dan Indikator Politik Indonesia

Beda Hasil Survei Jateng, Persepi Diminta Tegas Panggil SMRC dan Indikator

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/KACUNG-MARIJAN-3150135560.png" alt="Kacung Marijan" width="100%">
<figcaption>Kacung Marijan</figcaption>
</figure> PEMILU&nbsp;merupakan bagian dari demokrasi, tetapi bukan satu-satunya prasyarat demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert Dahl bahwa salah satu prasyarat demokrasi adalah adanya public contestation di dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik. Tetapi, di samping itu, demokrasi membutuhkan partisipasi dalam kebijakan publik. Pemilu merupakan salah satu wujud dari public contestation itu. Melalui pemilu, jabatan-jabatan publik atau pemimpin tersebut tidak diberikan secara turun-temurun seperti di dalam sistem kerajaan, atau melalui paksaan fisik seperti di dalam pemerintahan yang diperoleh melalui kudeta. Melalui pemilu, para pemimpin itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang mampu meyakinkan para pemilihlah yang berkemungkinan bisa menduduki jabatan-jabatan publik tersebut. Proses semacam itulah yang mengharuskan adanya interaksi antara calon/partai dengan para pemilih, seperti dalam masa kampanye. Tetapi, acapkali, interaksi itu dilakukan jauh hari sebelum masa kampanye. Para calon/partai sudah aktif memperkenalkan diri. Interaksi yang lebih lama memungkinkan calon dan pemilih saling mengenal satu sama lain. Dari proses ini pula bisa menumbuhkan rasa suka (likely) dan pada akhirnya memutuskan untuk memilih (loyalty). Hari ini, 14 Februari 2024, merupakan hari penentuan dari hasil interaksi itu. Meminjam istilah di dalam marketing, itu adalah hari &rsquo;&rsquo;transaksi&rsquo;&rsquo; antara pemilih dan calon/partai. Para pemilih akan berduyunduyun ke bilik-bilik suara untuk menentukan calon/partai mana yang akan dipilih menjadi presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Melalui perhitungan, kita juga akan mengetahui siapa presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih 2024&ndash;2029. Bukan Sekadar Hasil Mengetahui siapa (calon/partai) yang menjadi pemenang pemilu tentu saja sangat penting, karena di antara tujuan public contestation memang itu. Tetapi, yang tidak kalah pentingnya, apakah proses untuk sampai pada hasil itu dilalui secara jujur dan adil atau tidak? Secara kelembagaan, bagaimana pemilu dilakukan secara jujur dan adil telah didesain, seperti melalui pembentukan lembaga penyelenggara pemilu dan dibukanya kekuatan-kekuatan masyarakat untuk mengawal pelaksanaannya. Selain itu, juga sudah ada rule of the game, mulai dari awal proses kontestasi sampai pada mekanisme penghitungan tentang calon/partai yang akan menjadi pemenang. Tetapi, seperti halnya di dalam kontestasi apa saja dan di mana saja, tidak semua rule of the game itu diikuti oleh semua kontestan dan para pendukung. Ada cela dari permainan yang bisa saja disalahgunakan, agar lebih mudah memenangkan permainan. Untuk itu, agar pemilu berlangsung secara jujur, para pemilih dihadapkan*) tidak hanya berhenti pada aksi pemilih. Perlu ada pengawalan agar penghitungan suara itu dilakukan secara jujur dan adil oleh semua pihak, baik peserta pemilu, media, maupun para pemilih. Mengawal Pemenang Ketika calon/partai yang berkontestasi telah diputuskan siapa pemenangnya, demokrasi elektoral memang sudah selesai. Dalam demokrasi, demokrasi elektoral sejatinya hanya bagian awal dari proses demokrasi yang sesungguhnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana orang-orang/partai-partai yang telah menang dan duduk di dalam pemerintahan itu menjalankan pemerintahannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert Dahl, &rsquo;&rsquo;a key characteristic of democracy is the continuing responsiveness of the government to the preferences of its citizens, considered as political equals.&rsquo;&rsquo; Ketika menjalankan pemerintahannya, para pejabat yang terpilih itu apakah konsisten menjalankan visi-misi dan program-program yang telah ditawarkan dan dijanjikan kepada para pemilih? Di sini, prasyarat demokrasi tentang partisipasi publik pascapemilu itu penting. Memang tidak salah kalau kita berprasangka baik bahwa para pejabat terpilih itu akan berusaha memenuhi janji-janjinya. Tetapi, yang harus diingat, para pejabat itu juga manusia yang tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Untuk itu, pengawalan agar mereka terus berusaha merespons dan memperjuangkan kepentingan publik menjadi suatu keharusan agar mereka tetap di jalan kebaikan sebagaimana yang kita sangkakan. Semoga.&nbsp;(*) <hr /> *) KACUNG MARIJAN, Wakil rector Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Pemilu merupakan bagian dari demokrasi, tetapi bukan satu-satunya prasyarat demokrasi. Di samping itu, demokrasi membutuhkan partisipasi.

Pemilu dan Demokrasi yang Lebih Substansial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/prof-kacung-marijan-warek-i-universitas-nahdlatul-ulama-surabaya_m_141032.jpeg" alt="Prof Kacung Marijan." width="100%">
<figcaption>Prof Kacung Marijan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Prof. Kacung Marijan menilai, pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden harus menegaskan pesan sebagai pelanjut pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk berebut suara undecided voters di Jawa Timur. &ldquo;Para capres harus lebih serius mendekati mereka, melalui berbagai strategi, seperti strategi bahwa mereka adalah pelanjut yang tepat dari Jokowi,&rdquo; tegas Kacung Marijan, pada wartawan Selasa (12/12). Di sisi lain, kelompok pemilih bimbang disebut dapat menjadi penentu, apakah pilpres akan berlangsung satu putaran atau dua putaran. Kacung mengungkapkan, bisa jadi para pemilih gamang itu tengah menunggu performa debat dari capres-cawapres. Bisa juga tengah menunggu arahan yang jelas dari Jokowi. &ldquo;Menarik juga, sudah hampir 2 bulan (lagi) pemilu masih ada 28 persen yang belum menentukan pilihan. Mungkin mereka masih nunggu debat atau arah Jokowi yang lebih jelas,&rdquo; ujarnya. Antara Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, Kacung menegaskan siapa pun yang bisa mempertegas dan memperjelas pesan sebagai sosok yang tepat pelanjut pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin akan mempunyai peluang meraup suara lebih besar dari undecided voters di Jawa Timur.&nbsp; Di sisi lain, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai posisi paslon nomor 03 yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD masih belum jelas ditangkap publik.&nbsp; Hal itu berbeda dengan paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang membawa semangat perubahan. Sedangkan paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diasosiasikan sebagai penerus Jokowi karena adanya sosok Gibran. &ldquo;Kalau 02 kan posisinya jelas, tingkat kepuasan tinggi ke Pak Jokowi itu. Mereka ambil posisi asosiasi ke Pak Jokowi. Kalau 01 itu jelas, narasinya perubahan, oposisi dia,&rdquo; kata Ari. Ari menjelaskan patut memperjelas pesan ke publik terkait pelanjut program Jokowi. "03 itu memang positioning-nya menjadi gamang, bingung. Posisinya seperti apa? Perubahan tidak, mau melanjutkan Pak Jokowi, tapi pada sisi mana?" tanya Ari.

