<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/20170428mayat.jpg" alt="Ilustrasi korban pembunuhan. Ridwan Triatmodjo/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban pembunuhan. Ridwan Triatmodjo/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Seorang perempuan muda, DPK, 27, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (12/8). Berdasar keterangan keluarga, korban ternyata sudah berulang kali menerima ancaman sebelum kematiannya. Sukarno, 65, ayah korban, mengatakan bahwa ancaman itu bahkan pernah berujung pada aksi nekat pelaku. "Sempat cerita, rumah tuh dilempari cat, kemudian juga orang yang ngancam itu pernah masuk ke dalam rumah juga," kata Sukarno. Ancaman itu tak berhenti di situ. Sukarno mengungkapkan, anaknya juga pernah diancam akan dibunuh melalui pesan WhatsApp. Senada, Yuli Ismawati, 55, ibu korban, mengaku sempat menyarankan putrinya untuk melapor ke polisi dan memasang CCTV di rumah. Namun, aduan ke kepolisian itu pun tidak mendapatkan respons. "Sudah lapor Babinsa, sampai ke Polsek Jatiluhur, tapi enggak ada yang datang," kata Yuli. <h3>Kurang dari 24 Jam, Pelaku ditangkap di wilayah Jatiluhur</h3> Tak butuh waktu lama, Satreskrim Polres Purwakarta menangkap pelaku kurang dari 24 jam setelah pembunuhan. Kasi Humas Polres Subang AKP Enjang Sukandi mengatakan, pelaku ternyata orang terdekat korban yakni pembantunya sendiri bernama Ade Mulyana, 26. "Pelaku ada di situ pembantunya itu, enggak sembunyi dia ada di situ, intinya pelaku dapat diamankan di wilayah Jatiluhur," kata Enjang. Meski pelaku sudah diamankan, polisi belum membeberkan motif maupun cara pembunuhan. "Pelaku diamankan penyidik Polres Purwakarta, saat ini masih dalam proses pemeriksaan," terang Enjang. Jenazah korban saat ini telah di otopsi guna memastikan penyebab kematiannya.

Seorang perempuan muda ditemukan tewas mengenaskan di Purwakarta, pelaku orang terdekatnya yang ditangkap dalam waktu kurang dari 24 jam

Kronologi Lengkap Perempuan Muda di Purwakarta Tewas Bersimbah Darah, Pelaku Ternyata Orang Terdekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/IMG_0032-4000347564.jpeg" alt="Kondisi salah satu rumah yang mengalami kerusakan cukup parah pascagempa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/9/2024). (ANTARA/Rubby Jovan)" width="100%">
<figcaption>Kondisi salah satu rumah yang mengalami kerusakan cukup parah pascagempa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/9/2024). (ANTARA/Rubby Jovan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 4.483 rumah warga&nbsp;terdampak gempa berkekuatan magnitudo 4.9 yang melanda wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/9). &ldquo;Hingga hari ini&nbsp;pukul 08.00 WIB, total rumah terdampak berjumlah 4.483 unit yang tersebar&nbsp;di enam kota dan kabupaten,&rdquo; kata&nbsp;Pranata Humas Ahli Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat (Jabar) Hadi Rahmat di Kabupaten Bandung, Kamis (19/9) sebagaimana dilansir dari Antara. Hadi mengatakan bahwa hingga saat ini BPBD dari kabupaten/kota masih melakukan identifikasi. Baik pada tingkat kerusakan maupun pendataan dampak lain pascagempa. "Rincian 4.483 rumah berdasarkan tingkat kerusakannya, yakni 534 rumah rusak berat, 476 rumah rusak sedang, 1.015 rumah rusak ringan, dan 2.458 rumah terdampak," katanya. Dari jumlah itu, lanjut Hadi, kerusakan terbanyak terjadi di Kabupaten Bandung sebanyak 3.283 rumah. Kemudian Kabupaten Garut 1.195 rumah, Kabupaten Bandung Barat 3 rumah, serta Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bogor masing-masing 1 rumah. &ldquo;Pada rumah terdampak, BPBD Jabar masih menunggu informasi dari BPBD di tingkat kota maupun kabupaten untuk menentukan tingkat kerusakannya,&rdquo; kata dia. Setelah pendataan rampung, BPBD Jabar dan kabupaten/kota akan mulai memperbaiki fasilitas umum. Juga membersihkan material dampak dari gempa serta memperbaiki rumah warga yang rusak. Selain tempat tinggal atau rumah, gempa bumi&nbsp;itu juga merusak sejumlah fasilitas publik. Seperti tempat ibadah, sekolah, perkantoran,&nbsp;rumah sakit, dan puskesmas. BPBD juga mencatat jumlah korban luka sebanyak 82 orang. Terdiri dari 81 orang di Kabupaten Bandung dan 1 orang di Kabupaten Garut. &ldquo;Dengan rincian 59 warga mengalami luka ringan dan 23 orang luka berat. Hingga kini tidak ada laporan adanya korban jiwa dampak gempa bumi tersebut,&rdquo; jelas Hadi. Untuk warga yang mengalami luka berat, kata dia, saat ini sudah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan. &ldquo;Korban yang tertimpa reruntuhan sudah dilarikan ke RS Bedas Kertasari dan Puskesmas Kertasari,&rdquo; imbuhnya.

