<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/ywd-1839476630.jpg" alt="Ilustrasi Jadwal Imsakiyah 7 Ramadhan 1447 H Kabupaten Sleman (Freepik) " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jadwal Imsakiyah 7 Ramadhan 1447 H Kabupaten Sleman (Freepik) </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hari ketujuh Ramadhan 1447 Hijriah menjadi waktu yang tepat bagi umat Muslim di Kabupaten Sleman untuk semakin menguatkan komitmen ibadah. Suasana Ramadhan yang penuh berkah menghadirkan kesempatan besar untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal saleh, dan memperdalam hubungan dengan Allah SWT. Agar pelaksanaan puasa dan sholat berjalan tertib, umat Islam dianjurkan mengikuti jadwal imsakiyah resmi sebagai pedoman harian. Jadwal berikut dilansir dari laman Bimas Islam&nbsp;Kementerian Agama Republik Indonesia&nbsp;yang menjadi acuan resmi waktu sholat di seluruh Indonesia. Imsak:&nbsp;04.17 WIB Subuh:&nbsp;04.27 WIB Terbit:&nbsp;05.40 WIB Dhuha:&nbsp;06.08 WIB Zuhur:&nbsp;11.55 WIB Asar:&nbsp;14.59 WIB Maghrib (Buka Puasa):&nbsp;18.03 WIB Isya:&nbsp;19.13 WIB Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/017237878/pekan-pertama-ramadhan-harga-daging-sapi-di-pasar-soponyono-surabaya-tembus-rp-125-ribu-per-kg">Pekan Pertama Ramadhan, Harga Daging Sapi di Pasar Soponyono Surabaya Tembus Rp 125 Ribu Per Kg</a> Keutamaan Puasa dalam Al-Qur&rsquo;an dan Hadis 1. Puasa Mengajarkan Kesabaran dan Ketakwaan Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 183: &ldquo;Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.&rdquo; Tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Ketakwaan tumbuh melalui latihan pengendalian diri&mdash;menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Dalam kehidupan sehari-hari, latihan ini berdampak pada meningkatnya kesabaran serta kemampuan menjaga sikap dan ucapan. 2. Puasa sebagai Jalan Menuju Ampunan Rasulullah SAW bersabda: &ldquo;Barang siapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.&rdquo; (HR. Bukhari dan Muslim) Hadis ini memberikan motivasi besar bagi umat Islam untuk menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh. Ramadhan adalah kesempatan istimewa untuk membersihkan diri dari kesalahan masa lalu dan memulai lembaran baru yang lebih baik. 3. Doa Orang Berpuasa Sangat Mustajab Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan: &ldquo;Tiga golongan yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang terzalimi.&rdquo; Waktu menjelang berbuka puasa menjadi momen yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kesungguhan dan keikhlasan dalam berdoa di saat itu menjadi bagian dari kekhusyukan ibadah Ramadhan.

Jadwal berikut dilansir dari laman Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjadi acuan resmi waktu sholat.