Kacung mengungkapkan, bisa jadi para pemilih gamang itu tengah menunggu performa debat dari capres-cawapres. Bisa juga menanti arahan Jokowi

Penegasan Sebagai Penerus Jokowi Bisa Jadi Magnet Suara Kalangan Pemilih Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/kacung-marijan.jpg" alt="kacung marijan" width="100%">
<figcaption>kacung marijan</figcaption>
</figure>THRESHOLD atau ambang batas masih dan akan menjadi salah satu kata kunci dalam desain sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Di dalam literatur, istilah itu lebih banyak dipakai pada adanya pembatasan partai-partai yang akan duduk di lembaga perwakilan. Misalnya saja, suatu partai dapat mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan rakyat ketika mampu mengumpulkan dukungan suara rakyat dalam persentase tertentu, 2 atau 10 persen misalnya. Threshold semacam itu disebut parliamentary threshold (PT).  Gagasan tentang PT tersebut memang kontradiktif dengan tujuan diadakannya pemilu demokratis, yaitu untuk memilih para wakil yang akan duduk di parlemen. Ketika para calon dan partai-partai yang dipilih dalam pemilu itu harus mengikuti seleksi lanjutan berdasar persentase perolehan suara, bukankah sistem demikian telah mengabaikan suara para pemilih?  Argumentasi semacam itu pula yang sering disuarakan orang-orang yang tidak setuju dengan adanya PT. Pemberlakuan PT, oleh para pengkritiknya, tidak hanya dianggap telah membuang begitu saja suara para pemilih dari partai-partai yang tidak lolos PT. Sistem demikian juga dianggap telah melahirkan adanya pelebaran disproporsionalitas di dalam lembaga perwakilan rakyat. Hanya kelompok atau partai dalam dukungan suara tertentu yang memungkinkan memiliki para wakil di parlemen.  Tetapi, demokrasi itu tidak hanya terkait dengan perwakilan. Misalnya, semakin banyak kelompok yang memiliki wakil di lembaga perwakilan (representativeness) itu semakin bagus. Demokrasi juga terkait dengan proses pembuatan keputusan-keputusan publik dan pemerintahan yang akan membuat serta menjalankan keputusan-keputusan itu.  Ketika dikaitkan dengan pembuatan keputusan, pada akhirnya terkait dengan efektivitas dan efisiensi proses pembuatannya. Semakin banyak yang terlibat, semakin sulit diputuskan karena kepentingannya juga semakin banyak. Sementara itu, pemerintah yang menjalankan keputusan-keputusan tersebut dituntut memiliki kemampuan memerintah (governability) dan mengeksekusi keputusan-keputusan itu. Ketika suatu pemerintah harus mempertimbangkan banyak tuntutan berbagai kelompok, kemampuan memerintah dan mengeksekusinya menjadi lebih rendah.  Threshold merupakan instrumen agar yang terlibat di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan publik dan yang mengeksekusi keputusan-keputusan tersebut lebih sederhana. Karena itu, tidak sedikit negara demokratis, termasuk Jerman, yang menggunakan threshold sebagai instrumen untuk lebih menyederhanakan para wakil yang duduk di lembaga perwakilan agar terbangun pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.  Hanya, di Indonesia ada threshold yang tidak banyak dikenal di negara lain, yaitu terkait dengan persyaratan untuk mencalonkan presiden/wakil presiden dan mencalonkan kepala daerah/wakil kepala daerah. Sejak diberlakukannya pemilihan presiden/wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah secara langsung, sudah ditetapkan adanya threshold itu. Hanya partai atau kumpulan partai yang memiliki wakil dalam persentase tertentu, atau yang telah memperoleh dukungan di pemilu dalam persentase tertentu, yang dapat mencalonkan pasangan presiden/wakil presiden dan pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah.  Threshold untuk parlemen maupun threshold untuk presiden/wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah telah memiliki tingkat konstitusionalitas yang kuat. Beberapa kali materi itu telah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa kali pula tidak dikabulkan. Artinya, threshold sebagai bagian dari instrumen dalam pemilu memiliki landasan konstitusionalitas dan sah-sah saja diberlakukan dalam pemilu yang demokratis di Indonesia.  Para wakil rakyat yang saat ini sedang menggodok RUU Pemilu yang baru juga sedang membicarakan masalah threshold itu. Tapi, yang menjadi perbincangan dan perdebatan bukanlah threshold itu sendiri, melainkan tentang besaran threshold itu dan keterkaitan antara threshold untuk pemilu parlemen dan untuk pemilu presiden/wakil presiden dan untuk kepala daerah/wakil kepala daerah. Selain itu, isu lainnya adalah threshold yang rencananya diberlakukan juga untuk parlemen di daerah.  Pertama, terkait dengan besaran PT, terdapat usulan kenaikan angkanya, dari 4 persen pada Pemilu 2019 menjadi 7 persen atau lebih pada Pemilu 2024. Usulan untuk menaikkan angka itu guna melahirkan adanya sistem kepartaian moderat di Indonesia, yaitu antara dua sampai lima partai saja yang memiliki wakil di parlemen.  Apabila semata-mata dilihat dari upaya untuk mencapai tujuan, usulan menaikkan angka PT itu memang bisa diterima. Tetapi, mengingat yang membahas RUU Pemilu tersebut juga partai-partai yang pada Pemilu 2019 tidak sampai meraih dukungan 7 persen, kemungkinan pembahasannya akan berlangsung alot.  Di samping diperdebatkan berbasis kepentingan, adanya kenaikan yang terlalu tinggi dari angka PT juga menghadapi tantangan lain. Di antaranya adalah kenaikan itu bisa bertentangan dengan realitas tentang pluralitas politik di Indonesia yang cukup tinggi dan memperbesar aspek disproporsionalitas di lembaga perwakilan. Karena itu, langkah yang bijak dan ditempuh kemudian adalah menaikkan angka PT, tetapi tidak terlalu tinggi, seperti 5 persen.  Kedua, threshold untuk pemilihan presiden/wakil presiden dan untuk pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Ketika threshold ini diberlakukan di dalam pemilu serentak, menjadi aneh, karena angkanya didasarkan pada pemilu lima tahun sebelumnya. Threshold untuk pemilihan presiden/wakil presiden dan untuk kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi kehilangan argumentasi bagi terbangunnya pemerintahan yang kuat dan stabil. Ketika para pengusung calon presiden/wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah tidak memiliki kursi lagi di parlemen, karena tidak lolos PT, misalnya, presiden/wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih itu tidak memiliki dukungan yang cukup di parlemen.  