<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/New-Project-16-3991085774.jpg" alt="Warga menjemur ikan-ikan bilih yang ditangkap di sungai ombilin, yang airnya tengah mengalir deras dari danau Singklarak, Sumatera Barat. (TikTok @rosieakbar)" width="100%">
<figcaption>Warga menjemur ikan-ikan bilih yang ditangkap di sungai ombilin, yang airnya tengah mengalir deras dari danau Singklarak, Sumatera Barat. (TikTok @rosieakbar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ikan bilih kembali menjadi perhatian setelah warga memanen jenis ikan endemik itu di aliran Sungai Ombilin, kawasan hilir Danau Singkarak, Sumatera Barat. Arus deras yang muncul seiring perubahan debit danau membuat ikan-ikan kecil ini terbawa ke sungai dalam keadaan mabuk sehingga mudah ditangkap warga. Fenomena ini menambah sorotan terhadap keberadaan ikan bilih yang selama ini hanya hidup alami di Danau Singkarak dan menjadi kebanggaan kuliner masyarakat setempat. Ikan bilih yang secara ilmiah dikenal sebagai Mystacoleucus padangensis merupakan spesies endemik yang habitat alaminya hanya berada di Danau Singkarak, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar. Perubahan arus dan aktivitas warga di sekitar danau membuat pergerakan bilih ke Sungai Ombilin semakin sering terjadi, terutama saat ikan ini bersiap memijah atau ketika debit air menguat. Berikut penjelasan lengkap mengenai ikan bilih, karakteristik, habitat, hingga pemanfaatannya. <h3>Habitat Ikan Bilih</h3> Ikan bilih hanya ditemukan di Danau Singkarak, satu-satunya habitat alami di dunia. Wilayah penyebaran potensialnya berada di sejumlah nagari di sekitar danau. Seperti Singkarak, Sumpur, Saningbaka, Muaro Pingai, Padang Laweh, Batu Taba, Simawang, hingga Paninggahan. Ikan ini kerap berupaya berenang ke hulu ketika hendak memijah. Pada waktu tertentu, terutama saat arus menguat, bilih dapat terbawa ke aliran Sungai Ombilin, kondisi yang dimanfaatkan warga untuk menangkapnya. <h3>Ciri Fisik Ikan Bilih</h3> Ikan bilih memiliki ukuran relatif kecil, dengan panjang total bisa mencapai 116 mm. Tubuhnya berbentuk bulat memanjang dan pipih dengan warna keperakan. Sisiknya kecil, tipis, dan tersusun rapat. <h3>Beberapa ciri khas lainnya:</h3> Terdapat duri kecil di muka sirip punggung (procumbent dorsal spine) yang mengarah ke depan. Sirip punggung memiliki rumus IV (duri keras) dan 8&ndash;9 jari-jari lunak. Sirip dubur III.8; sirip dada I.14&ndash;15; sirip perut II.9. Pangkal sirip punggung sejajar dengan awal sirip perut. Ekor bertipe homocercal atau berbentuk simetris. Ujung sirip cenderung meruncing dan bermargin kehitaman. Dengan tubuh ramping dan sisik berkilau, ikan bilih kerap disamakan dengan teri, namun ukurannya sedikit lebih besar. <h3>Pemanfaatan Ikan Bilih</h3> Di masyarakat sekitar Danau Singkarak, ikan bilih menjadi bahan makanan favorit. Biasanya diolah menjadi gulai bilih, bilih kering, hingga bilih asin.&nbsp; Rasanya gurih dan teksturnya renyah jika digoreng, sehingga populer sebagai lauk atau camilan. Nilai gizinya juga tinggi. Ikan bilih dikenal kaya protein, asam amino, serta zinc yang bermanfaat untuk pembentukan jaringan dan memperkuat matriks tulang. Kandungan ini membuatnya sering dianggap sebagai pilihan konsumsi sehat, termasuk untuk diet. <h3>Status Konservasi</h3> Ikan bilih termasuk dalam daftar spesies prioritas yang harus dilindungi dan dilestarikan. Hal ini ditegaskan melalui Surat Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut No. B.250/DJPRL.1/PRL.420/III/2022. Sebagai ikan endemik yang hanya hidup di satu danau, keberlangsungan bilih sangat rentan terhadap perubahan ekosistem, penangkapan berlebihan, hingga fluktuasi kualitas air. <h3>Fakta Menarik Lainnya</h3> Ukuran bilih berada di antara teri dan ikan-ikan konsumsi lainnya. Sering bermigrasi ke hulu saat musim memijah. Kuliner berbahan bilih menjadi ikon Danau Singkarak. Kehadirannya di Sungai Ombilin kerap jadi momen panen musiman bagi warga. &nbsp; Fenomena panen bilih di Sungai Ombilin menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem Danau Singkarak. Meski menjadi sumber pangan dan ekonomi masyarakat, kelestarian ikan bilih sebagai spesies endemik tetap harus diprioritaskan agar tidak punah dari habitat aslinya.

Fenomena panen ikan bilih di Sungai Ombilin, Sumatera Barat, menarik perhatian warga dan menjadi momen penting bagi kuliner lokal.

Mengenal Ikan Bilih, Ikan Endemik Danau Singkarak Sumbar yang Dipanen Warga di Sungai Ombilin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/IMG-20230508-WA0037-3870343980.jpg" alt="TERTUTUP LUMPUR: Anggota polisi tengah melihat kondisi jalan yang tertutup lumpur akibat terdampak banjir bandang serta longsor di Nagari Aia Luo, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumbar." width="100%">
<figcaption>TERTUTUP LUMPUR: Anggota polisi tengah melihat kondisi jalan yang tertutup lumpur akibat terdampak banjir bandang serta longsor di Nagari Aia Luo, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banjir bandang dan longsor terjadi di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar). Tepatnya di Nagari Aie Luo. Parahnya longsor yang terjadi di 30 titik itu membuat jalan sepanjang 7 kilometer tertutup material longsor. Tak ayal akses&nbsp; warga jadi terputus. Kepala Desa atau Wali Nagari Aia Luo Maila mengatakan, berdasarkan hasil pendataannya, saat ini terdapat 30 titik longsor yang terjadi di sepanjang jalan penghubung antara Jorong Kipek dan Jorong Tanah Sirah. Jalan penghubung kedua jorong itu memiliki panjang 11 kilometer. 7 kilometer di antaranya tertutup material longsor. "Sampai hari ini pembersihan material longsor masih dilakukan menggunakan alat berat," ujar Maila di Solok, seperti dilansir Antara, Senin (8/5). Maila menuturkan, longsor dan banjir bandang dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi. Adapun pembersihan material longsor dengan mengerahkan dua alat berat. Dari upaya pembersihan sejak siang, kini jalan di Jorong Kipek sudah bisa dilewati warga dan sepeda motor. &ldquo;Hingga kini, sudah bisa lewat untuk jalan kaki, maupun menggunakan motor jika hati-hati," imbuhnya. Dia memperkirakan pembersihan jalan yang ditertutup material longsor memakan waktu sekitar tiga hari. Dampak lain dari longsor itu adalah 500 kilogram cabai milik warga yang telah selesai panen membusuk. Sebab, jalan tidak bisa dilewati. Sementara jalan itu hanyalah satu-satunya akses menuju Pasar Raya Solok.

Banjir bandang dan longsor terjadi di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar). Tepatnya di Nagari Aie Luo.

