<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/IMG_0460-4085045830.jpeg" alt="ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target." width="100%">
<figcaption>ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman RI (ORI) temukan dugaan maladministrasi berupa penghentian pemberian layanan pertanahan pada layanan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. &rdquo;Ditemukan&nbsp;penghentian layanan pendaftaran pertama kali di dalam dan di luar delineasi IKN yang dilakukan Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara, Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara, Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur, kemudian Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN,&rdquo; kata Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya seperti dilansir dari Antara. Hal tersebut, kata dia, sebagai akibat terbitnya Surat Edaran Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Nomor: 3/SE-400.HR.02/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembatasan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah di wilayah IKN. &rdquo;Ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 karena adanya perluasan penghentian layanan, padahal di peraturan presiden ruang lingkupnya terbatas untuk seluruh bidang tanah di wilayah IKN yang belum terdaftar tetap dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundangan,&rdquo; kata Dadan S. Suharmawijaya. Selain itu, tambah dia, Ombudsman RI juga menemukan adanya maladministrasi pada penerbitan surat keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah di dalam dan di luar delineasi IKN yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh sebab itu, Dadan menyebut Ombudsman RI memberikan tindakan korektif. &rdquo;Ombudsman meminta agar Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN mencabut SE Nomor: 3/SE-400.HR.02/II/2022 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Perpres 65 Tahun 2022,&rdquo; ujar Dadan S. Suharmawijaya. &rdquo;Kedua, agar Dirjen PHPT menerbitkan Surat Edaran yang materi muatannya terbatas pada pengaturan pengendalian peralihan hak atas tanah di wilayah delineasi IKN dengan mengacu pada UU No 3 Tahun 2022 dan Perpres 65 Tahun 2022 dan peraturan lainnya,&rdquo; tambah dia. Ombudsman RI juga memberikan tindakan korektif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara agar bersama dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan identifikasi dan/atau verifikasi faktual terhadap permohonan pendaftaran hak pertama kali yang diajukan pemohon. &rdquo;Selanjutnya, agar tetap memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali sesuai ketentuan perundang-undangan, bagi pemohon yang berada di luar wilayah delineasi IKN,&rdquo; tutur Dadan S. Suharmawijaya. Selain itu, Ombudsman RI memberikan tindakan korektif kepada Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Penajam Paser Utara, hingga Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. &rdquo;Ombudsman RI memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk para pihak melaksanakan tindakan korektif sejak diterimanya LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) dan Ombudsman akan melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya,&rdquo; ucap Dadan S. Suharmawijaya.

Ombudsman RI temukan dugaan maladministrasi berupa penghentian pemberian layanan pertanahan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

ORI Temukan Dugaan Maladministrasi Terkait Layanan Pertanahan di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/IMG_20230713_150725_11-988187768.jpg" alt="Dua perempuan diamankan Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara karena melakukan praktik prostitusi." width="100%">
<figcaption>Dua perempuan diamankan Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara karena melakukan praktik prostitusi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bertekad memberantas prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar bersih dari salah satu penyakit sosial di masyarakat. &rdquo;Kami berupaya memberantas prostitusi terselubung di warung remang-remang maupun daring,&rdquo; jelas Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Margono Hadi Susanto seperti dilansir dari Antara. Tekad memberantas prostitusi tersebut sebagai bentuk kehadiran Satpol PP yang merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum. Penerapan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Penanggulangan Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Penajam Paser Utara, harus dikawal dengan tindakan tegas. Komitmen tersebut dibuktikan dengan mengamankan empat perempuan asal luar Kabupaten Penajam Paser Utara, yang melakukan praktik prostitusi dari laporan masyarakat. Empat perempuan yang diamankan Satpol PP di beberapa tempat berbeda di Kabupaten Penajam Paser Utara itu, mereka berasal dari Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara, serta Kota Balikpapan. &rdquo;Praktik prostitusi dilakukan melalui aplikasi daring untuk mendapatkan pelanggan dan satu wanita mengaku dalam dua hari melayani tujuh pelanggan,&rdquo; jelas Margono Hadi Susanto. Satpol PP melakukan pembinaan terhadap empat perempuan tersebut, lanjut dia, serta mendalami untuk mengantisipasi adanya jaringan perdagangan orang atau ada koordinator dari praktik prostitusi itu. Pengelola penginapan maupun hotel di daerah berjuluk Benuo Taka itu, diimbau untuk meningkatkan kedisiplinan dan menerapkan tata tertib agar penggunaan penginapan maupun hotel sesuai kaidah, bukan diperuntukkan bagi kegiatan prostitusi. &rdquo;Pengelola penginapan maupun hotel harus pahami peraturan daerah itu, jangan sampai secara tidak langsung atau tidak sadar digunakan praktik prostitusi dan ditindak aparat hukum,&rdquo; tegas Margono Hadi Susanto. Penanganan berbagai praktik prostitusi tidak hanya bisa dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum saja, warga juga harus turut serta menanggulangi perilaku atau kegiatan tersebut, demikian Margono.

Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara bertekad memberantas prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Satpol PP Penajam Bertekad Berantas Prostitusi di Sekitar Wilayah IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/PPU-10-2894914217.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara Pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara, Sabtu(10/06). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara Pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara, Sabtu(10/06). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. PPU sebagai teras IKN diharapkan turut mampu menjadi penggerak dalam percepatan Reformasi Birokrasi Berdampak di IKN. Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara, Sabtu(10/06). &ldquo;Hari ini saya hadir karena tempat Bapak/Ibu ini akan jadi IKN. Di IKN nanti ASN Penajam Paser Utara harus jadi penggerak, jangan hanya jadi penonton. Sehingga perubahan harus dikerjakan dari sekarang,&rdquo; ujar Menteri Anas. Anas mengatakan, sebagai Serambi Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara bisa menjadi pionir budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif, dan profesional di Kaltim. Dengan demikian, ASN di Kaltim harus siap dan mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam menghadapi disrupsi. Diperlukan komitmen dan tekad yang kuat dari Sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak birokrasi yang menjadi aktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan IKN yang dicita-citakan bersama. &ldquo;ASN harus menjadi engine dari birokrasi. Kabupaten Penajam Paser Utara ini akan keren kalau birokrat dan leadership di tempat ini bekerja,&rdquo; tutur mantan Bupati Banyuwangi ini. Anas menguraikan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan tentang reformasi birokrasi, yaitu bahwa birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya tumpukan, serta harus lincah dan cepat. Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan dapat tercapai dengan penguatan pilar-pilar kerangka kerja pemerintahan berbasis digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kabupaten PPU harus turut mengadopsi perluasan dan penerapan teknologi dalam birokrasi pemerintahan. Kompetensi pegawai juga harus terus disesuaikan dengan perubahan teknologi, termasuk memastikan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi teknologi. Anas menekankan, Digital Reform menjadi kunci untuk melipatgandakan pencapaian Reformasi Birokrasi Berdampak. "Kalau digitalnya jalan, pertumbuhannya bukan deret ukur tapi eksponensial. Sehingga saya sangat berharap Penajam Paser Utara ini akan menjadi kabupaten paling maju di Kaltim kalau ini semua diterapkan,&rdquo; imbuh Anas. Pada kesempatan yang sama Bupati Penajam Paser Utara Hamdan mengamini pernyataan Menteri Anas terkait pentingnya penguatan SDM ASN dalam mempersiapkan diri untuk menjadi Serambi Nusantara. &ldquo;Terima kasih Pak Menteri yang berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, bagaimana membangun suatu sistem yang baik dan efektif, sekaligus mempersiapkan diri untuk menjadi Serambi IKN,&rdquo; pungkas Hamdan.

Kabupaten Penajam Paser Utara bisa menjadi pionir budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif, dan profesional di Kaltim.