Jadwal Imsakiyah 7 Ramadhan 1447 H Kabupaten Sleman, Rabu 25 Februari 2026: Lengkap Dengan Jadwal Shalat dan Buka Puasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/IMG_20241015_213221-2254879363.jpg" alt="Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Sleman Raden Yuwan Sikra. (Victorianus Sat Pranyoto/Antara)" width="100%">
<figcaption>Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Sleman Raden Yuwan Sikra. (Victorianus Sat Pranyoto/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta, meneruskan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan lurah di Kapanewon (Kecamatan) Godean ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). &rdquo;Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan pada kegiatan internal tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan di rumah makan di Godean pada Senin (7/10),&rdquo; kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan seperti dilansir dari Antara di Sleman, Kamis (17/10). Bawaslu Sleman memutuskan bahwa keberadaan panewu anom (camat) Godean yang juga menjabat Penjabat Lurah Sidokarto pada kegiatan tersebut diduga telah melanggar aturan netralitas ASN. &rdquo;Hal sama juga dilakukan Lurah (kepala desa) Sidoluhur, Godean, yang datang ke lokasi acara dengan menumpang mobil timses dengan branding pasangan calon, patut diduga melanggar netralitas lurah atau kepala desa,&rdquo; ujar Arjuna Al Ichsan. Mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN panewu anom Godean, dia mengatakan, Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). &rdquo;Sementara dugaan pelanggaran netralitas lurah Sidoluhur diteruskan ke bupati Sleman untuk diproses lebih lanjut sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; tutur Arjuna Al Ichsan. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Sleman Raden Yuwan Sikra mengatakan, penerusan kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dan lurah di Godean tersebut diputuskan dalam rapat pleno pada Rabu (16/10) malam. Berdasar hasil klarifikasi terhadap ASN dan lurah terkait serta sejumlah saksi, Bawaslu Kabupaten Sleman memutuskan terdapat dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Khususnya, Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Desa beserta aturan turunannya. &rdquo;Saksi yang diklarifikasi sebanyak enam orang, termasuk saksi yang hadir pada acara internal tim pasangan calon nomor 1 maupun saksi dari tim pasangan calon nomor 2 yang datang ke lokasi,&rdquo; terang Raden Yuwan Sikra. Yuwan kembali mengingatkan jajaran ASN, lurah dan perangkat kalurahan (setingkat desa) untuk tetap mengedepankan netralitas selama masa kampanye Pilkada yang akan berakhir pada 23 November. &rdquo;Prinsip netralitas ini wajib ditaati oleh seluruh ASN, lurah, dan perangkat kalurahan karena itu amanat undang-undang dan peran strategis ASN, lurah dan perangkatnya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat,&rdquo; papar Raden Yuwan Sikra.

Bawaslu Kabupaten Sleman meneruskan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan lurah ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Bawaslu Sleman Teruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke BKN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/suasana-rumah-vendor-kpu-sleman-2364695297.jpg" alt="Suasana di Padukuhan Gedongan, Sumberarum, Moyudan, Sleman. (IWAN NURWANTO/Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Suasana di Padukuhan Gedongan, Sumberarum, Moyudan, Sleman. (IWAN NURWANTO/Radar Jogja)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Sebuah rumah yang terletak di Padukuhan Gedongan, Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman yang menjadi alamat PT Jujur Kinaryo Projo, vendor penyedia konsumsi pada pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman terpantau sepi. Berdasarkan laporan Radar Jogja (Jawa Pos Group), Selasa (30/1), rumah berwarna kuning dan berpagar hitam tersebut tampak sangat tertutup. Warga Dukuh Gedongan, Webi Llian, mengatakan, tidak pernah melihat aktivitas selayaknya perusahaan di rumah tersebut. Ia menuturkan rumah yang menjadi alamat vendor yang bekerjasama dengan KPU Kabupaten Sleman diketahui dirinya dan warga sempat digunakan sebagai tempat pengepakan minuman herbal dan penyedia jasa ekspedisi. &ldquo;Setahu kami pemiliknya bukan orang sini, secara nama perusahaan resmi terdaftar atau tidak, kami juga tidak tahu, karena aktivitas perusahaan pun tidak ada,&rdquo; ucapnya. Selain itu, ia mengatakan jika pemilik juga tidak aktif berbaur di masyarakat. Tak hanya itu, aktivitas packing minuman herbal pun juga jarang terlihat. Webi pun mengetahui rumah tersebut dijadikan tempat usaha katering setelah kasus snack Pelantikan KPPS Kabupaten Sleman ramai diperbincangkan. &ldquo;Informasinya terakhir langsung pergi ke Kediri habis viral, tidak tahu tujuannya apa. Apakah lari atau menemui seseorang, itu saya tidak tahu,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014053049/tanggapi-snack-tak-pantas-saat-pelantikan-kpps-kejati-dij-akan-usut-walau-tak-ada-laporan-dari-masyarakat">Tanggapi Snack Tak Pantas Saat Pelantikan KPPS, Kejati DIJ Akan Usut Walau Tak Ada Laporan dari Masyarakat</a> Persoalan tidak sesuainya konsumsi dengan anggaran nominal yang disepakati vendor &nbsp;penyedia snack dengan KPU Kabupaten Sleman pun telah direspon Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Herwatan, mengatakan, akan menelusuri kebenaran informasi persoalan snack yang kurang pantas saat Pelantikan KPPS Kabupaten Sleman. Ia juga mengatakan akan tetap mengambil tindakan walau belum ada laporan dari masyarakat kepada Kejati DIY. Sementara, pihaknya juga belum ada melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait maupun penurunan aparat penegak hukum. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman juga akan turut mengusut persoalan ini. Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, mengatakan, pihaknya masih meminta arahan dari Bawaslu DIY untuk mengusut dugaan pemotongan anggaran konsumsi Pelantikan KPPS Kabupaten Sleman. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY, Ibah Mutiah, mengatakan, mengatakan jika persoalan snack yang tidak sesuai saat Pelantikan KPPS Kabupaten Sleman menjadi kolektif kolegial yang merupakan kewenangan pimpinan. "Itu, ya, kalau kolektif kolegial saya harus ke ketua dulu. Kalau itu sebenarnya kan cuma mekanisme dan itu juga belum dibayar kemarin, vendornya belum dibayar, biasa kan kalau kegiatan Rp 2.500 kita ya cuma bayar segitu selesai," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014045416/kpu-kabupaten-sleman-tak-akan-bayar-penuh-vendor-penyedia-snack-pelantikan-kpps-vendor-pun-tak-dapat-dihubungi">KPU Kabupaten Sleman Tak Akan Bayar Penuh Vendor Penyedia Snack Pelantikan KPPS, Vendor Pun Tak Dapat Dihubungi</a> KPU Kabupaten Sleman juga belum mengetahui terkait inisiatif yang diambil oleh Kejati DIY terkait persoalan ini. Ia pun enggan menanggapi tindak lanjut yang dilakukan oleh Kejati DIY. Mengutip Antara, Anggota KPU RI, Parsadan Harahap mengingatkan agar KPU daerah tidak memotong hak para Anggota KPPS pada Pemilu 2024. Pasalnya ia telah mendengar terdapat pemotongan hak bagi Anggota KPPS di beberapa daerah. "KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujarnya. Ia pun mengatakan selama melaksanakan tugas memberikan upah yang dianggarkan mencapai Rp 5 triliun untuk Anggota KPPS se &ndash; Indonesia untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) 5,7 juta Anggota KPPS. "Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," tuturnya. &nbsp;***