Longsor di 30 Titik, 7 Kilometer Jalan di Kabupaten Solok Tertutup Material

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG_20210820_145532.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok Dian Angraini (kanan). Laila Syafarud/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok Dian Angraini (kanan). Laila Syafarud/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), menjatuhkan sanksi dengan merekomendasikan pemberhentian jabatan Dodi Hendra dari Fraksi Gerindra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019–2024.  ”Sanksi tersebut berdasar pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok,” kata Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Solok Dian Angraini seperti dilansir dari Antara di Arosuka.  Dia mengatakan, berdasar hasil pemeriksaan keterangan dari pelapor atau pengadu serta saksi-saksi pemeriksaan atas bukti dan keterangan, dinyatakan Dodi Hendra tidak menjalankan kewajibannya. Hal itu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 373 jo pasal 401 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 serta perbuatannya mengandung pelanggaran hukum.  ”Dasar keputusan BK ini sesuai dengan bukti yang dikumpulkan atas pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra, serta sanksi yang diberikan sudah sesuai aturan,” terang Dian Angraini.  Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra ialah pelanggaran kewajiban. ”Anggota dewan harus mematuhi kewajiban dan larangan, salah satunya menjaga norma dan etika sebagai anggota dewan. Akan tetapi Dodi Hendra malah melakukan penyalahgunaan wewenang,” ujar Dian Angraini.  Pengaduan yang diterima BK DPRD Kabupaten Solok ada dua, yaitu pengaduan dari internal dan eksternal DPRD. ”Berdasar hasil pemeriksaan BK semua pengaduan sesuai dengan alat bukti,” papar Dian Angraini.  Selain itu, putusan tersebut juga berdasar mosi tidak percaya yang ditandatangani sejumlah anggota dewan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok dari enam fraksi.  Dian menyebutkan, sebelumnya sebanyak 27 anggota dewan termasuk dari Fraksi Gerindra ikut menandatangani mosi tersebut. Namun saat ini berkurang menjadi 22 orang, karena Fraksi Gerindra mencabut suratnya, sehingga tinggal lima fraksi, yakni PKS, PAN, Demokrat, Golkar, dan PDIP.  Dian menambahkan, hasil keputusan BK merupakan keputusan lembaga tertinggi anggota DPRD setempat yang akan diteruskan Bupati Solok ke Gubernur Sumbar dan akan ada penilaian berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti dengan waktu proses sekitar 30 hari. Selain itu, Dodi Hendra masih tetap sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok sampai keputusan pencabutan jabatan sebagai ketua dikeluarkan Gubernur Sumbar.  ”Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan pada Rabu (18/8) dan telah ditandatangani Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok,” ucap Dian Angraini.  Sebelumnya, terjadi kericuhan dalam rapat paripurna DPRD Solok terkait dengan kepemimpinan DPRD setempat yang disoal para anggotanya.

BK DPRD Rekomendasikan Copot Ketua DPRD Solok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daerah-lumbung-beras-di-sumbar-bertekad-jaga-lahan-produktif_c_225487.jpg" alt="PEMANDANGAN INDAH: Hamparan sawah di kawasan Kabupaten Solok menjadi salah satu panorama yang indah. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PEMANDANGAN INDAH: Hamparan sawah di kawasan Kabupaten Solok menjadi salah satu panorama yang indah. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Solok Epyardi Asda menghadapi dilema dalam membuat keputusan ekstrem. Setelah mengeluarkan SK evaluasi 1.700 tenaga harian lepas (THL) atau pegawai honorer, kini mantan kapten kapal itu dihadapkan dengan ancaman bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Solok.  "Keputusan ini (pemberhentian THL) memang dilema. Angka pengangguran tentunya bertambah setelah para THL tidak lagi dikaryakan lagi," ujar Bupati Solok Epyardi Asda kepada JawaPos.com, Kamis (27/5).  Menurut Epyardi, keputusan mengevaluasi para THL dengan merumahkan sementara dan menerima kembali setelah ada rekomendasi dari tim khusus yang diketuai Sekda Kabupaten Solok Aswriman itu harus diambil. Alasannya, jumlah THL saat ini terlalu banyak untuk daerah sekelas Kabupaten Solok.  Apalagi angka APBD 2021 Kabupaten Solok tidak tinggi. APBD itu pun tersedot untuk biaya rutin, salah satu di antaranya untuk membayar gaji. Untuk membayar gaji THL, setiap bulannya mereka digaji Rp 1,5 juta. Bila dikalikan 1.700 orang, untuk setahun sudah menyedot sekitar Rp 3 miliar.  Mengantisipasi adanya potensi bertambah angka penganggur itu, mantan anggota DPR RI tersebut mengklaim telah menyiapkan sejumlah program kerja padat karya. Dia bakal memperbanyak kegiatan pembangunan infrastruktur yang padat karya. Pada kegiatan itu diharapkan dapat mempekerjakan masyarakat Kabupaten Solok. Tidak tertutup kemungkinan juga eks THL ikut dilibatkan.  Selain itu mengoptimalkan potensi pertanian di Kabupaten Solok. Beras dan pangan lainnya yang dihasilkan dari Solok dipasarkan ke luar Sumbar. Langkah itu dengan memperdayakan petani dan mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pertanian supaya tidak selalu bersandar mencari penghidupan sebagai tenaga honorer atau THL.  "Ada banyak peluang sebetulnya untuk menekan pengangguran ini. Kami menggenjot masyarakat mengembangkan pariwisata. Destinasi wisata membutuhkan SDM yang banyak untuk pengelolaannya," tandas Ketua DPP PAN itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/05/2021/dianggap-membebani-apbd-bupati-solok-berhentikan-1-700-thl/">Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL</a>  Sebelumnya Pemkab Solok menyatakan mengevaluasi keberadaan THL yang jumlahnya 1.700 orang. Per 1 Juni para THL itu tidak lagi dikaryakan. Kini Pemkab Solok sedang mengevaluasi kebutuhan THL sebenarnya. Menurut Epyardi Asda, jumlah THL saat ini sangat banyak dan membebani APBD.  Ke depannya Pemkab Solok menggunakan THL yang lebih sedikit. Para THL dapat mendaftar ulang untuk kembali bekerja. Hanya saja kriteria yang diterima adalah THL yang memiliki kompetensi, usia produktif, dan dikaryakan di sektor yang tidak terjangkau oleh PNS.

