<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/IMG_7736-2553782037.jpg" alt="Badan Kesbangpol Tapin dan unsur gabungan cabut paksa plang organisasi terlarang Khalifatul Muslimin (KM), di Rantau, Kabupaten Tapin, Selasa (29/7). (M Rastaferian/Antara)" width="100%">
<figcaption>Badan Kesbangpol Tapin dan unsur gabungan cabut paksa plang organisasi terlarang Khalifatul Muslimin (KM), di Rantau, Kabupaten Tapin, Selasa (29/7). (M Rastaferian/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mencopot paksa atribut plang organisasi terlarang Khilafatul Muslimin (KM) di Desa Kelumpang, Kecamatan Bungur, usai pengurus perkumpulan tersebut mengabaikan peringatan. Kepala Badan Kesbangpol Tapin Aulia Ulfah mengatakan, tindakan ini merupakan langkah tegas setelah peringatan tertulis dan batas waktu 1x24 jam tidak dipatuhi pengurus organisasi tersebut. &rdquo;Kami sudah beri kesempatan untuk diturunkan secara sukarela, namun tidak diindahkan. Maka kami ambil tindakan tegas dengan menurunkan paksa,&rdquo; ujar Aulia Ulfah seperti dilansir dari Antara. Dia menegaskan langkah pencabutan paksa plang KM telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Organisasi tersebut telah dilarang secara nasional karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). &rdquo;Mereka memiliki misi membentuk negara sendiri. Ini tidak bisa ditoleransi,&rdquo; ucap Aulia Ulfah. Aulia mengungkapkan, plang serupa pernah dipasang di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, pada 2021 hingga 2023 dan terdata 14 anggota yang berasal dari satu keluarga. Meskipun sudah ditindak, oknum tersebut terus mencoba memasang kembali karena pendekatan persuasif tidak digubris, pihaknya melakukan tindakan sesuai aturan. Meskipun di lokasi terbaru itu belum ditemukan aktivitas anggota, menurut dia, keberadaan atribut organisasi terlarang itu tetap dianggap berbahaya. &rdquo;Pemasangan plang itu menandakan niat membangun basis, kami tak ingin kecolongan,&rdquo; tutur Aulia. Dia menyebutkan bahwa sebagian besar aktivitas kelompok itu kini terdeteksi di luar wilayah Tapin, seperti Kabupaten Paser (Kalimantan Timur) dan Sebuku (Kabupaten Kotabaru). &rdquo;Kita tetap awasi agar paham mereka tidak berkembang di Kabupaten Tapin,&rdquo; ujar Aulia. Penertiban plang Khalifatul Muslimin itu dilakukan bersama unsur gabungan dari BIN, TNI-Polri, Satpol PP, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tapin.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin, Kalsel, mencopot paksa atribut plang organisasi terlarang Khilafatul Muslimin

Badan Kesbangpol Tapin Copot Paksa Atribut Organisasi Terlarang Khilafatul Muslimin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/Screenshot_20230423_191319_Firefox-475717334.jpg" alt="Kondisi rumah warga usai dihantam tongkang yang mengangkut batu bara di Desa Kaladan, Kabupaten Tapin, Kalsel." width="100%">
<figcaption>Kondisi rumah warga usai dihantam tongkang yang mengangkut batu bara di Desa Kaladan, Kabupaten Tapin, Kalsel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalimantan Selatan selidiki peristiwa kapal tongkang batu bara yang menghantam puluhan rumah di Desa Kaladan, Kabupaten Tapin. &rdquo;Akan kita lakukan investigasi,&rdquo; ujar Kepala Seksi Intelair Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan, Kompol Irwan seperti dilansir dari Antara. Tindakan itu, kata dia, akan dilakukan setelah selesai penjaringan informasi dari masyarakat terdampak. &rdquo;Pastinya kita lakukan proses hukum, pidana kelalaian apa pelayaran,&rdquo; tutur Irwan. Prioritas saat ini, lanjut Irwan, pendamping terhadap masyarakat agar nanti mendapatkan hak yang semestinya dari pihak perusahaan. &rdquo;Pihak perusahaan dari Rimau dan BGM akan melakukan pengecekan ke rumah-rumah warga,&rdquo; ucap Irwan. Diketahui, dua kapal tongkang yang mengangkut batu bara milik salah satu perusahaan menghantam 35 rumah dan 21 perahu kecil milik warga di Desa Kaladan, Kabupaten Tapin, pada Sabtu (22/4). Berdasar pemeriksaan sementara, dua kapal tongkang yang sedang standar di dekat perumahan warga di pinggir Anak Sungai Barito itu terbawa angin dan menyerempet rumah warga hingga mengalami kerusakan. &rdquo;Akibat dari angin kencang ini, pohon rumbia sebagai tambat tercabut,&rdquo; ujar Kapolsek Candi Laras Utara Ipda Ketut Sedemen. Tongkang tersebut bernama Rimau 3336 milik PT Rimau Bahtera Shiping dan MZB milik PT Batu Gunung Mulia (BGM) yang dioperasikan PT Cakrawala Nusa Bahari. &rdquo;Anggota saat ini melakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut,&rdquo; tutur Ketut. Sementara itu, Kepala Desa Kaladan Muhammad Faleh menyebutkan, tongkang tersebut sandar dan ditinggalkan oleh kapal pemandu (tugboat). &rdquo;Ke depan harapan kami ini, jangan sampai tongkang ditinggal tugboat. Agar tak ada lagi kejadian serupa,&rdquo; terang Faleh. Menjelang akhir Ramadan, peristiwa serupa juga pernah terjadi, namun hanya menghantam pelabuhan feri yang menghubungkan desa dengan akses utama ke jalan nasional.