warga beberkan kesaksian rumah yang diduga jadi pemilik vendor penyedia  Ketering Snack yang dipesan KPU Kabupaten Sleman.

Warga Ungkap Kesaksian Soal Rumah yang Tercatat sebagai Alamat Pemilik Vendor Ketering Snack KPU Kabupaten Sleman

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/Sortir-surat-suara-3765775477.jpg" alt="Suasana pelipatan surat suara di Gudang KPU Sleman, Rabu (3/1). (DOKUMENTASI KPU SLEMAN)" width="100%">
<figcaption>Suasana pelipatan surat suara di Gudang KPU Sleman, Rabu (3/1). (DOKUMENTASI KPU SLEMAN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menemukan setidaknya 382 surat suara presiden dan wakil presiden yang akan digunakan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 rusak. Jumlah tersebut didapat dari surat suara presiden dan wakil presiden yang diterima pada Rabu (27/12) dan disortir serta dilipat pada Rabu (3/1) dan Kamis (4/1). Mengutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Sleman, Meirino Setyaji, mengatakan, surat suara tersebut ditemukan rusak dengan kondisi kusut, robek, maupun berlubang saat diterima oleh KPU Kabupaten Sleman. Ia mengatakan surat suara tersebut akan dimusnahkan. Namun, KPU Kabupaten Sleman menunggu instruksi dari KPU RI maupun KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). &ldquo;Iya (surat suara rusak akan dimusnahkan), nanti juga didampingi beberapa pihak,&rdquo; ucapnya, Senin (8/1). Selain akan memusnahkan surat suara yang rusak, KPU Kabupaten Sleman juga meminta surat pengganti ke KPU DIY untuk memenuhi kebutuhan surat suara. &ldquo;Untuk kebutuhan surat suara PPWP di kabupaten Sleman mencapai 867.622 lembar,&rdquo; ungkap Rino. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013708558/kpu-pekalongan-temukan-2680-surat-suara-pilpres-rusak">KPU Pekalongan Temukan 2.680 Surat Suara Pilpres Rusak</a> Pengawasan pun terus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman selama proses sortir maupun pelipatan termasuk pada sisa surat suara. Hal tersebut dilakukan agar surat suara tidak disalahgunakan. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan, mengatakan, total daftar pemilih tetap (DPT) di kabupaten Sleman mencapai 867.62 orang. Sehingga masih ada sisa sekitar 5.000 lembar surat suara PPWP. Sisa itulah yang akan menjadi fokus pengawasan pihaknya. Hal serupa juga ditemukan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan setelah KPU Kalimantan Selatan melakukan penyortiran dan penghitungan. Kerusakan surat suara mencapai 1.821 lembar. "Yang rusak surat suara untuk DPRD Kalsel Dapil Kalsel 4," kata anggota Bawaslu Kalimantan Selatan, Des Rizal Rachman Rofiat Darodjat. Selain itu, mengutip Antara, ia mengatakan juga mengalami kekurangan surat suara sebanyak 885 lembar. "Jadi totalnya baik yang rusak maupun kurang mencapai 2.706 lembar, sedangkan total kebutuhan surat suara untuk DPRD Kalsel 178.334 lembar," tutur Rizal. &nbsp;***