Setelah Berhentikan 1.700 Honorer, Kini Bupati Solok Pusing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-14-at-14.31.18.jpeg" alt="SUSUN KEKUAATAN: Tiga kandidat bupati Solok bertemu di Jakarta menyiapkan strategi menghadapi Pilkada 2020. Dari kiri, Nofi Candra, Maigus Tinus, dan Wabup Solok Yulfadri Nurdin. (IST FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>SUSUN KEKUAATAN: Tiga kandidat bupati Solok bertemu di Jakarta menyiapkan strategi menghadapi Pilkada 2020. Dari kiri, Nofi Candra, Maigus Tinus, dan Wabup Solok Yulfadri Nurdin. (IST FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Eskalasi politik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, semakin dinamis. Siapa calon yang maju untuk Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 belum jelas. Belum ada satu pun kandidat ataupun parpol yang melakukan deglarasi.  Meski begitu, tiga sosok yang digadang-gadang menjadi calon malah bertemu di Jakarta. Pertemuan itu disinyalir untuk menggalang kekuatan baru dan rekomendasi parpol.  Ketiganya adalah Yulfadri Nurdin, Nofi Candra, dan Maigus Tinus. Yulfadri Nurdin merupakan wakil bupati Solok saat ini; Nofi Candra adalah anggota DPD periode 2014-2019, dan Maigus Tinus seorang pengusaha asal Solok.  Pertemuan itu jadi perbincangan masyarakat Kabupaten Solok. Yulfadri menyebut, pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (12/8) lalu. "Kami membahas persamaan persepsi untuk Solok ke depan. Bukan ngotot-ngototan siapa yang akan maju berlaga di Pilkada 2020," ujar Yulfadri saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (14/8).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/08/2020/ketika-pesohor-terjun-ke-pilkada-oh-lord-atep-wahai-laksmana-iyeth/">Ketika Pesohor Terjun ke Pilkada: Oh Lord Atep, Wahai Laksmana Iyeth</a>  Selama ini ketiga sosok itu sering muncul di tengah masyarakat Solok dan mengklaim bakal maju sebagai calon bupati. Bukan calon wakil bupati. Hanya saja hingga kini belum jelas parpol mana yang mengusung mereka.  Lebih jauh Yulfadri mengaku, semula memilih tidak maju di kontestasi Pilkada 2020. Lebih condong jadi tim sukses salah satu kandidat. Hanya saja, belakangan dorongan terhadap dirinya semakin kencang. Alhasil, Yulfadri mengajak bertemu beberapa tokoh yang selama ini akan maju. Pertemuan itu untuk menyiapkan arah Solok ke depan.  Dengan adanya pertemuan bertiga tersebut, satu di antaranya akan ada sosok yang batal berlaga di Pilkada 2020. "Pokoknya di antara kami bertiga bakal jadi pasangan. Seorang lainnya memilih batal maju. Semua itu Solok," ujar politikus PPP itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/08/2020/pdip-restui-kerabat-jokowi-dan-prabowo-bertarung-di-pilkada/">PDIP Restui Kerabat Jokowi dan Prabowo Bertarung di Pilkada</a>  Selain Yulfadri Nurdin, Nofi Candra, dan Maigus Tinus, sebetulnya ada beberapa tokoh lainnya yang juga mengklaim untuk dicalonkan di Pilbup Solok. Di antaranya mantan Wabup Solok Desra Ediwan Anantanur, mantan anggota DPR Epyadri Asda, dan sejumlah nama lainnya.  Epyadri Asda ketika dihubungi JawaPos.com memilih bungkam. "Semua belum tahu apa ke depannya. Saya lebih melihat perkembangan saja," ujar Epyardi santai.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gM-qQL3J2C0

Wabup Solok: Satu dari Kami Bertiga Memilih Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/manisnya-gula-tebu-penawar-nestapa-ribuan-jiwa_m_.jpg" alt="Seorang warga Jorong Tabek, Nagari Talang Babungos sedang memasak tebu menjadi gula merah." width="100%">
<figcaption>Seorang warga Jorong Tabek, Nagari Talang Babungos sedang memasak tebu menjadi gula merah.</figcaption>
</figure>Mayoritas penduduk Jorong Tabek, Nagari (Desa) Talang Babungo menggantungkan hidupnya pada olahan gula tebu. Konon katanya, sejak disentuh mesin kilang semi modern, biaya produksi tradisional yang selama ini mencekik petani bisa dipangkas hingga 50 persen. Riki Chandra, Padang JawaPos.com-&nbsp;Secara kasat mata, transformasi&nbsp;Jorong Tabek, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) menyentuh segala aspek. Bukan cuma sekadar menyasar lingkungan bersih, kesehatan masyarakat dan pendidikan generasi. Namun juga bertumpu pada mata pencaharian penduduk sekitar. Terbukti, petani kini tidak terlalu memikul beban hidup yang berat. Di setiap sudut desa, mulai pinggiran jalan, pekarangan rumah warga hingga pematang sawah, rumpun tebu tumbuh dengan penuh gairah. Subur. Lebat. Menyegarkan mata. Nyaris tiada ruang kosong di kampung seluar 5.000 hektare persegi tersebut. Sejauh mata memandang, hamparan tanaman tebu membentang perkasa. Kalaupun ada tanaman lain yang tumbuh, mungkin hanya bunga dan ilalang liar saja. Informasi yang dihimpun JawaPos.com, sudah sejak ratusan tahun lalu warga Tabek menggantungkan harapan hidup dari tetesan air tebu. Secara turun temurun, warga Kampung Seribu Bunga-julukan kampung Tabek- mengelola perkebunan tebu.&nbsp;Bahkan, luas area perkebunan tebu di Jorong berpenduduk 2.000 jiwa itu mencapai 1.000 hektare lebih. Semua penghuni di sana percaya, tidak ada satupun Kepala Keluarga (KK) yang tidak memiliki rumpun tebu.&nbsp;"Tebu bagaikan roh kehidupan kami. Apapun pekerjaan utamanya, pasti punya ladang tebu," kata tokoh masyarakat Jorong Tabek, Kasri Satra, 40, ketika mengajak JawaPos.com mengitari Jorong Tabek, beberapa pekan lalu. Kasri merupakan&nbsp; putra asli Jorong Tabek, Nagari Talang Babungo. Dia pernah 3,5 tahun merantau ke negeri seberang, Malaysia. Tahun 2004, Kasri kembali ke tanah air. Saat pulang ke rumah, Kasri mengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Muallimin Tabek. Berkat sentuhan tangan dinginnya, madrasah itu berhasil disulap 180 derajat. Dari semula yang berupa 'kandang kuda', menjelma menjadi sekolah terbaik. Tak hanya mengabdikan dirinya pada pendidikan di kampung halamannya, sejak 2015 Kasri&nbsp;juga didaulat sebagai&nbsp;Ketua Kampung Berseri Astra (KBA) Tabek.&nbsp; KBA itu menjadi satu-satunya yang ada di Sumbar. Kendati harus aktif mengurus madrasah dan menghadapi seabrek&nbsp;program KBA, Kasri juga tetap menjaga tradisi mengurus ladang tebu. Dia punya ladang yang luasnya lebih dari 1 hektare. Tebunya dipanen sekali tiga bulan atau empat kali dalam setahun. Sekali panen, tebu miliknya bisa menghasilkan Rp 10 juta. Jika dikalkulasikan per bulan, pendapatan Kasri dari tebu saja mencapai Rp 3 juta. "Kalau harga gula tebu ini stabil saja, maka kayalah kami sebagai petani tebu," gurau Kasri lantas melempar tawa. Guru Bahasa Arab itu sama sekali tak kesulitan berladang tebu. Menyemai bibit awal sampai panen perdana hanya memerlukan waktu dua tahun. Jika yang ditanam batangnya, dalam tempo satu tahun tebu justru bisa dipanen. "Setelah panen perdana, asal dipupuk, sampai kiamat panen terus," terang Kasri yang juga hidup turun temurun dari hasil olahan tebu. Untuk kehidupan sehari-hari, mayoritas Kepala Keluarga di Tabek&nbsp;mengais nafkah dengan menjadi tukang (mandor) bangunan. Sedangkan penghasilan tebu menjadi mata pencaharian sampingan yang fungsinya lebih dari pendapatan utama. "Mayoritas sarjana yang lahir dari Tabek ini hasil uang tebu. Hasil gula tebu ini biasanya untuk waktu-waktu tertentu. Seperti kebutuhan biaya kuliah