Sebanyak 4.483 rumah warga terdampak gempa berkekuatan magnitudo 4.9 yang melanda wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/9).

4.483 Rumah Warga Terdampak Gempa magnitudo 4.9 di Kabupaten Bandung, 534 di Antaranya Rusak Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/IMG_20231012_173851-1910166298.jpg" alt="Ilustrasi kecelakaan lalu lintas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kecelakaan lalu lintas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua orang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di KM 75+000 B jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (12/10) dini hari. &rdquo;Kecelakaan melibatkan dua kendaraan, yakni sebuah minibus Toyota Rush nopol B 1701 FIN dengan kendaraan lain yang tidak diketahui nopolnya,&rdquo; kata Kepala Divisi Operasi Astra Tol Cipali Sri Mulyo seperti dilansir dari Antara di Purwakarta, Kamis (12/10). Dia mengatakan, peristiwa kecelakaan terjadi pada Kamis (12/10) dini hari di jalan Tol Cipali arah Jakarta. Kecelakaan terjadi saat kendaraan minibus datang dari arah Palimanan (Cirebon) menuju Cikampek melintas dengan kecepatan tinggi. Setiba di lokasi kejadian, tiba-tiba kendaraan minibus itu diduga menabrak kendaraan truk di depannya. Sri Mulyo menyebutkan, kecelakaan terjadi akibat sopir minibus tidak menjaga jarak dalam berkendara. Sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraan sampai menabrak kendaraan lain di depannya. &rdquo;Akibat peristiwa kecelakaan itu, dua orang penumpang minibus meninggal dunia. Sedangkan beberapa penumpang lain, termasuk sopir, mengalami luka-luka,&rdquo; ujar Sri Mulyo. Selanjutnya, seluruh korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Radjak, Purwakarta, untuk penanganan lebih lanjut. Kini kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dua orang meninggal itu diselidiki pihak Polres Purwakarta. Sri Mulyo menyampaikan, peristiwa kecelakaan itu pertama kali disampaikan oleh pengguna jalan yang melintas ke Tim Traffic Monitoring Center jalan Tol Cipali, melalui panggilan telepon. Para petugas Astra Cipali yaitu petugas patroli, rescue, derek serta medis bersama satuan PJR (Patroli Jalan Raya) kemudian berkoordinasi untuk menangani peristiwa tersebut. &rdquo;Kendaraan yang terlibat langsung kami evakuasi ke Pos BB KM 92 agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas,&rdquo; tutur Sri Mulyo.

Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di KM 75+000 B jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), wilayah Kabupaten Purwakarta

Dua Orang Meninggal dalam Kecelakaan di Jalan Tol Cipali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/WhatsApp-Image-2023-04-04-at-154429-1-3179697409.jpg" alt="Rapat lintas sektor mengenai penanganan penyalahgunaan bangunan untuk tempat ibadah di Purwakarta." width="100%">
<figcaption>Rapat lintas sektor mengenai penanganan penyalahgunaan bangunan untuk tempat ibadah di Purwakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purwakarta menyatakan, bangunan yang pada Minggu (2/4) disegel petugas pemerintah di Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, bukan gereja. Bangunan tersebut merupakan tempat olahraga yang digunakan sebagai tempat ibadah. &rdquo;Jadi bukan bangunan gereja yang disegel pada Minggu (2/4), melainkan bangunan olahraga tak berizin,&rdquo; kata Kepala kantor Kemenag Purwakarta&nbsp;Sopian&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Purwakarta, Selasa (4/4). Bangunan tempat olahraga tersebut, menurut dia, digunakan sebagai&nbsp;tempat ibadah oleh jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun. Pemerintah Kabupaten&nbsp;Purwakarta menyegel bangunan itu berdasar hasil rapat yang melibatkan&nbsp;Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Majelis Ulama Indonesia, Kantor Kemenag, Forum Kerukunan Umat Beragama, Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Purwakarta, serta perwakilan jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun. Menurut dia, penyegelan bangunan tak berizin yang digunakan sebagai rumah ibadah dilakukan untuk mencegah munculnya keresahan sosial di kalangan masyarakat. Setelah penyegelan dilakukan, Kantor Kemenag berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memfasilitasi penyediaan tempat ibadah bagi jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun. Dia menyampaikan, ada 19 gereja di Purwakarta yang bisa digunakan jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun untuk beribadah. Tiga di antaranya ada di wilayah Kecamatan Babakancikao, tempat bangunan yang mereka jadikan sebagai tempat ibadah itu berada.&nbsp; ​​​​​​​Sopian&nbsp;mengatakan, jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun mesti mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 jika ingin mendirikan tempat ibadah. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyegel sebuah bangunan ilegal yang disalahgunakan sejumlah orang menjadi rumah ibadah, di Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Purwakarta. &rdquo;Kita bersyukur langkah penyegelan bangunan bisa ditempuh dengan semangat kebersamaan untuk menjaga suasana kondusif di Purwakarta. Semua pihak yang terlibat bersikap sangat bijaksana,&rdquo; kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Penutupan bangunan itu bersifat sementara sampai semua proses perizinan dipenuhi. Seperti bukti persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat layak fungsi (SLF). Menurut bupati, penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah atau dengan sebutan SKB 2 Menteri. Bupati berharap penutupan atau penyegelan bangunan tersebut tidak disalahpahami atau sengaja disalahartikan. Sebab, yang ditutup bukan tempat ibadah, melainkan sebuah bangunan tak berizin. &rdquo;Jadi yang kami segel adalah bangunan tak berizin yang disalahgunakan. Bangunan itu melanggar izin pemerintah daerah dan melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006,&rdquo; papar Anne. Bupati Purwakarta juga menyampaikan Pemkab bersama Kementerian Agama Purwakarta akan membantu berkoordinasi dengan gereja-gereja lain agar para jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun tetap dapat beribadah dengan baik. &rdquo;Kami akan bantu koordinasikan agar mereka bisa beribadah di gereja-gereja tersebut. Hak mereka sebagai warga negara untuk beribadah sesuai agamanya akan tetap kita lindungi dan kita jaga. Itu sesuai amanat konstitusi,&rdquo; tutur Anne&nbsp;Ratna Mustika.

Kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta menyatakan, bangunan yang disegel petugas di Desa Cigelam, bukan gereja melainkan tempat olahraga

