<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/antarafoto-olah-tkp-kasus-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-subang-rai-1-1643337217.jpg" alt="Tim Inafis Polda Jabar gelar olah tempat kejadian perkara pembunuhan anak dan ibu di dalam mobil di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Selasa (24/10)." width="100%">
<figcaption>Tim Inafis Polda Jabar gelar olah tempat kejadian perkara pembunuhan anak dan ibu di dalam mobil di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Selasa (24/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Jawa Barat melakukan lagi olah tempat kejadian perkara (TKP) atas kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Selasa (24/10), untuk mencocokkan keterangan pelaku. &rdquo;Hari ini (24/10), kami melakukan olah TKP ulang untuk mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil olah TKP,&rdquo; kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombespol Surawan seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (24/10). Dalam kegiatan olah TKP tersebut, polisi melibatkan tersangka Danu yang keterangannya akan dicocokkan dengan hasil olah TKP pembunuhan terjadi. &rdquo;Yang ditekankan kondisi TKP saat kejadian, kemudian keterangan Danu, supaya cocok sesuai,&rdquo; tambah&nbsp;Surawan. Selain itu, Surawan juga mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilakukan jajarannya di TKP bertujuan untuk mencari alat bukti lain, salah satunya golok yang digunakan untuk membunuh korban. Sejauh ini, olah TKP berjalan lancar dan ada kecocokan dengan pengakuan dari Danu. &rdquo;Sejauh ini lancar, ya, tadi dari labfor&nbsp;(laboratorium forensik) melaporkan ada kecocokan. Artinya, bekas TKP, terutama bercak darah kemudian keterangan Danu, sudah sesuai semua. Kami harus pelan-pelan untuk mengungkap ini,&rdquo; ujar Surawan. Olah TKP ulang tersebut menjadi perhatian warga sekitar Jalan Cagak, Kabupaten Subang, yang merupakan lokasi pembunuhan Tuti,&nbsp;55, dan Amelia&nbsp;Mustika&nbsp;Ratu, 23, dua tahun lalu. Kondisi rumah Tuti dan Amel,&nbsp;yang menjadi TKP, sudah tidak terawat sejak kejadian penemuan jenazah ibu dan anak itu ditemukan pada 2021. Dalam perkembangannya, Danu, yang merupakan keponakan Tuti&nbsp;dan sepupu&nbsp;Amelia, ditetapkan sebagai tersangka usai menyerahkan diri ke polisi. Pengakuan Danu membuat polisi juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Keempat tersangka lain itu adalah suami dan ayah korban, Yosep Hidayah; istri muda Yosep, Mimin;&nbsp;serta kedua anak tiri Yosep, Arighi Reksa Pratama dan Abi. Namun hingga kini, polisi baru menahan Danu dan Yosep&nbsp;dalam kasus tersebut.

Polda Jawa Barat melakukan lagi olah TKP atas kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Selasa (24/10)

Polda Jabar Olah Ulang TKP Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220921_162525-1.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengadakan hotline khusus dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Itu dilakukan guna mengungkap kasus tersebut setelah hampir dua tahun belum menemukan titik terang. Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, masyarakat bisa menghubungi nomor tersebut apabila mengetahui informasi-informasi mengenai kasus pembunuhan itu. Nomor yang bisa dihubungi yakni 0822-4646-9946, yang dihubungkan langsung ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. &rdquo;Memang berbagai langkah yang kita lakukan, spirit yang sama mengungkap secepatnya perkara ini,&rdquo; kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (19/5). Ibrahim mengatakan, dalam kurun waktu dua bulan sebelumnya, saksi yang diperiksa bertambah dari sebanyak 121 orang menjadi 124 orang. Sehingga penyelidikan kasus itu terus berjalan meski sudah hampir dua tahun berlalu. Dia mengatakan, proses penyelidikan kasus itu dilakukan secara akuntabel dan prosedural. Sehingga dia menyebut tidak bisa menetapkan tersangka secara sembarangan. &rdquo;Penerapan seseorang sebagai tersangka itu mempunyai pertanggungjawaban hukum sehingga penyidik tidak boleh gegabah menetapkan seseorang sebagai tersangka,&rdquo; ujar Ibrahim Tompo. Sejauh ini, pihaknya telah memeriksa 49 sampel DNA dari sejumlah saksi terkait kasus itu. Namun dari pemeriksaan itu menurut Ibrahim Tompo, belum ada DNA yang identik. &rdquo;Posisi pada saat sekarang dari sekian banyak pemeriksaan laboratorium forensik semua masih berstatus non-identik,&rdquo; terang Ibrahim Tompo. Sebelumnya pada Rabu (18/8/2021), warga Kabupaten Subang dikejutkan dengan temuan mayat ibu dan anak bersimbah darah di dalam bagasi mobil. Polisi memastikan mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Dua jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil jenis Toyota Alphard di Dusun Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Identitas keduanya diketahui merupakan Tuti, 55, dan anaknya Amelia Mustika Ratu, 23.