anak, bangun rumah," imbuhnya. "Kami bisa berutang kalau jaminannya tebu. Makanya orang tua saya dulu bilang, tebu ini untuk pendapatan sampingan, tapi fungsinya utama," lanjut Kasri. Sejak dipangkas, proses tebu menjadi gula tebu alias gula merah menghabiskan waktu dua hari. Pada hari pertama, petani fokus menebang tebu. Setelah itu barulah tebu diolah menjadi gula. Paling tidak, dua hari bisa menghasilkan 100 kilogram gula tebu. "Sekarang mengolah tebu jadi gula cukup gampang. Tidak perlu panas-panas lagi. Semua sudah serba modern," paparnya. Kasri menyebutkan, dengan program KBA, Astra membantu pembuatan unit mesin kilangan tabu semi modern yang disalurkan melalui Koperasi Serba Usaha-Ekonomi Desa (KSU-ED) Tabek. Dengan mesin tersebut, mencetak gula tebu tidak lagi harus berdiang api. Sebab, sumber api untuk kuali tempat adonan air tebu yang akan dipanaskan berada di luar. Mesin ini bahkan memangkas biaya produksi. Sebelumnya, sekali mengolah tebu, petani harus merogoh kocek Rp 80 ribu. Setelah menggunakan mesin semi modern ini, petani hanya perlu mengeluarkan Rp 40 ribu untuk sekali pengolahan. "Biaya produksi kami jauh berkurang dibandingkan megolah tebu dengan cara tradisional," beber Kasri. Selain itu, kilangan semi modern juga mendongkrak jumlah produksi. Biasanya dalam sehari, satu kilangan hanya mampu menghasilkan 50 kilogram gula tebu. Dengan mesin semi modern, dalam sehari kerja mampu menghasilkan 300 kilogram gula tebu atau malah bisa lebih. "Sekarang, produksi gula satu truk itu gampang. Dulu perapian gula tabu cuma satu, sekarang empat kuali besar sekali masak," katanya. Dari catatan JawaPos.com, Jorong Tabek memiliki sekitar 10 unit kilangan (pabrik rumahan pengolah gula tebu). Ada yang dimiliki kelompok dari bantuan pemerintah. Ada milik koperasi yang juga dibantu perusahaan Astra, dan ada pula milik pribadi warga. Menariknya, kampung ini memiliki satu unit KSU-ED Tabek yang sudah berdiri sejak tahun 2000 silam. Konon, pendapatan dan putaran uang di koperasi ini setara bank konvensional. Dalam sepekan, Tabek mampu memproduksi lebih dari 5 ton gula merah. Gula tersebut dijual baru di tataran pasar lokal. Seperti ke pasar Alahanpanjang, Solok, Padang, atau ke Bukittinggi. Sebagian besar, gula merah Tabek ini dibeli pengusaha kecap di kota Padang. Menurut Kasri, stabilitas harga gula tebu yang kerap menjadi keluhan petani. Saat ini misalnya, 1 kilogram gula merah dibanderol Rp 8 ribu. Duluya malah pernah terjun bebas sampai dua ribu perak per kilonya. Jika harga gula tebu ini relatif stabil di angka Rp13 ribu sampai Rp15 ribu per kilogram, bisa dipastikan semua warga Tabek sejahtera. "Untungnya kami punya koperasi. Jadi, saat harga anjlok, gula ditampung koperasi. Saat harga tinggi, kami bebas menjual kemana saja," sebut Kasri. Hal itu dibenarkan Ketua KSU-ED Tabek Yenimra. Menurutya, cikal bakal lahirnya koperasi tak lain untuk menyejahteraan masyarakat Tabek. Wajar saja, merupakan&nbsp;sebuah keharusan bagi KSU-ED untuk memperjuangkan nasib petani ketika dihadapkan pada kondisi harga yang tidak bersahabat. "Sifatnya (koperasi) memfasilitasi. Nanti kami jual sesuai harga yang bisa menyejahterakan petani," ungkap Yenimra. Dia&nbsp;memaparkan, jumlah anggota KSU-ED Tabek saat ini telah mencapai 672 orang.&nbsp;Semuanya adalah petani tebu. Secara menyeluruh, total lahan perkebunan tebu milik anggota KSU-ED Tabek mencapai 500 hektare. "Saya juga petani tebu. Ladang saya lebih satu hektare. KSU-ED Tabek juga punya setengah hektare," kata lelaki berusia 46 tahun itu. Sebagai Ketua KSU-ED,&nbsp; Yenimra mengetahui betul hasil produksi tebu petani di Jorong Tabek. Apalagi dia sendiri juga seorang petani yang sudah lebih dari seperempat abad berladang tebu. Dalam setahun, satu hektare ladang tebu bisa menghasilkan 3 hingga 5 ton tebu. Perkiraannya, satu hektare lahan ditanami 5.000 rumpun tebu. Satu rumpun tebu mampu menghasilkan sekitar 3 hingga 5 kilogram tebu. "Kalau produksinya baik, setahun itu bisa sampai 10 sampai 15 ton per hektare. Tapi produksi kami (Tabek) masih kalah jauh dibandingkan produksi tebu di pulau Jawa," beber Yenimra yang sudah 18 tahun mengemban jabatan Ketua KSU-ED Tabek. Seiring geliat tebu sebagai motor ekonomi utama masyarakat Tabek, KSU-ED pun tumbuh dengan baik. Pendapatan koperasi ini sudah menembus angka Rp 15 miliar. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir presentasi kenaikan pendapatannya berkisar di angka Rp 600 juta. Kepada anggota, KSU-ED memberikan pinjaman modal yang cukup besar. Bagi petani yang memiliki pabrik rumahan tebu misalnya, bisa meminjam Rp 170 juta untuk jangka pembayaran 12 minggu. Sedangkan petani biasa,&nbsp;bisa meminjam dana sebesar Rp 20 juta atau sesuai luas lahan tebu yang dimilikinya. "Bayarnya per minggu, tapi jangka waktunya per tahun. Ada juga yang bayar angsurannya pakai tebu," bebernya. Wali Nagari Talang Babungo Zulfatriadi mengatakan, Talang Babungo memiliki 7 Jorong dengan penduduk lebih 8 ribu jiwa. Dari semua Jorong, Tabek memiliki penduduk mayoritas petani tebu. Sebagian kecil diantaranya juga berladang gula aren. "Ada juga petani sawah, tapi tetap mereka punya ladang tebu dan aren," kata Zulfatriadi. Sudah menjadi warisan turun temurun, bahwa petani di sana mengolah tebu secara tradisional. Namun sejak geliat KBA menyentuh Tabek, semua pola pengolahan tebu yang sudah dibantu dengan unit mesin disempurnakan lebih sederhana. "Tabek termasuk penghasil gula tebu terbesar di Sumbar. Sudah puluhan ton produksi gula tebu setiap bulan keluar dari kampung kami," ungkap Wali Nagari terbaik tingkat Kabupaten Solok tahun 2016 itu. Gula Semut Menuju Pasar Internasional Komoditas tebu terbukti menggenjot perekonomian yang sekaligus mengangkat derajat warga Tabek. Kini, guna menambah nilai jual gula merah, warga tengah mempersiapkan diri untuk memproduksi gula semut. Apalagi satu unit mesin pembuat gula semut yang dipersembahkan Astra melalui program KBA-nya, bakal segera mendarat di Jorong Tabek. Gula semut atau gula kristal adalah gula merah versi bubuk yang berbahan dasar tebu dan air nira aren (enau). Proses pembuatannya pun telah beberapa kali dipelajari oleh petani tebu Jorong Tabek. "Kami sudah uji coba bikin gula semut, tapi baru dengan nira (aren). Kalau tebu belum pelatihan. Sangat mudah dan tidak lama,"&nbsp;ucap Yenmira. Ketua koperasi berprestasi itu menuturkan, 10 liter air nira dapat menghasilkan 1,2 kilogram gula semut. Proses awal hingga pengeringan menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. "Rencananya gula semut dari Tabek nanti penggabungan antara tebu dan aren. Tebu itu manis, sedangkan aren gurih. Hasilnya nanti gula semut yang gurih dan manis," sebut Yenimra. Gula semut dianggap solusi mengakali peningkatan harga jual gula tebu yang kerap fluktuatif. Selain lebih praktis, cakupan pasar gula semut juga lebih luas. "Harapan kami, dalam dua bulan kedepan, sudah keluar gula semut produksi Tabek,"&nbsp;timpal Kasri. Saat ini, warga masih menunggu mesin bantuan mesin gula semut Astra yang tengah dirampungkan pihak Universitas Andalas (Unand). Rencananya dalam waktu dekat (akhir Desember sampai awal Januari), mesin seharga sekitar Rp 100 juta itu sampai ke Tabek. "Harapan kami