Kemenag Purwakarta Sebut Bangunan yang Disegel di Cigelam Bukan Gereja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220912-WA0112.jpg" alt="Mediasi warga dan perusahaan terkait pencemaran sungai dan kebocoran limbah pabrik di Purwakarta. Antara" width="100%">
<figcaption>Mediasi warga dan perusahaan terkait pencemaran sungai dan kebocoran limbah pabrik di Purwakarta. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi minta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun tangan mengatasi persoalan kebocoran limbah dan pencemaran udara PT Indorama Synthetics, di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.  ”Kami meminta KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) melakukan pemeriksaan kadar air dan udara terkait pencemaran yang terjadi di PT Indorama itu,” kata Dedi seperti dilansir dari Antara di Purwakarta.  Dia menghubungi langsung KLHK untuk turun tangan mengatasi persoalan kebocoran limbah pabrik dan pencemaran udara dari PT Indorama Synthetics. Hal itu diduga sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir.  Warga Desa Kembang Kuning dan Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, kini terdampak limbah PT Indorama Synthetics. Mereka mengeluhkan bau menyengat akibat kebocoran limbah pabrik tersebut.  Terkait persoalan itu, Dedi Mulyadi memediasi warga setempat dengan pihak perusahaan pada Senin (12/9).  Informasi yang berhasil dihimpun, kebocoran limbah hingga menimbulkan bau menyengat di daerah sekitar pabrik itu karena salah satu instalasi terputus. Selain itu, ada tutup pipa yang hilang diduga dicuri.  Dedi berpesan kepada warga dan tokoh masyarakat, problem limbah tidak bisa ditukar dengan beras atau sembako lain. Sebab, problem limbah harus diselesaikan secara ilmiah.  Dia tak setuju jika setiap ada peristiwa kebocoran limbah diselesaikan dengan pembagian sembako. Sebab, hal itu akan membentuk persepsi warga yang ketergantungan, bahkan berharap terjadi kebocoran agar mendapatkan bantuan dari perusahaan.  Pihak PT Indorama Synthetics, Aliaman Saragih mengatakan, perusahaan akan transparan terkait apa yang terjadi saat ini.  ”Mengenai bau, kita akui. Ini salah kami, kami akui. Kebocoran itu mengakibatkan bau, berada di satu tempat sehingga ketika ada angin maka terbawa, kalau ada air besar itu terbawa arus,” terang Aliaman.  Sementara itu, dari hasil mediasi antara warga dan perusahaan, Dedi Mulyadi memastikan kalau perusahaan akan segera menangani masalah kebocoran tersebut dengan membangun kawasan wisata edukasi di Sungai Cikembang. Fungsi taman tersebut salah satunya untuk menjamin kualitas dan mutu air sungai.  Selain itu, PT Indorama menyampaikan akan membangun jalan senilai Rp 9 miliar untuk mendukung kenyamanan transportasi warga setempat.

Anggota DPR Minta KLHK Atasi Pencemaran Limbah Pabrik di Purwakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220902_151248.jpg" alt="Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengikuti kegiatan puncak panen padi. Pemkab Purwakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengikuti kegiatan puncak panen padi. Pemkab Purwakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puncak panen padi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Juli dan Agustus di atas lahan sekitar 12 ribu hektare menghasilkan 80 ribu ton gabah. Jumlah itu setara dengan 50 ribu ton beras.  Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta Sri Jaya Midan mengatakan, jika tidak terjadi perubahan angka produktivitas rata-rata, akan diperoleh hasil panen pada puncak musim kemarau ini, sekitar 80 ton gabah kering giling. Sejak beberapa waktu lalu, para penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman telah melakukan pendampingan panen di berbagai tempat.  ”Setiap hari laporan data ubinan panen padi masuk di seluruh kecamatan di Purwakarta dan tercatat hingga hari ini telah masuk 40 data ubinan dari 38 kelompok tani yang tersebar pada 17 kecamatan di Purwakarta,” kata Sri Jaya Midan seperti dilansir dari Antara.  Dari data-data yang telah masuk, lanjut dia, diketahui rata-rata produktivitas padi di Purwakarta mencapai 66,8 kuintal gabah per hektare. Untuk produktivitas padi terendah 45,9 kuintal per hektare. Sedangkan produktivitas tertinggi 85,3 kuintal per hektare.  Namun, dia tidak memungkiri adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang berpotensi menekan produksi tanaman pangan khususnya pada padi.  Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, produksi pada puncak musim panen itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di Purwakarta selama 5,5 bulan.  ”Sebagai bentuk sinergi, panen raya ini digelar bersama warga dan para petani yang tergabung dalam Gapoktan Sirna Sari serta para penyuluh pertanian dari Dispangtan Purwakarta,” ujar Anne.  Luas lahan pertanian yang dipanen pada hari ini (2/9), seluas 23 hektare dengan varietas padi Inpari 32. Selain varietas Inpari 32 ada juga varietas Ciherang dan Cisadane.  ”Dengan musim panen kali ini, budi daya tanaman padi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di Purwakarta,” tutur Anne.