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menemukan setidaknya 382 surat suara untuk pemilu 2024 dalam kondisi rusak.

KPU Kabupaten Sleman Menemukan Setidaknya 382 Surat Suara dengan Kondisi Tak Layak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/IMG_20230929_133012-4102662128.jpg" alt="Kejati DIY memasang papan informasi penyitaan dua bidang tanah milik mantan Kadispertaru DI Jogjakarta Krido Suprayitno di Sleman." width="100%">
<figcaption>Kejati DIY memasang papan informasi penyitaan dua bidang tanah milik mantan Kadispertaru DI Jogjakarta Krido Suprayitno di Sleman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menyita dua bidang tanah milik mantan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DI Jogjakarta Krido Suprayitno terkait kasus mafia tanah. Tanah itu terletak di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Kasi Penerangan Hukum Kejati DI Jogjakarta Herwatan mengatakan, penyitaan itu telah ditandai dengan pemasangan dua plang pemberitahuan pada aset itu. &rdquo;Pemasangan papan informasi penyitaan tanah pemberian Robinson kepada Krido kami lakukan pada 27 September,&rdquo; kata Herwatan seperti dilansir dari Antara. Herwatan mengatakan, dua bidang tanah masing-masing seluas 997 dan 881 meter persegi itu merupakan pemberian dari terdakwa kasus mafia tanah Robinson Saalino yang juga bos PT Deztama Putri Sentosa. Penyitaan itu berdasar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jogjakarta Nomor: 19/PenPid.Sus-TPK-SITA-/2023/PnYyk tanggal 6 September terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman, oleh PT Deztama Putri Sentosa atas nama tersangka Krido Suprayitno. Dengan tindakan hukum itu, menurut dia, berbagai pihak dilarang menjualbelikan, menduduki, menggunakan, menguasai, atau melakukan tindakan hukum lain tanpa seizin Kejati DI Jogjakarta. &rdquo;Penyitaan ini nanti sebagai barang bukti,&rdquo; tutur Herwatan. Sebelumnya, eks Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DI Jogjakarta Krido Suprayitno telah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah kas desa oleh Kejaksaan Tinggi DI Jogjakarta. Saat menjabat Kepala Dispertaru Krido diduga menerima gratifikasi dari Robinson berupa dua bidang tanah berlokasi di Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, pada 2022 seluas masing-masing 600 dan 800 meter persegi seharga Rp 4,5 miliar. Selain tanah, Krido&nbsp;diduga menerima gratifikasi uang tunai sekitar Rp 211 juta yang ditarik dari ATM atas nama Novy Kristianti yang tak lain istri Robinson. Mantan Kadispertaru DI Jogjakarta &nbsp;itu telah mengembalikan uang gratifikasi terkait kasus itu ke Kejati DI Jogjakarta mencapai total Rp 4,7 miliar yang dicicil selama delapan kali melalui kuasa hukumnya sejak 18 Juli hingga 12 September.