mesin itu lengkap dari proses awal sampai pengeringan," harap Kasri. Koordinator KBA Jorong Tabek Nur Imansyah Tara mengatakan, desain mesin pengolahan gula semut sudah hampir rampung 100 persen. Dalam waktu dekat, mesin itu segera diantarkan ke Jorong Tabek. "Mesin pembuatan gula semut ini kami rancang dengan bekerjasama dengan Unand," kata Nur Imansyah. Mesin gula semut itu dibuat sebaik mungkin. Mulai tahap awal, proses pengeringan, sampai pada packaging-nya. Semuanya lengkap dalam satu paket. Namun sembari menunggu memulai produksi, pihaknya meminta petani tebu, khususnya yang tergabung dalam KSU-ED, agar dapat mendesain packaging. Sehingga saat mesin ready, logo dan desain kemasan sudah&nbsp;siap disajikan ke pasar. "Paling tidak, akhir Desember ini mesin selesai. Kami sudah minta desain branding gula semutnya pada warga Tabek," kata Koordinator KBA yang juga Kepala Cabang Auto 2000 Cabang Khatib Sulaiman Padang. Secara umum, belum semua masyarakat mengenal gula semut. Padahal gula semut lebih bernilai ekonomis tinggi karena bisa merambah pasar internasional. Namun semua tergantung hasil produksi gula semut Tabek. "Target kami (Astra), mendorong perekonomian masyarakat. Saya sudah bicarakan dengan beberapa produsen gula semut. Sepanjang kualitasnya bagus, pasti laku. Nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi dibandingkan sekedar gula merah," beber Nur Imansyah. Selaku koordinator, Nur Imansyah juga bakal membantu proses pemasaran gula semut. Paling&nbsp; tidak untuk tahap awal. Tara-sapaan akrab Nur Imasyah- bakal memasarkan gula semut pada karyawan Astra yang tersebar di 12 perusahan Grup Astra di Sumbar. Apalagi jika dipasarkan juga pada ratusan ribu customer Astra Grup wilayah Sumbar. "Selain pasar-pasar umum, saya juga sudah sampaikan pada beberapa General Manager (GM) di kota Padang. Mereka menyambut baik. Katanya, kalau baik untuk kesehatan, kenapa tidak," sebutnya. Membangun Asa, Menjawab Kegundahan Di sisi lain, kehadiran KBA sejak akhir 2015 lalu jelas membawa perubahan besar di tengah peradaban masyarakat Tabek. Semak belukar yang puluhan tahun 'membingkai' kampung Tabek, menjelma menjadi daerah seribu bunga. Hari ini, Tabek laksana taman bunga yang mengitari lekuk kaki bukit Talang Babungo. Konon, Tabek baru muncul ke permukaan sejak 25 tahun belakangan. Sebelumnya kampung yang berada paling ujung di Nagari Talang Babungo ini, dikenal sangat tertinggal alias terisolasi. Bahkan banyak warga Kabupaten Solok tak pernah mendengar nama Jorong Tabek. "Dulu hina betul kami sebagai warga Tabek. Sepeda pun warga kampung ini tak punya. Bangkitnya perekomian kami tak lepas dari tanaman tebu. Saya sering katakan, tidak ada Tabek tanpa tebu,"&nbsp;tegas Kasri. Hadirnya KBA ke Jorong Tabek bukan tanpa penolakan. Sebagian warga bahkan menganggap program Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan internasional ini akan berdampak negatif pada generasi kampung pelosok yang selama ini kuat menjaga kultur. KBA datang dengan program empat pilarnya. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan dan lingkungan. Hasil nyata program tersebut lantas membuka mata masyarakat yang semula mencemooh. Kini, pegiat KBA yang semula hanya tiga orang, membludak jadi 413 orang. Kasri menuturkan, dalam program KBA, Astra tidak memberikan pegiat secara finansial alias gaji. KBA hanya menfasilitasi Tabek dengan sarana dan bantuan untuk berkegiatan. Seperti bantuan peralatan mesin kilang tebu untuk wirausaha, bunga untuk lingkungan, perlengkapan posyandu bidang kesehatan, dan menyempurnakan sarana dan prasarana MIS Muallim Tabek sebagai sekolah binaan KBA. "Astra lebih kepada merangsang masyarakat. Kami yang menuntaskan," kata anak ketiga dari enam bersaudara itu. Wali Nagari Talang Babungo Zulfatriadi kerap menyebut kehadiran KBA seperti sengsara membawa nikmat. Sebab, KBA datang ke Tabek tak lama setelah kebakaran hebat menghanguskan 27 unit rumah warga Nagari Talang Babungo. "KBA menjadi bagian terbesar dari Nagari kami untuk kembali bangkit. Nagari kami kini mulai dilirik dari semua penjuru," terangnya penuh optimisme. MIS Muallim yang dulunya disebut sekolah 'kandang kuda' kini berubah jadi sekolah terbaik. Madrasah itu baru saja meraih Adiwiyata Mandiri tingkat Provinsi Sumbar tahun 2018. Demi mewujudkan sekolah lengkap, sarana MIS Muallim, mulai dari MCK; gerbang; perpustakaan; laboratorium; ruang UKS; dan sebagainya, dibantu oleh KBA. Di bidang lingkungan, Jorong Tabek yang semula kumuh berubah asri. Tak ada lagi warga yang berani buang sampah sembarangan. "Kalau jalan kotor disapu. Yang nyapunya terserah saja. Semua warga sekarang sadar bersih, dan semuanya mau menyapu jalan," tambah Zulfatriadi. Selain itu, KBA juga membuat Tabek kian populer. Misalnya saja pada tahun 80-an silam. Kala itu Tabek pernah mendapatkan program pertukaran pelajar Internasional. Namun komunikasi terputus dan tidak pernah berkabar lagi dengan mahasiswa yang berasal dari Kanada. "Setelah sering diberitakan, tayang di televisi, mereka yang dari Kanada kembali mengontak kami. Rencananya, mereka akan berkunjung ke Talang Babungo dengan program yang berbeda. Ini efek KBA juga," tutur Zulfatriadi. Secara terpisah, diam-diam Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo rupanya telah lama mengagumi geliat Jorong Tabek. Terutama di sektor ekonomi pertanian tebu yang digerakkan masif oleh KSU-ED. Menurutnya, tidak mudah memajukan suatu kampung tanpa kesepahaman bersama antara masyarakat dilingkup kampung itu sendiri. Gusmal menyebutkan, jika dia sendiri yang meresmikan pemakaian gedung baru KSU-ED pada pertengahan Februari 2018 silam. "Geliat ekonomi dan semangat Jorong Tabek patut diapresiasi. Pencapaian Tabek telah mengharumkan nama daerah. Kami harap, keberhasilan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang," puji Gusmal mengapresiasi transformasi Tabek. KBA bertujuan melahirkan kemandirian warga di Nagari itu sendiri. Konsep programnya berupa edukasi, pelatihan, ditambah sokongan dana. "Pilar kesehatan, lingkungan, pendidikan dan kewirausahaan, semuanya kami edukasi. Semangat untuk menerapkannnya tentu berada di tangan masyarakat," kata Nur Imansyah Tara. KBA juga memberikan berbagai pelatihan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti pelatihan menyulap sampah menjadi berkah yang disumbangkan Astra melalui kerja sama dengan peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Unand baru-baru ini. Menurut Nur Imansyah, masyarakat Tabek sangat positif menyambut KBA. Warga bergerak cepat. Ibaratnya KBA mulai satu langkah, masyarakat berlari sepuluh langkah. Bukti dari keseriusan itu, KBA Tabek berhasil menyabet peringkat terbaik kedua dari 72 KBA se-Indonesia sebagai KBA Inovasi bulan lalu. "Partisipasi masyarakat Tabek sangat tinggi. Harapan kami, jangan sampai berhenti di titik ini," katanya. KBA sendiri akan terus memberikan pendampingan berkelanjutan pada Nagari terpilih sampai betul-betul mandiri. Targetnya, Jorong Tabek menjadi Nagari wisata. "Sekarang fokus mewujudkan kemandirian Jorong Tabek dulu. Mungkin ke depannya jumlah KBA untuk wilayah Sumbar ditambah. Kami berharap juga, geliat Tabek ini mampu merangsang kampung-kampung di sekitarnya," tutupnya.