Puncak Musim Panen Padi di Purwakarta Hasilkan 80 Ribu Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220619-WA0049.jpg" alt="Anggota DPR Dedi Mulyadi mengawal pasien yang tidak bisa pulang karena tak bisa membayar biaya rumah sakit. Dok Dedi Mulyadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Dedi Mulyadi mengawal pasien yang tidak bisa pulang karena tak bisa membayar biaya rumah sakit. Dok Dedi Mulyadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang pasien yang melahirkan di salah satu rumah sakit Kabupaten Purwakarta, ditahan atau tak bisa pulang ke rumah. Sebab, tidak bisa membayar tagihan pihak rumah sakit.  Seorang ibu bernama Nani Mulyani, di Purwakarta, mengaku ditahan pihak rumah sakit setelah melahirkan, meski bayi yang dilahirkannya meninggal dunia. Warga Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, itu tidak bisa menyaksikan jabang bayinya dikuburkan karena ditahan pihak rumah sakit akibat tidak bisa membayar lunas tagihan.  Pihak rumah sakit menahan Nani Mulyani, karena sang suami tak sanggup menanggung biaya Rp 14 juta.  Anggota DPR Dedi Mulyadi mulanya mendapat kabar tersebut dari Kades Sukajaya. Sang kades sudah berupaya meminta kebijakan rumah sakit untuk bisa memulangkan keluarga tersebut. Sebab pihak keluarga telah membayar Rp 4 juta dan menyisakan utang Rp 10 juta.  Mendengar kabar tersebut Dedi Mulyadi bergegas menuju RSIA Bunda Fathia tempat ibu tersebut ditahan. Di sana dia bertemu dengan pihak keluarga pasien bernama Nani Mulyani.  Suami Nani mengatakan, awalnya dia membawa sang istri ke RS Thamrin Purwakarta. Namun karena tidak ada ruang NICU, dirujuk ke RSIA Bunda Fathia. Setelah ditangani, bayi tersebut lahir namun meninggal dunia.  Dia mengaku sudah membayar Rp 4 juta kepada pihak rumah sakit. Uang tersebut berasal dari hasil gadai tanah. Meski begitu pihak rumah sakit masih tidak mengizinkan pulang karena masih ada sisa tunggakan Rp 10 juta. Bahkan saat bayi tersebut dimakamkan sang istri tidak diizinkan pulang untuk melihat.  ”Tidak bisa pulang karena administrasinya belum selesai. Bayi meninggal di sini, ibunya (istri) gak bisa bisa lihat pemakaman karena ditahan di sini,” katanya seperti dilansir dari Antara.  Dedi pun tak habis pikir rumah sakit melakukan hal tersebut. Sebab menahan pasien tidak menjamin biaya rumah sakit akan lunas. Dia pun meminta bertemu dengan pihak manajemen rumah sakit.  Sambil menunggu pihak manajemen, Dedi bersama keluarga tersebut menuju ruang administrasi. Di tempat tersebut Dedi melunasi semua biaya rumah sakit yang mencapai Rp 10 juta lebih.  Saat bertemu pihak manajemen rumah sakit, Dedi mempertanyakan kebijakan rumah sakit yang tidak memiliki empati untuk sekadar memberi izin ibu tersebut melihat bayinya terakhir kali sebelum dikuburkan. ”Minimal dikasih ruang dulu untuk menengok bayinya dikuburkan,” kata Dedi.  Dalam kasus itu Dedi Mulyadi berupaya bersikap netral. Dia juga memberi teguran kepada suami keluarga tersebut karena tidak mengikuti program BPJS. Padahal memiliki gaji tetap yang cukup untuk mengikuti program BPJS.  ”Suami harus bertanggung jawab kepada istri dan keluarga dengan mendaftarkan BPJS. Tapi saya juga komplain kepada rumah sakit kenapa tidak diizinkan pulang, harus ada jaminan segala macam. Gak elok orang lagi susah ditambah susah,” ucap Dedi.  Dia pun meminta kejadian seperti ini tidak lagi terulang. Kalaupun ada penahanan seharusnya yang ditahan adalah pihak suami, bukan dari ibu yang melahirkan. Sebab suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga.  ”Tapi saya juga berterima kasih karena di sini ada NICU, nyawa ibunya bisa terselamatkan. Kalau tidak dibawa ke sini mungkin ibunya juga bisa meninggal,” tutur Dedi Mulyadi.  Usai melunasi semua tunggakan, pihak keluarga diizinkan pulang dan diantar menggunakan ambulans desa.