Polda Jabar mengadakan hotline khusus penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, yang sudah 2 tahun tak terungkap

Hampir 2 Tahun Belum Terungkap, Polisi Buka Hotline Kasus Pembunuhan Subang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/ind.jpg" alt="Tim PKM FISIP Unpas Bandung bersama Karang Taruna Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, merancang kampanye komunikasi peduli lingkungan penanganan sampah. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tim PKM FISIP Unpas Bandung bersama Karang Taruna Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, merancang kampanye komunikasi peduli lingkungan penanganan sampah. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim PKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung (FISIP Unpas) membuat program Optimalisasi Peran Karang Taruna. Yakni perancangan kampanye komunikasi peduli lingkungan penanganan sampah di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.  Ketua Tim PKM FISIP Unpas Dhini Ardianti mengatakan, masyarakat Kecamatan Jalancagak memiliki populasi sebanyak 47.894 jiwa. Dengan populasi yang cukup besar itu menghasilkan sampah yang cukup banyak setiap hari.  ”Selama ini, masyarakat pun belum sepenuhnya menyadari pentingnya untuk kesadaran lingkungan melalui pemilahan sampah,” ujar Dhini Ardianti.  Menurut dia, dengan pemilahan sampah dapat mengurangi sampah yang terangkut ke TPA atau bahkan menumpuk di jalanan dan lahan-lahan kosong. Karena itu, dibutuhkan perancangan kampanye oleh Karang Taruna sebagai generasi muda dan agen perubahan.  ”dengan begitu, karang taruna turut mendorong kesadaran dan kepedulian lingkungan hidup di daerahnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan hidup bersih dan sehat,” papar Dhini.  Dhini menjelaskan, permasalahan di Kecamatan Jalancagak adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan menangani sampah. Karang taruna setempat belum mampu dan memahami tentang pengelolaan sampah dengan baik.  ”Ini salah satunya karena keterbatasan informasi dan juga pendekatan komunikasi kepada masyarakat sehingga kebersihan lingkungan masih belum terwujud di Kecamatan Jalancagak,” tutur Dhini Ardianti.  ”Solusi dalam memecahkan permasalahan ini adalah memberikan pemahaman melalui peningkatan environmental awareness melalui perancangan kampanye yang dilakukan pemuda, dari pemuda, untuk pemuda dan warga,” jelas dia.  Kampanye itu akan dirancang secara komprehensif, melalui pemanfaatan perangkat media komunikasi, bekerja sama membuat konten-konten inspiratif bertema peduli lingkungan, dan menangani sampah di sekitar mereka.  Sementara itu, Anggota Tim PKM Vera Hermawan mengatakan, metode pelaksanaan menggunakan pendekatan PRA (Participation Rural Appraisal). Yakni menekankan pada keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan dan peningkatan kemandirian serta kekuatan internal dalam masyarakat.  ”Tahap yang dilakukan adalah memberikan pendampingan dan juga menyiapkan rancangan kampanye komunikasi, diawali dengan pre-test melalui kuesioner, kemudian menayangkan film dokumenter tentang kerusakan alam, dan pada tahap selanjutnya pendampingan merancang konsep, tema, pesan, strategi, dan taktik,” terang Vera.  Selanjutnya, tambah dia, membuat akun media sosial dan menyiapkan konten untuk dibagikan di akun media sosial tersebut. Hal itu diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi karang taruna sebagai generasi penerus bangsa dalam menjaga kebersihan lingkungan pada era digital.