Manisnya Gula Tebu, Penawar Nestapa Ribuan Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-pasang-target-wushu-kabupaten-solok-dulang-17-medali_m_.jpg" alt="Penyerahan medali oleh Ketua KONI Kabupaten Padang Pariaman pada peraih medali emas cabor wushu" width="100%">
<figcaption>Penyerahan medali oleh Ketua KONI Kabupaten Padang Pariaman pada peraih medali emas cabor wushu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki hari ketiga, Kabupaten Solok berhasil mengumpulkan 29 medali pada gelaran Porprov Sumatera Barat (Sumbar) ke-15 di Kabupaten Padang Pariaman. Menariknya, separuh dari total medali sementara itu disumbangkan cabang olahraga (cabor) wushu.&nbsp;Para atlet bela diri asal Tiongkok&nbsp;ini telah menyumbangkan 17 medali. Dari 17 medali, tujuh diantaranya merupakan medali emas. Pelatih wushu Kabupaten Solok Iko Fernando Chaniago mengatakan, tujuh medali emas itu berasal dari kelas tanding cangquan A putra-putri, kelas freestyle nanquan putra-putri, kelas nanquan A putra, jianshu senior putri, dan gumshu atau toya freestyle putri. "Kita juga dapat lima perak dan lima perunggu," kata Iko, Rabu (21/11). Kendati berhasil paling subur menyumbang emas di awal-awal pelaksanaan Porprov ini, Iko mengaku tidak mematok target perolehan emas sejak awal. Apalagi, nomor pertandingan di Porprov 2018 ini berkurang 10 dibandingkan Porprov dua tahun lalu. "Porprov sebelumnya, kami (wushu, Red) menyumbang tujuh emas. Untuk sekarang, kami tak mau kasih target. Yang terbaik saja," imbuhnya.

Tak Pasang Target, Wushu Kabupaten Solok Dulang 17 Medali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wali-negari-di-kabupaten-solok-ramai-ramai-mengundurkan-diri-ada-apa_m_228781.jpg" alt="Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok,, Medison" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok,, Medison</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sedikitnya lima Wali Nagari aktif di Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengundurkan diri. Mereka mundur bukan karena terlibat kasus, atau terjerat kasus hukum, melainkan turut mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 mendatang. Lima orang diantaranya telah mengajukan surat pengunduran diri. "Informasinya cukup banyak Wali Nagari aktif yang ikut Pileg. Tapi, sampai hari ini, yang resmi mengajukan surat berhenti baru 5 orang," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok, Medison pada JawaPos.com, Rabu (18/7). Lima Wali Nagari yang sudah mengundurkan diri itu antara lain, Wali Nagari Cupak, Dasril. Wali Nagari Sumani, Asyaril Huda. Wali Nagari Sariek Alahan Tigo, Efdizal dan Wali Nagari Surian, Edi Mardin dan Wali Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek. Medison mengakatan, pihaknya kini tengah memproses surat pengunduran diri 5 Wali Nagari tersebut. Wali Nagari Cupak dan Nagari Surian sudah resmi melepaskankan jabatannya. "Untuk Nagari Cupak sudah kita tunjuk Penjabatnya (Pj), menyusul nagari Surian dalam waktu dekat, sementara tiga nagari lainnya masih dalam proses," papar Medison. Sesuai peraturan, lanjut Medison, Wali Nagari yang sudah menjadi caleg harus mengajukan permohonan pengundururan diri. Ketentuan serupa juga berlaku untuk anggota Badan Musyawarah Nagari (BMN). "Mengajukan atau tidak mengajukan diri, kalau yang bersangkutan terdaftar sebagai calon legislatif yang ditetapkan KPU, akan kami berhentikan," tegas Medison.

Wali Nagari di Kabupaten Solok Ramai-ramai Mengundurkan Diri, Ada Apa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/percepat-tanam-petani-solok-selatan-butuh-400-mesin-bajak-sawah_m_227417.jpg" alt="Petani Solok Selatan tengah bercocok tanam" width="100%">
<figcaption>Petani Solok Selatan tengah bercocok tanam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayoritas masyarakat Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) bekerja sebagai petani sawah. Luas area pesawahan di Solok mencapai lebih dari 10.160 hektare. Lahan tersebut dikelola oleh sekitar 800 lebih kelompok tani. Kabid Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Solok Selatan, Zamzami mengatakan, idealnya untuk membajak lahan sawah usai panen, petani Solok Selatan membutuhkan sebanyak 800 unit handtraktor. Sedangkan saat ini, 800 kelompok itu hanya memiliki 400 unit handtraktor. "Kalau unitnya lengkap, diyakini proses tanam berjalan cepat dan sesuai target. Tentunya, ini sangat dibutuhkan petani. Sebab, mesin bajak ini sangat dibutuhkan sebelum bertaman padi," terang Zamzami, Kamis (12/7). Menurutnya, penambahan alat mesin pertanian (alsintan) berupa handtraktor cukup penting. Hal itu juga untuk menunjang terwujudnya program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Apalagi, Solok Selatan terus mencetak lahan pesawahan baru setiap tahun. Sejauh ini, baru ada 192 unit handtraktor yang bersumber dari bantuan APBN. Sisanya, berasal bantuan APBD Solok Selatan, dan termasuk juga bantuan dana pokir anggota DPRD setempat. "Semua mesin bajak itu telah kami salurkan pada kelompok tani yang tersebar di enam Kecamatan. Sangir Balai Janggo selaku satu-satunya Kecamatan yang tidak tersalur bantuan handtraktor karena wilayahnya kawasan perkebunan sawit dan tidak memiliki lahan sawah," katanya. Di sisi lain, sejumlah kendala juga ditemukan Dinas terkait. Hal ini menyangkut pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan handkontraktor tersebut. Sebab, tidak semua petani mengetahui cara yang benar dalam menggunakan mesin itu, apalagi handtraktor roda empat. "Kami juga akan terus mensosialisasikan cara memakai, merawat agar bantuan mesin ini bisa tahan lama," ujarnya.