Untuk itu, pilihannya dua. Ketika threshold untuk pemilihan presiden/wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah tetap akan diberlakukan, pemilu anggota parlemen, baik di pusat maupun daerah, harus dipisah dari pemilu presiden/wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah. Untuk itu, saya mengusulkan dua pemilu serentak: pemilu untuk anggota legislatif (DPR/DPD/DPRD) dan pemilu untuk eksekutif (presiden/wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah). Pilihan yang kedua, kalau tetap pemilu legislatif dan eksekutif tetap serentak, threshold-nya ditiadakan.  Ketiga adalah threshold untuk parlemen daerah. Selama ini PT hanya di pusat. Apakah dimungkinkan untuk parlemen daerah? Bisa saja diberlakukan, tetapi prosesnya harus terpisah dari PT untuk DPR. Jumlahnya pun tidak harus sama dengan PT untuk pusat. Misalnya saja cukup 2 atau 3 persen. Hal tersebut perlu dilakukan karena daerah itu lebih dekat dengan para pemilih. Sehingga aspek representativeness lebih penting untuk menjadi pertimbangan penentuan PT dan angkanya. (*)  <hr />  *) Kacung Marijan, Guru besar ilmu politik Unair, wakil rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wih5C1rWmws  https://www.youtube.com/watch?v=McChI2VDFZk  https://www.youtube.com/watch?v=LCpXUPiGySQ

Threshold dan Stabilitas Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/kacung-marijan.jpg" alt="kacung marijan" width="100%">
<figcaption>kacung marijan</figcaption>
</figure>PERSEBARAN virus korona (Covid-19) sangatlah cepat. Virus itu mampu menerobos semua orang tanpa memandang golongan, ras, agama, dan negara. Akibatnya, semua orang, kelompok, dan negara sibuk dan bingung bagaimana mencegah dan mengatasinya.  Masih beruntung, pandemi korona itu terjadi pada era digital. Bisa dibayangkan jika itu terjadi pada era-era sebelumnya, misalnya kesulitan di dalam mencegah dan mengatasi implikasinya, akan lebih besar lagi. Instrumen mengendalikan dan bagaimana masyarakat beradaptasi di dalam situasi menyeramkan itu akan lebih sedikit.  Salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi korona adalah melalui instrumen ’’menjaga jarak’’. Instrumen ini telah diterapkan banyak negara meski melalui strategi yang berbeda-beda. Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain telah menggunakan strategi lockdown dalam menjaga jarak secara sangat ketat.  Sementara itu, negara-negara lain, termasuk Indonesia, menggunakan strategi yang lebih lunak. Yang terpenting adalah adanya seruan kepada masyarakat agar melakukan ’’social distancing’’ agar sebelum menyebar, virus itu lebih dahulu mati.  Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membicarakan strategi mana yang paling efektif di antara keduanya. Yang ingin dibicarakan adalah anggota masyarakat maupun pemerintah yang membuat kebijakan masih bisa leluasa melakukan adaptasi di tengah-tengah penggunaan instrumen ’’menjaga jarak’’ itu.  Pada masa lalu, ketika lockdown di suatu wilayah atau negara diterapkan, masyarakatnya benar-benar terisolasi. Tidak ada ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat di luarnya. Pada era digital, komunikasi itu bisa dilakukan oleh sesama anggota masyarakat yang terisolasi dan dengan orang lain di luarnya.  Karena itu, ketika ada orang atau kelompok yang mengalami kekurangan logistik, mereka relatif cepat diketahui dan mudah diatasi sepanjang supply barang yang dibutuhkan tersedia tidak jauh dari tempatnya. Bukan hanya itu. Masyarakat yang terisolasi itu, dalam derajat tertentu, juga masih bisa melakukan interaksi dan transaksi bisnis.  Di dalam situasi semacam itu, instrumen menjaga jarak dalam menangani pandemi korona, baik melalui lockdown maupun bukan, tidak serta-merta membuat ekonomi mati. Jelas, korona telah meruntuhkan bangunan ekonomi individu, perusahaan, maupun negara. Namun, korona tidak serta-merta menghentikan denyut nadi perekonomian seketika.  Hanya, bagaimana anggota masyarakat melakukan adaptasi di tengah-tengah instrumen menjaga jarak itu, bergantung pada tingkat budaya yang dimilikinya. Di dalam masyarakat digital, setiap individu seperti berperilaku soliter, bergerak sendiri-sendiri seolah tanpa membutuhkan orang lain.  Namun, dalam masyarakat digital yang matang, perilaku soliter itu sebenarnya hanyalah semu. Masing-masing sebenarnya juga menyadari bahwa mereka itu tidak bisa hidup berdiri sendiri, melainkan saling bersinergi satu sama lain meskipun seperti ada jarak yang memisahkan.  Dalam situasi pandemi korona, masyarakat yang memiliki karakter budaya semacam itu bisa lebih efektif dalam mencegah memburuknya situasi dan dalam taraf tertentu mampu beradaptasi serta bersahabat terhadap situasi yang buruk tersebut. Di dalam diri mereka terdapat kesadaran bahwa hidup soliter secara fisik dalam situasi itu memang harus dilakukan karena itu memang membahayakan semua pihak.  Namun, melalui akses informasi dan komunikasi yang dimiliki, mereka masih mungkin memiliki kemampuan mengatasi kesulitan-kesulitannya seperti untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman dan bahkan masih bisa berbisnis.  Di dalam masyarakat yang budaya digitalnya belum matang, perilaku seperti itu tidak sepenuhnya terjadi. Di masyarakat kita, misalnya, justru kita temukan realitas bahwa tidak sedikit orang yang tetap hidup di dalam keramaian, berkelompok, tetapi secara ’’psikologis’’ sebenarnya mereka hidup soliter. Lihatlah di warung-warung atau tempat orang berkumpul, mereka hanya sebentar berinteraksi, tetapi pikiran mereka menjauh antara satu dan lainnya.  Dalam situasi seperti itu, imbauan pemerintah, para pejabat, dan tokoh-tokoh masyarakat agar semua pihak menggunakan istrumen menjaga jarak dengan strategi social distancing masih berhenti pada tataran psychological distancing. Lihatlah, sejumlah pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pelajaran dan perkuliahan secara online karena perkuliahan offline dihentikan. Pada awal-awal pembelajaran itu dilakukan, mereka justru berkelompok di rumah, kos-kosan, warung, atau kafe dengan alasan memanfaatkan wifi gratis.  