Gandeng Karang Taruna, PKM FISIP Unpas Kampanyekan Peduli Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230308-WA0021.jpg" alt="Anggota DPR Dedi Mulyadi saat menemui Juju Junaedi, suami almarhum Kurnaesih, 39, ibu hamil yang dikabarkan meninggal dunia setelah ditolak RSUD Ciereng, Kabupaten Subang. Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Dedi Mulyadi saat menemui Juju Junaedi, suami almarhum Kurnaesih, 39, ibu hamil yang dikabarkan meninggal dunia setelah ditolak RSUD Ciereng, Kabupaten Subang. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–S​​​​​​uami almarhum Kurnaesih, 39, ibu hamil yang dikabarkan meninggal dunia setelah ditolak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciereng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Juju Junaedi, 45, mengaku bingung atas viralnya kejadian yang dialami.  ”Saya tidak tahu mengapa kejadiannya baru viral sekarang-sekarang ini. Sebab peristiwanya itu terjadi pada 16 Februari,” kata Juju seperti dilansir dari Antara, saat menerima kunjungan anggota DPR Dedi Mulyadi, di Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, Rabu (8/3).  Dia menyampaikan, kejadian terjadi pada 16 Februari. Saat itu, istrinya akan melahirkan anak ketiga dibantu bidan desa. Namun karena kondisinya drop sang istri dibawa ke puskesmas. Lalu dirujuk ke RSUD Ciereng, Subang.  ”Perjalanan dari sini (rumah) ke RSUD Ciereng sekitar 1,5 jam,” kata Juju Junaedi.  Pria yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga kolam ikan itu tidak mendengar jelas apa obrolan antara bidan dan pihak RSUD saat itu, karena Juju dalam kondisi panik. Namun yang masih dia ingat disebutkan bahwa pihak rumah sakit mengatakan kalau pasien dari Tanjungsiang belum ada konfirmasi dari puskesmas. Akhirnya bidan membantu dengan menelepon sejumlah rumah sakit terdekat dan hasilnya tidak ada ruangan ICU yang kosong.  ”Kemudian inisiatif dibawa ke RS Hasan Sadikin Bandung lewat Jalancagak. Di perjalanan sudah masuk Bandung di Jalan Cipaganti meninggal,” terang Juju Junaedi.  Dia mengaku tidak tahu mengapa kejadian tersebut baru viral saat ini. Sebab, sejak kejadian pertengahan Februari lalu. Juju juga mengaku sudah mengikhlaskan istri dan bayi dalam kandungannya yang meninggal dunia.  ”Setelah kejadian saya tidak lapor ke mana-mana. Saya mah tak mau ribet. Mungkin orang tahu dari mulut ke mulut. Saya tidak ada pikiran untuk menuntut atau apa. Ya sekarang, saya hanya ingin yang terjadi pada istri saya ini kejadian yang terakhir, jangan sampai menimpa orang lain,” terang Juju Junaedi.  Sementara itu, bidan Iis yang menangani Kurnaesih menyebutkan, almarhumah hanya tiga kali periksa, yakni pada minggu ke-30, ke-36, dan ke 39. Kondisi kehamilan pun normal meski sudah memasuki usia rawan.  Pada hari kejadian, kata dia, Kurnaesih mengalami muntah darah dan pingsan sehingga harus dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Ciereng, guna mendapatkan pertolongan lanjutan. Karena ICU Ciereng dan rumah sakit sekitar penuh, ibu tersebut dibawa ke RS Hasan Sadikin Bandung yang lebih besar, dengan harapan ada ruangan dan peralatan yang lebih memadai.  ”Sudah kontak ke rumah sakit terdekat pada penuh, jadi menuju RSHS yang lebih besar. Jadi problemnya hanya itu saja perjalanan jauh,” tutur Iis.  