Sambangi Penajam Paser Utara, Menteri Anas: ASN Kaltim Harus Jadi Penggerak di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG20221217111520_copy_1280x864.jpg" alt="Titik Nol Nusantara di kawasan IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol Nusantara di kawasan IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Bambang Susantono menyebut pembangunan infrastruktur IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), sampai saat ini masih on the&nbsp;track. &rdquo;Pembangunan infrastruktur masih on the&nbsp;track. Kami melihat teman-teman dari Kementerian PUPR misalnya. Kalau ke lapangan saya mengimbau teman-teman yang belum ke lapangan untuk lihat sendiri ke lapangan karena seeing is believing,&rdquo; ujar Bambang seperti dilansir dari Antara. Dia mengklaim banyak delegasi dari dalam maupun luar negeri yang juga datang langsung untuk melihat progres dari pembangunan IKN. &rdquo;Berbagai macam delegasi baik dari asing maupun dari lokal itu sering kali hadir ingin melihat sendiri. Apa sih yang sudah dikerjakan karena banyak dari mereka bertanya juga is it real? benar nih mau bikin ibu kota? Tentunya dengan melihat sendiri biasanya mereka langsung memberikan respons yang sangat positif,&rdquo; papar Bambang. Saat ini, jalan tol IKN-Balikpapan sedang dikerjakan, yang akan memperpendek waktu perjalanan dari 1,5 jam menjadi sekitar 30-40 menit. Selain itu, Bendungan Sepaku-Semoi telah rampung dan siap menyuplai air baku ke IKN. Di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, lanjut dia, jalan-jalan akses terus dikerjakan dan sebagian bahkan telah mulai dipergunakan saat ini untuk pengangkutan logistik pembangunan. Sementara itu, berbagai gedung vital masih berjalan, seperti Istana Presiden dan kantor bersama kementerian koordinator serta perumahan pejabat negara. Pada tahap pertama, ada sekitar 300 paket investasi yang siap ditawarkan pada para investor, termasuk penyediaan sarana dan prasarana di bidang perumahan, transportasi, dan energi. &rdquo;OIKN juga melakukan reforestasi atau penanaman kembali hutan di IKN. Ini salah satu hal yang sangat diapresiasi, khususnya oleh masyarakat internasional bahwa mereka lihat yang praktik-praktik sebelum ini di mana kita sering kali dituding melakukan deforestasi di hutan-hutan kita, terutama di hutan Kalimantan. Justru di kesempatan ini kami melakukan reforestasi,&rdquo; ujar Bambang. Oleh karena itu, dia menuturkan ada beberapa lokasi persemaian, salah satunya di Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Kaltim. &rdquo;Untuk itu, ada beberapa persemaian salah satu di antaranya di Mentawir di dekat lokasi IKN yang akan menghasilkan sekitar 15 hingga 20 juta bibit per tahun. Insya Allah ini akan kami lakukan bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat dan instansi lain, khususnya KLHK untuk membuat satu tropical forest kembali. Jadi, dari production forest, hutan produksi menjadi tropical forest,&rdquo; tutur Bambang.

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menyebut pembangunan infrastruktur IKN sampai saat ini masih on the track

Kepala OIKN Sebut Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Masih On The Track