Situasi semacam itulah, antara lain, yang menjadikan strategi social distancing yang kita gaungkan belum cukup kuat membendung laju pandemi korona di negara kita. Jumlah yang dicurigai dan positif korona meningkat secara tajam. Hal itu tidak lepas dari realitas bahwa masyarakat kita belum mampu melepaskan ikatan-ikatan fisik di tengah-tengah situasi yang justru mengharuskan mereka melepaskannya untuk sementara.  Karena pandemi korona dan implikasinya sangat luar biasa, situasi semacam itu tentu tidak bisa berlanjut. Pemerintah yang menjadi panglima terdepan memiliki peran yang sangat penting. Setidaknya, ada dua hal yang bisa dilakukan di luar kebijakan ekonomi makro dan mikro yang sudah dilakukan.  Pertama, menjamin keberlangsungan jalannya masyarakat digital melalui kemudahan akses informasi dan komunikasi. Agar para mahasiswa dan orang lain yang kekurangan finansial tidak sibuk mencari wifi gratis, pemerintah bisa memberikan subsidi ’’data gratis’’ kepada mereka dalam kurun waktu tertentu.  Akses itu tidak hanya untuk mempermudah proses belajar-mengajar, tetapi juga untuk proses-proses sosial dan ekonomi di tengah-tengah situasi untuk ’’menjaga jarak’’. Akses itu akan menjadi ’’nyawa’’. Bukan hanya alat berkomunikasi, melainkan juga untuk terus menjaga kehidupannya. Kebutuhan hidup sehari-hari masih mungkin dipenuhi melalui berbagai aplikasi ’’antar jemput’’ barang dan jasa secara digital.  Kedua, pemerintah membuat kebijakan tentang adanya jaminan keamanan di dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya jaminan makanan dan minuman. Ketiadaan jaminan logistik semacam itu masih memungkinkan adanya orang yang nekat melanggar social distancing hanya karena tidak mau ’’mati kelaparan’’.  Agar lebih efektif dan melibatkan partisipasi publik, proses ketersediaan logistik itu bisa melibatkan para penyedia seperti petani dan pabrikan sebagai supplier atas kebutuhan itu dan pendistribusiannya melibatkan komunitas di sekitarnya. Pelibatan itu juga ditujukan untuk meredakan jatuh bangkrutnya para produsen. Tentu, dalam proses itu, protokol ’’menjaga jarak’’ tetap dilakukan melalui penggunaan perangkat digital.  Melalui kebijakan dan sinergi semacam itu, upaya mengatasi implikasi pandemi korona ini akan menjadi gerakan bersama, bukan hanya gerakan yang dilakukan pemerintah. Semoga. (*)  <hr />  *) Kacung Marijan, Guru besar FISIP Unair, wakil rektor Unusa Surabaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2CpFXP1GfQo  https://www.youtube.com/watch?v=bf7OZmWz6I4  https://www.youtube.com/watch?v=s_AMjkh7Ty4

Korona, Pemerintah, dan Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/kacung-marijan.jpg" alt="kacung marijan" width="100%">
<figcaption>kacung marijan</figcaption>
</figure>SECARA sederhana, politik dinasti acap kali dibatasi sebagai ’’adanya anggota keluarga yang memiliki jabatan serupa di masa lalu (Asako dan Matsubayashi, 2015)’’. Fenomena itu terjadi di sejumlah negara, baik yang tergolong maju maupun yang sedang berkembang.  Tetapi, politik dinasti juga dibatasi secara lebih luas, tidak sekadar pada adanya anggota keluarga yang memiliki jabatan sama.  Melainkan juga yang memiliki jabatan-jabatan politik lainnya, baik di tingkat nasional maupun di daerah.  Terlepas dari adanya perbedaan batasan, pertanyaannya, mengapa politik dinasti muncul dan apa implikasinya? Siapakah yang paling diuntungkan dan dirugikan dalam landscape politik seperti itu?  Teori elite berpandangan bahwa setiap individu warga negara memiliki potensi dan posisi yang tidak sama antara satu sama lain. Ketidaksamaan itu pada akhirnya berpengaruh pada posisi yang dimiliki, baik posisi sosial ekonomi maupun politik.  Di masyarakat mana pun, dalam pandangan teori ini, terdapat sekelompok kecil orang yang memiliki kekayaan yang jauh lebih besar daripada yang lain. Ada pula yang memiliki kekuasaan, sedangkan sebagian besar lainnya tidak.  Hanya, bagaimana sekelompok kecil orang atau elite itu terbentuk, terdapat perbedaan titik tolak. Teori ”keturunan” berpendapat bahwa orang dari keturunan tertentu memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan yang lain. Orang dari keturunan demikian diangap memiliki keunggulan kepemimpinan dari yang lain.  Sebelum pemerintahan demokratis terbangun, teori ”keturunan” itulah yang banyak dipakai dalam pergantian kepemimpinan. Hanya orang yang berasal dari trah pemimpin sebelumnya yang berhak menjadi pemimpin.  Ketika pemimpin itu meninggal, otomatis digantikan oleh anaknya, bahkan ketika keturunanya tersebut masih anak-anak sekalipun. Hal itu terlihat dari perjalanan sejarah di sejumlah kerajaan di dunia.  Sementara itu, di luar teori ”keturunan”, kemunculan elite tersebut bertumpu pada kemampuan dalam mengakumulasi potensi yang dimilikinya. Misalnya, potensi intelektual dan potensi memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya.  Ilmuwan sosial Italia Vilfedo Pareto pernah menyatakan, pemimpin itu kuat manakala mampu mengombinasikan dua karakter sekaligus. Pertama adalah karakter ”rubah” yang ditandai oleh kepintaran dan kemampuan memanipulasi. Kedua adalah karakter ”singa” yang ditandai oleh kemampuan menundukkan, memaksa, dan bahkan melakukan kekerasan.  Kemampuan seperti itu memang tidak mesti turun-temurun. Tetapi, dalam hal tertentu, sirkulasi elite tersebut memang tidak mudah terjadi. Elite biasanya ditandai oleh penguasaan berbagai sumber.  Seseorang yang berasal dari keluarga kaya, misalnya, memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah yang bagus serta berkesempatan memiliki networking yang lebih luas. Ketika dikapitalisasi, modal demikian bisa menjadi instrumen penting untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.  Politik dinasti tidak lepas dari konteks semacam itu. Memang, bisa saja pada awalnya seseorang memperoleh kekuasaan karena mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan.  Namun, ketika berkuasa, orang dan keluarganya tersebut menikmati kekuasaan itu. Implikasinya, bukan orang itu saja yang hendak melanggengkan kekuasaan, tetapi juga keluarganya.  Konteks semacam itulah yang menjadi penjelas mengapa terdapat pergeseran seorang atau sekelompok penguasa yang awalnya bercorak sebagai ”the philosopher king” atau ”aristokratik” kemudian berubah menjadi seorang ”raja absolut” dan penguasa oligarkis.  