Ditpolairud Polda Kalsel selidiki peristiwa kapal tongkang batu bara yang menghantam puluhan rumah di Kabupaten Tapin

Polda Kalsel Selidiki Tongkang Hantam Puluhan Rumah di Tapin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220921_225327.jpg" alt="Lokasi tambang ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang ditindak Ditreskrimsus Polda Kalsel. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi tambang ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang ditindak Ditreskrimsus Polda Kalsel. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Kalimantan Selatan menindak dua lokasi tambang batu bara ilegal masing-masing di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Laut. Petugas juga menyita enam unit alat berat jenis excavator.  ”Dua orang terduga pelaku diamankan berinisial PN dan SL,” kata Kabidhumas Polda Kalsel Kombespol Mochamad Rifa'i seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Kamis (22/9).  Dia menjelaskan, PN ditangkap di lokasi tambang ilegal pada Rabu (31/8) di Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Sedangkan SL saat melakukan penambangan pada Selasa (6/9) di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.  Rifa'i menyebut, pelaku dengan sengaja melakukan penambangan tanpa memiliki legalitas yang sah berupa izin usaha pertambangan operasi produksi (lUP OP) dan registrasi izin usaha jasa pertambangan (lUJP). Tersangka dijerat pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.  Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Kombespol Suhasto telah memerintahkan Kasubdit IV Tipidter AKBP M. Ifan Hariyat untuk terus mendalami kasus pertambangan ilegal tersebut.  ”Semua yang terlibat pasti ditindak termasuk menelusuri siapa pembeli dari batu bara yang dikeruk secara tidak sah ini,” ucap Ifan.  Dia menambahkan, tambang ilegal sangat meresahkan karena selain merusak alam dan menimbulkan kerugian negara. Selain itu, membahayakan bagi pelaku dan juga masyarakat sekitar jika sampai terjadi bencana tanah longsor dan sebagainya.

Polda Kalsel Tindak Dua Tambang Batu Bara Ilegal dan Sita 6 Alat Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220615_170512.jpg" alt="Bendungan Tapin di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel. Bayu Pratama Syahputra/Antara" width="100%">
<figcaption>Bendungan Tapin di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel. Bayu Pratama Syahputra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) memeriksa Camat Piani, Kabupaten Tapin, berinisial M. Pemeriksaan itu guna mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Bendungan Tapin.  ”Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus mencecar saksi terkait pengetahuannya soal wilayah setempat yang menjadi lokasi Bendungan Tapin,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel Romadu Novelino seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (15/6).  Disebutkan Novel, tahap pengadaan hingga langkah pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Tapin dilakukan sejak 2015 hingga 2020. Untuk itu, penyidik ingin mengetahui dari keterangan Camat Piani dalam upaya mencari fakta-fakta hukum atas dugaan korupsi pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Tapin tersebut.  Dia menjelaskan, total sudah ada lima saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Kalsel. Sebelumnya empat warga pemilik tanah di Kecamatan Piani yang dibebaskan lahannya juga diperiksa.  ”Untuk saksi-saksi masih banyak yang akan dipanggil. Taksiran kerugian negara juga masih dihitung,” terang Novel.  Berdasar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: Print -02/O.3/Fd.2/05/2022 yang diteken Kajati Kalsel Mukri, diperintahkan 10 penyidik untuk melaksanakan penyidikan atas kasus dugaan korupsi proyek Bendungan Tapin. Bendungan itu diresmikan Presiden Joko Widodo pada 18 Februari 2021.  Proyek Bendungan Tapin di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel merupakan proyek tahun jamak (multiyears) pada 2015 sampai 2020 dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp1 triliun. Tujuannya untuk menambah kapasitas tampungan air dalam rangka mewujudkan ketahanan air dan pangan di Indonesia.