Menanggapi peristiwa itu, Dedi Mulyadi menilai pentingnya manajemen rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. Semestinya sebelum membawa pasien harus dipastikan terlebih dahulu apakah ada ruangan atau pelayanan yang tersedia atau tidak.  ”Jangan sampai setelah perjalanan jauh ternyata nihil,” ujar Dedi.  Problem lain yang ada saat ini adalah terkait rumah sakit rujukan. Sebab saat ini rumah sakit rujukan yang sangat memadai di Jawa Barat hanya RSHS, di Kota Bandung.  ”Kalau warga Jabar sekitar Jabodetabek masih bisa dekat ke Jakarta. Tapi bayangkan warga Banjar, Garut selatan, Sukabumi selatan, Cirebon yang jaraknya jauh plus lamanya antrean masuk ke RSHS misalkan mau operasi karena pasiennya membeludak bisa berbulan-bulan baru dioperasi,” papar Dedi.  Solusinya,  yakni dengan memanfaatkan anggaran keuangan daerah provinsi untuk membangun rumah sakit rujukan di setiap daerah. ”Minimal lima kabupaten/kota ada satu rumah sakit rujukan sehingga tidak terjadi penumpukan seperti yang saat ini terjadi di RSHS,” Dedi Mulyadi.

Suami Ibu Hamil Ditolak RSUD Subang Bingung Kejadiannya Jadi Viral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Screenshot_20230307_191637_Gallery.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Subang Ruhimat segera menegur dan mengevaluasi pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciereng, Kabupaten Subang.  Permintaan Gubernur Ridwan Kamil tersebut berkaitan dengan kasus Kurnaesih, 39, ibu hamil asal Kampung Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, yang meninggal setelah tidak bisa mendapat penanganan di rumah sakit tersebut.  ”Saya sudah minta Pak Bupati untuk menegur dan mengevaluasi RSUD, karena jika sangat emergency (kedaruratan), urusan nyawa harus didahulukan apapun situasinya,” ucap Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Gubernur menyatakan, telah mengontak Bupati Subang untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Diharapkan kasus itu menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak.  ”Jadi saya sudah kontak Bupati Subang. Bupati Subang sudah mengumpulkan semua pihak, dan alasan Rumah Sakit Subang tidak bisa menangani karena ICU penuh,” papar Ridwan Kamil.  Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Barat Raden Vini Adiani Dewi meminta pengelola RSUD Ciereng Subang melakukan evaluasi atas kejadian yang menimpa Kurnaesih, 39, ibu hamil asal Kampung Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, yang meninggal setelah tidak bisa mendapat penanganan di rumah sakit tersebut.  Menurut dia, pentingnya rujukan terencana untuk ibu hamil. Setiap ada ibu hamil, seluruh lintas sektor pelayanan kesehatan bersama masyarakat harus bekerja sama.  Penanganan ibu hamil, kata dia, tidak bisa hanya diselesaikan oleh tenaga kesehatan. Sebab, dalam proses kehamilan selama sembilan bulan, semua masyarakat bisa terlibat sehingga proses rujukan diharapkan menjadi rujukan terencana.  ”Yang terjadi ini (kasus Kurnaesih) adalah rujukan tidak terencana. Di mana pasien dalam kondisi sudah berat,” terang Vini Adiani Dewi.  Dia menambahkan, pihak pelayanan kesehatan dan masyarakat harus melakukan evaluasi terhadap perencanaan penanganan ibu hamil. Khususnya mengenai rujukan terencana.  ”Sehingga harus dilakukan evaluasi pada semua pihak termasuk masyarakat, agar sama-sama membantu ketika ada warganya yang hamil. Karena setiap ibu hamil sebenarnya merupakan kasus berisiko,” tutur Vini Adiani Dewi.