Percepat Tanam, Petani Solok Selatan Butuh 400 Mesin Bajak Sawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daerah-lumbung-beras-di-sumbar-bertekad-jaga-lahan-produktif_m_225487.jpg" alt="Para petani tengah memanen padi di sawah Solok, Sumbar" width="100%">
<figcaption>Para petani tengah memanen padi di sawah Solok, Sumbar</figcaption>
</figure>Semboyan Kabupaten Solok sebagai daerah lumbung beras ternama memang tak terbantahkan. Solok menjadi penghasil hortikultura terbesar di Sumatera Barat (Sumbar). Juga sebagai pemasok beras terbesar hingga ke beberapa Provinsi di pulau Sumatera. Bahkan, di Jawa, kerap menyebut beras yang berasal dari Sumbar dengan sebutan beras Solok. Riki Chandra, Sumbar Dari penelusuran JawaPos.com, ada beberapa Nagari dengan produksi padi ratusan ton setiap kali panen. Anatara lain Nagari Salayo, Kotobaru, Gaung, Koto Hilalang, di Kecamatan Kubung. Kemudian Nagari Kotogaek Guguak, Kotogadang Guguak, Cupak, Jawi-Jawi di Kecamatan Gunungtalang. Begitu juga di Kecamatan X Kotosingkarak, X Koto Diatas, Sungailasi, dan Bukitsundi. Selain di kawasan Kecamatan Lembah Gumanti dan Hiliran Gumanti (mayoritas), 12 dari 14 kecamatan lainnya didominasi oleh petani sawah. Di Nagari Salayo, misalnya, sekilas dari jalan raya Solok-Padang, hamparan pesawahan memang terlihat kecil. Namun, jika ditelusuri lebih dekat dan masuk ke dalam Nagari, tepatnya di Jorong Batupalano, mata akan dibuat takjub menyaksikan hamparan sawah yang luasnya tak habis mata memandang. Luas area pesawahan Jorong Batupalano menyatu dengan ratusan hektare pesawahan di wilayah Kota Solok. Uniknya, cara bercocok tanam masyarakat di sana tidak serentak. Artinya, penggarapan sawah tersebut sesuka hati pemilik lahan. Ada yang tengah memanen padinya, ada juga yang selesai panen. Serta ada padi petani yang masih menguning, ada juga padi yang masih hijau. Namun, itulah realita cara bercocok tanam masyarakat Salayo, Kotobaru, dan kawasan pesawahan masyarakat di Kecamatan lainnya. &ldquo;Siapa yang duluan bertanam ya duluan, siapa yang belum begitu juga. Itu sudah terjadi sekitar 17 tahun terakhir untuk kawasan sawah Salayo dan sawah Solok,&rdquo; kata Zal, 53, seorang petani di Nagari Salayo, Kamis (4/7). Zal menyebutkan, pada era 80-an, masyarakat Salayo serentak menggarap tanaman padi. Sehingga, dalam satu tahun hanya satu hingga dua kali panen saja. Hal itu dipicu karena petani masih menggunakan bajak kerbau untuk menggarap sawah. Namun, munculnya mesin bajak, masyarakat mulai menggarap sawahnya dalam waktu yang relatif cepat. &ldquo;Kalau sekarang, dalam 1 tahun, ada yang panen 3 kali, ada juga yang 2 kali. Tergantung padi yang ditanam,&rdquo; beber pria yang sudah puluhan tahun menjadi petani sawah itu. Hanya saja, terang Zal, bercocok tanam yang tidak serentak juga berdampak pada penyebaran hama padi. Pada umumnya hama muncul saat usia padi 1,5 bulan atau sebelum padi berbuah. Begitu juga penyebaran hama tikus. Sehingga, ketika salah satu padi petani masak (siap dipanen), tikus akan berpindah pada lokasi tanaman padi yang baru berbuah. "Kalau padi sudah dipanen, tikusnya pindah ke padi yang berbuah. Itulah selalu yang dialami petani, dan ini dampak buruk tidak serentaknya dalam bercocok tanam," katanya. Lain halnya dengan Eliza, 51, seorang petani di Munggutanah, Nagari Salayo. Menurutnya, tidak serentaknya bercocok tanam memang berdampak pada penyebaran hama sawah. Namun, di lain hal, ada petani yang menggantung hidup dari hasil sawahnya, otomatis dia berusaha bagaimana sawahnya bisa cepat dipanen. Sehingga, petani ini memacu pengolahan sawahnya agar bisa dipanen 2 atau 3 kali dalam satu Tahun. "Tapi, saya lihat mayoritas petani di sini memanen padinya 5 kali dalam waktu 2 tahun, jarang yang 3 kali setahun," kata Eliza yang lebih dari separoh usianya telah ikut bercocok tanam. Dari pengalamannya menggarap sawah, jenis padi yang bisa dipanen dalam waktu 100 hari adalah padi sokan. Sedangkan jenis anak daro, pandan pulau bisa dipanen setelah berumur 120 hari atau lebih kurang 4 bulan. "Itu kalau normal, kalau tidak bisa lebih 4 bulan," katanya. Wali Nagari Salayo, Ajizar Syam mengatakan, luas lahan pertanian sawah di Nagari lebih dari 13.000 hektare yang tersebar pada 4 Jorong di Nagari tersebut. Jika dikalkulasikan, total padi yang dihasilkan berkisar lebih dari 50.000 ton setiap kali panen. Kondisi ini mengisyaratkan, jika mayoritas masyarakat di Salayo berprofesi sebagai petani. Sedikitnya, 70 persen dari 12 ribu jiwa lebih yang tinggal di Salayo adalah petani sawah. &ldquo;Banyak juga PNS, pedagang, tapi mereka juga punya sawah, punya ladang di Salayo," katanya. Kian menyusutnya lahan pertanian produktif di Nagari tersebut menjadi persoalan besar dirasakan pihak Nagari. "Tapi, kita tidak bisa melarang keras. Sebab, hak pemilik lahan juga untuk membangun di tanah miliknya. Hanya saja, untuk menekan agar warga tidak menghabisi lahan produktif, kita berikan sosialisasi dan diskusi dari hati ke hati," terangnya. Begitu juga di Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung. Sekilas, memang terlihat warga Kotobaru banyak yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun pada kenyataannya, mayoritas penduduk Kotobaru masih bermata pencaharian sebagai petani sawah. Wali Nagari Kotobaru, Afrizal Khaidir mengatakan, luas areal pesawahan masyarakat mencapai 1.200 hektare dari 2.955 hektare total luas Nagari Kotobaru. "Setidaknya, sekitar 65 persen dari 26 ribu jiwa lebih warga Kotobaru adalah petani. Sekitar 25 persen PNS. Sisanya pedagang dan wiraswasta lainnya," kata Afrizal. Sejak 2016 lalu, Pemerintah Nagari Kotobaru mulai menfokuskan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani maupun irigasi. Pemokusan perhatian pada jalan pertanian sangat diperlukan masyarakat di Nagari Kotobaru. Sebab, hal ini untuk menunjang dan memudahkan para petani membawa hasil pertanian dari areal pesawahan. Tidak bisa dipungkiri, bertambahnya penduduk yang datang ke Salayo maupun di Nagari Kotobaru membuat lahan produktif pertanian kian terkuras. Pemerintah Nagari Kotobaru terus berharap, agar masyarakat tetap menjaga lahan-lahan produktif pertanian. Dengan kata lain, tidak menjadikan kawasang 'lumbung' beras Solok itu menjadi tempat pemukiman. Seperti pendirian