Tak Bisa Bayar, Pasien Ditahan RS, Anggota Dewan Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20220401_012453.jpg" alt="Wilayah pedesaan Purwakarta yang memberlakukan program sumur resapan. Dok. CCFI" width="100%">
<figcaption>Wilayah pedesaan Purwakarta yang memberlakukan program sumur resapan. Dok. CCFI</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menabung tak harus melulu uang. Di Purwakarta, masyarakat diedukasi untuk menabung air hujan. Sehingga hal itu dapat mencegah banjir dan mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Menabung air hujan itu dilakukan di sumur resapan.  Lokasi sumur resapan itu berada di wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Dalam diskusi bersama, Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) dan Yayasan FIELD memanfaatkan wilayah Jatiluhur yang merupakan daerah resapan air hujan, agar memiliki tabungan air hujan ke depannya.  Sedikitnya ada 854 sumur resapan yang dinamai program Menabung Air Hujan di Sumur Resapan. Kampanye itu diusung karena perubahan iklim dan perubahan tata guna lahan dapat mengakibatkan terbatasnya ketersediaan air. Selain itu menyebabkan penurunan debit air di daerah yang terdampak.  ”Solusi ini merupakan bagian dalam upaya mempertahankan kelestarian lingkungan serta untuk mendukung akses air bagi masyarakat setempat yang membutuhkan,” kata President of The Coca-Cola Foundation Saadia Madsbjerg kepada wartawan secara virtual baru-baru ini.  Sedikitnya ada 8 lokasi desa yang memberlakukan program itu. Mana saja Delapan lokasi desa tersebut meliputi Desa Tajursindang, Sindanglaya, Panyindangan, Batutumpang, Tegalwaru, Tegalsari, Sukahaji, dan Desa Warungjeruk yang merupakan wilayah resapan air di Jatiluhur. Pembangunan sumur resapan telah berjalan sejak 2021 dan selesai pada Maret 2022.  Selama proses pembangunan sumur resapan telah berdampak kepada 6.800 jiwa. Sumur-sumur resapan yang dibangun telah dirasakan manfaatnya dalam pengendalian banjir lokal dan juga memperbaiki ketersediaan air di desa-desa sekitar pembangunan sumur resapan.  Direktur Eksekutif Yayasan FIELD Heru Setyoko menjelaskan, teknologi sumur resapan cocok untuk dibangun di delapan desa di sekitar Jatiluhur. Sumur resapan merupakan teknologi yang mudah dan murah, namun cukup efektif dan efisien dalam menanggulangi krisis air.  ”Dengan sumur resapan inilah air dapat tertampung, tertahan dan meresapkan aliran air atau air hujan ke lapisan tanah (akuifer). Berdasar penelitian, program sumur resapan dapat meningkatkan jumlah debit air tanah sebesar 30 persen dalam waktu 1–2 tahun,” kata Heru.  Pembangunan sumur resapan ini tidak hanya akan berdampak pada meningkatnya debit air di wilayah Jatiluhur, akan tetapi juga dapat menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi pada warga sekitar. Hal itu karena peningkatan debit air yang signifikan dapat berpengaruh pada sumber air untuk pertanian yang merupakan salah satu mata pencaharian terbesar bagi penduduk setempat.  ”Masyarakat dapat menabung air selama musim hujan dan memanen hasilnya dalam waktu yang relatif singkat, serta menjamin ketersediaan akses air bagi masyarakat penerima program dan kelestarian lingkungan,” ujar Ketua Pelaksana CCFI Triyono Prijosoesilo.