Gubernur Ridwan Kamil Minta Bupati Subang Evaluasi RSUD Ciereng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230307_155131.jpg" alt="Kapolres Subang AKBP Sumarni. Humas Polda Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Subang AKBP Sumarni. Humas Polda Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Subang menyatakan masih mengonfirmasi terkait kasus ibu hamil yang meninggal karena diduga ditolak saat membutuhkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciereng, Kabupaten Subang. Ibu hamil itu bernama Kurniasih (39) yang merupakan warga Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang.  Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan, masih mengusut guna mencari titik terang atas permasalahan itu. ”Kami masih mencari data dan informasi,” kata Sumarni seperti dilansir dari Antara, Selasa (7/3).  Sumarni menegaskan, polisi bisa saja melakukan penindakan hukum jika dalam kasus dugaan penolakan pasien itu ada sesuatu hal yang memiliki unsur pidana. Apabila terbukti ada pelanggaran dalam kasus itu, polisi bakal melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.  Namun sejauh ini menurut dia, belum ada pihak yang menyampaikan pelaporan ke Polres Subang atas adanya kasus meninggalnya seorang ibu hamil tersebut. Sehingga, pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh.  ”Belum bisa kami sampaikan. Belum ada juga yang melapor,” tutur Sumarni.  Sebelumnya, kabar terkait ibu hamil yang meninggal dunia karena diduga ditolak di RSUD Ciereng Subang itu disampaikan suaminya yakni Juju Junaedi. Istrinya hendak melahirkan pada Kamis (16/2) karena kandungan telah berusia sembilan bulan.  Namun istrinya, mengalami demam serta kejang-kejang. Sehingga, awalnya dibawa ke Puskesmas dan harus dibawa ke RSUD.  Dia pun mengaku istrinya itu masih diterima di ruangan IGD RSUD Subang. Namun ketika dialihkan ke ruangan Ponek (pelayanan gawat darurat bagi ibu melahirkan dan bayi baru lahir), Juju mengatakan, pihaknya mendapat penolakan.  Sesudah itu, Juju membawa istrinya ke daerah Bandung untuk mencari rumah sakit lain. Tetapi, istrinya itu meninggal ketika sedang dalam perjalanan ke Bandung.  ”Mudah-mudahan ini kejadian terakhir dan ada perbaikan layanan,” ucap Juju.

Polres Konfirmasi Kasus Ibu Hamil Meninggal Diduga Ditolak RSUD Subang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220921_162525-1.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat memastikan masih bekerja menyelidiki kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kasus itu sudah berlalu selama 13 bulan.  Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo mengakui, pihaknya masih belum menemukan hal-hal yang bisa membuat kasus tersebut terungkap hingga menemukan seorang tersangka. Penyidik berusaha keras untuk mengungkap kasus tersebut.  ”Memang sampai sekarang belum ada hal- hal yang bisa membuat kasus ini terpecahkan,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Di samping itu, menurut dia, penyidik juga harus memproses seluruh kasus, termasuk kasus Subang tersebut secara normatif sesuai dengan hukum. Pihaknya tidak bisa menuduh seseorang tanpa didasari bukti-bukti.  ”Inilah yang perlu kita dudukkan, sehingga memang kendala dalam penyelidikannya, kita akan berupaya dengan kondisi yang ada,” ujar Ibrahim.  Meski begitu, dia memastikan, polisi terus melakukan sejumlah pendalaman untuk bisa mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut.  ”Saksi hanya bertambah satu, yang inisialnya S itu, sehingga totalnya sekarang sudah ada 122 orang saksi yang diperiksa,” tutur Ibrahim.  Sebelumnya, kasus pembunuhan itu diketahui pada 18 Agustus 2021 pagi di sebuah rumah di Desa Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saat itu, jenazah Amelia, 23; dan Tuti, 55; yang merupakan anak dan ibunya itu ditemukan tewas di bagasi sebuah mobil yang terparkir di kediaman tersebut.  Hingga Oktober 2022, kasus itu masih berstatus penyelidikan oleh polisi dan belum ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

13 Bulan Berlalu, 122 Saksi Diperiksa, Kasus Subang Belum Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-12-at-16.19.55.jpg" alt="Yosef Hidayah (tengah), keluarga korban pembunuhan ibu dan anak di Subang pada 2021 menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di Kota Bandung, Jumat (12/8). Bagus Ahmad Rizald/Antara" width="100%">
