<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/1000483412-3682986627.jpg" alt="DPP PDI Perjuangan menggelar konferensi pers di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (13/12) malam, terkait dugaan keributan di KPUD Paniai. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>DPP PDI Perjuangan menggelar konferensi pers di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (13/12) malam, terkait dugaan keributan di KPUD Paniai. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPP PDI Perjuangan mengungkapkan terdapat tindakan represif aparat kepolisian terhadap proses rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyatakan, aksi represif kepolisian terjadi pada Rabu (11/12). Ronny menjelaskan, awalnya rekapitulasi suara Cabup dan Cawabup Paniai serta Cagub-Cawagub Papua Tengah berjalan lancar pada pukul 09.30 WIT. Proses penghitungan yang direpresi kepolisian ialah rekapitulasi untuk Pilkada Kabupaten Paniai dan Papua Tengah 2024. Ronny mengatakan rekapitulasi dihadiri lima komisioner KPUD dan Bawaslu di tingkat Kabupaten Paniai, para saksi kandidat yang berkontestasi. &rdquo;Pembacaan hasil suara lapangan dari tingkat Distrik dimulai dari Distrik Topiyai hingga pada Distrik Aweida berjalan lancar,&rdquo; kata Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (13/12) malam. Namun, kata Ronny, keributan mulai muncul ketika proses rekapitulasi untuk membacakan penghitungan suara dari Distrik Wegemuka sekitar pukul 10.30 WIT demi membatalkan penghitungan suara. Keributan dilakukan saksi dari dua Cagub Papua Tengah, yakni Natalis Tabuni dan Wilem Wandik. Dia menyebut, saksi dari Cabup Paniai Oktopianus Gobai, Roby Kayeme, dan Nason Uti membuat kehebohan dengan merusak kursi dan meja pimpinan sidang pleno rekapitulasi. &rdquo;Pada Pukul 11.00 WIT saksi dari lima kandidat Calon Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Paniai, mulai memberikan tanggapan atas keberatan hingga terjadi keributan sampai dengan menghancurkan perlengkapan meja persidangan,&rdquo; ucap Ronny. Dia menuturkan, KPUD Paniai sudah memberikan tanggapan sekitar pukul 11.30 WIT ke para saksi yang membuat keributan agar rekapitulasi terlaksana sesuai aturan. Namun, para saksi tidak menerima dan keributan berkepanjangan. Para aparat kemananan kemudian tanpa diminta masuk ke dalam ruangan pleno. &rdquo;Termasuk Kapolres Kabupaten Paniai Kompol Deddy A. Puhiri beserta anak buahnya lengkap dengan kelengkapan senjata,&rdquo; ungkap Ronny. Ronny menambahkan, Kompol Deddy pada pukul 12.20 WIT mengeluarkan instruksi agar rapat pleno rekapitulasi bisa dilaksanakan secara damai. Namun, keributan kembali terjadi karena saksi ngotot agar rekapitulasi ditunda. Polisi pun kembali memasuki ruangan. Menurut Ronny, aparat kepolisian dengan senjata lengkap kembali masuk ruang rapat pleno rekapitulasi pada pukul 13.40 WIT tanpa diminta. Kabagops Polres Kabupaten Paniai AKP Hendry Joedo Manurung terekam mengancam lima komisioner KPUD yang bertugas. Hendry, lanjut Ronny, menekan komisioner KPUD Kabupaten Paniai tidak melanjutkan penghitungan suara yang menjadi keberatan saksi dari kandidat. &rdquo;Luruskan yang bermasalah yang tidak bermasalah lanjut, ternyata kalian bolak-balik,&rdquo; kata dia menirukan ucapan Hendry yang menekan komisioner KPUD Kabupaten Paniai. Dari ancaman itu, kata Ronny, komisioner KPUD Kabupaten Paniai menghentikan proses rekapitulasi sampai batas waktu yang belum ditentukan. &rdquo;Menunggu jadwal kelanjutan pleno perhitungan suara tingkat distrik,&rdquo; tutur Ronny Talapessy.