Di sejumlah negara yang sedang berkembang, politik dinasti itu biasanya terbangun atas dasar patron-klien antara elite dan massa. Sekelompok elite tidak hanya memiliki akses untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga menguasai sumber-sumber ekonomi.  Politik dinasti tidak hanya terjadi di dalam masyarakat feodal, tetapi juga di dalam masyarakat demokratis tetapi bercorak transaksional. Dalam masyarakat seperti itu, proses pemilihan tidak semata-mata didasari niat melakukan seleksi dan pemilihan pemimpin-pemimpin terbaik, tetapi juga oleh transaksi jangka pendek.  Selain adanya potensi karakter ”rubah” dan ”singa” dari pemimpin, proses pemilihan yang berbiaya mahal menjadi ladang bagi tumbuh suburnya politik dinasti. Dalam pemilihan demikian, ada dua kelompok orang yang berpotensi kuat ikut bertanding. Pertama adalah orang-orang yang memiliki tingkat keterkenalan bagus. Kedua adalah orang yang memiliki modal ekonomi berlebih.  Memang, ketika kekuasaan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, misalnya, politik dinasti itu tidak problematik. Namun, ketika mereka terjebak dalam kekuasaan yang bercorak oligarkis, kekuasaan itu tidak lebih dari instrumen untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya. Semoga hal demikian tidak terjadi. (*)

Politik Dinasti dan Kekuasaan Oligarkis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/kacung-marijan.jpg" alt="kacung marijan" width="100%">
<figcaption>kacung marijan</figcaption>
</figure>PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan suatu keniscayaan, mengiringi proses demokratisasi. Sejak 1 Juni 2005, hajatan itu terus berlangsung, kecuali di daerah tertentu karena ”keistimewaannya”. Gubernur dan wakil gubernur DIJ termasuk yang tidak dipilih langsung. Demikian juga seluruh wali kota dan bupati di DKI Jakarta. Mereka tidak dipilih, tetapi ditetapkan langsung oleh gubernurnya.  Praktik pilkada langsung tidak lepas dari gagasan bahwa ”politics is local”, di mana proses-proses politik riil pada dasarnya lebih banyak terjadi di tingkat lokal atau daerah. Melalui pilkada langsung, rakyat bisa secara langsung memilih para pemimpin yang mereka pandang terbaik. Jarak yang dekat antara pemimpin dan yang dipimpin juga memungkinkan adanya proses pembuatan dan implementasi keputusan-keputusan politik yang lebih menguntungkan para pemilih.  Selain proses demokratisasi yang lebih baik itu, pilkada secara langsung juga memungkinkan lahirnya pemimpin-pemimpin ”perkecualian” di daerah-daerah. Sejak pilkada secara langsung, tidak sedikit muncul pemimpin-pemimpin berusia muda, kurang dari 40 tahunan. Memang, dari satu sisi, pemimpin-pemimpin muda itu mungkin kurang pengalaman. Namun, mereka memiliki energi lebih dan acap kali memiliki gagasan-gagasan baru untuk memperbaiki daerahnya.  Pilkada secara langsung juga memungkinkan munculnya ”developmental leaders”, pemimpin-pemimpin kreatif-inovatif, untuk melakukan terobosan-terobosan bagi percepatan pembangunan daerahnya. Tidak sedikit dari kepala daerah yang banyak meraih penghargaan merupakan para ”developmental leaders” di daerah masing-masing.  Meski demikian, pilkada langsung juga tidak lepas dari kritik. Dari sisi proses, pilkada secara langsung melahirkan biaya politik tinggi. Biaya itu tidak hanya terkait proses kampanye, tetapi juga terkait dengan proses-proses lain, seperti biaya ”membeli perahu” yang akan mengantarkan calon dan biaya ”pembelian suara” kepada sebagian pemilih. Yang terakhir itu melahirkan slogan popular NPWB (nomer piro, wani piro).  Sebagai konsekuensi dari adanya efek negatif (by product) dari proses semacam itu, pilkada secara langsung juga tidak serta-merta melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Memang, yang terpilih tetaplah yang ”terbaik”. Namun, maknanya bukanlah ”developmental leaders”, melainkan terbaik karena kemampuannya di dalam ”membiayai” proses-proses politik yang berbiaya tinggi itu. Maka, dalam konteks ini, pilkada secara langsung juga telah melahirkan atau memperkuat oligarki di daerah.  Banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK atau bermasalah secara hukum tidak lepas dari adanya proses-proses buruk semacam itu. Para kepala daerah itu berusaha menutup biaya yang dikeluarkan melalui praktik-praktik buruk di dalam tata kelola pemerintahan yang mereka pimpin. Yang lebih parah lagi, ada keinginan untuk memperoleh lebih untuk memupuk kekayaan pribadi di luar praktik legal.  Berangkat dari adanya sisi buruk dari pilkada secara langsung seperti itu, belakangan terdapat keinginan untuk meninjau ulang. Pilkada secara langsung akan dikembalikan secara semula, yaitu dipilih kembali oleh DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  Secara politik, bisa saja pilkada dikembalikan ke sistem semula. Sepanjang DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi UU yang mengatur pilkada, dan mengembalikan ke sistem semula, selesai. Tapi, apakah itu yang memang terbaik?  Pilkada secara langsung digagas bukan semata-mata sebagai mata rantai proses demokratisasi. Sistem tersebut digagas untuk memotong proses politik elitis dan adanya main mata antara calon dan anggota DPRD. Melalui pilkada secara langsung, praktik buruk semacam itu diharapkan tidak terulang.  Ketika sekarang hendak dikembalikan ke sistem lama, bukankah itu merupakan cara menyelesaikan masalah dengan kemungkinan melahirkan masalah lain sebagaimana terjadi sebelumnya? Padahal, yang diinginkan adalah menyelesaikan masalah tanpa melahirkan masalah.  Memang, sistem apa pun sulit tanpa implikasi negatif. Dalam hal pilkada secara langsung, salah satu masalah sentralnya adalah adanya biaya politik yang tinggi. Kalau hal demikian ini yang terjadi, bukankah hal itu bisa diatasi melalui, misalnya, pembatasan ambang batas maksimal biaya dari masing-masing calon secara terbuka? Kalau masih ada ”votes buying”, bukankah hal itu bisa diatasi melalui pemangkasan dari sisi ”supply” yang ada di pihak calon dan timnya?  Memang, dalam hal tertentu, pilkada secara langsung bisa jadi berkurang urgensinya. Misalnya, pilkada di tingkat provinsi bisa saja ditiadakan melalui dua pertimbangan penting. Pertama, derajat otonomi daerah masih lebih banyak di kabupaten/kota. Wilayah provinsi ada di daerah-daerah otonom itu. Kedua, provinsi, selain memiliki otonomi tertentu, juga menjalankan fungsi sebagai ”wakil pemerintah pusat” di daerah.  