<figcaption>Yosef Hidayah (tengah), keluarga korban pembunuhan ibu dan anak di Subang pada 2021 menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di Kota Bandung, Jumat (12/8). Bagus Ahmad Rizald/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keluarga korban pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, kasus tersebut belum terungkap sejak terjadi pada Agustus 2021.  Suami serta ayah korban, Yosef Hidayah, mengatakan, polisi belum juga mengungkap siapa pembunuh istrinya, Tuti Suhartini, 55, dan anaknya, Amalia Mustikaratu, 23. ”Kasus ini jangan diberhentikan, ini tetap harus sampai terungkap,” kata Yosef seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Jumat (12/8).  Surat terbuka itu ditujukan langsung ke Presiden Joko Widodo, dengan tembusan ke Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Kompolnas, dan Polri. Dalam surat tersebut, Yosef menyampaikan tiga poin permohonan.  Yosef meminta perlindungan hukum dan mendapatkan keadilan atas para korban. Dia juga memohon polisi segera mengungkap pelaku pembunuhan terhadap istri dan anaknya itu, karena tragedi pembunuhan sudah berlalu hampir satu tahun sejak 18 Agustus 2021.  Yosef juga ingin rumah yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) bisa kembali dihuni. Pasalnya, sejak tragedi pembunuhan pada 2021, rumah tersebut dipasang garis polisi dan tak bisa diakses.  ”Rumah kami menjadi terbengkalai dan tidak terurus. Bagi saya, tidak ada kepastian kapan rumah kami dapat kami tinggali lagi,” ucap Yosef.  Sementara itu, Kuasa Hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan, kliennya sudah 17 kali diperiksa polisi. Namun, hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian hukum atas kasus tersebut.  Selain itu, Rohman juga menagih janji dari kepolisian, karena polisi selalu menyatakan sudah ada titik terang dalam kasus tersebut, tetapi belum kunjung terungkap.  ”Yang jelas, kami baca di berita dari dulu sampai sekarang hanya titik terang. Sampai sekarang sudah setahun kurang seminggu, hanya titik terang saja,” ujar Rohman.

Keluarga Korban Pembunuhan Ibu dan Anak Subang Kirim Surat ke Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/subang-tewas.jpg" alt="Lokasi peristiwa penemuan dua jasad ibu dan anak yang tewas di Kawasan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (18/8). Instagram/@subangstory/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi peristiwa penemuan dua jasad ibu dan anak yang tewas di Kawasan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (18/8). Instagram/@subangstory/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengamankan satu orang terkait kasus dugaan pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pembunuhan itu terjadi pada Agustus 2021.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, seorang yang diamankan itu berinisial S yang diduga berada di lokasi kejadian saat peristiwa pembunuhan.  "Jadi nama yang bersangkutan ini memang sudah dipegang penyidik. Kemudian kami kembangkan," kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (11/8).  Dia menjelaskan, penyidik kepolisian mendapat informasi jika S berkegiatan di sebuah kapal sebagai anak buah kapal (ABK). Kemudian, kapal tersebut dijadwalkan berlabuh di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta.  "Penyidik dan penyelidik lapangan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Muara Angke dan melakukan pengembangan menunggu kapal tersebut. Pada saat itu didapatkan seorang bernama S ini," tambah Ibrahim.  Meski sudah diamankan, lanjut Ibrahim, seorang berinisial S itu masih berstatus sebagai saksi. Polisi melakukan pemeriksaan kepada S untuk memperdalam terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan tersebut.  "Ini yang perlu kami perjelas lagi, sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan," papar Ibrahim.  Sebelumnya, pada Rabu, 18 Agustus 2021, jasad ibu dan anak, yakni Tuti, 55, dan anaknya, Amelia Mustika, 23, ditemukan dalam kondisi tewas di bagasi mobil di kediamannya di Desa Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Polres Subang kemudian menyimpulkan jika dua jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Namun, setelah hampir satu tahun, polisi belum juga menetapkan tersangka atas kasus pembunuhan tersebut.