rumah, ruko dan sebagainya. "Pihak Nagari selalu menghimbau dan memberikan larangan pada masyarakat, untuk tidak mendirikan bangunan di lahan produkti. Tapi, sampai hari ini, kita belum membekukan peraturan itu kedalam Peraturan Nagari (PerNag)," katanya. Masyarakat Wajib Terlibat, Tak Cukup Dengan UU dan Perda Ketersediaan lahan pertanian produktif di Kabupaten Solok memang nyaris berkurang setiap tahun. Tanpa aturan dan ketegasan jelas, dikhawatirkan lahan pertanian akan menyusut menyusul semakin berkembangnya kehidupan masyarakat. Dari catatan, pada 2017, luas lahan pertanian sawah produktif di Kabupaten Solok mencapai 23.439 hektare yang tersebar di 74 Nagari pada 14 Kecamatan. Diakui pihak Dinas Pertanian setempat, jika setiap tahunnya memang selalu terjadi pengalihan fungsi lahan. Seperti pembangunan rumah, ruko dan sebagainya. Namun, rata-rata yang mengalihkan fungsi tersebut adalah pemilik lahan. "Ada juga yang menjual dan itu dilakukan si pemilik lahan," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Admaizon. Pemkab Solok, lanjut Admaizon, telah melakukan berbagai upaya pelarangan bagi pemilik lahan untuk tidak mengalihkan fungsi lahan produtif tersebut. Hal ini mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian. Dalam Peraturan Daerah (Perda) RT/RW Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 juga ditegaskan, bagi setiap pemilik lahan sawah tadah hujan yang ingin mengalihkan fungsikan lahannya untuk pembuatan ruko atau bangunan selain rumah untuk tempat tinggal, diwajibkan untuk mengganti lahan tersebut. Dengan kata lain, pemilik yang membangun ruko harus mencetak sawah baru sesuai luas yang dibangun. Sedangkan untuk sawah irigasi atau sawah dengan perairan lancar, pemilik mesti mencetak dua kali lipat sawah baru dari luas yang diambil. "Kalau untuk tempat tinggal, karena tanah di Minang berpatokan ke tanah ulayat, pemilik diberi keringan dan diperbolehkan. Dengan catatan, tidak boleh lebih dari 500 meter," terangnya. Pihaknya juga telah berupaya memberikan sosialisasi dan pemahaman pada seluruh masyarakat di Kabupaten Solok. Hanya saja, kebanyakan masyarakat mengklaim memiliki hak penuh atas tanah yang dimilikinya. Dengan berbagai alasan, para pemilik lahan terus melakukan pengalihfungsian lahan. "Padahal, Pemerintah melarang alih fungsi lahan produktif ini untuk kebaikan generasi yang akan datang. Serta, menjaga marwah Kabupaten Solok sebagai lumbung beras ternama. Jika sawah nanti hilang dan sedikit, mana mungkin beras Solok akan berjaya lagi di Sumbar," terangnya. Anggota DPRD Kabupaten Solok, Hendri Dunant Dt Endah Bongsu turut mengomentari persoalan tersebut. Menurutnya, untuk menyelamatkan lahan pertanian produktif, Pemkab Solok harus mendorong masing-masing Nagari untuk membuat peraturan tegas dan jelas dalam bentuk Peraturan Nagari (Perna). Sebab, masalah lahan pertanian, pesawahan dan sebagainya berpusat dan dimiliki masyarakat di masing-masing Nagari. Dengan adanya aturan di tingkat Nagari, masyarakat diyakini dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menggunakan lahan untuk kebutuhan lain. "Kalau tidak segera dibenahi, bisa-bisa habis lahan produktif di Kabupaten Solok. Peraturan UU saja tidak cukup tanpa diturunkan pada peraturan Pemerintah Nagari sebagai akar rumput yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," sebutnya. Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo mengklaim, jika Pemerintah Daerah selalu berupaya keras untuk tetap mengajak masyarakat merawat lahan produktif. Bahkan, pihaknya telah mewanti-wanti untuk tidak sembarangan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terutama pada kawasan sawah-sawah produktif. "Kita juga ingatkan Wali Nagari, untuk segera membuat Perna masing-masing tentang lahan produktif," sebutnya. Bupati tak menampik, jika kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan memang tidak dapat dihindari setiap tahunnya. Misalnya saja, dikawasan Kecamatan Gunungtalang dan Kubung. Betapa banyak masyarakat yang rela melepas lahan pertanian produktif untuk pembangunan ruko, jalan dan sebagainya. "Kita tidak bisa menolak pengembangan dan kemajuan. Tapi, untuk mensiasati itu, perlu dibekukan peraturan jelas dan tegas," terangnya. Sebagai daerah yang dikenal mayoritas hidup penduduknya dengan bertani, Gusmal berharap, selain dorongan Pemerintah, masyarakat hendaknya juga memiliki kesadaran akan pentingnya lahan produktif itu untuk kelangsungan hidup di masa mendatang. "Intinya, tidak cukup dengan aturan saja. Masyarakat pun mesti aktif menjaga lahan produktif," sebut Bupati Solok. Sumbar Ingin Jadi Lumbung Pangan Nasional Di sisi lain, pada Perayaan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXVII tahun 2017 lalu, Sumbar berkomitmen untuk menjadi daerah penyumbang produksi pangan di Indonesia. Bahkan, Gunernur Sumbar, Irwan Prayitno menyebut, perayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan. Dalam tataran program, Sumbar telah melampaui batas produksi dari yang ditargetkan. Setidaknya, pada 2017 Sumbar memproduksi sekitar 2,6 juta ton pangan dari 1,4 ton yang ditargetkan secara Nasional. "Pangan menyangkut perut kita, perut anak-cucu kita. Makanya, kebijakan pangan perlu kita pegang teguh, agar ketersedian pangan selalu terjaga. Dan ini tanggungjawab kita bersama untuk generasi berikutnya," terang Irwan Prayitno. Gubernur dua periode itu berkomitmen untuk menjadikan Sumbar sebagai daerah swasembada pangan. Serta, daerah penyangga utama untuk mewujudkan swasembada pangan Nasional. Bahkan, hingga mengantarkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. "Target kita jelas, Sumbar jadi lumbung pangan Nasional, dan Indonesia jadi lumbung pangan dunia," beber Gubernur yang akrap disapa IP itu. Menjamin tercapainya target dan menjaga ketersediaan itu, terang Irwan, Pemprov Sumbar telah menempuh sejumlah kebijakan. Seperti, menjaga produksi padi Sumbar tetap di atas 5 persen, dan mencetak lebih banyak sawah. "Jangan habisi lahan pertanian sawah produktif kita. Bangunlah pemukiman di lokasi-lokasi yang tidak produktif untuk lahan sawah, jagung dan sebagainya," terang Gubernur. (rcc/JPC)

Daerah Lumbung Beras di Sumbar Bertekad Jaga Lahan Produktif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten solok

Berita Terkini