Jalan-Jalan ke Purwakarta, Serunya Tabung Air Hujan di Sumur Resapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-12-at-12.04.52.jpg" alt="Menko Marves Luhut tinjau pengerjaan proyek kereta cepat di Purwakarta. Pemkab Purwakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Marves Luhut tinjau pengerjaan proyek kereta cepat di Purwakarta. Pemkab Purwakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninjau pengerjaan terowongan (Tunnel 2) Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung di Desa Bunder, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (12/1).  ”Lokasi tanah di sekitar Tunnel 2 sedikit lempung, tapi itu dapat diatasi dengan baik,” kata Menko Luhut Pandjaitan seperti dilansir dari Antara di Purwakarta, Rabu (12/1).  Sebelum meninjau terowongan, Menko Luhut terlebih dahulu mendengarkan paparan dari pihak pengembang proyek strategis nasional tersebut. Luhut mengatakan, sesuai dengan penjelasan ahli, masalah kondisi tanah yang lempung itu bisa teratasi.  ”Bahkan penyelesaian terowongan itu ditargetkan selesai pada April,” terang Luhut.  Sebelumnya Menko Luhut menduga kalau struktur tanah di lokasi proyek banyak tanah lempung yang dapat mengganggu proyek. Namun ternyata kondisi saat ini semakin baik dan terus dikerjakan ke dalam. Sebab, di atas sudah dibor juga dicor bahan beton.  ”Menurut ahli-ahli, ini bisa menahan goyangan,” papar Menko Luhut Pandjaitan.  Dalam kunjungan itu, Menko Luhut menggunakan kereta api dan transit di Stasiun Ciganea, Purwakarta. Hadir pada peninjauan tersebut Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dan jajaran Forkopimda Purwakarta.

Menko Luhut Tinjau Pengerjaan Proyek Kereta Cepat di Purwakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-19-at-17.35.56.jpg" alt="Gunung Sindanggeulis Purwakarta kondisinya terbelah akibat penambangan. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Gunung Sindanggeulis Purwakarta kondisinya terbelah akibat penambangan. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gunung Sindanggeulis di Desa Linggasari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terbelah akibat penambangan. Penambangan tersebut menggunakan alat peledak atau pengeboman.  ”Retakan atau belahan di gunung itu cukup besar dan membahayakan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi seperti dilansir dari Antara, Rabu (22/9).  Dia mengatakan, awalnya mendapat informasi tentang ada gunung terbelah di wilayah Purwakarta. Kemudian, dia langsung mendatangi gunung itu untuk mengecek.  Dalam peninjauan ke lapangan pada Selasa (21/9), Dedi bertemu dengan tim ahli eksternal dari Unpad yang juga sedang melakukan penelitian mengenai fenomena tersebut. Tim itu dipimpin Kaprodi Geologi Unpad Irvan Sophian.  Dedi Mulyadi menilai, retakan atau belahan di gunung tersebut cukup besar dan membahayakan. Karena itu, dia meminta pemilik tambang mengikuti arahan tim ahli untuk tidak melakukan pekerjaan di sekitar lokasi.  ”Ini jauh dari permukiman dan tidak begitu berbahaya bagi masyarakat. Tapi ini berbahaya bagi pegawai tambang, jadi dilarang untuk mendekat,” ucap dedi.  Menurut Kaprodi Geologi Unpad Irvan Sophian, Gunung Sindanggeulis sejak awal memiliki pola retakan. Sehingga dilakukan peledakan untuk memudahkan proses penambangan.  ”Gunung ditambang karena memiliki sejumlah kandungan batuan mulai dari yang bertekstur keras, andesit, lempung, hingga batuan licin,” tutur Irvan.  Irvan mengatakan, fenomena gunung terbelah seperti itu bisa terjadi di mana saja. Bahkan gunung serupa yang tidak ditambang bisa terlihat terbelah karena proses alami.  Setelah dilakukan pemantauan dan penelitian, Irvan merekomendasikan agar menghindari daerah yang terbelah karena bukan tidak mungkin akan terjadi longsoran yang membahayakan jiwa para penambang batu. ”Sekarang tidak boleh ada yang mendekat karena khawatir longsor. Kita isolasi terlebih dahulu,” ucap Irvan.

Anggota DPR Sebut Gunung Sindanggeulis Terbelah akibat Penambangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten purwakarta

Berita Terkini