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230522_160112_1-2516487375.jpg" alt="Pematangan lahan lokasi pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara yang akan melintasi empat koridor satwa di sekitar Sungai Wain." width="100%">
<figcaption>Pematangan lahan lokasi pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara yang akan melintasi empat koridor satwa di sekitar Sungai Wain.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menegaskan, pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tetap memperhatikan kelestarian satwa liar. &rdquo;Kami pastikan pelestarian satwa liar ada di ibu kota baru negara Indonesia,&rdquo; ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN&nbsp;Myrna Asnawati Safitri seperti dilansir dari Antara, Senin (22/5). Dia mengatakan, komitmen Otorita IKN mewujudkan kota hutan di ibu kota baru bernama Nusantara, itu dengan membuat kebijakan melindungi satwa liar yang ada di daerah itu. Antara lain akan dibangun koridor satwa di Jalan Tol KN Indonesia baru dengan desain sesuai perilaku satwa liar di wilayah setempat. Koridor satwa liar yang bakal dibangun berlokasi di Jalan Tol IKN Nusantara segmen 3B Kaltim Kariangau Terminal (KKT) Kariangau-Simpang Tenpadung dan segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang. Kedua segmen tersebut akan menjadi penghubung IKN Indonesia baru dengan Kota Balikpapan serta Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan melintasi empat koridor satwa di sekitar Sungai Wain. &rdquo;Jalan tol berada di selatan IKN melintasi empat koridor satwa jadi jalan penghubung Kota Balikpapan-KIK dan IKN Indonesia,&rdquo; jelas Myrna Asnawati Safitri. &rdquo;Koridor satwa dibangun untuk menjamin keselamatan satwa liar yang melintas dan berhabitat di kawasan itu,&rdquo; tambah dia. Koridor satwa berbentuk jalan yang disediakan agar satwa liar tetap dapat berpindah tempat tanpa terganggu dengan keberadaan Jalan Tol IKN Nusantara. Rencana pembangunan koridor satwa di Jalan Tol IKN Indonesia baru tersebut dirancang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). &rdquo;Koridor satwa bisa berada di atas atau di bawah tergantung kondisi di lapangan atau situasi geografis dan lingkungan sekitar jalan tol,&rdquo; kata&nbsp;Myrna.

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menegaskan, pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur, tetap memperhatikan kelestarian satwa liar

Otorita Tegaskan Pembangunan IKN Nusantara Perhatikan Kelestarian Satwa Liar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-19-at-11.16.381.jpg" alt="Progres fisik pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk memasok kebutuhan air baku ke IKN Nusantara sudah 92,23 persen. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Progres fisik pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk memasok kebutuhan air baku ke IKN Nusantara sudah 92,23 persen. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sejumlah pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) Nusantara menyerap sebanyak 6.700 tenaga kerja. Pembangunan saat ini sedang berjalan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. &rdquo;Beberapa pengerjaan pembangunan IKN sedang berjalan telah serap ribuan tenaga kerja,&rdquo; ujar Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin seperti dilansir dari Antara di Penajam, Selasa (16/5). Kementerian Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sebanyak 6.700 tenaga kerja terlibat pengerjaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur IKN Indonesia baru yang saat ini tengah berjalan. Dia menjelaskan, dari 6.700 tenaga kerja yang terserap tersebut 1.800 di antaranya merupakan tenaga kerja lokal masyarakat Kalimantan Timur dan 4.900 pekerja berasal dari luar daerah Provinsi Kalimantan Timur. Lulusan SMK Negeri 1 Sepaku di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara&nbsp;, khususnya jurusan alat berat, banyak yang bekerja dalam proyek pembangunan infrastruktur IKN. &rdquo;Tidak ada yang tahu kalau lulusan alat berat dari SMK Negeri 1 Sepaku rata-rata bekerja jadi operator alat berat di proyek IKN,&rdquo; tambah Alimuddin, tanpa menyebut secara rinci jumlah lulusan SMK Negeri 1 yang bekerja dalam proyek pembangunan infrastruktur IKN Nusantara. Dia mengharapkan tenaga kerja lokal mempersiapkan diri menangkap peluang kerja di proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Penyiapan SDM (sumber daya manusia) harus dilakukan, sebab perusahaan atau kontraktor pelaksana yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur IKN mencari tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat keterampilan. &rdquo;Sejumlah pengerjaan proyek pembangunan IKN Indonesia baru ada yang bakal mulai dilaksanakan pada Mei dan Juni, sehingga serapan tenaga kerja diperkirakan juga akan bertambah,&rdquo; terang Alimuddin. Menurut Alimuddin,&nbsp;data Kementerian PUPR menyangkut tenaga kerja lokal yang terserap dalam proyek pembangunan IKN,&nbsp;itu sebagai jawaban atas informasi bahwa tenaga kerja tidak terserap dalam proyek pembangunan IKN Indonesia baru. Sejumlah proyek pembangunan IKN sudah ada yang dikerjakan sejak September 2022, serta ada pengerjaan yang dimulai pada Januari 2023, kemudian bakal dilanjutkan pada 2024 dan akan semakin padat.