Ketika tidak dipilih secara langsung, gubernur/wakil gubernur itu apakah kembali dipilih DPRD provinsi? Tidak serta-merta demikian. Mengingat, secara politik, yang terkait dengan provinsi itu ada tiga pihak, gubernur/wakil gubernur itu bisa dipilih tiga pihak itu. Pertama adalah DPRD provinsi yang mewakili rakyat provinsi. Kedua adalah para bupati/wali kota yang merupakan para kepala daerah di daerah-daerah otonom di wilayah provinsi itu. Ketiga adalah pemerintah pusat. Sementara itu, nilai suara dari masing-masing pihak bisa didasarkan pada indeks kekuasaannya. Dengan demikian, perolehan pemenangnya tidak hanya akan ditentukan suara yang didapat, tetapi juga ketika ditransformasikan ke dalam indeks yang ditentukan.  Apakah bupati/wali kota bisa dipilih kembali oleh DPRD? Mengingat kedekatannya dengan rakyat, bupati/wali kota sebaiknya tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, dalam kasus khusus, bisa saja hal itu dilakukan. Selain pertimbangan keistimewaan, kasus khusus tersebut bisa saja dibuat. Misalnya saja, berdasarkan semacam ”referendum” di daerah masing-masing. Ketika rakyat di daerah tersebut menghendaki pemilihan bupati/wali kota itu dilakukan oleh DPRD, bisa saja dilakukan. (*)  <hr />  *) Kacung Marijan, Guru besar Unair dan wakil rektor Universitas NU Surabaya

Pilkada Langsung dan Tidak Langsung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/kacung-marijan.jpg" alt="kacung marijan" width="100%">
<figcaption>kacung marijan</figcaption>
</figure>TIDAK sedikit yang kaget setelah mengetahui keputusan Presiden Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Sebab, selama ini track record Nadiem lebih banyak bergerak di bidang ekonomi digital serta tidak terkait langsung dengan dunia pendidikan dan kebudayaan.  Tetapi, ketika melihat sosok Nadiem sebagai orang Indonesia pertama yang mampu keluar dari aktivitas zona ekonomi mainstream dan tantangan pendidikan Indonesia di tengah-tengah perubahan-perubahan besar dunia, tidak sedikit orang yang mulai paham mengapa sosok anak muda itu yang ditunjuk sebagai menteri yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan dan kebudayaan tersebut.  Distruksi  Menguatnya penggunaan internet of things (IoT) dan artificial intelligence (AI) memang telah banyak mengubah kehidupan manusia, mulai kelembagaan sosial ekonomi sampai perilaku. Lembaga ekonomi seperti pasar mengalami pergeseran besar-besaran dari semata-mata pasar fisik ke pasar virtual.  Perubahan-perubahan seperti itu mau tidak mau membutuhkan kompetensi baru karena adanya peran-peran baru yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Sekaligus tidak diperlukannya kompetensi tertentu karena hilangnya peran-peran yang sebelumnya ada. Hal demikian tidak bisa dilakukan hanya melalui kebijakan-kebijakan dan cara berpikir biasa-biasa saja. Pertanyaan yang sudah lama dimunculkan akibat perubahan-perubahan besar (distruksi) semacam itu adalah bagaimana peran lembaga-lembaga pendidikan dalam melakukan adaptasi dan melakukan distruksi terhadap situasi semacam itu.  Pertanyaan semacam itu menjadi lebih penting karena saat ini, dalam beberapa dekade mendatang, Indonesia sedang mengalami apa yang disebut sebagai bonus demografi, di mana kelompok usia produktif telah mendominasi jumlah penduduk yang ada. Ketika penduduk yang berusia produktif tersebut memiliki kompetensi sebagaimana yang dibutuhkan lingkungan yang telah berubah sangat cepat, akan membawa keberuntungan yang sangat besar bagi Indonesia. Sebaliknya, ketika kompetensinya tidak sesuai, yang terjadi adalah kebuntungan.  Di pihak lain, di bidang pendidikan, Indonesia masih berkutat pada tantangan dasar, yaitu bagaimana seluruh warga negara mampu memiliki akses memperoleh pendidikan dasar dan menengah. Tantangan lain adalah bagaimana meningkatkan kualitas, termasuk di dalamnya adalah adanya kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.  Perubahan Mindset  Setiap pemerintahan telah berusaha mencari solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan itu. Untuk mengatasi masalah akses, telah dibuat rintisan wajib pendidikan 12 tahun. Anggaran sangat besar pun telah digelontorkan, termasuk beasiswa, sehingga tidak ada ruang alasan tak menyelesaikan pendidikannya karena tidak memiliki biaya.  Untuk meningkatkan kualitas, telah dibuat standar pendidikan dan langkah-langkah serius lain seperti perbaikan infrastruktur pendidikan. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas guru, telah dilakukan pelatihan dan pendidikan para guru. Khusus untuk pendidikan tinggi, telah digelontorkan dana besar bagi para dosen agar mereka bisa menyelesaikan pendidikan S-3 serta memiliki pengalaman penelitian yang memadai.  Tetapi, upaya sistematis dan serius itu belum mampu membuat Indonesia keluar sebagai negara unggul di bidang pendidikan, khususnya dalam menghasilkan SDM yang memadai, bahkan di level ASEAN. Di antara jawaban awal terhadap realitas semacam itu adalah kita masih berpikir dan bertindak biasa-biasa saja dalam menghadapi tantangan luar biasa. Perubahan mindset seluruh stakeholder, terutama sekali para pengelola pendidikan, sangat dibutuhkan.  Agar Indonesia bisa lebih mudah menghadapi tantangan pendidikan, kita tidak bisa semata-mata berpegang pada prinsip continuously improvement, berjalan linier melalui perbaikan secara terus-menerus. Prinsip demikian tidak hanya membuat Indonesia sulit mengejar negara-negara yang telah terlebih dahulu di depan, tapi juga membuat kita terus-menerus menjadi follower dan sekadar melakukan adaptasi.  Indonesia membutuhkan prinsip lain, yakni adanya lompatan melalui kreativitas dan inovasi. Prinsip demikian tidak hanya memungkinkan lahirnya terobosan-terobosan baru dalam menghadapi tantangan, tapi juga adanya temuan-temuan yang memungkinkan Indonesia bisa melesat berada di depan negara-negara yang sebelumnya lebih maju.  Ekosistem  Melakukan perubahan mindset dan mengimplementasikan prinsip semacam itu tentu tidak mudah. Pemerintah terlebih dahulu harus mendefinisikan peran-peran apa yang bisa dan harus dilakukan. Prinsip ”lompatan” pendidikan tidak mungkin terjadi ketika pemerintah terlalu banyak melakukan intervensi, mulai kurikulum sampai pembukaan program studi.  