Kejati Jogjakarta menyita dua bidang tanah milik mantan Kepala Dispertaru terkait kasus mafia tanah di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

Kejati Jogjakarta Sita Tanah Eks Kadispertaru Terkait Kasus Mafia Tanah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/01/SAVE_20230701_172412-1740398062.jpg" alt="Sejumlah warga Kalilom Lor Indah Seruni II, Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, diduga mengalami keracunan menjalani perawatan di Puskesmas Tanah Kalikedinding, Sabtu (1/7)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga Kalilom Lor Indah Seruni II, Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, diduga mengalami keracunan menjalani perawatan di Puskesmas Tanah Kalikedinding, Sabtu (1/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kasus tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Sleman, DIJ, tercatat cukup tinggi. Sepanjang tahun ini, hingga 16 Agustus 2023, setidaknya ada 9.023 orang yang terinfeksi penyakit yang menyerang organ paru-paru tersebut. Jumlah penderita tersebut merupakan yang terbanyak di DIJ. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P3) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman Khamidah Yuliati menyatakan, penderita itu tersebar di berbagai kapanewon di wilayah Sleman. Dari temuan itu, 1.281 penderita termasuk kategori sensitif terhadap obat (TBso) atau dapat diobati dengan mengonsumsi obat anti-TB. Dinkes juga menemukan 21 penderita yang resistan terhadap obat (TBro) atau virus TBC. Sudah kebal terhadap obat-obatan anti-TB. &rsquo;&rsquo;Adapun untuk kasus kematian akibat TB, belum ada catatan,&rsquo;&rsquo; ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jogja kemarin (16/8). Perempuan yang akrab disapa Yuli itu mengakui, dinkes masih menemui sejumlah kendala dalam upaya penanggulangan TBC. Salah satunya, sulitnya pengobatan terhadap penderita. Mayoritas penderita malu. Mereka tidak mau mengaku ketika tengah menderita TBC. Untuk menangani hal tersebut, dia menyatakan, Pemkab Sleman sudah memiliki program Sikat TB (Sleman Sigap Kendali dan Atasi Tuberkulosis). Program tersebut berjalan sejak 2022. Lewat program itu, pemkab mengajak berbagai pihak untuk bersinergi dan bergerak bersama dalam percepatan eliminasi TBC. &rsquo;&rsquo;Kami ajak kerja sama berbagai sektor OPD dan komunitas peduli TB,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Dinkes Sleman Cahya Purnama menyampaikan beberapa gejala TBC yang perlu diwaspadai masyarakat. Di antaranya, batuk berkepanjangan selama dua hingga tiga minggu. Batuk tersebut disertai dahak dan darah. Penderita juga mengalami penurunan berat badan tanpa diet dan berkeringat saat malam. Dia mengimbau, apabila merasakan gejala tersebut, masyarakat bisa mendatangi puskesmas terdekat. Dengan demikian, mereka segera bisa tertangani tenaga medis. Sebagai upaya jemput bola, Dinkes Sleman bekerja sama dengan Zero TB Jogjakarta untuk melakukan mobile screening TBC. &rsquo;&rsquo;Saya berharap, dari program Zero TB itu, kalau nanti terdeteksi ada gejala TB, warga harus langsung berobat selama 6 bulan. Perawatan harus tuntas. Setelah selesai, nanti tidak menularkan virus. Juga, patuh minum obat. Sebab, kalau tidak patuh, akan terjadi kebal obat,&rsquo;&rsquo; tegasnya.&nbsp;

Sepanjang tahun ini, hingga 16 Agustus 2023, setidaknya ada 9.023 orang yang terinfeksi penyakit yang menyerang organ paru-paru tersebut.