Sejumlah pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) Nusantara serap 6.700 tenaga kerja baik lokal warga sekitar maupun luar daerah

Pembangunan IKN Nusantara Serap 6.700 Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230224-presiden-pusat-latihan-ikn-01.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo menunjuk titik di peta proyek kawasan sub wilayah perencanaan 1B Ibu Kota Nusantara yang dijadikan lokasi pembangunan pusat latihan sepak bola nasional. Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo menunjuk titik di peta proyek kawasan sub wilayah perencanaan 1B Ibu Kota Nusantara yang dijadikan lokasi pembangunan pusat latihan sepak bola nasional. Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan langsung lokasi pembangunan pusat latihan sepak bola di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Itu dilakukan saat meninjau kawasan sub wilayah perencanaan (SWP) 1B bersama jajaran menteri serta pengurus PSSI di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (24/2) pagi.  Dalam video kegiatan peninjauan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jokowi tampak berbincang dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI 2023-2027 Erick Thohir sebelum jari telunjuknya menekan salah satu titik di peta proyek pembangunan kawasan SWP 1B IKN.  ”Ini adalah training center untuk PSSI, untuk sepak bola, untuk timnas. Nanti akan ada delapan lapangan bola nanti di sini,” kata Jokowi seperti dilansir dari Antara.  Penunjukan titik lokasi pembangunan pusat latihan sepak bola tersebut direspons positif Ketum PSSI yang segera menyampaikan terima kasih atas keputusan itu. Erick juga menyampaikan, pembangunan pusat latihan itu akan dibantu dana dari otoritas sepak bola dunia, FIFA.  ”Sebuah kehormatan yang luar biasa Bapak sudah memutuskan pembangunan training center di tengah kota. Ini merupakan sesuatu yang kami pastikan selesai segera, karena dana dari FIFA sudah disiapkan, tinggal proses tanahnya,” tutur Erick.  Lebih lanjut, Ketum PSSI mengaku akan mencari waktu untuk mengajak pelatih Tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong untuk datang langsung menengok titik lokasi pembangunan pusat latihan itu.  Sementara itu, presiden menargetkan proses pembangunan pusat latihan sepak bola di IKN dapat selesai selambat-lambatnya satu tahun.  Kedatangan Erick bersama jajaran petinggi PSSI ke IKN menindaklanjuti hasil pertemuan pada Senin (20/2) selepas terpilihnya ketua umum, wakil ketua umum, dan jajaran komite eksekutif (exco) PSSI periode 2023-2027.  Kala itu, Erick menyampaikan bahwa presiden menegaskan kesiapan Pemerintah Indonesia memberikan dukungan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan sepak bola nasional, termasuk pusat latihan nasional di IKN.