Kejati Kalsel Periksa Camat Piani dalam Kasus Korupsi Bendungan Tapin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-13-at-14.41.51.jpeg" alt="Jembatan Kanal Antang. (Kementerian PUPR)" width="100%">
<figcaption>Jembatan Kanal Antang. (Kementerian PUPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perjalanan warga Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel), kini semakin cepat. Mereka sudah terbantu dengan kehadiran jembatan kanal yang melintang di atas Sungai Puting.  Menariknya pembangunan jembatan yang menelan Rp 66,5 miliar tidak menelan anggaran APBN, APBN, atau adanya kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Melainkan dibangun dari dana CSR PT Antang Gunung Meratus (AGM). Sehingga jembatan itu diberi nama jembatan Kanal Antang.  Kini kehadiran jembatan tersebut mempercepat pejalanan warga Jalan Marabahan – Margasari. Di samping itu, sungainya semakin optimal dimanfaatkan mengangkut tambang batu bara.  CSR Superintendent PT AGM Syamsul Bahri mengatakan, sebelum ada jembatan tersebut, dua kabupaten yang berbatasan, yakni Tapin dan Barito Kuala terpisahkan oleh sungai. Perjalanan warga dua kabupaten itu hanya dihubungkan oleh perahu. Untuk menyeberang menggunakan kapal ferry.  "Berkat jembatan Kanal Antang, akses masyarakat Kabupaten Tapin semakin terbuka dan bisa menguhubungkan dua kabupaten," kata Syamsul Bahri.  Syamsul menuturkan, PT AGM terus berkomitmen mendukung ekonomi daerah semakin maju. Langkah nyatanya dibuktikan dengan membangun Jembatan Kanal Antang di Sungai Puting.  Pembangunan jembatan itu pun dilengkapi dengan pelebaran penampang kanal untuk perlintasan kapal angkut batubara. Dengan kehadiran jembatan Kanal Antang, selain mempercepat waktu tempuh masyarakat, juga mendukung aktivitas industri pertambangan menuju terminal batu bara di Kota Banjarmasin, Batu Licin, dan sekitarnya.  Syamsul mengklaim keberadaan jembatan tidak mematikan fungsi sungai sebagai sarana transportasi masyarakat. Keberadaan jembatan Kanal Antang juga akan membantu arus mobilisasi masyarakat jelang momen libur tahun baru.  Sebelumnya, kapasitas kapal Ferry hanya 2 mobil, 1 truk, dan 6 sepeda motor. Sekarang berkat Jembatan Kanal Antang, kendala-kendala tersebut sudah tidak ada lagi, dan antrean semakin cepat.  Jembatan Kanal Antang menjadi bagian jalan nasional dan diresmikan pada 11 Februari 2020. Kini semakin memiliki peran vital bagi kelancaran distribusi produk pertambangan, termasuk batubara milik AGM.  Pada 8 Februari 2020, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ikut meresmikan Jembatan Kanal Antang. Basuki Hadimuljono sangat mengapresiasi pembangunan jembatan itu berasal dari dana CSR.  "Biasanya pembangunan jembatan menggunakan APBN atau KPBU. Program ini patut diapresiasi dan bisa dijadikan model bagi perusahan-perusahaan lain (CSR dalam bentuk infrastuktur). Model seperti ini bisa mempercepat pembangunan prasarana bagi masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian," ujar Basuki.

Kehadiran Jembatan Percepat Waktu Tempuh di Kalsel

kabupaten tapin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten tapin

Berita Terkini

Badan Kesbangpol Tapin Copot Paksa Atribut Organisasi Terlarang Khilafatul Muslimin

Polda Kalsel Selidiki Tongkang Hantam Puluhan Rumah di Tapin

Polda Kalsel Tindak Dua Tambang Batu Bara Ilegal dan Sita 6 Alat Berat

Kejati Kalsel Periksa Camat Piani dalam Kasus Korupsi Bendungan Tapin

Kehadiran Jembatan Percepat Waktu Tempuh di Kalsel

Download Aplikasi JawaPos.com