Prinsip lompatan sulit terjadi manakala kebijakan penyeragaman, termasuk penyeragaman kurikulum, terus diberlakukan. Kebijakan penyeragaman memang memungkinkan pendidikan berjalan lebih merata dan adanya continuously improvement. Tetapi, hasil yang dicapai akan berjalan biasa-biasa saja secara linier atau minimal hanya dalam proses adaptasi. Prinsip lompatan akan terjadi ketika ada ruang keleluasaan untuk melakukan eksperimen di bidang pendidikan demi menghasilkan anak didik yang berkualitas dan memiliki mental kuat untuk melakukan sesuatu secara luar biasa.  Peran penting pemerintah yang bisa dilakukan agar dua prinsip itu bisa saling melengkapi adalah melalui pengembangan ekosistem. Peran demikian tidak menempatkan pemerintah sebagai bos pendidikan, tetapi sebagai leader terhadap seluruh stakeholder di bidang pendidikan untuk bersama-sama melakukan continuously improvement dan lompatan-lompatan.  Di bidang pendidikan tinggi, misalnya, pemerintah cukup memberikan guideline tentang pengelolaannya. Pembukaan dan penutupan program studi, berikut kurikulumnya, misalnya, diserahkan saja sepenuhnya kepada perguruan tinggi. Para calon mahasiswa dan pengguna lulusan pada akhirnya akan memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi yang mampu melahirkan lulusan berkualitas dan dibutuhkan. Selain lebih banyak berperan sebagai guideline dan pengatur lalu lintas, pemerintah memiliki peran besar dalam menyediakan dana penelitian bagi perguruan tinggi agar mampu melahirkan penelitian-penelitian berkualitas, baik penelitian dasar maupun terapan. Semoga. (*)  <hr />  *) Guru besar Unair dan wakil rektor Unusa

Perubahan Mindset dan Ekosistem Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/kacung-marijan.jpg" alt="kacung marijan" width="100%">
<figcaption>kacung marijan</figcaption>
</figure>PELANTIKAN anggota DPR yang baru didahului dan diiringi serangkaian demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para mahasiswa di sejumlah kota besar. Titik tolak demonstrasi itu adalah DPR yang dianggap enggan mendengar suara rakyat dalam membuat keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.  Adanya anggapan bahwa DPR enggan mendengar suara rakyat tersebut tidak terlepas dari pandangan bahwa demokrasi itu berhenti pada proses elektoral. Demokrasi semata-mata dipandang dari dimensi kontestasi publik (public contestation) dalam pemilihan pejabat-pejabat publik, termasuk anggota DPR. Ketika para anggota DPR(D) sudah terpilih, misalnya, demokrasi yang melibatkan rakyat dianggap sudah selesai. Demokrasi lalu berpindah ke ranah elitis, yang hanya melibatkan para wakil yang telah dipilih tersebut.  Demokrasi tentu tidak sesederhana itu. Di samping dimensi keikutsertaan publik, ada dua dimensi lain dari demokrasi itu. Yang pertama adalah adanya partisipasi dalam proses-proses politik, terutama sekali terkait dengan proses pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Yang kedua adalah adanya hak-hak sipil dan hak-hak politik yang dimiliki semua warga negara. Dimensi yang terakhir itu penting agar public contestation dan partisipasi tersebut terjamin pelaksanaannya.  Apakah pelantikan anggota DPR yang baru ini memungkinkan demokrasi tidak berhenti sampai pada proses elektoral saja? Bagi para penganut cara pandang yang sinis, jawabannya sederhana: ”Tidak!” Tidak akan ada banyak perubahan dari apa yang dilakukan para wakil rakyat itu. Yang ada hanyalah status baru yang melekat, yaitu anggota DPR periode 2019–2024.  Adalah Robert Michels orang yang sinis terhadap demokrasi. Setelah lama mencermati praktik demokrasi yang melibatkan partai-partai politik, dia menemukan apa yang disebut sebagai ”hukum besi oligarki”. Para elite yang awalnya berbondong-bondong dekat dengan rakyat, ingin memperoleh dukungan dari rakyat, pada akhirnya terjebak pada situasi di mana mereka akhirnya masuk ke dalam ”oligarki-oligarki”.  Tetapi, bagi yang lebih optimistis, seperti Albert Hirschman, proses demokrasi itu memungkinkan apa yang disebut sebagai ”voice” dan ”exit”. Mengingat di dalam demokrasi itu terjamin adanya hak-hak sipil dan hak-hak politik, warga negara dimungkinkan melakukan penyuaraan-penyuaraan tentang apa yang menjadi aspirasinya. Para elite, termasuk para anggota DPR itu, mau tidak mau harus mendengar apa yang disuarakan para konstituennya. Mengapa demikian?  Kalau tidak, rakyat yang telah memilihnya bisa melakukan apa yang disebut sebagai exit. Rakyat yang menjumpai anggota DPR yang tidak mau mendengar suara mereka, juga DPR yang tetap jalan dengan keputusannya sendiri atau apa yang disebut sebagai disconnect electoral, akan menghukumnya berupa tidak bersedia memilihnya kembali pada pemilu berikutnya.  Apa yang terjadi belakangan ini tidak sama persis dengan apa yang dikatakan Hirschman itu. Setelah memandang DPR benar-benar tidak mau mendengar apa yang disuarakan rakyat, para mahasiswa tersebut melakukan gelombang voice besar-besaran, berupa tekanan-tekanan fisik sekaligus gagasan.  Tekanan itu pada akhirnya membuat DPR bersedia ”mendengar”. Sejumlah RUU yang awalnya akan diputuskan di akhir masa jabatan DPR periode 2014–2019 ditunda penetapannya. Bahkan, DPR juga sudah mulai ”membuka hati” untuk kemungkinan dilakukannya perubahan terhadap apa yang telah diputus seperti UU tentang KPK –meski sampai sekarang belum diputuskan.  Berbeda dengan pelantikan anggota DPR sebelumnya yang didorong semangat untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, pelantikan DPR periode 2019–2024 sejak awal telah ditandai suara kritis dari publik. Sebelum mereka bermetamorfosis ke dalam jaringan oligarki-oligarki, para mahasiswa telah memberikan peringatan berupa voice yang cukup besar.  Memang sebagian tuntutan mahasiswa itu telah dikabulkan. Tetapi, mahasiswa sepertinya belum puas. Isu utama yang mendorong gerakan mahasiswa belakangan adalah masalah korupsi. Selama ini pandangan yang terbangun di publik adalah korupsi telah menjadi problem besar dalam pengelolaan negara dan KPK sudah dipersepsi sebagai institusi tepercaya untuk mengatasi masalah korupsi.  