Presiden Tetapkan Lokasi Pembangunan Pusat Latihan Sepak Bola di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-09-at-13.37.07.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) bersama Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat meninjau Titik Nol Nusantara di Kalimantan Timur, Kamis (9/2). KSP/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) bersama Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat meninjau Titik Nol Nusantara di Kalimantan Timur, Kamis (9/2). KSP/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berjalan sesuai tahap yang direncanakan.  ”Info dari Kasatgas progres pembangunannya sudah lima belas persen,” kata Moeldoko seperti dilansir dari Antara.  Dalam kunjungan lapangan beberapa waktu lalu, Moeldoko melihat langsung pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan dari Gardu Pandang Istana. Yakni meliputi Istana Kepresidenan dan kantor kementerian.  Moeldoko menyampaikan, terdapat sejumlah kendala terkait faktor cuaca. Namun, pembangunan infrastruktur IKN berjalan dengan baik dan sesuai tahap yang ditetapkan.  Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo memiliki semangat luar biasa dalam pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Sehingga, semua pihak harus memberikan dukungan agar pembangunan IKN bisa cepat terwujud.  ”Pembangunan IKN ini akan jadi pengungkit tumbuhnya ekonomi dan sektor lain. Ini yang harus dipahami semua pihak. Jadi jangan ada yang memanfaatkan momentum ini untuk mengganggu proses pembangunan,” ujar Moeldoko.  Selain melihat pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan, Moeldoko juga berkeliling meninjau rumah tinggal untuk pekerja konstruksi dan Bendungan Sepaku Semoi. ”Rumah tinggal untuk pekerja sangat layak. Ini membuat saya semakin yakin pembangunan IKN bisa cepat selesai,” tutur Moeldoko.  Pemerintah telah memiliki rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur mulai 2022 hingga 2045 yang dibagi dalam lima tahap pembangunan. Tahap pertama pada 2022-2024 pembangunan akan difokuskan pada infrastruktur dasar mulai dari penyediaan air minum, tenaga listrik, hingga pengelolaan limbah.  Tahap II pada 2025-2029, fokus pembangunan akan dipusatkan pada area inti seperti fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder. Pembangunan tahap III pada 2030-2034 meliputi pengembangan kawasan-kawasan industri dan sektor lainnya. Pada tahap IV dan V yang menjadi tahap akhir, masing-masing dilakukan pada 2035-2039 dan 2040-2045.  ”Pada tahap akhir IKN mencapai net zero-carbon emission dan seratus persen energi terbarukan, pengembangan industri berkelanjutan, dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing,” jelas Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Sumadilaga.

KSP Sebut Pembangunan Infrastruktur IKN Berjalan Sesuai Rencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230126_120027_11.jpg" alt="Kuasa hukum Syahruddin M Noor, Abdul Rais (tengah). Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Syahruddin M Noor, Abdul Rais (tengah). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Video mesum diduga melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Syahruddin M. Noor yang tersebar melalui media elektronik merupakan jebakan. Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Syahruddin Noor, Abdul Rais.  ”Sudah pegang bukti video mesum yang tersebar, arahnya pada jebakan untuk menjatuhkan nama baik klien kami,” kata Abdul Rais seperti dilansir dari Antara di Penajam, Kamis (26/1).  Video mesum Ketua DPRD Penajam Paser Utara itu mencuat pada Juni 2022 ketika Syahruddin M. Noor dihubungi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk datang ke Jakarta. Pengurus DPP Partai Demokrat menunjukkan rekaman video mesum Syahruddin Noor bersama perempuan berinisial FA di dalam kamar salah satu hotel di Jakarta.  ”Klien kami kaget karena tidak menyangka kalau aktivitas di dalam kamar hotel itu ternyata secara diam-diam direkam,” ujar Abdul Rais.  Setelah Syahruddin menceritakan kronologi kejadian, pengurus DPP Partai Demokrat menyimpulkan video mesum tersebut merupakan jebakan untuk menjatuhkan karir politik Ketua DPRD Penajam Paser Utara. DPP Partai Demokrat menyarankan untuk melaporkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri sebagai langkah hukum mencari keadilan dan kebenaran dari peristiwa itu.  Perkara video mesum tersebut ditangani Bareskrim Polri berdasar laporan Nomor LP/B/0270/VI/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Juni 2022. FA dan dua orang yang diduga terlibat telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan.  Video mesum yang tersebar, jelas Rais, agar Syahruddin Noor tidak bisa melanjutkan upaya PAW (pergantian antar waktu) sebagai Ketua DPRD Penajam Penajam Paser Utara.  Pengakuan FA yang ada di sejumlah media elektronik dinilai kuasa hukum Syahruddin tidak sesuai BAP (berita acara pemeriksaan). Untuk itu, tegas Rais, pihaknya akan menempuh atau mengambil jalur hukum terhadap pihak yang mempublikasikan video mesum bersifat memfitnah Syahruddin M. Noor itu.