9 Ribu Warga Sleman Terinfeksi TBC, Terbanyak di DIJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pemkab-sleman-bakal-bangun-tpa-berkonsep-waste-refinery_m_165329.jpeg" alt="Ilustrasi: TPA Sampah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: TPA Sampah</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menyusul penolakan warga atas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang sebelumnya ditentukan di Cangkringan, Pemda Jogjakarta bergerak cepat mencari lokasi lain untuk menampung sampah warga. saat ini TPA Piyungan masih dievaluasi. Pemda menunjuk lokasi baru untuk penampungan sampah warga, yakni di Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Jogjakarta. Menurut keterangan resmi, TPA sementara Tamanmartani hanya diperuntukkan menampung sampah dari warga Sleman. Sekda DI Jogjakarta Beny Suharsono menuturkan, TPA Tamanmartani yang bersifat sementara hanya akan menampung sampah sebanyak 260 ton per hari. Kawasan tersebut, sedang dibangun untuk penampungan sampah. Meski tak mendapat penolakan dari warga setempat, Pemda Jogjakarta tetap meminta warga Sleman untuk bisa mengolah sampah mereka secara mandiri terlebih dahulu. Sehingga ketika sampah disetor ke TPA, kapasitasnya tak terlalu banyak dan tidak cepat memakan tempat. &rdquo;Sleman diperintahkan Bapak Gubernur harus melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di Tamanmartani. Sudah dibuka mulai Kamis (27/7), sesuai dawuh Ngarsa Dalem. Jadi tegas beliau sampaikan untuk menggunakan Tamanmartani, tidak kemana-mana. Saya sudah matur langsung ke Bu Bupati, tidak lewat perantara siapa-siapa,&rdquo; kata Beny seperti dilansir dari situs resmi Pemda DI Jogjakarta, Sabtu (29/7). Sementara itu, untuk Kota Jogja yang notabene tak memiliki lahan yang memadai untuk penampungan sampah, akan tetap dikirim ke TPA Piyungan di Bantul. Namun, TPA Piyungan hanya akan menerima sebanyak 100 ton sampah per hari. Sisanya, akan dibantu tampung Kabupaten Kulon Progo. Permasalahan sampah yang pelik, diharapkan Beny menjadi pengingat kesadaran masyarakat Jogja keseluruhan agar sadar mau mengolah sampah secara mandiri. Selama ini masih banyak masyarakat yang enggan mengolah sampah secara mandiri dan hanya mengandalkan TPA Piyungan. &rdquo;Saya tidak ingin berbasa-basi. Kita itu sudah dalam kondisi menghadapi sampah di depan mata. Kita akan kelola, harus bekerja sama antar daerah di DIY. Tidak usah ditunda lagi. Kabupaten dan kota bisa mandiri kok sebenarnya,&rdquo; ucap Beny.

Pemda Jogjakarta menunjuk lokasi baru untuk penampungan sampah warga, di Tamanmartani, Kalasan, Sleman

TPA Cangkringan Ditolak Warga, Sampah di Sleman Ditampung di Tamanmartani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/IMG_20230713_131322-834265881.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X." width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyiapkan lahan berstatus tanah kesultanan atau sultan ground di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebagai tempat pembuangan sampah (TPS) sementara. Sultan HB X mengatakan, penggunaan lahan itu seiring penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan, Kabupaten Bantul, mulai 23 Juli hingga 5 September. &rdquo;(Berdasar) rapat koordinasi beberapa hari yang lalu untuk sementara kami sediakan tanah di Cangkringan,&rdquo; kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara. Menurut Sultan, lahan seluas 2 hektare yang ditargetkan dapat difungsikan pada pekan ini dikhususkan untuk pembuangan sampah warga Kabupaten Sleman dan Kota Jogjakarta. Dipilihnya lahan di Cangkringan tersebut antara lain karena jauh dari permukiman warga. &rdquo;Sudah disepakati, administrasi belakangan. Pokoknya (sampah) bisa masuk. Jangan menumpuk. Itu nanti yang dulu dibuang ke Piyungan, sementara dipindah ke sana,&rdquo; ujar Sultan HB X. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah sedang menyelesaikan pembuatan geomembran agar air lindi tidak mencemari lingkungan sekitar lahan itu. &rdquo;Supaya nanti kalau sampah ada air tidak masuk ke kolam-kolam penduduk di sana. Mungkin Rabu atau Kamis sampah baru bisa masuk,&rdquo; terang Sultan HB X. Sultan mengatakan, pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan ke depan akan menggunakan proses pengeringan dan pengepresan. Untuk pemilahan sampah, dapat dilakukan di Piyungan&nbsp;atau sebagian diselesaikan di kabupaten/kota, sebelum masuk ke Piyungan. &rdquo;Kami kerja sama KPBU untuk mencarikan calon investor untuk pengolahan sampah. Entah itu plastik, entah itu karton, entah itu kaleng, dan kita hanya ngepres&nbsp;saja. Dari sampah yang ada dipres supaya keluar airnya, bisa kering, nanti dipotong-potong, baru kita bicara biomassa,&rdquo; tutur Sultan HB X. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIJ Tri Saktiyana menjelaskan, lahan di Cangkringan hanya difungsikan selama TPA Piyungan ditutup, mengingat lokasi tersebut diperkirakan paling lama hanya dapat menampung sampah hingga 30 hari. &rdquo;Intinya kita menyiapkan lahan. Saya garis bawahi, lahan darurat. Bukan untuk selamanya, dan mungkin hanya cukup untuk hitungannya hari, bukan bulan. Ini adalah langkah darurat untuk Kartamantul, Jogjakarta, Sleman, dan Bantul. Kami tekankan agar pemerintah kabupaten dan kota harus mengurangi sampah dari hulu,&rdquo; kata Tri Saktiyana.

Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta siapkan lahan berstatus tanah kesultanan di Kabupaten Sleman, sebagai tempat pembuangan sampah sementara

Sultan HB X Siapkan Tanah Kesultanan Jadi Tempat Pembuangan Sampah Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/IMG_20230712_212119-4144269167.jpg" alt="Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ pada Rabu (12/7)." width="100%">
<figcaption>Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ pada Rabu (12/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman. Kasi Penerangan Hukum Kejati DIJ Herwatan mengatakan, tim penyidik juga menggeledah rumah pribadi Kepala Dispertaru DIJ Krido Suprayitno. &rdquo;Dua tim dari Kejati DIJ berangkat bersama. Satu tim ke kantor Dispertaru DIJ dan satu tim lain ke rumah Pak Kadis (kepala dinas),&rdquo; kata Herwatan seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut&nbsp;dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Sleman, dengan terdakwa Robinson Saalino (Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa) dan Agus Santoso (Lurah Caturtunggal). Dari penggeledahan di ruang Kepala Dispertaru&nbsp;dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan, dan Pengawasan Pertanahan Dispertaru DIJ, penyidik menyita CPU monitor, hard disk, flash disk, serta satu koper berisi dokumen. Sementara itu, dari rumah pribadi Kepala Dispertaru DIJ, tim penyidik menyita 20 bendel dokumen. &rdquo;Seluruhnya disita sebagai barang bukti berupa surat dan barang. Saat ini telah disimpan di gudang Kejati DIJ,&rdquo; terang Herwatan. Tindakan hukum penggeledahan dan penyitaan tersebut, tambah dia, merupakan hasil pengembangan dari penyidikan perkara tersangka Agus Santoso dan keterangan saksi pada persidangan terdakwa Robinson Saalino. Mengenai&nbsp;kasus penyelewengan pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Sleman, tersangka Agus Santoso diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 2.952.002.940. Sebelumnya, Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa&nbsp;Robinson Saalino ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus dugaan penyalahgunaan tanah kas desa di Caturtunggal, Depok, Sleman. Dia telah menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jogjakarta pada 12 Juni. Setelah Robinson, Kejati DIJ juga menetapkan Lurah Caturtunggal&nbsp;Agus Santoso sebagai tersangka dalam penyalahgunaan tanah kas desa itu. Sebab, terbukti melakukan pembiaran dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya terhadap penyimpangan pemanfaatan tanah kas desa yang dilakukan PT Deztama Putri Sentosa selaku pengembang. Perbuatan Robinson Saalino bersama Agus Santoso telah merugikan keuangan negara dan Desa Caturtunggal sebesar Rp 2,95 miliar. Kasus itu bermula saat PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas desa di Desa Caturtunggal pada 11 Desember 2015.&nbsp;Tanah kas desa itu memiliki luas 5.000 meter persegi dan dimaksudkan untuk Area Singgah Hijau. Pada 1 Oktober 2020, PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa kembali mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas desa di Caturtunggal seluas 11.215 meter persegi untuk menjadi Area Singgah Hijau bernama Ambarukmo Green Hills. Namun, proses itu belum memperoleh izin dari Gubernur DIJ. Kendati belum mendapatkan izin gubernur, PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa telah memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi dengan mendirikan bangunan permanen tidak sesuai dengan proposal awal, kemudian disewakan kepada pihak ketiga.