DPP PDIP ungkapkan terdapat tindakan represif aparat kepolisian terhadap proses rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Paniai, Papua

PDIP Ungkap Polisi Lakukan Tindakan Represif saat Rekapitulasi KPUD Paniai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/98_opk-2974763469.jpg" alt="BUKAN ANGGOTA TNI: Jenazah Rusli, korban penembakan OPM di Kabupaten Paniai dievakuasi ke Timika, Rabu (12/6)." width="100%">
<figcaption>BUKAN ANGGOTA TNI: Jenazah Rusli, korban penembakan OPM di Kabupaten Paniai dievakuasi ke Timika, Rabu (12/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menyerang masyarakat sipil di Papua. Pada Senin (10/6) lalu, mereka menembak dan membakar seorang warga bernama Daeng Rusli di Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Infanteri Candra Kurniawan mengungkapkan, aksi keji tersebut terjadi sekitar pukul 14.15 WIT. Saat itu, Rusli sedang menjalankan tugasnya sebagai sopir. OPM menembak warga asal Makassar tersebut. Setelah itu, mereka membakar Rusli berikut dengan kendaraan yang dia kemudikan. Menurut Candra, aksi keji itu sudah masuk kategori pelanggaran HAM. &rdquo;Menembak dan membakar sopir di Paniai menunjukkan OPM memang tidak punya hati, biadab, dan keji,&rdquo; kata dia. Hal serupa disampaikan Perwira Penerangan Komando Operasi (Koops) TNI Habema Letkol Arh Yogi Nugroho. Menurut dia, ada sekitar sepuluh anggota OPM yang terlibat dalam aksi tersebut. &rdquo;Aksi biadab OPM tidak berhenti di penembakan saja, tapi dilanjutkan dengan pembakaran kendaraan di mana (jenazah) almarhum Rusli berada di dalamnya,&rdquo; beber dia. Menurut Yogi, peristiwa itu terjadi tidak jauh dari Sekolah YPPGI Kepas Kopo. Pasca penembakan dan pembakaran tersebut, aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri langsung bergerak untuk mengevakuasi jenazah korban. &rdquo;Dengan gerakan taktis militer yang terencana dan terkoordinasi, aparat keamanan gabungan berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Rusli ke RSUD Madi,&rdquo; kata Yogi. (idr/syn/c7/oni)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menyerang masyarakat sipil di Papua. Mereka menembak dan membakar seorang warga bernama Daeng Rusli.

OPM Tembak dan Bakar Sopir Asal Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656997706391_copy_800x600_1.jpg" alt="Direskrimum Polda Papua Komisaris Besar Polisi Faizal Rahmadani. Evarukdijati/Antara" width="100%">
<figcaption>Direskrimum Polda Papua Komisaris Besar Polisi Faizal Rahmadani. Evarukdijati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Papua menyatakan, dari hasil visum yang dikeluarkan RSUD Madi, Kabupaten Paniai, terungkap meninggalnya Donatus Nawipa bukan akibat terkena tembakan.  Direktur Reskrimum Polda Papua Komisaris Besar Polisi Faizal Rahmadani menjelaskan, hasil visum et repertum dari RSUD Paniai, di tubuh korban di bagian lengan kanan tampak luka robek ukuran 2 cm dan lecet ukuran 3 cm. Kemudian di perut bagian sisi kanan tampak luka terbuka, tepi rata dengan ukuran 4x2 cm dan luka masuk ke arah rongga perut ke arah tirai usus.  Faizal menjelaskan, luka Nawipa akibat benda tajam dan dipastikan bukan akibat tertembak seperti informasi yang tersebar di tengah masyarakat. Nawipa ditemukan meninggal sesaat setelah aparat keamanan membubarkan paksa sekelompok warga yang melakukan aksi anarkis. Massa kecewa dengan pelaksanaan musyawarah kampung guna memilih kepala kampung di Kabupaten Paniai.  Belum diketahui siapa yang menyerang Nawipa, karena polisi masih terus mendalami kasus itu. ”Kapolda telah memerintahkan untuk mendukung penyelidikannya,” ujar Faizal.  Sebelumnya, kericuhan terjadi Selasa (5/7) di Kantor Bupati Paniai akibat proses persiapan pemilihan kepala kampung. Selain menyebabkan seorang meninggal juga mengakibatkan dua orang terluka termasuk seorang polisi yang bertugas di rumah dinas bupati Paniai.  Sejumlah personel Polres Paniai, Papua, membubarkan paksa massa yang bertindak anarkis di Kantor Bupati Paniai di Enarotali. Petugas mengeluarkan tembakan peringatan dan gas air mata, Selasa (5/7).  Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius Fakhiri mengatakan, insiden itu berawal saat persiapan pemilihan kepala kampung di Kantor Bupati Paniai yang dimulai pukul 08.00 WIT. Banyak warga yang datang di lokasi pemilihan dan mengintervensi Badan Musyawarah Kampung terkait pendistribusian logistik. Sehingga, menyebabkan terjadinya kericuhan pada pukul 11.45 WIT. Massa merangsek dan masuk ke Kantor Bupati Paniai.  Karena aksi massa makin anarkis dan melakukan perusakan property, anggota Polres Paniai yang datang berupaya membubarkan dengan mengeluarkan tembakan gas air mata. Meski demikian massa tidak menghiraukan, mereka terus bertindak anarkis, sehingga memaksa aparat kembali memberikan tembakan peringatan.  Kapolres Paniai telah diperintahkan berkomunikasi dengan para kepala kampung dan tokoh-tokoh masyarakat, agar mereka membantu menenangkan massa. ”Saya juga akan bertemu dengan Bupati Paniai yang kebetulan berada di Jayapura untuk membahas masalah tersebut,” ucap Kapolda Papua Irjen Polisi Fakhiri.