Polisi Amankan Satu Orang Terkait Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220714_154434.jpg" alt="Direskrimsus Polda Jawa Barat Kombespol Arief Rachman (kiri) memeriksa pelaku penyelundupan gas LPG bersubdisi di kawasan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (14/7). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Direskrimsus Polda Jawa Barat Kombespol Arief Rachman (kiri) memeriksa pelaku penyelundupan gas LPG bersubdisi di kawasan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (14/7). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Barat menyatakan, penyelundupan gas LPG di kawasan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, berpotensi merugikan negara Rp 8 miliar per bulan. Jumlah kerugian itu dihitung berdasar disparitas harga antara tabung gas yang disubsidi dan non subsidi.  Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombespol Arief Rachman mengatakan, penyelundupan di Subang tersebut merupakan gas LPG subsidi yang dimasukkan ke tabung non subsidi untuk dijual demi mendapat keuntungan lebih.  ”Kerugian negara yang kita hitung dari disparitasnya adalah Rp 13.400 per kilogram, dikali 20 matriks ton, dikali 30 hari artinya adalah negara dirugikan Rp 8.040.000.000 dalam satu bulan,” kata Arief seperti dilansir dari Antara di lokasi penyelundupan, Kamis (14/7).  Sebelumnya polisi menggagalkan upaya penyelundupan gas dari truk tangki yang mengangkut 20 ton gas untuk dimasukkan ke tabung gas non subsidi di Patokbeusi, Kabupaten Subang.  Arief menduga, aksi ilegal tersebut telah dilakukan sekitar dua hingga tiga bulan. Penyelundupan itu dilakukan dengan cara memindahkan gas dari truk tangki Pertamina ke tangki penampungan sementara. Kemudian gas dari tangki penampungan tersebut dimasukkan ke tabung gas 50 kilogram.  Arief menjelaskan, gas sebanyak 20 ton itu diangkut dari Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Transportasi truk tangki tersebut dilakukan perusahaan pihak ketiga yakni PT ER.  ”Seharusnya, truk tangki gas LPG yang dioperasikan PT ER itu mengirim ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Namun truk tangki itu justru ke Patokbeusi yang merupakan tempat penyelundupan,” tutur Arief.  Dari penggagalan penyelundupan itu, menurut dia, pihaknya menangkap seorang penanggung jawab lokasi yakni pria berinisial TA, 42. Dan seorang pelaku lain yang berperan sebagai petugas bongkar muatan.  Arief memastikan, pengungkapan kasus tersebut tidak akan berakhir hanya sampai penangkapan dua tersangka tersebut. Petugas bakal terus melakukan penyelidikan untuk bisa menemukan tersangka lainnya.  ”Jadi, saya tegaskan, akan saya ungkap dari layer terendah sampai layer tertingginya. Adapun ancaman hukumannya sangat jelas. Ini sangat berat apalagi pada masa seperti sekarang ini,” ucap Arief.  Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Jawa Barat menggagalkan penyelundupan liquified petroleum gas (LPG) dari truk tangki yang mengangkut 20 ton gas ke tabung gas nonsubsidi di Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (14/7) sekitar pukul 03.00 WIB. Polisi memergoki pelaku yang sedang memindahkan gas dari truk tangki.  ”Saat penindakan, mendapati satu mobil tangki Pertamina milik PT ER dengan pelat nomor B-9154-UWX yang diduga mengangkut 20.000 kg LPG,” kata Arief.  Dari penggagalan itu, polisi mengamankan pelaku berinisial TA (42) yang merupakan penanggung jawab lokasi.  Berdasarkan penyelidikan awal, pihaknya menduga pemindahan gas dari truk tangki itu ke tangki penampungan sementara di lokasi. Selanjutnya, gas dari tangki penampungan itu dimasukkan ke tabung LPG nonsubsidi.  ”Berdasarkan surat jalan (truk) LPG sebanyak 20.000 kg diambil dari Kilang Eretan Indramayu untuk dikirimkan ke SPBE Linggarjati,” terang Arief.  Penyelundupan gas itu melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan/atau pasal 62 UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Polda Sebut Penyelundupan LPG di Subang Rugikan Negara Rp 8 M/Bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten subang

Berita Terkini