Kejati DIJ menggeledah kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa

Kejati DIJ Geledah Kantor Dispertaru Terkait Korupsi Tanah Kas Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/IMG_20230517_101732-3622326197.jpg" alt="Satpol PP DIJ menyegel kawasan hunian Kandara Village yang dibangun secara ilegal di atas tanah kas desa di Sleman." width="100%">
<figcaption>Satpol PP DIJ menyegel kawasan hunian Kandara Village yang dibangun secara ilegal di atas tanah kas desa di Sleman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Jogjakarta menyegel kawasan hunian kompleks perumahan yang dibangun secara ilegal di atas tanah kas desa di Pedukuhan Pugeran, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Berdasar keterangan resmi Pemda DIJ penyegelan perumahan berkonsep vila dan resor yang dikembangkan PT Indonesia Internasional Capital itu dilakukan pada Selasa (16/5). &rdquo;Kami telah melayangkan surat pemanggilan kepada pengembang tersebut sampai dua kali yang dititipkan kepada Pak RT setempat karena kantor pemasarannya sudah dikosongkan dan tidak ada orang. Sudah dua kali kita panggil dan tidak datang, tim melakukan pengumpulan data dan evaluasi lalu sepakat melakukan penutupan dulu terhadap bangunan itu,&rdquo; ujar Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad seperti dilansir dari Antara. Noviar menuturkan, pengembangan hunian itu diketahui tidak mengantongi izin pemanfaatan tanah kas Desa/Kelurahan Maguwoharjo seluas 39.595 meter persegi. Modus yang dilakukan pengembang untuk memperdaya masyarakat, sama seperti halnya yang dilakukan tersangka penyalahgunaan tanah kas desa di Caturtunggal, Depok, Sleman sebelumnya. &rdquo;Yakni menawarkan hunian dengan harga murah,&rdquo; tutur Noviar Rahmad. Noviar mengungkapkan, di atas tanah kas desa yang digunakan pengembang tersebut ternyata telah berdiri 150 unit rumah dan 30 persen di antaranya sudah dihuni dengan serah terima kunci pada akhir Maret 2023. Pada prinsipnya, kata Noviar, pemilik properti tersebut telah melanggar pasal 23 ayat (2) Perda DIJ Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, pemilik properti Kandara Village telah melanggar Pergub DIJ Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang di dalamnya menyatakan bahwa penggunaan tanah kas desa untuk sewa harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten. Regulasi itu menyebutkan bahwa tanah kas desa tidak boleh digunakan untuk pendirian rumah tinggal dan diperjualbelikan. &rdquo;Usai penyegelan tersebut, Inspektorat yang akan menghitung berapa kerugian yang ditimbulkan. Akan ada penyelesaian lebih lanjut nanti,&rdquo; terang Noviar Rahmad. Setelah dilakukan tindakan penyegelan paksa properti, Noviar menyatakan, langkah berikutnya Gubernur DIJ akan meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Kerugian Keuangan Negara atas tanah kas desa itu. Selanjutnya, kasus itu akan diteruskan ke ranah hukum dengan memanggil pihak-pihak terlibat serta dilakukan penyidikan. &rdquo;Dalam hal ini, kami berpedoman pada Pergub DIJ Nomor 87 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penertiban Non-Yustisial. Upaya penyegelan properti tidak berizin tersebut bersifat non-yustisial. Nanti baru masuk ke ranah pidana yang kuncinya ada pada Gubernur DIJ,&rdquo; kata Noviar. Sejauh ini, Satpol PP DIJ telah melakukan penutupan dan penyegelan total sebanyak empat properti yang dibangun di atas tanah kas desa dan tidak mengantongi izin. Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIJ Qumarul Hadi mengimbau masyarakat apabila ingin berinvestasi properti agar melakukan pengecekan dokumen secara keseluruhan dan dipastikan valid terlebih dahulu. &rdquo;Kami minta agar masyarakat berhati-hati berinvestasi properti khususnya yang tidak jelas. Artinya semua informasi harus dicek sampai dengan status hingga kepemilikan tanah karena konsekuensi akan rugi sendiri apabila tidak tahu,&rdquo; tutur Qumarul.

Satpol PP Daerah Istimewa Jogjakarta segel kawasan hunian perumahan ilegal di atas tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten sleman

Berita Terkini