Karena itu, ketika terdapat isu tentang pelemahan KPK melalui revisi UU yang mengaturnya, para mahasiswa melakukan konter wacana dan aksi perlawanan. Karena itu pula, aksi perlawanan, bisa saja, akan terus berlanjut. DPR baru dalam konteks semacam itu menghadapi tantangan: berproses menuju terjadinya disconnect electoral sebagaimana sebelumnya ataukah menjadi bagian dari bangunan baru tentang adanya koneksi berkelanjutan di dalam berdemokrasi.  Tekanan dari mahasiswa yang terjadi belakangan memang mau tidak mau harus membuat DPR berpikir lebih panjang tentang proses yang akan dilalui. Mengikuti hukum besi oligarki bisa jadi merupakan pilihan alamiah yang dapat mereka ambil. Pilihan demikian bisa saja terjadi, tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa ”hukuman” berupa ”exit” yang dilakukan para pemilih tidak sepenuhnya terjadi. Tidak sedikit para wakil rakyat yang tidak bagus kerjanya terpilih kembali. Pengalaman adanya NPWP (nomer piro wani piro) di sebagian pemilih membuat para wakil itu tetap percaya diri akan terpilih lagi sekiranya mereka mampu memenuhi kebutuhan pemilih pragmatis seperti itu.  Tetapi, gerakan yang dilakukan para mahasiswa belakangan ini tidak bisa dipandang enteng. Sebagian besar di antara mereka adalah pemilih pemula dan merupakan pemilih besar di masa-masa yang akan datang. Ketika suara mereka tidak didengar, itu akan menjadi pengalaman dan catatan tersendiri dalam memberikan pilihannya di pemilu-pemilu yang akan datang. Para pemilih itu, bisa jadi, akan benar-benar melakukan ”exit” ketika mendapati wakilnya tidak mau mendengar suaranya.  DPR bisa menjadikan peristiwa belakangan ini sebagai pelajaran. Bahwa sudah menjadi keharusan bagi para wakil rakyat mendengarkan voice rakyat, betatapun kecil voice itu. DPR tidak harus menunggu adanya voice besar-besaran seperti gelombang demonstrasi yang dilakukan mahasiswa belakangan. Semoga. (*)  <hr />  *) Kacung Marijan, Guru besar Unair dan wakil rektor Unusa

DPR dan Demokrasi Pascaelektoral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/kacung-marijan.jpg" alt="kacung marijan" width="100%">
<figcaption>kacung marijan</figcaption>
</figure>KALAU hanya memperhatikan siapa yang akan memimpin PDIP lima tahun mendatang, kongres PDIP 2019 di Bali sudah selesai. Hampir pasti Megawati Soekarnoputri terpilih kembali. Hampir seluruh daerah menginginkan putri Soekarno itu tetap menjadi nakhoda.  Megawati sendiri pun masih bersedia memenuhi permintaan itu.  Tetapi, kongres tentu tidak berhenti sampai di situ. Paling tidak ada tiga isu yang menjadi PR (pekerjaan rumah) PDIP pasca-Pemilu 2019. Pertama terkait dengan kaderisasi kepemimpinan. Kedua terkait dengan konsolidasi organisasi. Ketiga terkait dengan usaha mengawal pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.  Trah Soekarno  PDIP memang tidak didirikan oleh Soekarno. Tetapi, secara ideologis dan geneologis organisasi, memiliki keterkaitan. Ideologi kebangsaan yang dibangun Soekarno masih menjadi dasar ideologi PDIP. Meski tidak secara berkelanjutan, secara geneologis organisasi, PDIP juga memiliki keterlintasan sejarah dengan PNI yang didirikan Soekarno.  Realitas semacam itulah, antara lain, yang menjadikan PDIP memiliki keterkaitan kuat dengan trah Soekarno. Realitas itu lalu dikaitkan dengan kepemimpinan di PDIP saat ini dan yang akan datang.  Secara normatif, kepemimpinan di PDIP memang tidak menganut model kerajaan, turun-temurun. Tetapi, ikatan ideologis dan historis, kepemimpinan di PDIP masih tidak bisa dilepaskan dari pengaruh trah Soekarno. Paling tidak untuk saat ini dan beberapa waktu yang akan datang.  Realitas semacam itu pula yang memunculkan pertanyaan, trah Soekarno yang manakah yang akan berpengaruh dan mengambil posisi penting pasca-Megawati? Sebab, Megawati sejak 1990-an telah menjadi magnet sentral di PDI, dan kemudian PDIP, trah Soekarno yang terkait langsung dengan Megawati-lah yang sangat mungkin memiliki peluang untuk mengendalikan PDIP pada masa mendatang.  PDIP saat ini memiliki dua anak yang sama-sama memiliki ketertarikan tinggi di bidang politik, yaitu Prananda Prabowo dan Puan Maharani.  Kalau Puan Maharani kelak diplot sebagai ketua DPR, waktu dan tenaganya akan lebih banyak terkuras sebagai pengelola lembaga perwakilan tersebut. Sementara itu, Prananda yang selama ini lebih banyak berperan di dalam PDIP memiliki waktu dan perhatian yang lebih leluasa di dalam pengelolaan partai.  Konsolidasi dan Menjaga Pemerintahan  PDIP sejauh ini telah menunjukkan diri sebagai partai yang mampu menjaga keberlangsungannya. PDIP mampu survive sebagai ''kekuatan oposisi'' di dua kurun waktu berbeda, yaitu pada masa-masa akhir pemerintahan Soeharto dan pada masa pemerintahan SBY.  Sebagai konsekuensi kemampuan bertahan itu, PDIP berhasil meraih dukungan yang cukup besar dari pemilih. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama pasca-Orde Baru, PDIP memperoleh suara paling besar dan keluar sebagai pemenang pemilu. Demikian pula pada Pemilu 2014, PDIP keluar sebagai pemenang pemilu meski persentase perolehan suaranya masih di bawah Pemilu 1999.  Pertanyaannya, apakah PDIP akan terus survive dan memperoleh dukungan dari pemilih? Ada dua hal penting yang bisa dilakukan PDIP agar tetap menjadi partai besar dan bertambah besar.  Pertama adalah kemampuan melakukan konsolidasi. Transisi kepemimpinan di PDIP bukan sekadar ada tidaknya ''putra'' atau ''putri'' mahkota, melainkan juga ada tidaknya ''putra'' atau ''putri'' mahkota yang mampu menjaga keberlanjutan di dalam pengelolaan partai. Adanya konsolidasi menjelang dan pascakongres lalu menjadi isu yang sangat penting.  Selain itu, PDIP menghadapi tantangan kepemimpinan lima tahun mendatang, yakni apakah ''putra'' atau ''putri'' mahkota yang ada itu dan kader-kader lainnya mampu memperoleh penerimaan yang meluas dari publik.  Kedua terkait dengan jalannya pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Ketika pemerintahan Jokowi jilid II mampu mewujudkan program-program dengan baik, itu juga bermakna adanya kredit untuk PDIP. Karena itu, tantangan PDIP saat ini adalah mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf agar berjalan secara baik. (*)  *) Guru Besar Unair dan Wakil Rektor Unusa

Tiga Pekerjaan Rumah PDIP

kacung marijan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kacung marijan

Berita Terkini