Kuasa Hukum Sebut Video Mesum Libatkan Ketua DPRD Penajam Jebakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/hutan-kota-telaga-sari-IMG_20230109_181731_0091.jpg" alt="Kawasan hutan kota Telagasari di Gunung Pasir-Pasir Ridge, Balikpapan, jadi contoh hutan kota IKN. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan hutan kota Telagasari di Gunung Pasir-Pasir Ridge, Balikpapan, jadi contoh hutan kota IKN. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengusung konsep forest city atau kota rimba, akan menutup 75 persen lahan dengan hutan. Hanya 25 persen yang dijadikan kawasan tempat tinggal, perkantoran, dan lain-lain, area kebutuhan hidup manusia.  ”Kami akan tanam kembali pohon-pohon endemik asli tempatan,” kata Kepala Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat seperti dilansir dari Antara di Balikpapan, Sabtu (21/1).  Danis Hidayat Sumadilaga adalah Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang bersama tak kurang 500 orang lain menjadi bagian dari peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PII di Novotel, 20-22 Januari.  Dengan luasan IKN yang mencapai 100 ribu hektare, diperlukan sekurangnya 15 juta pohon, karena itu sebagai bagian dari proyek pembangunan IKN adalah juga persemaian bibit di Mentawir di Kecamatan Sepaku.  Persemaian itu luasnya 30 hektare, di persemaian itu disiapkan antara lain bibit pohon ulin atau kayu besi (Eusideroxylon zwageri), pohon-pohon balak (Dipterocarpaceae) seperti bangkirai atau balau (Shorea laevis) yang bila dewasa kelak tingginya bisa mencapai 70 meter.  ”Saya mengingatkan agar bagian yang ada di Teluk Balikpapan jangan dilupakan, ada kawasan hutan mangrove yang juga menjadi habitat banyak spesies penyangga keseimbangan alam,” kata penggiat dan pemerhati lingkungan, penerima penghargaan Kalpataru dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Agus Bei.  Pohon-pohon mangrove seperti Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, Avicennia, Sonneratia, Bruguiera, telah terbukti menjadi kawasan pelindung Graha Indah dan memberi jasa lingkungan hingga jadi tempat kunjungan wisata.  Mangrove Center di Graha Indah, melindungi kawasan perumahan itu dari terpaan angin kencang dari Teluk Balikpapan dan jadi peneduh saat matahari terik, hutan mangrove seluas 100 hektare itu juga menjadi kawasan pemijahan ikan, habitat buaya dan bekantan (Nasalis larvatus), dan tempat kunjungan wisata.  Karena itu, Agus berharap banyak pada pembangunan dan kelak keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara.  ”Dari yang kami ketahui, konsep IKN akan forest city itu sudah terbukti di Balikpapan, itu layak ditunggu penerapannya pada skala lebih besar selevel ibu kota negara,” kata Agus.  Balikpapan memiliki banyak hutan kota, baik di bukit-bukit maupun di pesisir seperti Mangrove Center yang dikelola Agus Bei di Graha Indah di bagian utara kota. Hutan Kota Balikpapan antara lain berada di kawasan yang dikuasai perusahaan migas seperti Hutan Kota Gunung Sepuluh yang dikelola Kilang Pertamina International, atau Hutan Kota Telagasari di Pasir Ridge-Gunung Pasir yang ada di bawah kelolaan Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).  Sebagian lagi langsung di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan seperti Kebun Raya Balikpapan, atau bahkan dikelola khusus oleh badan pengelola tersendiri seperti Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Sungai Manggar.  Agus Bei menjelaskan, hutan kota menjaga kestabilan ekologi, yaitu dengan menekan polusi air, udara, dan tanah, menyerap dan menyimpan karbon, dan menjadi habitat flora dan fauna. ”Keberadaan hutan kota itu memberikan Balikpapan kenyamanan,” ujar Agus.  ”Sekarang orang dari luar Balikpapan yang ingin ke IKN, atau baru dari IKN, menyempatkan diri berkunjung ke Mangrove Center, untuk berwisata, dan juga belajar. Diharapkan kunjungan-kunjungan itu bisa menginspirasi kebaikan dan bisa diterapkan di tempat asal masing-masing,” tambah dia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kabupaten Penajam Paser Utara

Berita Terkini