Hasil Visum Korban Meninggal di Paniai Bukan akibat Tembakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656296663235_copy_800x600_1.jpg" alt="Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. Evarukdijati/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. Evarukdijati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kelompok kriminal bersenjata menembaki warga yang sedang berolahraga di aula DPRD Deiyai, Papua, Minggu (26/6) malam. Kejadian itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia.  ”Memang benar Minggu (26/6) malam, ada penembakan yang menewaskan seorang warga saat sedang berolahraga bermain bulutangkis,” jelas Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri seperti dilansir dari Antara di Jayapura, Senin (27/6).  Dia menyatakan, belum bisa memastikan pelaku dari kelompok mana. Sebab, di wilayah itu ada dua kelompok KKB yang senantiasa mengganggu keamanan.  Di wilayah itu, Kapolda Papua menjelaskan, ada dua kelompok KKB yang seringkali mengganggu keamanan yakni KKB Paniai dan KKB Intan Jaya serta KNPB.“”Saat ini, tim dari Satgas Damai Cartenz sudah ke TKP (tempat kejadian perkara) guna menyelidiki kasus tersebut,” jelas Irjen Pol Mathius Fakhiri.  KKB dilaporkan menembak warga yang sedang berolahraga di aula DPRD Deiyai di Wagete sekitar pukul 21.30 WIT hingga menewaskan seorang warga yakni Enal, 33. Kapolda menjelaskan, dari keterangan saksi, ada tiga orang yang masuk ke aula dan salah satunya membawa senjata laras panjang dan menembaki warga hingga menewaskan korban.  Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Madi, Kabupaten Paniai. Senin (27/6), dijadwalkan dievakuasi ke Makassar untuk dimakamkan di kampung halamannya.

Satu Tewas, saat KKB Tembaki Warga yang Sedang Berolahraga di Deiyai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jaksa-agung-non-parpol-dinilai-tak-ada-jaminan-selesaikan-kasus-ham_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kasus HAM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kasus HAM</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 37 saksi telah diperiksa Tim Jaksa Penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dalam penyelesaian perkara dugaan pelanggaran HAM Berat pada peristiwa di Paniai, Papua, pada 2014.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebutkan, pemeriksaan para saksi dilakukan sejak penyidikan sampai dengan Selasa (8/2).  ”Sampai dengan hari ini (8/2), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 37 orang yang terdiri atas enam orang sipil/warga, 13 orang dari pihak Polri dan 18 orang dari pihak TNI,” kata Leonard seperti dilansir dari Antara.  Dia menyebutkan, pada Senin (7/2) ada tiga saksi yang diperiksa dari pihak Polri. Pemeriksaan tersebut untuk menerangkan peristiwa penembakan di sekitar Polsek Paniai Timur dan Lapangan Karel Gobai serta menjelaskan peristiwa pemalangan jalan di Pondok Natal pada 8 Desember 2014. Hari ini (8/2) kembali dilakukan pemeriksaan tiga saksi dari pihak Polri.  ”Pemeriksaan untuk menjelaskan hasil uji balistik terhadap pengujian serpihan peluru dan jenis senjata yang digunakan unsur TNI dan Polri, serta menjelaskan peristiwa pemalangan jalan di Pondok Natal 8 Desember 2014,” ujar Leonard.  Leonard menambahkan, pemeriksaan saksi dilakukan di dua tempat yaitu Papua dan Jakarta.  Pada Jumat (3/12) tahun lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menandatangani Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai Provinsi Papua Tahun 2014, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-79/A/JA/12/2021 tanggal 3 Desember 2021.  Keputusan itu dikeluarkan dengan memperhatikan surat Ketua Komnas HAM Nomor 153/PM.03/0.1.0/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal tanggapan atas pengembalian berkas perkara terhadap hasil penyelidikan pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Paniai Tahun 2014 di Provinsi Papua untuk dilengkapi, ternyata belum terpenuhi adanya alat bukti yang cukup. Oleh karena itu perlu dilakukan penyidikan (umum) dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan pelanggaran HAM Yang Berat yang terjadi guna menemukan pelakunya.  Dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung dan Surat Perintah Penyidikan dimaksud, maka telah terbentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat di Paniai Provinsi Papua Tahun 2014 yang terdiri dari 22 orang Jaksa senior dan diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Peristiwa Paniai merupakan satu dari 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 2000 diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad hoc atas usul DPR. Adapun tiga kasus selain Paniai yang terjadi setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebut Mahfud masih terus dipelajari. Ketiganya adalah Peristiwa Wasior (2001), Peristiwa Wamena (2003), dan Peristiwa Jambo Keupok (2003).

37 Saksi Diperiksa Terkait Pelanggaran HAM Berat Paniai Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WATERPAUW1-1.jpg" alt="Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw. Evarianus Supar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw. Evarianus Supar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw mengharapkan warga Ndeotadi, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, segera mengembalikan tiga pucuk senjata api (senpi) milik Pos Polisi 99 Ndeotadi.  ”Kami melakukan pendekatan dengan para tokoh di sana untuk terus melakukan komunikasi dengan pelaku agar senpi itu segera dikembalikan. Tokoh yang kami minta bantuan sudah menemui mereka, tapi untuk sementara mereka masih menolak. Tidak apa-apa, kami akan terus mencoba untuk melakukan upaya-upaya pendekatan persuasif kepada para pelaku ini,” kata Waterpauw seperti dilansir dari Antara di Timika pada Kamis (21/5).  Kapolda Papua bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab dan Kepala BIN Daerah Provinsi Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon sebelumnya berangkat ke Paniai untuk melihat langsung lokasi Pospol 99 Ndeotadi yang sempat diserang sekelompok orang pada Jumat (15/5) malam.  Kapolda mengatakan, kesimpulan sementara yang bisa diambil yaitu anggota agak lengah saat melaksanakan tatap muka dengan warga setempat. Sehingga, terjadi penyerangan ke Pospol 99 Ndeotadi yang mengakibatkan Briptu Kristian Paliling terluka dan tiga pucuk senpi beserta amunisi dibawa lari para pelaku.  ”Kami lihat memang ada unprosedural dari anak buah. Dalam arti mereka terlalu lengah. Ini menjadi evaluasi ke dalam bagi kami,” ujar Waterpauw.  Kelompok pelaku penyerangan itu diketahui sehari-hari bergaul cukup akrab dengan anggota Pospol 99 Ndeotadi, lantaran rumah tinggal mereka tidak jauh dari pos tersebut. Pimpinan kelompok pelaku penyerangan diketahui tumbuh dan besar di kawasan Ndeotadi, Paniai. Ayahnya diketahui memiliki rekam jejak pernah terlibat kasus penyerangan Markas Kodim Paniai pada awal 2000-an. Kini yang bersangkutan sudah meninggal dunia.  ”Sehari-hari dia sudah mendapatkan manfaat di area itu. Setiap helikopter yang terbang ke sana harus memberi dia jatah cukup besar. Kalau dikalkulasi, setiap bulan dia bisa dapat sampai puluhan juta rupiah,” tutur Waterpauw.  Adapun kondisi Briptu Kristian Paliling yang terluka menjalani perawatan di RSUD Nabire dan diharapkan secepatnya pulih. Kapolda mengaku sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Dia bersama Pangdam Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab serta perwira tinggi lainnya memutuskan langsung segera bertolak ke Paniai agar dapat menahan anggota di lapangan.  ”Saya bersama Pangdam XVII ke sana untuk menjaga anggota kami di lapangan agar tidak melakukan upaya-upaya dan tindakan yang bisa saja terjadi salah sasaran. Kami bersyukur sampai sekarang situasi di sana terkendali, meskipun anggota kami yang menjadi korban,” ujar Waterpauw.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q3hF_1yb-vE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=a-Oc1gnd9pU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=H9s0Q3Sowvk

Tiga Pucuk Senpi Masih Dikuasai Kelompok Penyerang Pospol 99